batampos – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengagendakan pemeriksaan Bupati Langkat (nonaktif) Terbit Rencana Perangin Angin pekan ini. Pemeriksaan diperlukan untuk melengkapi penyelidikan Komnas HAM terkait indikasi pelanggaran HAM dan perbudakan modern dari aktivitas kerangkeng manusia di belakang rumah Cana – panggilan Terbit Rencana.

Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam mengaku sudah berkomunikasi dengan KPK terkait agenda pemeriksaan Cana. Seperti diketahui, saat ini Cana mendekam di tahanan KPK seiring statusnya sebagai tersangka dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Langkat. ”Semoga (pemeriksaan Cana, Red) bisa dalam minggu ini,” kata Anam kepada Jawa Pos (grup Batam Pos), kemarin (1/2).

Keterangan Cana diperlukan sebagai bagian dari pengusutan dugaan pelanggaran HAM dan perbudakan modern. Sejauh ini, Komnas HAM masih mendalami indikasi pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Komnas HAM sudah turun ke Desa Raja Tengah, Langkat untuk mengecek kondisi kerangkeng manusia itu. Di lokasi, Komnas HAM juga meminta keterangan sejumlah pihak.

Anam menyebut upaya menggali keterangan Cana dilakukan untuk mendalami aktivitas kerangkeng manusia secara utuh. Mulai dari kapan kerangkeng itu dibuat, alasan pembuatan, hingga mekanisme ‘memenjarakan’ orang yang berkedok tempat pembinaan dan rehabilitasi pengguna narkoba. ”Proses itu penting didalami agar Komnas HAM semakin mudah menarik kesimpulan,” ujarnya.

Anam menyambut baik tawaran KPK untuk menggali keterangan Cana yang sedang berada di tahanan. Tawaran serupa juga disampaikan KPK kepada pihak kepolisian. Sebagaimana diketahui, diduga ada peristiwa tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas kerangkeng manusia itu. Yakni berupa penyiksaan berujung kematian.

”Sebenarnya kerja sama dengan KPK dalam konteks kasus ini sudah terlaksana, hanya saja belum maksimal karena memang belum ketemu waktunya,” kata Anam.

Terpisah, Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan koordinasi dilakukan dengan Komnas HAM terkait agenda pemeriksaan Cana. Dia menyebut KPK siap memfasilitasi pemeriksaan itu. ”Saat ini status (Cana) dalam tahanan penyidik KPK, tentu kami akan komunikasikan dan fasilitasi permintaan keterangan dan pemeriksaan dari kepolisian maupun Komnas HAM,” tuturnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mendorong pemerintah agar memberikan ruang bagi agenda literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan nasional, khususnya di tingkat sekolah Menengah Atas (SMA).

Hal ini disampaikan Sultan menyusul maraknya terjadi kasus kejahatan keuangan dengan berbagai modus di banyak daerah, dengan nilai yang sangat besar.

“Negara tidak boleh abai terhadap kejahatan sistematis yang secara masif merugikan rakyatnya. Kejahatan keuangan adalah bagian dari praktek korupsi yang juga harus didefinisikan sebagai Extra ordinary crime”, tegas Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (02/02).

Kesenjangan Literasi keuangan, menurut Sultan, adalah sumber masalah penipuan investasi keuangan masyarakat paling serius yang harus segera diatasi secara sistematis sejak dini. Sehingga kami berpendapat bahwa agenda peningkatan literasi keuangan harus memiliki tempat dalam kurikulum pendidikan nasional.

“Data OJK menunjukkan bahwa 60 an persen masyarakat Indonesia saat ini yang terlibat dalam bisnis investasi di banyak platform industri keuangan digital adalah millenial. Di saat yang sama data kasus kejahatan keuangan pun semakin meningkat”, ungkap mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Artinya, dampak dari rendahnya kualitas literasi keuangan masyarakat khususnya Millenial adalah penting untuk dicegah secara edukatif. Ini penting untuk diperhatikan oleh pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait, khususnya kementerian pendidikan dan OJK.

“Pemerintah jangan hanya berupaya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, sementara di sisi lain mengabaikan potensi penipuan dan tergerusnya keuangan masyarakat akibat melibatkan diri dalam bisnis investasi yang tidak bertanggungjawab”, kata Sultan.

Selanjut, pimpinan DPD RI yang juga merupakan anggota Komite IV DPD RI itu menjelaskan bahwa, manfaat literasi keuangan dari sisi makro-ekonomi juga sangat penting, dikarenakan semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan menggunakan produk dan jasa keuangan.

“Konsekuensinya adalah semakin tinggi juga potensi transaksi yang terjadi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun menciptakan pemerataan pendapatan dan keadilan”, urai Senator muda asal Bengkulu itu.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu pun mengingatkan bahwa saat ini banyak sekali praktek kejahatan berkedok investasi penghimpunan dana dalam bentuk medium term note/short term borrowing/ringkasan perjanjian utang dan simpanan berjangka tanpa izin dari OJK.

“Kerugiannya yang dirasakan masyarakat tentu tidak sedikit, Sudah Triliunan rupiah. Oleh karenanya kami menyarankan masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dan tidak tergoda untuk berinvestasi pada lembaga keuangan yang tidak legal dan menawarkan keuntungan yang tidak logis”, tutupnya.

batampos – Secara berkala Kementerian Agama (Kemenag) menggelar evaluasi pelaksanaan umrah di tengah pandemi. Dalam evaluasi terbaru yang dilakukan, ada sejumlah temuan yang harus diperbaiki. Diantaranya adalah masih ada travel umrah belum memesan hotel karantina hingga jamaahnya tiba di Indonesia.

Dari temuan di lapangan, ada beberapa alasan travel tidak secepatnya memesan hotel untuk karantina jamaahnya. Diantaranya adalah mereka berharap dapat karantina gratis di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet. Modusnya dengan mengaku sebagai rombongan Kedutaan Besar Uni Emirat Arab.

Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kemenag Noer Alya Fitra mengatakan Kemenag mewajibkan travel umrah memesan hotel karantina sebelum jamaah terbang ke Saudi. Sehingga saat jamaah pulang, tidak terlalu lama menunggu di bandara. ’’Ada kejadian jamaah sudah sampai bandara, belum booking hotel karantina. Mereka menunggu sekitar delapan jam di bandara,’’ kata pejabat yang akrab disapa Nafit itu kemarin (1/2).

Dia menjelaskan setibanya di bandara Soekarno Hatta, jamaah langsung swab PCR. Sambil menunggu hasilnya keluar, jamaah dibawa ke hotel karantina yang sudah dipesan. Total ada sekitar 130 hotel yang bisa digunakan untuk karantina. Jika hasil swab PCR itu positif, jamaah diangkut dari hotel karantina ke Wisma Atlet atau rusun karantina terpusat dari pemerintah. Karantina di tempat ini gratis.

’’Kebanyakan jamaah positif Covid-19 saat swab kedua di hari keenam karantina atau tes PCR kedua,’’ jelasnya. Data Kemenag pada 31 Januari 2022 menyebutkan ada 961 jamaah umrah positif Covid-19. Jumlah itu setara dengan 39,45 persen dari total jamaah umrah yang pulang ke tanah air.

Nafit juga menegaskan sampai saat ini tidak ada opsi pembatasan jumlah jamaah umrah yang berangkat. Tetapi masing-masing travel diminta untuk mengatur flow jamaahnya. Sehingga proses keberangkatan, kedatangan, sampai karantina bisa berjalan lancar. Tidak ada kejadian penumpukan jamaah saat keberangkatan maupun pemulangan.

Kepada jamaah Nafit juga berpesan selama di Saudi mematuhi protokol kesehatan. Khususnya tidak melepas masker di tempat-tempat umum. Selain itu jamaah juga tidak perlu banyak kegiatan di luar rangkaian ibadah umrah. Sebab ketika terkena Covid-19, terdeteksinya saat berada di Indonesia.

Kabid Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Zaki Zakaria Anshary menanggapi soal kewajiban pesan hotel karantina sejak awal. Dia mengatakan tugas travel umrah sudah banyak. ’’Mulai urus dokumen, urus perjalanan, dan lain-lain. Sangat mungkin mereka kelupaan atau sambil menunggu regulasi berubah,’’ katanya.

Dia mencontohkan saat ini durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dikurangi dari tujuh hari menjadi lima hari. Zaki menegaskan travel selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Malah travel umrah bisa dirugikan jika tidak booking hotel karantina dari awal. Sebab bisa kehabisan atau dapat hotel karantina dengan kualitas jelek. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan arahannya terkait dengan evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali. Presiden Jokowi meminta agar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengunsut tuntas permainan karantina.

Jokowi mengaku mendapat banyak keluhan dari warga negara asing dari proses karantina ini. “Saya masih mendengar dan ini saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina. Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini,” ujar Jokowi dalam keterangannya, Selasa (1/2).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta jajarannya untuk melakukan pencegahan transmisi lokal di dalam negeri, utamanya di provinsi yang menjadi penyumbang kasus aktif yang terbesar di Indonesia. “Betul-betul harus dimonitor dengan ketat, tetapi juga masyarakat ditenangkan dan tidak usah panik, tapi harus tetap waspada,” katanya.

Jokowi juga meminta agar jajarannya terus melakukan sosialisasi secara masif terhadap protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

“Kemudian juga disiplin protokol kesehatan bersama TNI dan Polri, terutama 3M yang masif dan juga pelacakan kontak erat. Ini seperti yang sudah kita lakukan,” ungkapnya.

Pria asal Surakarta, Jawa Tengah ini juga mememinta jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh tanah air. “Terkait dengan vaksin, saya minta terus dipercepat vaksinasi yang satu, dua, tetapi juga saya minta vaksinasi booster juga terus dipercepat, utamanya capaian vaksinasi bagi anak 6-11 tahun dan bagi lansia,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Departemen Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) mencatat, tingginya penularan Covid-19 di sana saat ini, sebagian besarnya merupakan kasus infeksi ulang (re-infeksi). UKHSA pun telah memasukkan data ini sebagai sumber informasi utama Inggris tentang virus tersebut sejak 31 Januari 2022 lalu.

BACA JUGA:
Inggris Laporkan 12 Kematian Akibat Varian Omicron

Pemerintahan Inggris menyebutkan, tes positif untuk varian COVID-19 apa pun dalam periode waktu 90 hari, kini dianggap sebagai bagian dari episode kasus yang sama, dan tes positif di luar parameter tersebut sekarang dianggap sebagai episode infeksi ulang. Demikian dilansir dari situs resmi Pemerintahan Inggris, gov.uk, Selasa (2/2/2022).

Menurut UKHSA, data infeksi ulang sekarang disertakan di dalam dan juga di samping total infeksi untuk Inggris dan Irlandia Utara. “Data dari Skotlandia dan Wales akan menyusul dalam beberapa hari ke depan,” ujar pemerintah.

“Infeksi ulang tetap pada tingkat yang sangat rendah sampai dimulainya gelombang Omicron. Memang benar, proses pelaporan harian kami mencerminkan bagaimana virus telah bermutasi,” ujar Direktur Data dan Analisis UKHSA, Steven Riley.

Riley menyebutkan, per 6 Desember 2021, kasus infeksi ulang Covid-19 di negara itu terbilang cukup rendang. Hanya 2 persen. Namun sekarang, berada pada persentasi di atas 10 persen.

“Ada 588 ribu kemungkinan infeksi ulang hingga saat ini, menjadikan jumlah total yang dilaporkan di Inggris menjadi 17,3 juta,” ungkapnya.

Berdasarkan data per 31 Januari 2022, Inggris mencatat ada 92.368 kasus infeksi baru dengan 51 kasus kematian. Ada pun jumlah total kematian di negara itu sebanyak 155.754 jiwa. Tertinggi ketujuh secara global

Sedangkan angka yang diperbarui menunjukkan 14.845.382 kasus infeksi sejak awal pandemi dengan 588.114 infeksi ulang ditambahkan ke jumlah total kasus untuk Inggris, yang mencakup seluruh pandemi. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak