batampos- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karimun, mencatat pembuatan akte kelahiran warga kabupaten Karimun mencapai 76.025 lembar, laki-laki ada 39.738 dan perempuan 36.287 pada semester pertama tahun 2021. Dan, apabila dibandingkan semester pertama tahun 2020 lalu 62.672 lembar atau laki-laki 32.795 dan perempuan 29.877.

BACA JUGA: Semester 1, 2021, Jumlah Penduduk Karimun Capai 260,438 Jiwa yang Tercatat di Disduk

” Ada kenaikan sekitar 13 ribu lebihlah yang telah dikeluarkan akte kelahiran di kabupaten Karimun. Itu, secara global. Artinya, ada ibu yang melahirkan langsung membuat akte, ada juga anak yang sudah besar baru dibikin akte oleh orangtuanya,” jelas Kepala Bidang Pengelolaan Infomasi, Administrasi dan Kependudukan Iwan Susila mewakili kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun, Rabu (29/12).

Sedangkan, menurut jenis kelahiran pada tahun ini, didominasi melahirkan secara tunggal atau anak satu, ada juga yang melahirkan kembar dua dan tiga. Dimana, untuk melahirkan secara tunggal ada 75.754 jiwa, melahirkan secara kembar dua 268 jiwa dan melahirkan kembar tiga ada tiga jiwa. Dan, apabila dibandingkan tahun 2020 disemester pertama terjadi kenaikan.

” Untuk tempat melahirkan paling banyak berada di Rumah Sakit, kemudian Puskesmas, Polindes, rumah pribadi dan sebagainya,” ungkapnya.

Dengan demikian, pihaknya hingga sekarang masih melayani pembuatan akte kelahiran dengan melampirkan persyaratan. Sementara itu data pembuatan akte kelahiran untuk semester kedua ditahun 2021 ini belum bisa di informasikan ke publik. Sebab, masih dalam proses perekapan data dari Dinas Kesehatan Karimun.

” Hingga besok (Jumat-red) kita masih melayani pembuatan akte kelahiran. Persyaratannya mudahlah, seperti surat kelahiran dari rumah sakit, puskesmas, bidan, KTP-eL suami istri isi blangko disini. Langsung kita proses,” tuturnya.

Sementara itu TU UPT Puskesmas Tanjung Balai Karimun Azmi menuturkan, untuk pelayanan bersalin tetap ada walaupun pandemi Covid-19. ” Untuk melahirkan secara normal masih bisa kita tangani, tapi kalau mengalami kesulitan langsung kita larikan ke RSUD M Sani. Sejak, Januari hingga sekarang yang sudah melahirkan di UPT Puskesmas Tanjung Balai Karimun mencapai 406 orang lebih,” katanya. (*)

Reporter: Try Haryono

batampos– Tim Mabes Polri turun ke Pelabuhan Sei Gentong, Tanjunguban, Bintan untuk mengecek kapal yang digunakan sebagai tempat penampungan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal, Rabu (29/12).

“Ini kapal yang digunakan untuk menampung TKI atau PMI ilegal sebelum diberangkatkan ke Malaysia, kita akan cek di dalamnya,” kata Kepala Operasi Misi Kemanusian dan Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal, Irjen Pol Johni Asadoma yang turun bersama Kasatgas Misi Kemanusian dan Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal, Brigjen Pol Krishna Murti.

BACA JUGA: Polisi Selidiki Pemilik Boat Nahas Angkut TKI Ilegal ke Malaysia, Dicurigai Berangkat dari Bintan

Jenderal bintang dua ini langsung naik ke kapal berukuran besar itu diikuti Kapolres Bintan, AKBP Tidar Wulung Dahono. Setelah mengecek kapal tersebut, Johni melanjutkan pengecekan beberapa kapal lain yang sudah di police line.

Salah satunya mengecek kapal berukuran sedang yang sebelumnya sempat diamankan KP. Antasena Ditpolairud Mabes Polri karena mengangkut TKI Ilegal.

“Kapal ini pernah ditangkap KP Antasena Ditpolairud, orang-orangnya diserahkan ke BP2MI,” ujar seorang perwira polisi menerangkan ke Johni. Johni kemudian mengecek sebuah kapal berukuran besar yang sudah di police line.”Besar, ini muat sampai berapa,” tanya Johni soal kapasitas kapal.  “Bisa 100 lebih orang,” jawab seorang perwira polisi.

Johni mengatakan, total ada 6 kapal boat yang diamankan pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus terbaliknya kapal yang mengangkut TKI ilegal di perairan Johor Bahru, Malaysia, 15 Desember 2021 lalu.

“Sekarang yang ada di sini ada 6 boat berbagai ukuran, ada yang sangat besar seperti yang dibawa kemarin, dan menyebabkan kecelakaan laut dan ada kecil dan lebih kecil lagi. Jadi total semuanya yang kita sita ada 6,” jelas Johni.

Johni mengatakan, karena masih dalam tahap penyelidikan, barang bukti 6 boat yang disita polisi sementara akan di pelabuhan Sei Gentong, Tanjunguban. Untuk pemiliknya, Johni mengatakan, masih dalam penyelidikan juga.

“Karena ini belum terkumpul semua bukti, saksi-saksi, keterangan saksi yang kita perlukan, fakta fakta sehingga kita harus menjunjung tinggi azaz praduga tidak bersalah,” kata Johni.

Disinggung soal hasil penyelidikan BP2MI bahwa ada keterlibatan oknum aparat dalam penyelundupan TKI Ilegal ke Malaysia? Johni mengatakan, hal ini masih dalam penyelidikan.

“Kita belum bisa berbicara tentang hal itu, ini semua masih penyelidikan, kita tidak tau siapa-siapa yang terlibat, kita belum tau,” jawabnya. Sambungnya, sejauh ini hanya petunjuk-petunjuk, namun belum mengarah ke individu.

“Belum mengarah ke indifidu si a dan b atau siapa tapi penyelidikan, kita harapkan ke depan itu akan lebih terarah ke pelaku di lapangan, termasuk otak di belakangnya,” katanya.

Saat mengecek kapal yang di police line, Johni memuji penyidikan yang dilakukan Polda Kepri mulai dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan.

Menurut Johni, penyelidikan Polda Kepri sudah mengarah ke pelaku-pelaku yang terlibat dalam penyelundupan TKI Ilegal ke Malaysia.

“Bukti-bukti fakta ini sudah cukup kuat, tapi kita perlu mengadakan investigasi lebih dalam yang menyangkut saksi-saksi, terutama para korban yang sebagian masih berada di Malaysia,” katanya.

Johni mengatakan, penyidik masih membutuhkan keterangan dari saksi-saksi yang masih hidup yang sekarang masih di Malaysia.

Untuk tindak lanjut ke depan karena kejadian seperti ini sudah berjalan lama, Johni mengatakan, penyidik akan  melakukan penyelidikan secara tuntas.

“Kita akan melihat ke belakang sudah berapa lama, ke depan kita akan berkoordinasi dengan KSOP, kita akan mengambil tindakan-tindakan pencegahan agar ini tidak terulang lagi,” katanya.

Selain itu, Johni mengatakan, penyidik akan berkoordonasi dengan pihak Malaysia untuk bersama-sama melakukan penyelidikan di Malaysia.

“Kita sudah mengajukan permohonan ke pihak malaysia melalui Kedutaan Besar (Indonesia) di Kuala Lumpur, Malaysia, kita masih menunggu otoritas dari pihak Malasyia untuk mengadakan penyelidikan di Malaysia,” tukasnya.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhart menuturkan, Tim Subsatgas beberapa hari lalu sudah mengamankan tersangka yang diduga kuat berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya sebagai penampung TKI Ilegal.

“Saat ini masih proses penyidikan dan penyelidikan, sehingga tidak menutup kemungkinan ada tersangka-tersangka baru,” katanya. (*)

Reporter: SLAMET NOFASUSANTO

batampos– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai membayarkan uang ganti kerugian lahan ke pemilik lahan yang terkena  pembangunan jembatan Batam Bintan. Proses pembayaran dilakukan di Gedung Nasional, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Rabu (29/12) sekira pukul 14.00 WIB.

BACA JUGA: Ganti Rugi Lahan Jembatan Batam Bintan, Ruko Bawi Dihargai Lebih Rendah dari Ruko Sebelah

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepri, Rodiantari menjelaskan, pengadaan lahan untuk proyek pembangunan jembatan Batam Bintan terbagi dalam dua lokasi.

“Pertama Batam dan Tanjungsauh yang sudah berproses. Kedua lokasi yang di Pulau Bintan terletak di Pulau Buau dan Bintan,” sebut Rodi. Kali ini, Rodi mengatakan, untuk yang lokasi di Pulau Bintan sudah dalam proses pembayaran uang ganti kerugian.

Menurutnya, di Pulau Bintan sendiri terdapat sekira 126 bidang lahan yang terdampak pembangunan jembatan Batam Bintan dengan luasan sekira 23,83 hektare. Dari luasan tersebut, Rodi menyebut, ada sekira 72 bidang lahan yang pemiliknya sudah setuju untuk menerima pembayaran uang ganti kerugian lahan.

Kemudian masih kata Rodi, ada lahan dengan luasan sekira 3,9 hektare yang pemiliknya setuju namun belum bisa dibayarkan tahun ini.

Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya ada lokasi yang tidak bisa ditentukan, ada keabsahan surat yang perlu dicek kembali, kemudian ada lahan yang masih sengketa dan ada lahan yang tumpang tindih. “Itu kita akan titipkan di pengadilan,” kata Rodi.

Yang terakhir, kata Rodi, ada sekira 21 bidang lahan dengan luasan sekira 3,75 hektare yang pemiliknya tidak setuju dengan harga yang ditetapkan tim appraisal

“Mereka yang tidak setuju ini jumlah bidangnya banyak tapi luasannya sedikit, lebih ke masyarakat pemilik kavling tanah,” katanya.

Rodi menjelaskan, sebenarnya tidak ada kendala karena selama ini mekanisme pengadaan lahan sudah sesuai aturan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

“Jadi mereka yang tidak setuju lebih ke arah harga yang tidak sesuai. Tapi sebenarnya harga itu dinilai oleh konsultan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang sudah diakui Kementerian Keuangan, jadi berapapun harganya, itu yang kami pemerintah bayarkan,” katanya. Rodi menegaskan, pemerintah tidak bisa mengintervensi hal ini.

Rodi juga menjelaskan terkait mekanisme proses pembayaran ganti kerugian lahan, dimulai validasi dari pihak BPN, keabsahan surat, dan nilai uang ganti kerugian lahan yang sudah dihitung oleh KJPP.

“Pemilik lahan membawa surat-surat sertifikat maupun alashak, SKT yang asli. Kalau sudah sesuai, tidak ada tumpang tindih, dinilainya sudah disetuju. Maka selanjutnya, ada surat pelepasan hak yang dibacakan, setelah dibacakan, suratnya menjadi milik pemerintah,” katanya.

Terkait pembayaran, katanya, beberapa bank sudah siap mencairkan uang pembayaran ganti kerugian lahan.

“Bank sudah siap, tinggal diklik, sekira 1 jam uang sudah masuk ke rekening masyarakat,” katanya. “Jadi tugas Pemprov hanya membayar, juru bayar saja kami,” katanya menegaskan.

Pemilik 21 bidang lahan dengan luasan sekira 3,7 hektare yang belum setuju dengan pembayaran ganti kerugian lahan, Yodi mengatakan, ada sekira 10 orang.

“Nanti tetap yang mereka kita titipkan ke pengadilan, konsinyasi. Setelah ada keputusan pengadilan, nanti akan kita bayarkan. Nilai yang dibayarkan sesuai yang dihitung KJPP, harga final dan mengikat, yang dibayarkan yang sebesar itu,” katanya.

Rodi berharap ke pemilik lahah yang belum setuju mana tau berubah pikiran menjadi setuju, pihaknya membuka kesempatan sampai tanggal 30 Desember 2021. “Kita tunggu sampai besok. Kalau sudah close mereka kita titipkan di pengadilan,” katanya.

Terkait pembebasan lahan, Rodi mengatakan, secara keseluruhan pemerintah berhasil dalam pengadaan lahan untuk pembangunan jembatan Batam Bintan.

“Kita sudah mengadakan lahan 85 persen, artinya kita sudah sukses. Yang sisanya 15 persen itu yang akan kita konsinyasi nanti,” katanya.

Untuk pembayaran uang ganti rugi lahan di Pulau Bintan, Rodi menyebut, dianggarakan sekira Rp 38 milliar untuk yang di Bintan, namun yang bisa dibayarkan tahun ini sekira Rp 31,8 miliar.

Sementara pemilik lahan yang sudah menerima ganti kerugian lahan, Phidi mengatakan, lahannya seluas 122 meter persegi yang diganti pemerintah. Ke depan, dia akan mencari lokasi baru untuk tempat usaha.

Phidi juga mengharapkan, janji Gubernur Kepri, Ansar Ahmad yang akan membuatkan kios kios di rest area. “Mudah-mudahan janji beliau terealisasi, jadi kami yang punya usaha bisa melanjutkan usaha,” harapnya.

Sementara pemilik lahan lain yang menerima ganti kerugian lahan, Didi, merasa senang setelah menerima uang ganti kerugian lahan. “Rencana mau nyari lahan lagi untuk usaha,” katanya. (*)

Reporter: Slamet