batampos.co.id – BRI telah bekerja sama dengan Facebook dan Halosis dalam mewujudkan mimpi seluruh mitra merchant BRI untuk bertransformasi di dunia digital dengan tajuk “BRI Shops Master Class 2021” yang telah diselenggarakan secara virtual.

Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani, mengatakan BRI Shops Master Class diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penjualan para pelaku bisnis yang masih berjualan secara offline, dengan melakukan transisi model bisnis secara online dengan hasil yang lebih menjanjikan penjualan optimal melalui website.

”Masa pandemi Covid-19 ternyata tidak menghalangi semangat para pebisnis untuk berpartisipasi dalam acara ini. Tercatat sebanyak 2.818 pemilik bisnis berpartisipasi dalam BRI Shops Master Class melalui Zoom serta live streaming IG dan Youtube,” katanya, Selasa (30/11).

Sebagai langkah selanjutnya dalam mendukung digitalisasi merchant, BRI Shops Master Class kembali diadakan secara onsite di JCC Semanggi pada 18 November 2021.

”Sebanyak 560 mitra merchant yang terdaftar sebagai peserta dalam acara ,”jelasnya.
Acara workshop onsite ini memiliki tujuan agar para pemilik usaha offline dapat meningkatkan penjualannya melalui website dan media social.

Selain itu, kegiatan ini juga dapat membangun koneksi sesama mitra merchant BRI, dan merchant dapat berkonsultasi “one on one” dengan tim Halosis mengenai kendala ataupun tips dalam pengembangan usaha online serta dapat melihat langsung proses setup akun yang memenuhi kriteria untuk dihubungkan dengan Shops.

“Acara BRI Shop Master Class ini juga merupakan bentuk komitmen BRI dalam berkontribusi aktif dalam kemajuan bisnis merchant,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kembangkan Ekonomi Hijau, Kuatkan Iklim Investasi

Ia menambahkan, keuntungan yang didapat tidak hanya itu, karena juga ada paket solusi jualan online senilai sampai dengan Rp 6 juta per bulan (merchant premium).

Sebagai wujud nyata BRI untuk memotivasi Merchant Go Digital, BRI juga memberikan hadiah langsung serta doorprize bagi peserta yang beruntung.

“BRI Shops Master Class merupakan bentuk wujud nyata kerja sama antara BRI Halosis dan Facebook, dalam mendukung perubahan yang lebih baik pada model bisnis usaha serta memperluas relasi bagi para pemilik bisnis,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati tingginya dugaan penyimpangan dana desa dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga Antirasuah ini pun mengandeng Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk meluncurkan Program Desa Antikorupsi.

“Kami berharap peluncuran Program Desa Antikorupsi bisa mengajak semua para aparatur dan masyarakat desa terlibat aktif dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak kejahatan korupsi. saya ingin langkah ini tidak hanya diterapkan di hilir, namun juga menyentuh hulu” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat menghadiri peluncuran Program Desa Antikorupsi di Desa Panggungharjo, Yogyakarta, Rabu (1/12/2021).

Menurut Gus Halim -sapaan Abdul Halim Iskandar- Program Desa Antikorupsi merupakan bagian dari percepatan pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana Undang-Undang Desa mengatur agar banyak pihak terlibat demi mewujudkan good and clean government.

“Salah satu prasyarat dalam pembangunan desa adalah transparan dan partisipasi masyarakat desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan terhadap pembangunan desa,” kata Gus Halim.

Gus Halim melanjutkan, UU Desa juga telah mengatur peran pihak-pihak yang harus terlibat, diantaranya harus dilakukan pemerintah dan lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan seperti penataan desa, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Gus Halim menambahkan, keberadaan desa antikorupsi ini menjadi penting karena belum semua perangkat desa yang memahami tata kelola keuangan, manajemen teknis, serta pengelolaan SDM.

Berbagai batasan juga telah diatur, mulai dari larangan bagi Kades membuat keputusan yang merugikan kepentingan umum alias menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga.

“Ketika berbagai ketentuan dijalankan seperti perencanaan, partisipatif, memaksimalkan SDM, transparan dan akuntabel maka akan mudah mencapai tujuan UU Desa, membangun desa yang berkeadilan, itulah tujuan akhir Desa Anti Korupsi,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan, peluncuran Program Desa AntiKorupsi berawal dari banyak laporan masyarakat tentang penyelewengan uang negara oleh oknum pemerintah desa, akan tetapi KPK sebagai lembaga antirasuah itu tidak dapat melakukan penindakan.

“Karena ada aturan Kepala Desa itu bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara dan itu bukan kewenangan KPK,” jelas Alexander.

Lebih lanjut, ia berkoordinasi dengan Kemendes PDTT supaya laporan-laporan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan cermat dan bijaksana. Akhirnya lahir program Desa AntiKorupsi dengan tujuan mengantisipasi penyalahgunaan uang negara atau Dana Desa.

Teks: Badriy/Kemendes PDTT

batampos.co.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mendukung penuh Program Desa Antikorupsi yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program ini diyakini akan kian meningkatan transparansi dan akuntabilitas pembangunan desa sehingga mempercepat kesejahteraan warga desa.

“Partisapasi warga desa dalam merencanakan dan mengawasi pembangunan desa akan menjadi kunci Program Desa Antikorupsi. Saya berpesan khususnya kepada para kepala desa dan perangkat desa untuk kian hati-hati mengelola dana desa. Jangan bikin keputusan yang hanya menguntungkan diri dan keluarga,” ujar Abdul Halim Iskandar, saat hadiri peluncuran Program Desa AntiKorupsi di Desa Panggungharjo, Yogyakarta, Rabu (1/12/2021).

Dia menjelaskan penyimpangan dana desa saat ini terus terjadi meskipun terjadi penurunan kasus dari tahun ke tahun. Penyimpangan dana desa ini bahkan seringkali membawa para kepala desa untuk duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus korupsi dan berakhir di jeruji besi. “Fakta ini menunjukkan jika potensi korupsi tetap saja terjadi. Oleh karena kita luncurkan Program Desa Antikorupsi sebagai tindak preventif agar potensi penyimpangan bisa kita tekan seminimal mungkin,” katanya.

Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-meminta warga desa agar ikut terlibat mengawasi penggunaan dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya warga desa harus ikut berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan semua program pembangunan desa. “Salah satu prasyarat dalam pembangunan desa adalah transparansi dan partisipasi masyarakat desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan terhadap pembangunan desa,” katanya.

Gus Halim melanjutkan, UU Desa juga telah mengatur peran para pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan desa. Di situ dijelaskan peran dari pemerintah pusat, termasuk lembaga-lembaga pemerintah seperti KPK dalam upaya percepatan pembangunan desa. Untuk itu dia berharap para kepala desa dan perangkat desa tidak takut jika ada peran dari lembaga lain termasuk pusat yang terlibat dalam penataan desa dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. “Ketika berbagai ketentuan dijalankan seperti perencanaan, partisipatif, memaksimalkan SDM, transparan dan akuntabel maka akan mudah mencapai tujuan UU Desa, membangun desa yang berkeadilan, itulah tujuan akhir Desa AntiKorupsi,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan, peluncuran Program Desa AntiKorupsi berawal dari banyak laporan masyarakat tentang penyelewengan uang negara oleh oknum pemerintah desa, akan tetapi KPK sebagai lembaga antirasuah itu tidak dapat melakukan penindakan. “Karena ada aturan Kepala Desa itu bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara dan itu bukan kewenangan KPK,” jelas Alexander.

Lebih lanjut, ia berkoordinasi dengan Kemendes PDTT supaya laporan-laporan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan cermat dan bijaksana. Akhirnya lahir program Desa AntiKorupsi dengan tujuan mengantisipasi penyalahgunaan uang negara atau Dana Desa. (*)

batampos.co.id – Jadwal pelaksanaan Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) terus menjadi polemik. Hingga Selasa (30/11) muncul tiga kubu yang sama-sama mengusung jadwal sendiri.

Kubu pertama yang didukung sembilan kiai sepuh meminta muktamar diundur hingga akhir Januari 2022.

Kubu kedua yang didukung 27 pengurus wilayah NU (PWNU) meminta muktamar dimajukan jadi 17 Desember sesuai surat Rais Am PBNU KH Miftachul Achyar. Kini muncul kubu ketiga yang menginginkan muktamar tetap digelar sesuai jadwal, yakni 23–25 Desember 2021. Namun, mereka meminta muktamar dilaksanakan secara daring (online). Keinginan kubu ketiga itu disampaikan para pengurus cabang istimewa NU (PCINU) sedunia.

Surat pernyataan sikap PCINU sedunia itu telah beredar di beberapa grup NU. Hingga tadi malam belum ada perwakilan PCINU sedunia yang bisa dikonfirmasi Jawa Pos mengenai pernyataan sikap tersebut. Namun, Ketua Ittihatdul Mutakharijin Al Falah Ploso (IMAP) Ustad Syamsudin membenarkan adanya pernyataan sikap PCINU sedunia itu. Syamsudin menjelaskan, pernyataan PCINU sedunia yang mewakili 31 negara tersebut ditujukan kepada PBNU, PWNU, dan PCNU. ”Ada tiga poin yang disampaikan dalam surat itu,” katanya kepada Radar Lampung. Permintaan agar muktamar tetap diadakan sesuai jadwal, yakni 23–25 Desember 2021, berada pada poin ketiga.

Rais Syuriah PCINU Tiongkok periode 2017–2021 Imron Rosyadi Hamid juga telah membaca pernyataan sikap PCINU sedunia tersebut. ”Pernyataan sikap teman-teman itu harus diapresiasi,” katanya. Meski demikian, dia mempertanyakan kesiapan panitia jika muktamar NU dilaksanakan secara online. ”Kalau soal SDM, saya yakin sangat banyak yang mampu. Tapi, bagaimana dengan kemungkinan kendala teknis di daerah?” ujarnya. Apalagi, waktu pelaksanaan muktamar sudah dekat.

Imron juga menyatakan, perubahan jadwal muktamar menjadi sebuah keniscayaan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM level 3 yang berlaku 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Namun, ada pihak yang berpendapat bahwa keputusan Konbes NU 2021 yang menyatakan muktamar diadakan pada 23 hingga 25 Desember tidak bisa diubah. Menurut Imron, yang paling masuk akal adalah menjalankan diktum kedua hasil Konbes NU 2021. Diktum kedua itu memberikan kewenangan kepada Pengurus Besar NU (PBNU) untuk memutuskan tanggal perubahan pelaksanaan muktamar. (*)

Reporter: JP Group

batampos.co.id – Wings Air (kode penerbangan IW) member of Lion Air Group mengumumkan telah meresmikan kota tujuan baru ke-141 serta rute baru dalam wilayah Pulau Borneo. Penerbangan perdana dari Bandar Udara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (BDJ) ke Bandar Udara Haji Muhammad Sidik, Trinsing, Teweh Selatan, Barito Utara, Kalimantan Tengah (HMS) pada Senin (29/ 11).

Pesawat ATR 72 terbang perdana dengan nomor penerbangan IW-1398 lepas landas dari Bandar Udara Syamsuddin Noor pukul 11.40 WITA (Waktu Indonesia Tengah, GMT+ 08) dan mendarat di Bandar Udara Haji Muhammad Sidik pada pukul 11.50 WIB (Waktu Indonesia Barat, GMT+ 07).

Pada jadwal penerbangan perdana ini, dilakukan tanda pendaratan dengan penyemprotan pada badan pesawat (water salute), tarian adat Dayak Pesisir dan Dayak Pedalaman serta disambut langsung oleh Bupati Kabupaten Barito Utara H Nadalsyah, bersama perwakilan pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan prosesi doa bersama dan tapung tawar bersama Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj Mery Rukaini; Kepala Bandar Udara Haji Muhammad Sidik, Endang Setiawan; Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara, H Fery Kusmiadi; Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olaharaga Kabupaten Barito Utara, Hj Annisa Cahyawati serta Direktur Operasi Wings Air, Capt Fitzgerald Juliaan.

”Wings Air optimistis, ketersediaan rute penerbangan Wings Air akan mengakomodir kebutuhan calon penumpang khususnya masyarakat di Kabupaten Barito Utara dan sekitarnya dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian dan pariwisata di daerah ini,” ujar Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communications Strategic of Wings Air.

Penerbangan perdana dari Bandar Udara Haji Muhammad Sidik menuju Bandar Udara Syamsuddin Noor dengan nomor penerbangan IW-1399. Pesawat lepas landas pada 12.10 WIB dan tiba sesuai jadwal di Bandar Udara Syamsudin Noor pukul 14.20 WITA. Bupati Barito Utara H Nadalsyah beserta jajaran turut serta dalam penerbangan perdana Wings Air Muara Teweh-Banjarmasin. Tanda diresmikan layanan penerbangan berjadwal dilakukan dengan water salute dan pengalungan bunga oleh General Manager PT Angkasa Pura I Cabang Banjarmasin, Dony Subardono beserta jajaran kepada perwakilan penumpang dan awak pesawat. Pada tahap awal, Wings Air akan melayani dengan frekuensi penerbangan 3 (tiga) kali dalam sepekan setiap Senin, Rabu dan Jumat. Wings Air senantiasa melakukan evaluasi pasar, dan akan meningkatkan layanan penerbangan bila tren permintaan meningkat.

BACA JUGA: OCBC NISP Sediakan Fasilitas Pembiayaan untuk Agen Lion Parcel

”Nantinya, jadwal operasional penerbangan akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Tarif tiket spesial satu kali terbang (one way) di rute Banjarmasin ke Muara Teweh mulai dari Rp 517.500. Harga tiket satu kali perjalanan Muara Teweh-Banjarmasin mulai dari Rp 438.500,” papar Danang.

Operasional penerbangan di rute tersebut, menempatkan Wings Air sebagai maskapai satu-satunya yang melayani penerbangan penumpang berjadwal domestik saat ini. Mendatang, pengembangan rute atau jaringan akan dilakukan secara bertahap.

”Wings Air mengucapkan terima kasih atas kerja sama, dukungan dan koordinasi dari internal, pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara, regulator, pengelola bandar udara PT Angkasa Pura 1 Cabang Banjarmasin dan UPBU Haji Muhammad Sidik, pengatur lalu lintas udara AirNav Indonesia serta berbagai pihak terkait lainnya dalam persiapan penerbangan berjadwal ini. Berharap, dengan sinergitas ini akan terlaksana lancar, sehingga Wings Air dapat menjangkau dan melayani penerbangan dalam wilayah (intra) Kalimantan,” tutup Danang. (*)

Reporter: JP Group