Mengurai Benang Kusut Lahan di Batam, Hatanto: Bertahap

1931
Pesona Indonesia
kepala BP Batam Hatanto. Foto: Iman W./batampos.co.id
kepala BP Batam Hatanto. Foto: Iman W./batampos.co.id

batampos.co.id – Tumpang tindih kepemilikan dan kewenangan penggunaan lahan di Batam menjadi persoalan paling rumit untuk diurai.

“Kami akan selesaikan bertahap sampai tuntas,” ujar Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro, saat berkunjung ke Pemko Batam, Selasa (12/4/201).

Kenapa bertahap, Hatanto mengatakan di manapun, persoalan lahan tidak mudah menyelesaikannya.

Baca Juga: Deputi III BP: Masalah Lahan Tak Semudah Merebus Mie Instan

Nah, BP sendiri membutuhkan detail data pengalokasian lahan di Batam, kepemilikan, dengan segala persoalannya, supaya bisa diurai satu per satu.

Tujuannya, kata Hatanto, supaya ke depan tidak terjadi lagi tumpang tindih kepemilikan dalam pengalokasian lahan.

Apalagi di Batam, lahan yang sangat terbatas, sehingga perlu penanganan serius.

“Ke depan tak boleh lagi ada tumpang tindih lahan,” tegasnya.

Makanya, kata Hatanto, pihaknya membutuhkan audit lahan, keuangan, aset, organisasi, dan legal.

Hasil audit tersebut menjadi dasar bagi BP Batam untuk mengurai persoalan lahan dan yang lainnya, supaya pembangunan di Batam tak terkendala lagi.

“BPKP yang mengaudit, saat ini dalam proses, kita tunggu hasilnya,” kata Hatanto. (eggi/nur)

Baca Juga:
> Nasib Mantan 7 Pimpinan BP Batam Tergantung DK
> Hatanto: Saya Janji KEK Akan Memberikan Manfaat Yang Besar Untuk Batam
> Hatanto: Tak Ada Pengalihan Aset dan Pegawai ke Pemko Batam
> Ketersedian Air di Batam Jadi Prioritas Pimpinan BP Batam Yang Baru
> Johanes Kennedy Dukung Pergantian Pimpinan BP Batam
> Hatanto: UWTO Tidak Akan Dihapus
> Pimpinan Baru BP Batam Dilantik, Ketua DK Minta Hatanto Cs Langsung Bekerja
> Selain Zona KEK, Wilayah Batam Kewenangan Pemko
> PBB Itu Pajak Kenikmatan, UWTO ialah Pengakuan Hak Menguasai Tanah
> UWTO Bakal Dihapus, Status Lahan Pemukiman Penduduk Menjadi Hak Milik
> UWTO Bakal Dihapus, Menteri ATR/BPN: Tak Boleh Ada Dua Pungutan
> HPL Diambil Alih DK Batam, Lahan Mangkrak Disita
> Badan Pengusahaan Batam Berubah Jadi Badan Pengelola Batam
> Ini Kriteria Pimpinan BP Batam yang Diminta Jokowi
> Personel BP Batam Bakal Tak Ada dari Kepri
> Negara Lain Belajar dari Batam, Sukses, Eh, Batam Malah Tertinggal
> Audit BP Batam Harus Menyeluruh, Jika Tidak KPK Masuk
> Ketua DK Pastikan Pimpinan BP Batam Orang-Orang Profesional
> Ketahuilah, Indonesia Tertinggal dari Vietnam
> Mendagri Janjikan Perubahan ke KEK untuk Kesejahteraan Masyarakat Batam

Respon Anda?

komentar