batampos.co.id – Persoalan lahan di Batam menjadi tantangan paling serius pimpinan baru BP Batam. Terutama persoalan tumpang tindih kepemilikan dan hak kelola lahan yang telah terjadi sejak Otorita Batam (OB) dibentuk.
“Jadi harus kita urut dari awal dulu. Ini memang tidak mudah. Bukan seperti rebus mie instan dalam lima menit langsung jadi,” ujar R.C Eko Santoso, Deputi III BP Batam yang membidangi pengusahaan sarana usaha, saat jumpa pers di Bida Marekting BP Batam, Senin (11/4/2016).
Wakil Kepala BP Batam, Agus Tjahajana, menambahkan perubahan FTZ ke KEK ini akan membuat Batam semakin maju dengan berbagai fasilitas yang memudahkan pengusaha. Khususnya fasilitas tax allowance dan tax holiday.
“Kita akan lihat nanti kemana dan dimana saja KEK ini akan diberlakukan,” katanya.
Tetapi menurutnya, untuk menunjang kinerja pimpinan BP Batam ini, diharapkan dukungan dari semua pihak dan pemangku kepentingan.
“Bahkan dari teman-teman sekalian sangat dibutuhkan dukungannya. Kami tidak mencari apa-apa ke sini,” kata Agus.
Deputi IV BP Batam (bidang pengusahaan sarana lainnya), Purba Robert Sianipar, mengatakan seluruh unsur pimpinan BP Batam yang resmi mulai berkantor di Batam, Senin (11/4/2016) akan mempelajari beberapa persoalan yang tengah dihadapi BP Batam saat ini.
“Kita akan masuk dari audit yang dilakukan BPKP. Sekarang ini masih bekerja terus,” katanya. (ian/iwa/eggi/nur)
Baca Juga:
> Nasib Mantan 7 Pimpinan BP Batam Tergantung DK
> Hatanto: Saya Janji KEK Akan Memberikan Manfaat Yang Besar Untuk Batam
> Hatanto: Tak Ada Pengalihan Aset dan Pegawai ke Pemko Batam
> Ketersedian Air di Batam Jadi Prioritas Pimpinan BP Batam Yang Baru
> Johanes Kennedy Dukung Pergantian Pimpinan BP Batam
> Hatanto: UWTO Tidak Akan Dihapus
> Pimpinan Baru BP Batam Dilantik, Ketua DK Minta Hatanto Cs Langsung Bekerja
> Selain Zona KEK, Wilayah Batam Kewenangan Pemko
> PBB Itu Pajak Kenikmatan, UWTO ialah Pengakuan Hak Menguasai Tanah
> UWTO Bakal Dihapus, Status Lahan Pemukiman Penduduk Menjadi Hak Milik
> UWTO Bakal Dihapus, Menteri ATR/BPN: Tak Boleh Ada Dua Pungutan
> HPL Diambil Alih DK Batam, Lahan Mangkrak Disita
> Badan Pengusahaan Batam Berubah Jadi Badan Pengelola Batam
> Ini Kriteria Pimpinan BP Batam yang Diminta Jokowi
> Personel BP Batam Bakal Tak Ada dari Kepri
> Negara Lain Belajar dari Batam, Sukses, Eh, Batam Malah Tertinggal
> Audit BP Batam Harus Menyeluruh, Jika Tidak KPK Masuk
> Ketua DK Pastikan Pimpinan BP Batam Orang-Orang Profesional
> Ketahuilah, Indonesia Tertinggal dari Vietnam
> Mendagri Janjikan Perubahan ke KEK untuk Kesejahteraan Masyarakat Batam