batampos.co.id – Batam akan menggelar operasi pemisahan kembar siam pertama, Mei nanti. Semua biaya pengobatan dan operasi dipastikan akan ditanggung negara melalui BPJS Kesehatan. Tapi pengeluaran tidak hanya berhenti di situ.
”Kami datang setiap jam besuk saja, siang hari pukul 11.00 WIB – 13.00 WIB,” tutur Junaidi Bakri Ratu Loli.
Pria kelahiran Flores, 28 tahun silam itu mau tak mau menyanggupi aturan tersebut. Setiap hari, sebelum jam besuk tiba, ia sudah membonceng istrinya, Warmin Bahrudin ke Rumah Sakit Awal Bros (RSAB). Kalau tidak datang siang hari, pasangan yang menikah di tahun 2015 itu datang sore hari, pukul 17.00 WIB.
”Tidak seperti saat di Casa (RS Camatha Sahidya), saya tidak bisa tidur di sana. Yang jaga, ya, perawat,” ujarnya lagi.
Sudah tiga hari ini, bayi kembar mereka menginap di RSAB. Sebelumnya, mereka dirawat di RS Camatha Sahidya. Di tempat itu juga, Warmin Bahrudin melahirkan keduanya, Selasa (29/4) lalu.
Bayi bernama lengkap Rahma Fairuz Maknuniyyah dan Rahmi Fahira Nahlannisa itu, bukan bayi kembar biasa. Mereka terlahir dengan kondisi perut yang menempel satu sama lain. Kondisi itu biasa disebut dengan kembar siam.
Kasus kembar siam ini diperkirakan muncul satu kali dalam 200.000 kelahiran. Jika jumlah penduduk Batam itu sekitar 1,2 juta jiwa, ada peluang muncul enam kasus kembar siam. Dokter Spesialis Anak RS Camatha Sahidya, dr Sarita Miguna, mengatakan, sudah beberapa kali kasus serupa terjadi di Batam.
Solusinya tentu dengan operasi pemisahan. Ini supaya kedua bayi dapat hidup layaknya bayi normal. Di kasus sebelumnya, bayi-bayi kembar siam asal Batam dan wilayah Kepri lainnya itu selalu dirujuk ke rumah sakit lain di luar wilayah Batam. Namun, kasus kali ini lain.
Dr Sarita memutuskan operasi itu dilakukan di Batam. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, bayi yang akrab disapa Rahma-Rahmi itu memang hendak dirujuk ke RS lain. Ia menghubungi RS Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Ternyata tengah menangani kasus yang sama. Ia kemudian menghubungi RS Harapan Kita. Sayang, pihak RS tidak menjawab panggilan telepon.
Dokter yang menangani Rahma-Rahmi sejak dilahirkan itu pun kembali mengangkat teleponnya untuk menghubungi pihak RSUD Dr Soetomo Surabaya. Beruntung, gayung bersambut. ”Pilihannya, apakah bayinya yang datang ke sana atau tim dokter yang datang ke sini,” ujar dr Sarita Miguna.
Melihat kondisi kedua bayi, dr Sarita Miguna mengurungkan niat merujuk mereka ke Surabaya. Berat badan kedua bayi itu masih kurang. Mereka masih memerlukan perawatan intensif. Hingga saat ini pun keduanya masih berada di dalam inkubator.
Masalah biaya juga menjadi pertimbangan. Musa, abang Junaidi, mengatakan, jika operasi dilakukan di Surabaya, mereka harus membawa, setidaknya, satu perawat ke Surabaya. Biaya akomodasi perawat tersebut selama di Surabaya tentu menjadi tanggungan keluarga. Belum lagi biaya akomodasi mereka sendiri. ”Pasti biayanya akan sangat besar,” ujar Musa.
Sebenarnya Musa juga masih ragu, apakah biaya operasi itu akan nihil jika dilakukan di Batam. Sebab, biaya perjalanan para dokter dari Surabaya ke Batam itu bukan termasuk biaya pengobatan. Pria yang berprofesi sebagai Guru Pendidikan Agama Islam dan Olahraga di SDN 54 Tiban Kampung itu, paham, hanya biaya pengobatan saja yang ditanggung negara melalui BPJS Kesehatan.
Dr Sarita Miguna pun sudah menyatakan, biaya operasi dan perawatan kedua bayi selama di rumah sakit itu gratis. Namun, ia tidak tahu tentang biaya akomodasi para dokter di Batam kelak. Dalam susunan tim dokter kembar siam, nama Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana muncul sebagai penanggung jawab. Tapi apakah ini berarti Pemerintah Provinsi Kepri yang akan menanggung biaya akomodasi mereka? ”Kalau itu, tidak tahu juga ya,” jawab dr Sarita.
Junaidi, ayah bayi kembar itu, mengaku masih belum memikirkan biaya akomodasi tersebut. Sampai sekarang, tim dokter belum memberi tahu apa-apa tentang biaya tersebut. Yang ia pikirkan sekarang adalah biaya susu dan popok kedua anaknya itu.
Belum genap sebulan, Rahma dan Rahmi lahir. Namun, Junaidi sudah menghabiskan uang hingga Rp 7 juta untuk dua barang itu. Harga susu bayinya mahal, katanya. Rahma dan Rahmi, saat ini, murni mengonsumsi susu formula. Ini karena susu ASI Warmin hanya sedikit keluar. Susu formula yang keduanya konsumsi itu pun bukan susu biasa.
Keduanya harus mengonsumsi susu khusus. Ini untuk mendongkrak berat badan mereka. Satu botol kecil susu itu seharga Rp 31 ribu. Sempat Junaidi membeli susu itu seharga Rp 51 ribu per botol. ”Ini ada ditawari sama perawat harganya Rp 30 ribu per botol. Tapi harus beli sekaligus 10 botol,” kata Junaidi.
Selama ini, untuk membeli popok dan susu itu, Junaidi menggunakan gaji istrinya yang bekerja sebagai operator di PT Gimli. Meski cuti, istrinya masih mendapat gaji bulanan. Jumlahnya, sesuai UMK.
Selain itu, ia juga menggunakan uang sumbangan dari karyawan PT Gimli yang datang ketika menjenguk istrinya dulu. Serta sumbangan dari Komunitas Tabungan Akhirat (KTA). Begitu juga sumbangan dari sejumlah orang yang dikirim melalui rekening bank. ”Sumbangan itu sudah terpakai semua. Pemasukan murni sekarang dari gaji istri saja,” ujarnya.
Junaidi sendiri tidak bekerja. Biasanya, ia bekerja sebagai kuli bangunan. Tapi sayang, saat ini sedang tidak ada proyek yang membutuhkan tenaganya. Sebenarnya, ia pernah ditawari bekerja sebagai satpam. Tapi ia menolak. Alasannya, karena jam kerja satpam sangat ketat. Sementara, terkadang, keberadaannya sangat dibutuhkan di rumah sakit.
Saat ini, ia berniat mencari proyek-proyek bangunan lagi. Pekerjaan itu yang ia rasa cocok untuk kondisinya saat ini. Setidaknya, itu bisa meringankannya membeli popok dan susu. Sumbangan telah berhenti mengalir. Ia juga tak bisa berharap banyak pada pemerintah. Hingga saat ini, belum ada satu pun pejabat pemerintah yang datang menjenguk bayinya.
Namun, beberapa waktu lalu, Kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bunga Rampai, Eka Anita Diana sempat menyambanginya. Ia berniat membantu mencarikan bantuan. Syaratnya satu, Junaidi harus mengantongi surat miskin. Dinas Sosial dapat membantunya jika ada surat miskin.
Junaidi berusaha membuatnya. Ia datang ke kelurahan. Di sana, keinginannya tidak terkabul. Pihak kelurahan tidak bisa mengeluarkan surat miskin. Ini karena Junaidi bukan tergolong warga miskin.
Penilaian itu dibuat berdasarkan golongan kelas keanggotaan BPJS Kesehatan milik Junaidi dan keluarganya. Junaidi dan keluarganya masuk dalam golongan kelas II. Itu tandanya, mereka tidak miskin. ”BPJS itu keluaran perusahaan istri. Saya dan anak-anak masuk ke sana juga,” katanya.
Junaidi pasrah. Ia sudah bersyukur, kedua bayinya bisa mendapatkan perawatan intensif di RSAB dengan gratis. Ia hanya berharap ia bisa segera mendapatkan pekerjaan. ”Kerja serabutan apapun akan saya terima. Yang penting saya kerja,” ujarnya. (ceu)
Baca juga:
Bayi Kembar Siam Lengket Lahir di Batam, Butuh Bantuan Biaya Operasi Pemisahan
Bayi Kembar Dempet Perut Ini Harus Dioperasi, Mereka Butuh Uluran Tangan Para Dermawan
Mei, Operasi Kembar Siam Rahma – Rahmi Dilakukan di Batam Dibantu Dokter Surabaya