batampos.co.id – Wacana tentang pemekaran kecamatan di Batam menjadi fokus untuk tahapan pembangunan 2017. Sehingga anggarannya akan dibebankan pada APBD 2017.
“Pemekaran kan masuk anggaran tahun 2017. Saat ini kami hanya tengah mempersiapkan Peraturan Daerah (Perda) untuk itu,” ujar Wali Kota Batam, Rudi, Rabu (27/4) di kantor Wali Kota Batam.
Saat ini, pembahasan mengenai pemekaran kecamatan telah sampai ke dalam tahapan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dengan kata lain, usulan ini telah masuk sebagai skala prioritas pembangunan Batam untuk jangka panjang.
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan tahapan pembahasan telah sampai pada tahapan internal, dimana kelak akan menjadi Perda.”Dan kelak kedepannya, masing-masing dari DPRD dan Pemko Batam akan segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahasnya,” katanya.
Untuk bisa mengetahui mengapa suatu wilayah dimekarkan, DPRD dan Pemko Batam akan segera mengumpulkan kajian akademik mengenai tingkat urgensinya.
“Sehingga dengan kajian akademik itu, maka akan dapat jumlah ideal untuk pemekaran. Kemungkinan kecamatan menjadi 21, dan kelurahan dari 64 jadi 98,” ungkapnya.
Syarat pemekaran suatu daerah meliputi tiga hal yakni jumlah penduduk, besaran APBD, dan rentang wilayah. “Proses pemetaan juga lumayan rumit, karena banyak pantai dan hutan yang harus ditelusuri, apalagi di Hinterland,” jelasnya.
Pemekaran ini sepertinya memang menjadi agenda wajib bagi Pemko Batam, apalagi saat ini setiap kelurahan di Batam mendapat dana PPMK sebesar Rp 1 miliar. Dengan kata lain, satu kecamatan yang memiliki 10 kelurahan akan mengelola dana PPMK sebesar Rp 10 miliar.
Sehingga Amsakar berharap dengan pemekaran ini dapat mempermudah pengelolaan dana PPMK, karena jika satu kecamatan memiliki kelurahan yang banyak, maka akan sangat repot mengurusnya.”Biar pelimpahan ini tidak jadi masalah nantinya,” pungkasnya. (leo)
Baca juga:
DPRD Batam Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Mekarkan Kecamatan
Walikota Batam Ingin Batam Dimekarkan jadi 20 Kecamatan
Kecamatan Dimekarkan, Pemko Harus Bangun 10 Kantor Camat Baru