batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam menilai empat rumah sakit yang diputus kerja sama oleh Badan Penyelenggara Jasa Kesehatan (BPJS) lalai dalam memenuhi standar operasional mereka.
Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmardjadi mengatakan rumah sakit yang akan melayani pasien wajib mengantongi akreditasi. Hal ini menunjukkan rumah sakit memiliki standar agar pasien terjamin keselamatan dan perawatannya.
“Merekan sungguh lalai. Ini kan penting dan sudah menjadi syarat operasional jasa pelayanan kesehatan,” kata dia, Sabtu (5/1/2019).
Ia menyebutkan tahun 2016, Dinkes sudah mengingatkan kepada seluruh rumah sakit yang belum melakukan proses akreditasi agar bisa mengurus proses peningkatan standar pelayalanan dengan menjalani akreditasi.
“Sudah lama kami ingatkan. Tapi mereka sepertinya tidak mengindahkan. Akhirnya diputus kerja sama oleh BPJS. Harusnya pihak rumah sakit peduli dengan hal ini,” tegasnya.
Dinkes menurutnya selalu melakukan pengawasan terhadap rumah sakit yang beroperasi di Batam. Tingkat akreditasi ini sangat mempengaruhi standar pelayanan terhadap pasien.
Saat ini ada 18 rumah sakit yang beroperasi di Batam.
Ia menyebutkan seperti RSUD Embung Fatimah yang memiliki akreditasi B, Awal Bross, Budi Kemulian dan beberapa rumah sakit lainnya.
Salah satu cara mendapatkan pemasukan adalah melayani pasien BPJS, terutama rumah sakit yang baru. Empat rumah sakit ini harus diputus karen kelalaian mereka.
Akibatnya pasien mereka yang terbengkalai saat ini. Mereka tentu harus mengurus fasilitas kesehatan yang mereka pilih. Untuk itu, rumah sakit harus memperhatikan hal ini.
“Kan rumah sakitnya juga yang rugi,” imbuh Didi.
Didi menambahkan, untuk rumah sakit pemerintah sendiri sudah memiliki akreditasi. Termasuk puskesmas yang saat ini sudah melayani warga Batam.
“Puskesmas sudah akreditasi sebagian besar. Ini penting, makanya setiap tahun kami berusaha akreditasi seluruh pelayanan yang kami punya. Ini demi pelayanan ke masyarakat juga,” ungkapnya. (yui)