F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Edy Putra Irawady menegaskan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam tak bisa disatukan dengan PTSP Pemko Batam.
Sesuai dengan Perpres 97/2014, ada dua PTSP di Batam. Yakni BPM PTSP milik Pemko Batam dan KPBPB PTSP yang dikelola BP Batam.
Secara fisik, saat ini kedua PTSP itu memang berada di satu gedung. Yakni di Gedung Mal Pelayanan Publik di Batam Center. Namun secara operasional, keduanya berjalan sendiri-sendiri dengan kewenangan perizinan yang berbeda-beda.
“Secara proses bisnis, maka kedua PTSP ini akan disatukan. Seperti yang diamanatkan Presiden, ketika orang masuk PTSP mau kesal, mau marah, mau tak tahu, tapi begitu pulang dia sumringah,” kata Edy.
Edy mengatakan proses bisnis itu sederhana. Sehingga segala bentuk perizinan baik di Pemko Batam maupun di BP Batam akan ditata agar bisa seragam satu sama lain.
“Orang masuk ke PTSP butuh apa, Pemko tahu butuh IMB, ya sudah kasih. Ke BP butuh apa, alokasi lahan ya kasih. Ini sharing tanggung jawab,” ungkapnya.
Penyatuan kedua PTSP juga akan mengadopsi konsep pelayanan berbasis Online Single Submission (OSS) yang sekarang ditangani oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Ada empat fungsinya. Yakni layanan mandiri, dimana sediakan fasilitas bagi pelaku usaha siapapun, dia pakai sendiri, ada layanan wifi kecepatan tinggi,” jelasnya.
Kemudian, layanan berbantuan untuk calon investor yang belum mengerti sama sekali.
Nanti ada pemandu yang akan membantunya mengurus perizinan. Lalu klinik usaha, dimana jika ada kasus dalam perizinan bisa diselesaikan di tempat. Dan terakhir konsultasi umum.
“Misalnya saya mau investasi di Batam, apa saja yang disediakan, izinnya apa saja,” paparnya. (leo)
sebelumnya: