batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengultimatum panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun ajaran (TA) 2019/2020 untuk menghindari segala bentuk kecurangan atau pungutan liar (pungli).

Menurut Gubernur, penegak hukum memberikan atensi khusus terkait PPDB ini. Maka, semua panitia harus bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

”Persoalan tahun lalu harus menjadi cerminan. Jangan sampai gara-gara pu-ngutan liar, kita berhadapan dengan penegak hukum,” kata Nurdin di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Senin (24/6/2019) lalu.

Calon peserta didik baru antre sambil duduk lesehan saat mendaftar di SMKN 1 Batuaji, tahun 2018 lalu. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengultimatum panitia PPDB tingkat SMA/SMK Tahun Ajaran 2019/2020 untuk menghindari pungutan liar. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Mantan Bupati Karimun itu menegaskan, pemerintah sudah menerbitkan regulasi atau aturan main PPDB TA 2019/2020. Untuk itu, ia berharap masing-masing SMA/SMK di Provinsi Kepri dapat melaksanakan regulasi tersebut.

Baca Juga: Jelang Penerimaan Peserta Didik Baru, Orang Tua Calon Siswa Sesaki SMKN 8 

Selain itu, ia juga mengharapkan panitia untuk bertindak tegas, jangan sampai diintervensi pihak-pihak yang bertanggung jawab.

”Kita harus bekerja sesuai aturan main yang ada. Jangan sampai kita bertindak di luar kewenangan yang sudah diberikan,” tegasnya lagi.

Pada kesempatan itu, Nurdin juga mengingatkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri Muhammad Dali untuk mengatur dan mengawasi proses PPDB.

Lebih lanjut, kata Nurdin, apabila ada orangtua yang merasa dirugikan pihak sekolah dan merasa pada posisi yang benar, segera laporkan kepada Disdik Provinsi Kepri.

”Semua pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini ada konsekuensi hukumnya,” katanya.

“Karena banyak mata yang akan memata-matai kita. Maka itu, bekerja sesuai jalur yang sudah ditetapkan,” tuturnya lagi.(Jailani)