batampos.co.id – Suasana pintu masuk gedung gedung DPRD Kota Batam mendadak ramai. Keramaian yang terjadi sekitar pukul 10.45 WIB, bersumber dari ratusan calon siswa SMA yang belum tertampung di SMAN 14 Tanjungsengkuang, Batu Ampar.

Mereka adalah calon siswa-siswa yang berada di zona tersebut. Para siswa menuntut agar mereka bisa diterima di sekolah tersebut.

Sampai saat ini ada 150 calon siswa yang belum tertampung hingga gelombang kedua PPDB ini dilaksanakan.


“Tolong kami pak, kami mau sekolah, kami mau sekolah di SMA 14, Kami tinggal di sana,” kata Rosalia Putri, salah satu calon siswa yang ikut dalam aksi ini.

Anggota DPRD Kota Batam, Safari Ramadan, (pegang mikropon) saat menemui ratusan calon siswa SMA Negeri 14 Kota Batam yang melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, Jumat (12/7/2019). Mereka meminta agar para wakil rakyat dapat memfasilitasi mereka untuk dapat menimba ilmu di SMA Negeri 14 Kota Batam. Foto: Bobi/batampos.co.id

Bersama aksi mereka ini, terbentang spanduk berukuran cukup besar bertuliskan kondisi yang mereka alami tersebut. Isi tulisan tersebut:

Kami Korban Sistem Zonasi Pendidikan
Kami Siswa Siswi Pintar di Sekolah
Kami Tidak Butuh Piagam dan Sertifikat
Kami Butuh Bersekolah Kami Butuh (Kartu Indonesia Pintar)
Dimana Engkau Pemerintah. Dimana Engkau Bapak Presiden

Tidak hanya itu, beberapa dari mereka juga membawa sertifikat dan piagam penghargaan sebagai bukti mereka adalah siswa-siswi yang berprestasi.

Baca Juga: Menanti PPDB SMA/SMK Negeri Tahap Ketiga, Orangtua Calon Siswa: Kalau Tak Bisa, Tak Sekolah Lah Anak Kami

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Safari Ramadan, yang menemui calon siswa itu  hanya bisa mengajak para siswa dan orangtua untuk bersabar. Karena proses yang dijalani masih ada satu tahapan lagi.

Ia meyakini kalau Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pendidikan tetap akan mengupayakan anak-anak tetap bisa sekolah.

Karena Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, telah menjamin anak-anak di Kota Batam tetap bisa diterima di sekolah negeri.

“Masalah sekolah SMA berada di tingkat provinsi, namun kami tetap menerima karena ini rumah rakyat,” kata Safari yang juga didampingi anggota Komisi IV lain, Aman.(bbi)

Loading...