batampos.co.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Tagor Napitupulu, mengatakan, usulan Upah Minimum Kota (UMK) dari enam kabupaten/kota sudah sampai ke Dewan Pengupahan Provinsi (DPP).

Menurut Tagor, usulan yang diterima jika sudah terjadi kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

”Salah satu syarat mutlak usulan UMK kabupaten/kota bisa dibahas di tingkat DPP adalah ketika telah tercapainya kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja. Jika tidak ada, kita kembalikan lagi ke wali kota atau bupati,” ujar Tagor Napitupulu, Rabu (13/11/2019) di Tanjungpinang.

Keenam daerah yang sudah mengusulkan adalah Tanjungpinang, Bintan, Karimun, Lingga, Anambas dan Natuna.

Sedangkan untuk Batam, informasi terakhir suratnya masih berada di meja wali kota Batam.

Meskipun tidak menyebutkan rincian usulan dari enam kabupaten/kota yang sudah diterima, Tagor menegaskan rujukan pembahasan UMK tetap berpegang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, yakni pada Pasal 44 Ayat 1 PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca Juga: Disnaker Serahkan UMK 2020 ke Wali Kota Batam

”Yang jelas kita sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai standar penetapan UMK 2020,” jelasnya.

Para pekerja melakukan aksi damai di depan kantor Wali Kota Batam beberapa waktu lalu. Pemprov Kepri menunggu usulan angka UMK Kota Batam, karena saat in daerah lainnya yaitu Tanjungpinang, Bintan, Karimun, Lingga, Anambas dan Natuna sudah memberikan usulan UMK ke Pemprov kepri.  Foto: Cecep Mulyana/batampso.co.idh

“Karena UMK yang diputuskan tidak boleh kecil dari UMP yang sudah diputuskan oleh Gubernur Kepri,” kata Tagor lagi.

Pria yang menjabat sebagai Ketua DPP Kepri tersebut menegaskan, batas akhir untuk penetapan UMK kabupaten/kota 2020 adalah pada 21 November 2019 atau sama seperti tahun sebelumnya.

Atas dasar itu, pihaknya sudah menjadwalkan akan melakukan pembahasan atas usulan yang masuk pada besok hari (hari ini, red).

Mantan Kepala Satpol PP Batam tersebut, khawatir terjadi gejolak pembahasan UMK 2020 hanya di Kota Batam.

”Sambil menunggu masuknya usulan dari wali kota Batam, pembahasan tetap akan kami laksanakan besok (hari ini,red). Sehingga bisa diputuskan oleh Gubernur pada 21 November nanti,” tegasnya.

Masih kata Tagor, hasil pembahasan pada tingkat DPP nanti, tentunya akan dipelajari lagi oleh gubernur.

Pihaknya berharap, keputusan yang akan ditetapkan nanti hendaknya dapat sama-sama dihormati oleh semua pihak.

Karena gubernur dalam membuat keputusan sudah ada rambu-rambu yang diberikan. Sehingga tidak bisa keluar dari regulasi yang sudah ditetapkan.

”Tanggung jawab kita bersama adalah menjalani iklim investasi yang baik. Sehingga lapangan kerja selalu tersedia, upah yang diberikan tentunya mengacu pada standar yang sudah ditetapkan,” tutup Tagor.

Seperti diketahui, setelah mendapatkan rekomendasi dari DPP, Plt Gubernur Kepri, Isdianto, akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar Rp 3.005.460 atau naik 8,54 persen dari UMP 2019 yang nilainya Rp 2.768.808.

Tagor mengatakan, UMP yang sudah diputuskan ini menjadi rujukan bagi kabupaten/kota dalam mengusulkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun mendatang.(gustia)