batampos.co.id – Retaknya hubungan antara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, karena faktor dugaan bagi-bagi jabatan yang tidak sepakat, berpotensi mengganggu kinerja dan pelayanan publik serta merusak kepercayaan masyarakat pada Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepri.

Kondisi ini membuat Ombudsman Perwakilan Kepri angkat bicara. Bahkan, turut prihatin terhadap persoalan ini. Sebab, jika kepala daerah dan wakilnya tidak akur di usia masa jabatan masih satu bulan lebih, berpotensi dan berbahaya terhadap jalannya program-program pembangunan daerah ke depan.

”Saya pikir ’bulan madu’ dulu keduanya. Aturlah, masa baru bulan kedua menjabat, sudah ada masalah. Apalagi di bulan Ramadan, duduk bersama untuk sejukkan Kepri di tengah kondisi yang religius ini,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari, Kamis (15/4), di Batam Center.

Lagat mengungkapkan, jika kabar tidak baik seperti ini diresapi oleh masyarakat, maka akan menurunkan kredibilitas pemerintahan. ”Intinya, jangan sampai menganggu program yang telah disusun bersama dalam pilkada lalu. Dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pelayanan publik,” ungkapnya.

Baca Juga: Hubungan Ansar-Marlin Retak, Ini Penyebabnya

Bahkan Lagat menyarankan Ansar-Malin safari Ramadan bareng. ”Mungkin, coba salat tarawih bersama. Kemudian gelar konferensi pers dengan media. Jelaskan bahwa keduanya masih solid. Hal-hal seperti itu perludisampaikan ke masyarakat,” sarannya.

Menurut Lagat, kabar seperti ini jangan dibiarkan sampai berlarut-larut. Persoalan apapun itu harus diselesaikan dengan kepala dingin. ”Supaya nanti masyarakat tidak terkotak-kotak,” jelasnya.

Sementara itu, Bendahara DPD Partai NasDem Kota Batam, Lik Khai, ikut menanggapi terseretnya nama Wali Kota Batam yang juga kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam dugaan upaya permintaan jabatan untuk menempatkan orang-orang tertentu di empat posisi strategis di Pemprov Kepri, yang mencuat lewat salah satu ormas di Batam.

”Kalau kita bicara soal kontrak politik, menurut saya, itu wajar saja antara partai politik. Namun untuk yang satu ini harus jelas, jangan asal saja. Karena bisa berpengaruh terhadap kinerja gubernur dan wakil ke depannya,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika memang ada kontrak politik yang disepakati saat awal terbentuknya koalisi, harusnya dijalankan. Namun, apa saja isi kontrak itu, menurutnya yang paham hanya yang menghadiri pertemuan tersebut, jika memang ada kesepakatan. Jadi, terkait hal ini harus disertai dengan bukti yang kuat sehingga informasi tak simpang siur.(*/jpg)