batampos – Kecamatan Sagulung menjadi kawasan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Batam. Data semester I tahun 2025 mencatat total 238.329 jiwa yang tersebar di enam kelurahan. Selain padat, setiap kelurahan punya karakter dan potensi berbeda, mulai dari kampung tua, kavling, hingga kawasan perdagangan dan industri. Jum’at (20/9)

Kelurahan Tembesi tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, mencapai 57.272 jiwa. Rinciannya, 29.781 laki-laki dan 27.491 perempuan. Kelurahan ini memiliki 139 RT dan 28 RW, dengan bentang wilayah yang berisi kampung tua, kavling, hingga perumahan modern.

Di sisi lain, Sungai Binti memiliki luas 6,2 km² dengan jumlah penduduk 31.329 jiwa, terdiri dari 16.087 laki-laki dan 12.242 perempuan. Wilayah ini menaungi 73 RT dan 19 RW. Meski pembangunan perumahan makin berkembang, potensi pertanian dan industri masih cukup kuat bertahan di sini.

Kelurahan Sungai Lekop lebih kecil dengan luas 5,5 km². Total penduduknya 27.762 jiwa, terdiri dari 14.237 laki-laki dan 13.525 perempuan. Dengan 64 RT dan 13 RW, kawasan ini dikenal sebagai bagian dari Kawasan Strategis Batam (KSB) dan kerap disebut sebagai wilayah kavling dengan perkembangan cukup pesat.

BACA JUGA: Oknum Anggota Polsek Sagulung Dilaporkan ke Propam, Diduga Aniaya Calon Istri yang Hamil

Sementara itu, Sagulung Kota yang memiliki luas 6,5 km² dihuni oleh 31.131 jiwa (15.903 laki-laki dan 15.228 perempuan). Wilayah ini memiliki 95 RT dan 19 RW, dikenal sebagai pusat perdagangan dan permukiman padat di Sagulung. Pasar, ruko, serta kompleks perumahan menjadi pemandangan umum di kelurahan ini.

Kelurahan terbesar berikutnya adalah Sungai Langkai, dengan penduduk mencapai 51.037 jiwa (26.151 laki-laki dan 24.886 perempuan). Terdiri dari 150 RT dan 28 RW, wilayah seluas 6,5 km² ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan perumahan dan perdagangan. Sebagian kawasannya juga masuk dalam lingkar KSB.

Terakhir, Sungai Pelunggut dengan luas 5,2 km² dihuni oleh 39.798 jiwa. Jumlah itu terdiri dari 20.517 laki-laki dan 19.281 perempuan. Kelurahan ini memiliki 80 RT dan 17 RW, dengan potensi yang cukup beragam, seperti pertanian, perikanan, hingga industri.

Yaniar Pribadi, selaku Sekretaris Camat Sagulung mengatalan, enam kelurahan ini bukan hanya angka statistik semata, tetapi juga wajah nyata Sagulung sebagai kecamatan terpadat di Batam.

“Dari kampung tua yang masih bertahan hingga perumahan modern yang terus tumbuh, Sagulung mencerminkan mozaik kehidupan kota yang dinamis,” kata dia. (*)

Reporter: M. Sya’ban

Artikel 238 Ribu Jiwa Huni Kecamatan Sagulung, Begini Potret Enam Kelurahannya pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Proses perbaikan pipa air bocor di tengah persimpangan Simpang Basecamp, Batuaji, yang dikerjakan oleh tim Air Batam Hilir (ABH) akhirnya selesai. Setelah dilakukan uji coba, aliran air kembali normal dan tidak ditemukan kendala berarti. Warga kini sudah bisa menikmati pasokan air bersih dengan lancar.

Namun, di balik selesainya pekerjaan perbaikan pipa tersebut, masalah baru muncul. Kondisi jalan yang sebelumnya dikeruk untuk pengerjaan masih belum dikembalikan seperti semula. Separuh badan jalan masih ditutup karena lubang bekas galian hanya ditutup dengan coran semen sementara, tanpa lapisan aspal permanen.

Akibat kondisi ini, lalu lintas di kawasan simpang empat Basecamp kembali tersendat, terutama pada jam-jam sibuk. Banyak pengendara terpaksa melambat atau berhati-hati melewati ruas jalan yang belum mulus. Tidak sedikit pula kendaraan yang harus mengantre lebih lama karena jalur menyempit.

Warga Batuaji berharap agar jalan segera diperbaiki kembali seperti semula. Andri, salah seorang pengguna jalan, menyampaikan harapannya agar perbaikan tidak berlarut-larut. “Biar tak makin parah macetnya. Semoga secepatnya diaspal kembali seperti semula,” ujarnya.

Pantauan di lapangan menunjukkan adanya penumpukan kendaraan pada jam berangkat dan pulang kerja. Selain itu, kondisi jalan yang masih ditutup sebagian juga dikhawatirkan dapat memicu kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari ketika pencahayaan di sekitar simpang kurang memadai.

BACA JUGA: Kontainer Parkir di Bahu Jalan, Bahayakan Pengendara

Humas ABH, Ginda Alamsyah, saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya masih berkomitmen menyelesaikan proyek hingga tuntas. Menurutnya, penutupan sementara dengan cor semen merupakan bagian dari prosedur sebelum dilakukan pengaspalan permanen. “Jalan akan segera diaspal kembali seperti semula,” katanya.

Meski begitu, Ginda belum memastikan kapan pengaspalan akan dilakukan. Ia hanya menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar perbaikan jalan tidak mengganggu pengguna jalan lebih lama. “Kami akan upayakan secepatnya, karena ini jalur vital bagi masyarakat,” tambahnya.

Dengan kondisi saat ini, masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat melintas di kawasan simpang Basecamp. Para pengguna jalan berharap proses pengaspalan bisa segera dilakukan agar aktivitas lalu lintas kembali lancar dan kenyamanan warga terjaga. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Tolong…., Jalan Simpang Basecamp Masih Rusak Usai Perbaikan Pipa Air pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan sebanyak 629.000 guru agama di seluruh Indonesia akan memiliki sertifikasi hingga tahun 2027. Target ini akan dicapai melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafii, menyampaikan informasi ini saat memberikan pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kemenag Kota Batam, Senin (22/9/25). Dalam acara tersebut, turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Zoztafia, Kepala Bagian Tata Usaha Edi Batara, serta Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota se-Kepri.

Wamenag menjelaskan bahwa proses sertifikasi akan dibagi menjadi dua gelombang dan akan diselesaikan secara bertahap.

“Dari 629 ribu guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, separuhnya tahun ini PPG dan akan bersertifikasi di 2026. Separuhnya lagi nanti 2026, insya Allah sudah bersertifikasi di 2027,” jelasnya.

BACA JUGA: Kemenag Batam Gelar Nikah Massal, Fokus Bantu Warga Tak Mampu

Ia menambahkan, program sertifikasi ini akan terus berlanjut hingga semua guru agama selesai mengikuti PPG. “Tahun 2027, insya Allah nggak ada lagi guru di lingkungan Kemenag yang belum bersertifikasi,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Wamenag meminta para kepala kantor Kemenag di daerah untuk segera melakukan pendataan guru yang belum terdaftar dalam program PPG.

“Kepala kantor Kemenag harus mendata semua guru yang ada di sini. Semuanya harus terdaftar untuk ikut PPG,” ucapnya. (*)

Reporter: Jailani

Artikel Kemenag Targetkan 629 Ribu Guru Agama Tersertifikasi di 2027 pertama kali tampil pada Metropolis.

Di Balik Alunan Musik di Kafe, Ada Hak Cipta yang Wajib Dihargai

Royalti dan pemutaran musik di kafe menjadi salah satu isu hangat di Indonesia beberapa bulan terakhir. Tamu kafe yang menikmati makanan dan minuman, dihibur lantunan musik dari alat pemutar. Kemudian, muncul permasalahan, seluruh pemilik kafe yang memutar musik, dikenakan royalti. Siapa seharusnya yang membayar musik itu?

***

“Ketika kamu duduk di kafe, apa yang kamu cari? Selain makanan, dan minuman, tentu ada vibes dan experience bukan?” tanya Pete C Mehravari, Direktur Kebijakan dan Urusan Hukum untuk International Intellectual Property Alliance (IIPA) saat berbincang di kafe Batam Marriott Hotel Harbour Bay, Senin (22/9).

Pete mengatakan, isu royalti musik di Indonesia penuh kontroversial dan menjadi bahan perbincangan warga net. Banyak pemilik kafe atau restoran merasa sudah membayar aplikasi musik, seperti Spotify atau Apple Music, tapi begitu memutar musik di kafe dengan aplikasi itu, mereka masih harus membayar royalti tambahan.

“Aplikasi musik berbayar itu, katakanlah Spotify. Aku menggunakannya di ponselku. Itu personal license. Kita mendengarnya di aplikasi kita sendiri. Kalau diputar di kafe, tujuannya apa? Musik dipakai untuk menambah vibes dan pengalaman pelanggan. Ada commercial license di situ. Jadi wajar, pemilik kafe diharuskan membayar royalti,” ujar pria yang juga sebagai Direktur Hak Kekayaan Intelektual dari Virginia, Amerika Serikat tersebut.

BACA JUGA: Amerika Serikat Masih Jadi Tujuan Ekspor Terbesar Batam, Capai US$ 536,72 Juta pada Juni 2025

Dengan lugas, Pete mengibaratkan musik di kafe yang diputar tersebut adalah layanan tambahan. “Kalau kita tidak mau roti, kita bisa bilang ke pelayan agar tidak disajikan. Tapi musik? Sangat mustahil mematikannya untuk menghindari biaya yang kita bayar bukan? Jadi musik di kafe itu bagian dari layanan ke tamu. Makanya jatuhnya commercial license,” ungkapnya.

Namun dalam pengenalan pengetahuan mengenai perbedaan personal license dan commercial license ini, Pete menyebutkan, supaya publik mau menerima kebijakan ini, diperlukan adanya transparansi dari pemerintah Indonesia.

“Kunci penerimaan publik itu transparansi. Masyarakat akan setuju musisi berhak dapat royalti dari pemutaran musik komersial. Tapi sosialisasnya harus jelas, distribusinya harus jelas, siapa dapat berapa. Dengan transparansi, warga akan lebih menghargai,” jelasnya.

Dalam kunjungannya ke Batam, Pete mengatakan, dibandingkan Jakarta yang sudah dia kunjungi, Batam adalah kota dengan komunitas kreator yang menarik. Hal ini ditandai dengan adanya Nongsa Digital Park, KEK digital yang menaungi beberapa perusahaan ekonomi dan kreator digital di Nongsa, Batam.

“Semua games, musik, film, dan perangkat-perangkat yang hadir, itu lahir dari ide-ide kreator yang akhirnya bisa dinikmati masyarakat. Namun, bagaimana itu akan dihargai? Dari banyak penelitian yang sudah saya lakukan, ada dua tantangan utama bagi kreator lokal di Batam dan Indonesia, yakni kesadaran hak cipta dan perlindungan pasar yang aman,” ujar pejabat senior AS tersebut.

Pembajakan musik, film, perangkat lunak masih marak di Indonesia. Dimana, banyak warga yang membeli aplikasi melalui pasar ilegal yang dijual secara terang-terangan di berbagai e-commerce yang tersedia di negeri ini. Misalnya, akun netflix, bisa didapatkan dengan harga sangat murah dibanding dengan membeli secara resmi. Ada regulasi, tapi penerapannya masih kurang. Akibatnya, perlindungan pasar untuk barang legal di Indonesia lemah.

“Banyak kreator tidak sadar. Begitu karya dituangkan dalam median nyata, hak cipta otomatis berlaku. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di 181 negara anggota Konvensi Bern. Dimana hak cipta untuk karya kreatif dan intelektual perlu menetapkan standar perlindungan minimum, dan memastikan hak-hak pencipta dihormati secara internasional,” tegasnya.

Saat ini, dunia memasuki era digital. Secara global. Ketika pasar untuk barang legal pengawasannya lemah, kreator yang sudah mematenkan produk-produk ciptaannya, dapat bekerjasama, bernegosiasi dengan perusahaan atau mitra bisnisnya. Ketika menghadapi kecurangan, mereka bisa menuntut.

“Kalau mereka tahu haknya, mereka bisa menuntut kompensasi yang lebih tinggi, atau menciptakan perjanjian lisensi yang adi. Itu membuat karyanya bernilai ekonomi yang lebih besar,” tegasnya.

Selain royalti, Pete juga menyoroti tantangan baru yakni hadirnya kecerdasan buatan (AI) yang kini mulai mempengaruhi banyak sektor.

“Untuk menjawab pertanyaanmu mengenai AI ini, butuh jawaban dan diskusi panjang. Tapi menurutku, perlindungan hak cipta sebagai pilar utama. Layak tetap diberlakukan untuk regulasi ini. Butuh proses untuk tiba di sana, khususnya dalam AI ini,” ungkapnya.

Diakhir perbicangan, Pete kembali menekankan, pemerintah Indonesia harus lebih serius menindak pembajakan, dan mempermudah dalam pengurusan hak paten dan hak cipta. Karena, itu akan memberi sinyal positif bagi pasar, dan Indonesia akan lebih dikenal dunia dalam kreatifitasnya menjadikan ide berdampak nyata.

“Kreator akan lebih percaya diri memasarkan karya mereka, tidak hanya di Indonesia, tapi juga ke pasar global,” tutupnya. (*)

Reporter: CHAHAYA SIMANJUNTAK

Artikel Berbincang dengan Pete C. Mehravari, Direktur Kebijakan dan Urusan Hukum untuk International Intellectual Property Alliance (IIPA) dari Amerika Serikat pertama kali tampil pada Metropolis.