Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra. f.eusebius
batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memastikan perbaikan marka jalan, zebra cross, dan garis kejut terus dilakukan secara bertahap di sejumlah titik rawan kecelakaan. Salah satunya di jalur menuju Tiban Center, Sekupang, yang belakangan banyak dikeluhkan warga.
Sejumlah pengguna jalan menilai garis kejut (rumble strip) di jalur tersebut sudah tidak berfungsi optimal karena catnya memudar dan sebagian aspal mulai terkikis. Kondisi itu dinilai membahayakan karena kendaraan sering melaju kencang tanpa sadar jika kawasan tersebut ramai aktivitas.
“Sering kendaraan ngebut dari arah atas karena tidak sadar kalau itu jalan ramai. Kalau malam, tambah bahaya karena tidak kelihatan garis kejutnya,” kata Argi, warga Tiban, Minggu (31/8).
Keluhan serupa juga datang dari Rina, warga Sungai Harapan. Ia menyebut banyak pengendara mobil dari arah Sekupang yang tiba-tiba mengerem mendadak ketika sampai di sekitar Tiban Center. “Kalau bisa bukan hanya dicat ulang, tapi ditambah juga rambu-rambu sebelum persimpangan jalan,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dishub Kota Batam, Leo Putra, menegaskan bahwa pengecatan ulang marka jalan memang tengah diprioritaskan. Pihaknya sudah memetakan titik prioritas, terutama kawasan padat kendaraan dan rawan kecelakaan.
“Target utama kita titik-titik yang memang ramai lalu lintas, seperti Batam Center menuju Bandara, depan Politeknik Batam, kawasan Panindo, simpang BP Batam, dan termasuk Tiban Center,” jelasnya.
Leo menegaskan keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama. Selain pengecatan ulang, Dishub juga akan menambah rambu peringatan di titik strategis agar pengendara lebih waspada, terutama pada malam hari dan musim hujan.
“Kami terbuka dengan laporan masyarakat. Semua titik yang dianggap membahayakan akan ditindaklanjuti, karena tujuan kita menekan angka kecelakaan lalu lintas,” tambahnya.
Dengan adanya perbaikan dan penambahan fasilitas keselamatan jalan ini, Dishub Batam berharap pengguna jalan lebih nyaman dan terhindar dari potensi kecelakaan, khususnya di jalur-jalur vital seperti Tiban Center. (*)
Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers di dampingi ketua umum partai politik parlemen di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8). (YouTube Setpres)
batampos – Presiden Prabowo Subianto memastikan para pimpinan DPR RI sepakat untuk mencabut sejumlah kebijakan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Hal ini setelah terjadinya eskalasi massa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir pada beberapa titik di antaranya DPR RI dan wilayah lainnya.
Ia menekankan, salah satu langkah konkret adalah penghentian tunjangan tambahan bagi anggota DPR, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri yang selama ini menjadi sorotan publik.
“Para pimpinan DPR sudah menyampaikan secara resmi, akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI. Termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8).
Prabowo menegaskan, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik para wakil rakyat agar tetap sensitif terhadap suara masyarakat.
Menurut dia, kepercayaan publik adalah modal penting yang tidak boleh dikorbankan hanya demi kepentingan kelompok atau pribadi.
“Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Parpol Copot Kader Bermasalah di DPR
Selain pencabutan kebijakan tunjangan, Prabowo mengungkapkan beberapa ketua umum partai politik juga mengambil langkah tegas dengan mencabut keanggotaan sejumlah kadernya di DPR yang dinilai melanggar garis kebijakan partai.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan sikap pemerintah dalam menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi, sebagaimana diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19.
kebebasan berpendapat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat, namun kebebasan itu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ucapnya.
Namun, Prabowo juga mengingatkan penyampaian aspirasi tidak boleh dilakukan dengan cara-cara anarkis yang merugikan masyarakat luas.
“Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” pungkas Prabowo.
Demonstrasi Berlanjut ke Penjarahan
Sebelumnya, aksi demonstrasi besar-besaran berlanjut menjadi aksi penjarahan di sejumlah rumah pejabat DPR, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Penjarahan terhadap rumah mantan Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni, pada Sabtu sore (30/8), terjadi setelah gelombang massa aksi yang terjadi secara terus menerus sejak Senin (25/8).
Hal itu dipicu dari pernyataan Sahroni yang viral, terkait lontaran kata “Yang ingin bubarkan DPR orang paling tolol sedunia”.
Tak hanya menjarah barang berharga seperti TV, tas branded, dan patung branded. Massa yang sedang mengamuk juga menghancurkan seisi rumah dan mobil mewah milik Sahroni.
Tak puas menghancurkan Lexus, massa kembali bergegas mencari garasi mobil mewah yang dimilikinya. Ferrari 458 berwarna kuning pun tak luput dari sasaran.
Eko Patrio menjadi sasaran amuk massa setelah video jogetnya di Gedung DPR viral di media sosial. Pria yang bernama lengkap Eko Hendro Purnomo itu merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN).
Meski Eko menyampaikan permintaan maaf, tidak lama setelah penjarahan menyasar rumah Ahmad Sahroni, rumah Eko yang berlokasi di Setiabudi, Jakarta Selatan turut menjadi sasaran jarahan warga.
Rumah mewah yang dikabarkan senilai Rp 150 miliar itu dijebol massa dan barang-barant di dalamnya di jarah. Mulai dari tas branded, pakaian mewah dan sejumlah barang elektronik seperti kulkas, dispenser hingga TV, ikut dibawa massa.
Presenter sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PAN Surya Utama alias Uya Kuya telah menyampaikan klarifikasi sebanyak dua kali melalui media sosial Instagram, terkait video dirinya yang kelihatan joget di Gedung DPR.
Namun, klarifikasi itu tidak mampu menahan amukan massa, sehingga menjarah rumah Uya Kuya yang berlokasi di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu malam (30/8).
Rumah Penyanyi sekaligus Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Nafa Urbach turut menjadi sasaran amuk massa.
Nafa Urbach menjadi sasaran setelah ia mengeluh perjalanannya dari rumahnya di Bintaro ke DPR selalu macet, sehingga menghambat kerjanya sebagai anggota dewan.
Nafa Urbach sempat melontarkan kewajaran, jika Anggota DPR mendapat tunjangan rumah Rp 50 juta. Bahkan, Nafa pun menyampaikan permohonan maaf meski akhirnya rumahnya tetap dijarah massa.
Rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan juga turut dijarah warga.
Orang tak dikenal menjarah rumah Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, Minggu dini hari. Bbahkan, menurut saksi mata, penjarahan berlangsung dalam dua gelombang.
Menurut para saksi mata, penjarahan gelombang kedua adalah yang paling mengerikan karena melibatkan ratusan orang, bahkan mungkin seribuan orang. (*)
Kondisi Pasar Tradisional Tarempa Barat setelah dibersihkan. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.
batampos – Pasar Tradisional Tarempa Barat di Kabupaten Kepulauan Anambas yang sebelumnya terlihat kumuh akhirnya dibersihkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Anambas.
Pasar ini sempat kotor, dipenuhi tumpukan kayu, kardus, hingga kotoran manusia. Bahkan, lokasi tersebut diduga pernah dijadikan tempat mesum pasangan muda-mudi. Kondisi itu mendapat perhatian serius dari Bupati Anambas, Aneng.
“Sudah dibersihkan sesuai arahan Bupati. Memang kondisinya kotor, banyak kayu-kayu, kardus, bahkan kotoran manusia kita jumpai,” kata Kepala Disperindag Anambas, Masykur, Minggu (31/8).
Ke depan, Disperindag siap menerima masyarakat yang ingin kembali berjualan di pasar tersebut agar aktivitas ekonomi bisa berjalan normal.
Kondisi kios di Pasar Tradisional Tarempa Barat sebelum dibersihkan, banyak sampah menumpuk dan jadi tempat mesum. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.
Selain itu, pihaknya juga membuka peluang bagi pihak ketiga yang berminat mengelola pasar supaya lebih teratur.
“Tujuannya agar pasar ini kembali ramai dan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelas Masykur.
Adapun biaya sewa kios di Pasar Tradisional Tarempa Barat sangat terjangkau, yakni Rp100 ribu per bulan di luar biaya kebersihan dan listrik.
Dengan pembersihan ini, pemerintah daerah berharap pasar tradisional tersebut kembali berfungsi sebagaimana mestinya dan menjadi pusat kegiatan ekonomi warga Tarempa Barat. (*)
Warga Batam saat membeli beras bulog di lokasi Gerakan Pangan Murah di Batam.
batampos – Patricia, warga Tiban, mengaku lega bisa membawa pulang beras dan gula dengan harga miring. Ia menjadi salah satu dari banyak warga Batam yang merasakan manfaat Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang digelar Perum Bulog Cabang Batam.
Patricia mengatakan harga bahan pokok yang dijual di lokasi GPM jauh lebih murah dibanding di pasaran. “Perbedaannya memang tidak terlalu besar, tapi lumayan sangat membantu. Rasanya senang sekali, semoga sering diadakan,” ucapnya.
Kegiatan GPM serentak ini dilaksanakan di tiga lokasi strategis, yakni Perumahan Pesona Asri (Kelurahan Belian, Batam Kota), Halaman Kantor Camat Bengkong, serta depan Mori Café, Patam Lestari, Sekupang. Sejak pagi hari, warga sudah tampak mengantre untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Tak hanya kaum ibu, banyak bapak juga terlihat ikut serta. Mereka membawa kantong belanja besar untuk memborong sejumlah kebutuhan rumah tangga. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi produk paling diburu.
Komoditas ini dijual Rp58.000 per 5 kilogram, lebih murah dibanding Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mencapai Rp65.500. Selain itu, telur dijual Rp53.000 per papan dan gula pasir hanya Rp18.000 per kilogram.
Dika warga Tiban bahkan datang lebih awal untuk memastikan bisa mendapatkan beras SPHP. “Saya sampai sebelum jam delapan, takut kehabisan. Alhamdulillah masih kebagian, karena di pasar sudah susah cari harga segini,” ujarnya.
Kepala Bulog Batam, Guido XL Pereira, menyampaikan bahwa GPM merupakan komitmen Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah masyarakat.
“Melalui GPM serentak ini, kami ingin membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga sebagai langkah konkret dalam mengendalikan inflasi daerah serta mendukung ketahanan pangan nasional. “Kami akan melaksanakan kegiatan ini secara berkala dan menyasar wilayah padat penduduk, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat luas,” tambahnya. (*)
Ketua RW 007 Dusun 3 Desa Batu Berdaun, Jali. F. Vatawari/Batam Pos.
batampos – Warga Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, kompak menolak klaim pengalihan lahan seluas 108 hektare yang tercatat dalam 54 Surat Keterangan Tebas (SKT).
Mereka menilai hak atas tanah terancam akibat klaim kepemilikan yang disebut berasal dari Tengku Afrizal, anggota DPRD Provinsi Kepri dari Fraksi Nasdem.
Ketua RW 007 Dusun 3 Desa Batu Berdaun, Jali, menegaskan masyarakat yang namanya tercantum dalam SKT, tidak pernah menjual maupun menerima uang dari pihak yang mengaku pemilik.
“Yang jadi permasalahan adalah masyarakat yang namanya tertera di SKT tersebut mengaku tidak pernah menjual dan menerima uang dari Tengku Afrizal. Dengan dasar itu mereka tidak terima dan tidak mau nama mereka ditulis sebagai pemilik sporadik,” kata Jali, Minggu (31/8).
Jali mengungkapkan lahan itu sempat diminati PT Bahana untuk kontrak tambang bauksit. Namun setelah batal, lahan dikembalikan ke masyarakat. Bahkan pada 2015, SKT sempat direncanakan untuk dimusnahkan.
“Tapi pada 4 Agustus 2025 tiba-tiba ada perwakilan dari Tengku Afrizal yang mengaku sudah memiliki lahan yang tertera di SKT itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kepala Desa Batu Berdaun telah mengeluarkan Daftar Batas Bidang (DBB) sejak 2019 yang menyatakan SKT dan sporadik di wilayah Latihan Militer tidak sah. Namun pesan tersebut tak diindahkan.
Jali bahkan menunjukkan percakapan WhatsApp berisi ancaman laporan polisi yang disebut berasal dari Tengku Afrizal. “Enak saja membatalkan lahan saya, saya laporkan ke polisi. Saya beli sudah lama. Jangan coba-coba,” begitu isi pesan yang ditirukan Jali.
Saat dikonfirmasi Batam Pos, Tengku Afrizal membantah tudingan tersebut. “Saya tak tau itu, tak ada urusan saya di sana dan saya tak pernah ke sana,” ujarnya singkat.
Namun ketika ditanya soal percakapan ancaman, Afrizal berkelit. “Maaf, HP ini kadang yang megang staf saya. Saya tak tanggapi lagi,” katanya.
Kasus ini memicu kemarahan warga, sebab SKT dianggap tidak berlaku karena diterbitkan pada 2010 dan tak digarap dalam enam bulan sesuai aturan. Sengketa disebut bermula dari pinjaman almarhum Amat Madura kepada Afrizal sebesar lebih dari Rp300 juta dengan jaminan 54 SKT.
Perwakilan Afrizal, Manto alias Kasro, menyebut pertemuan di Kantor Desa Batu Berdaun pada 4 Agustus 2025 dilakukan untuk mencari solusi. “Kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban dari Amat Madura karena sudah meninggal. Makanya dengan SKT yang dijadikan jaminan itu, kita berupaya meminta balik hak dari Tengku Afrizal,” ujarnya.
Kepala Desa Batu Berdaun, Zainal, membenarkan adanya pertemuan tersebut. “Benar, kemarin ada orang dari Batam mengaku perwakilan dari Tengku Afrizal mengadakan pertemuan di kantor desa bersama masyarakat,” pungkasnya. (*)
Truk kontainer menabrak mobil dan motor hingga terlindas di Tiban centre. F. M Sya’ban
batampos – Kecelakaan maut di pertigaan Tiban Center, Sabtu (30/8), kembali menyoroti persoalan keselamatan lalu lintas di Batam. Insiden yang melibatkan kendaraan berat itu menambah daftar panjang kecelakaan serupa di lokasi yang sama dalam beberapa bulan terakhir.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, langsung merespons dengan menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) menelusuri perusahaan pemilik kendaraan berat yang terlibat.
“Pak Leo (Kadishub) saya minta melacak perusahaannya untuk diberikan surat peringatan. Kalau KIR dan persyaratan lain tidak memenuhi syarat, mengapa masih beroperasi?” tegas Amsakar.
Ia juga meminta perusahaan jasa transportasi lebih aktif berkoordinasi dengan Dishub, terutama terkait perizinan, kelengkapan administratif, dan standar keselamatan.
“Mereka harus segera menyelesaikan persoalan administratif kalau izin dan lain-lain belum ada,” ujarnya.
Pemko Batam bersama tim teknis Dishub kini tengah mengevaluasi faktor yang membuat pertigaan Tiban Center rawan kecelakaan. Langkah antisipasi akan segera diterapkan untuk meminimalisir kejadian serupa.
“Tim perhubungan kita sudah bergerak mengambil langkah-langkah antisipasi agar kejadian serupa dapat diminimalisir,” kata Amsakar. (*)
Tangkapan layar- Presiden Prabowo Subianto (enam kiri) didampingi Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tujuh kiri) memberikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)
batampos – Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, untuk membahas perkembangan situasi di Tanah Air.
“Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI saudari Puan Maharani, Ketua DPD RI saudara Sultan Najamuddin,” kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyebut hadir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Kepala Negara menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat. Prabowo juga menegaskan aparat yang melakukan kesalahan yang menyebabkan meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan sedang menjalani pemeriksaan secara terbuka untuk proses Sidang Etik.
“Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan,” ujar Prabowo.
Selain itu, Presiden mengatakan para ketua umum partai telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan.
Pimpinan DPR, lanjutnya, juga akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui Ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo. (*)
Kondisi di depan Polres Jakarta Timur di Jatinegara, Jakarta, Sabtu (30/8/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
batampos – Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal memastikan ada tujuh kantor polisi di wilayahnya yang menjadi sasaran amuk massa dalam kericuhan beberapa waktu lalu.
Tidak hanya Polres Metro Jakarta Timur, sejumlah polsek juga turut mengalami kerusakan akibat serangan massa.
“Kalau kantor kepolisian, ya itu semuanya ada tujuh. Diantaranya yang pertama adalah Polres Metro Jakarta Timur, kemudian Polsek Jatinegara, Matraman, Kramat Jati, Ciracas, Cipayung, dan juga Makasar dekat Halim,” ungkap Kombes Alfian dalam keterangannya, Minggu (31/8).
Pasca-kerusuhan, jajaran kepolisian bersama Pemerintah Kota Jakarta Timur langsung bergerak melakukan pembersihan lingkungan kantor polisi yang rusak dan kotor akibat aksi massa.
“Saya sampaikan terima kasih kepada Wali Kota yang telah mendukung untuk melakukan kebersihan lingkungan. Ini bentuk kepedulian agar pelayanan kepada masyarakat bisa kembali berjalan dengan baik,” kata Alfian.
Pembersihan dilakukan secara bertahap. Alfian menjelaskan, sebelumnya sudah dilakukan di dua polsek, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke empat polsek lain.
“Hari ini kita tuntaskan di Polres, besok kita lanjutkan lagi. Harapannya Senin nanti pelayanan bisa kembali maksimal,” katanya.
Ia menegaskan meski ada kerusakan dan trauma di masyarakat, pelayanan kepada warga Jakarta Timur tetap berjalan.
“Mungkin ada beberapa kejadian semalam yang kita dengar, itu juga tetap kita lakukan pelayanan kepada masyarakat. Kami akan terus hadir untuk melayani aduan dan laporan warga,” pungkasnya. (*)
Amsakat beserta jajaran saat rakor bersama Mendagri. (Humas Pemko Batam untuk Batam Pos)
batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, pada Sabtu (30/8). Rakor yang digelar secara virtual itu berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, dan membahas langkah antisipasi atas perkembangan situasi nasional di berbagai daerah.
Dalam arahannya, Mendagri ingin sinergi pemerintah pusat dengan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik. Hal demikian dinilai krusial untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan baik di tengah dinamika sosial-politik yang ada.
Menanggapi hal tersebut, Amsakar menyatakan pihaknya di Batam siap menjalankan arahan pemerintah pusat. Kondisi kondusif adalah modal utama dalam menjaga Batam sebagai kota investasi dan perdagangan yang strategis.
“Rapat koordinasi ini menjadi arahan penting bagi kami di daerah. Intinya, kita harus menjaga suasana tetap kondusif, aman, dan terkendali, seiring dengan perkembangan situasi di tingkat nasional,” kata Amsakar.
Sebagai bentuk langkah nyata, Pemko Batam bersama forkopimda telah melakukan sejumlah upaya antisipatif. Salah satunya dengan menunda pelaksanaan pesta rakyat malam puncak HUT ke-80 RI di Batam. Keputusan itu diambil sebagai wujud empati sekaligus untuk menghindari potensi penumpukan massa.
Amsakar menambahkan, langkah penundaan tersebut sejalan dengan arahan Mendagri untuk mengedepankan ketertiban umum. Ia juga menyebut, kebijakan itu mendapat dukungan dari masyarakat Batam yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kedamaian.
“Kami percaya masyarakat Batam selalu mendukung suasana kondusif dan menjaga keamanan di kota ini. Dengan kolaborasi semua pihak, Batam akan tetap menjadi daerah yang aman, nyaman, dan menarik bagi semua,” katanya. (*)
Eko Patrio (kiri) didampingi Pasha Ungu, meminta maaf setelah aksinya joget-joget di DPR menuai kritik dari publik. (Instagram ekopatriosuper)
batampos – Tak ada yang tahu garis nasib seseorang. Sesaat jauh tinggi di atas, hanya dalam sekedipan mata kemudian bisa jatuh terpelanting ke tanah. Bak naik roller coaster. Itulah nasib yang dialami dua anggota DPR dari kalangan artis yang menjadi anggota Fraksi PAN, Eko Patrio dan Uya Kuya.
Pada 15 Agustus 2025 lalu, keduanya terlihat sangat riang berjoget. Tepatnya usai Presiden Prabowo memberi pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan selesai.
Nasib baik kembali menghampiri keduanya ketika pada 20 Agustus 2025, tunjangan perumahan anggota DPR diumumkan naik, yang nilainya sekitar Rp 50 juta per bulan. Aksi joget keduanya plus kenaikan tunjangan perumahan yang jumlahnya fantastis tak pelak membuat rakyat meradang.
Berbagai akrobat dari anggota DPR termasuk Eko Patrio dan Uya Kuya yang malah membikin konten yang kesannya malah meledek, akhirnya menyulut kemarahan warga, hingga timbul demonstrasi besar yang dimulai pada 25 Agustus 2025.
Pada 28 Agustus 2025, demonstrasi memanas, ditambah lagi dengan kematian driver ojol Affan Kurniawan yang terlindas rantis Brimob Polri kian membuat situasi tambah membara.
Kerusuhan pun pecah dimana-mana, hingga puncaknya pada Sabtu (30/8) hingga hari inj. Minggu dini hari (31/8), rumah mewah para anggota DPR, yaitu Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya porak-poranda diterobos para penjarah. Permintaan maaf yang sebelumnya disampaikan oleh Eko Patrio dan Uya Kuya rupanya tak mempan untuk meredakan emosi warga yang sudah naik sampai ubun-ubun.
Eko Patrio dan Uya Kuya yang oleh banyak orang dianggap sebagai biang kerok kerusuhan massal tak hanya harus menanggung akibatnya secara finansial, secara politik, karier mereka pun ikut berantakan.
Uya Kuya meminta maaf usai tingkahnya berjoget menyakiti hati rakyat dan memicu demonstrasi. (Tangkapan layar Instagram Uya Kuya)
Hari ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) mengeluarkan keputusan yang isinya adalah menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR RI mulai Senin, 1 September 2025.
Hal itu diumumkan PAN melalui siaran pers yang diteken oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Viva Yoga Mauladi pada Minggu.
PAN menyatakan berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI.
“PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Viva kepada wartawan di Jakarta, Minggu.
Dia meminta masyarakat percaya bahwa Presiden Prabowo akan menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan.
Dalam siaran pers itu, PAN yang lahir dari rahim reformasi menyatakan bakal tetap terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
PAN juga berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat buat masyarakat secara langsung.
Perjuangan PAN di lembaga legislatif juga akan tetap menjaga komitmen dan tugas-tugas konstitusional untuk fungsi legislasi, penganggaran, dan kontrol serta pengawasan, agar pemerintahan dan tata kelola Negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa.
“Demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan,” kata Viva. (*)
