batampos – Parkir liar kembali menjadi persoalan klasik di Kota Batam. Hampir di setiap ruas jalan utama hingga trotoar, kendaraan roda dua maupun roda empat terlihat berhenti sembarangan.

Kondisi ini meresahkan warga, terutama pejalan kaki yang haknya kerap terampas karena trotoar berubah fungsi jadi lahan parkir.

Selain parkir liar, sorotan juga mengarah pada banyaknya kendaraan angkutan umum dan barang yang tidak melakukan uji kelayakan kendaraan (KIR).

Padahal, uji KIR merupakan kewajiban sesuai undang-undang sekaligus syarat keselamatan bagi kendaraan yang beroperasi setiap hari di jalan raya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Leo Putra, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi masalah tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menegakkan aturan.

“Kami dari pemerintah, khususnya Dishub, butuh dukungan masyarakat. Bagi pengusaha angkutan orang maupun barang, wajib hukumnya melakukan KIR secara berkala. Itu untuk menjamin keselamatan penumpang dan pengguna jalan lain. Jangan dianggap sepele, karena nyawa banyak orang dipertaruhkan,” kata Leo kepada Batam Pos, Jumat (26/9/2025).

Selain KIR, Leo juga menyoroti perilaku sebagian pengguna kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang kerap parkir sembarangan. “Jangan parkir di trotoar, jangan parkir di tempat yang bukan peruntukannya. Fasilitas sudah disediakan, gunakanlah sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Ia menyebut kawasan sekitar Nagoya seperti BCS Mall dan Grand Mall, hingga trotoar di Batam Kota seperti Mega Mall dan Kantor Wali Kota Batam, menjadi titik rawan parkir liar.

Meski sudah ada rambu larangan, pelanggaran masih kerap terjadi. Petugas Dishub rutin melakukan razia, namun penertiban saja tidak cukup tanpa kesadaran masyarakat.

“Kami tetap melakukan penertiban, tapi kalau masyarakat tidak sadar maka masalah ini akan terus berulang. Karena itu, kami mendorong adanya kesadaran masyarakat agar kota kita lebih tertib, lebih rapi, dan lebih ramah bagi semua,” ujarnya.

Dishub Batam, lanjut Leo, akan memperkuat upaya penertiban dengan tindakan tegas sesuai aturan hukum. “Kami tidak hanya sebatas imbauan. Ke depan Dishub akan melaksanakan kegiatan eksekusi di lapangan. Kendaraan yang melanggar akan ditindak sesuai prosedur,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), kendaraan yang kedapatan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi berupa derek dan denda Rp500 ribu. Sanksi ini, kata Leo, bukan untuk memberatkan masyarakat, melainkan sebagai bentuk pembinaan agar pengendara lebih disiplin.

“Ini kami sampaikan sekaligus menjadi sosialisasi. Kami berharap masyarakat sadar, bahwa aturan dibuat bukan untuk mempersulit, melainkan demi keamanan dan kenyamanan bersama,” ujarnya.

Reporter: M. Sya’ban 

Artikel Soal Parkir Liar dan KIR, Dishub Batam: Pelanggar Didenda Rp500 Ribu pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencuat di Batam dan beberapa daerah Kepri dalam sepekan terakhir mendapat tanggapan serius dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batam. Koordinator SPPG Batam, Defri Frenaldi, menegaskan pihaknya telah melakukan evaluasi internal dan berkomitmen memperbaiki pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai standar.

Menurut Defri, permasalahan yang muncul belakangan ini khususnya di Batam disebabkan oleh faktor berbeda di setiap kejadian. Namun, ia menilai akar masalah umumnya terkait tidak dilaksanakannya standar keamanan pangan, yaitu HACCP dan SOP, secara konsisten oleh pihak manajemen di lapangan. “Kami sudah meninjau dan mengevaluasi bersama Badan Gizi Nasional, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Kami pastikan evaluasi ini akan dijalankan dengan baik di setiap SPPG,” ujarnya, Jumat (26/9).

Ia juga mengimbau masyarakat penerima manfaat, baik siswa, orang tua, pihak sekolah, hingga posyandu untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan program. Keluhan atau laporan diharapkan segera disampaikan langsung ke guru maupun pihak SPPG agar tindakan cepat dapat diambil. “Dari kasus yang ada, kami baru mengetahui dua hari setelah kejadian dan setelah viral di media sosial. Ke depan, kami minta informasi segera disampaikan agar bisa ditangani lebih cepat,” katanya.

Lebih jauh, Defri menyampaikan apresiasi kepada SPPG yang telah menjalankan SOP dengan baik dan tetap menjaga kualitas pelayanan. Menurutnya, seluruh pihak harus kembali ke tujuan utama, yakni mendukung terbentuknya Generasi Emas 2045. “Kami bangga ada banyak SPPG yang bekerja sesuai standar, menjaga mutu, dan tidak terlibat dalam polemik,” ucapnya.

Data mencatat, di Kota Batam saat ini terdapat 74 SPPG yang sudah mengantongi surat keputusan (SK), dengan 53 di antaranya aktif melayani sebanyak 179.082 penerima manfaat. Hingga saat ini, Defri menegaskan tidak ada laporan kasus keracunan pangan akibat program MBG di Batam. “Kami berharap kondisi ini terus terjaga dan tidak sampai terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam sepekan terakhir program MBG menjadi sorotan publik. Polemik mencuat setelah siswa SMAN 4 Batam menemukan serpihan kaca di dalam nasi MBG. Investigasi menunjukkan pecahnya tutup penggorengan di dapur penyedia, yang kemudian memicu komitmen pengelola untuk mengganti peralatan dan memperketat standar keamanan.

Tak berhenti di situ, MBG di Batam juga dikritik menyusul viralnya menu sederhana di SDN 001 Batuaji, yang dianggap sebagian orang tua tidak sesuai standar gizi anak. Isu ini mempertegas sorotan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan MBG di daerah.

Selain soal mutu makanan, pengelolaan limbah MBG juga ikut menjadi perhatian. Menteri Lingkungan Hidup bahkan menekankan perlunya sistem pengelolaan yang lebih baik, agar sisa makanan maupun kemasan tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan.

Polemik juga meluas ke Kabupaten Bintan, setelah muncul keberatan dari orang tua siswa terkait surat perjanjian antara SPPG dan penerima MBG. Surat tersebut memuat klausul penggantian wadah makan senilai Rp80 ribu jika hilang, serta larangan menyebarkan informasi terkait insiden sebelum ditangani penyelenggara. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai transparansi program.

Rentetan kejadian itu membuat publik mempertanyakan tata kelola MBG, mulai dari aspek keamanan, mutu gizi, hingga transparansi. Masyarakat kini menunggu langkah korektif pemerintah pusat dan daerah, agar program yang ditujukan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia tidak justru memunculkan masalah kepercayaan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel SPPG Batam Tegaskan Komitmen Perbaiki Layanan MBG pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Cuaca tak menentu dalam beberapa bulan terakhir membuat petani sayur di Tembesi Sidomulyo, Sagulung, semakin terhimpit. Hasil panen merosot tajam, pasokan sayur ke pasar menurun, dan harga pun melonjak hingga dirasakan langsung oleh masyarakat.

Syaiful, petani setempat, mengaku hasil panennya turun drastis dua bulan terakhir. Jika biasanya ia mampu memanen 20–30 kilogram sayur, kini hanya belasan kilogram dengan kualitas jauh dari maksimal.

“Tanaman banyak yang kerdil dan diserang jamur putih. Jagung dan sayuran lain juga banyak yang rusak,” ujarnya dengan nada lesu.

Tidak sedikit petani yang bahkan gagal panen total. Hujan deras yang diselingi panas ekstrem membuat tanaman rusak sekaligus memicu hama dan penyakit. “Kami sudah berusaha ketat dalam pemanenan, tapi hasilnya tetap jauh berkurang,” tambah Syaiful.

Kondisi ini berimbas langsung ke pasar. Anwar, pedagang sayur di Pasar Aviari, Batuaji, menyebut harga sayuran naik hingga Rp20 ribu per kilogram. Beberapa jenis sayuran yang didatangkan dari luar Batam bahkan dijual lebih tinggi.

“Masih tinggi karena memang petani gagal panen,” jelasnya.

Ironisnya, kenaikan harga tidak otomatis menguntungkan petani. Jumlah panen yang sedikit membuat mereka tetap kesulitan menutup modal usaha.

“Kalau hasil sedikit, harga naik tetap saja tidak untung banyak. Sebaliknya, kalau panen melimpah, harga malah anjlok,” keluh Syaiful.

Para petani berharap pemerintah hadir dengan kebijakan yang berpihak, termasuk kontrol harga di pasar agar petani tidak selalu dirugikan. Mereka juga meminta dukungan teknologi dan pendampingan pertanian untuk menghadapi dampak perubahan iklim.

“Kalau cuaca sulit diprediksi, paling tidak ada cara untuk mengurangi dampaknya. Kami butuh solusi, bukan sekadar janji,” tutup Syaiful. (*)

Artikel Cuaca Ekstrem Bikin Petani Sayur di Sagulung Gagal Panen, Harga Melonjak pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebuah kontainer berwarna biru terguling di ruas jalan menuju Southlink, tepatnya di tanjakan dekat kawasan industri sayur hidroponik Tiban, Batam, Jumat (26/9) pagi. Insiden yang terjadi usai subuh ini membuat arus lalu lintas tersendat, terutama saat jam berangkat kerja.

Sejumlah warga yang melintas mengaku harus memperlambat laju kendaraan karena posisi kontainer menutup sebagian badan jalan.
“Pagi-pagi sudah ramai kendaraan, jadi agak macet. Motor dan mobil harus bergantian lewat karena jalan menyempit,” kata Andi, pengendara motor.

Hal serupa disampaikan Rina, warga lain yang melintas sekitar pukul 07.00 WIB. Ia mengatakan kontainer tampak tergeletak di pinggir jalan, sementara bagian kepala truk berada di luar badan jalan.

“Kami kaget lihat kontainernya sudah terguling. Untung masih bisa lewat, tapi jalannya jadi sempit sekali,” ujarnya.

Hingga siang hari, kontainer biru tersebut masih berada di lokasi. Namun, kepadatan lalu lintas sudah mereda karena arus kendaraan tidak sepadat pagi hari. Pengendara bisa melintas dengan lebih lancar.

Belum diketahui penyebab pasti insiden ini maupun adanya korban jiwa. Warga mengingatkan pengendara untuk lebih berhati-hati, terutama saat melintas di jalur tanjakan menuju Southlink yang kerap padat pada jam sibuk.

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kontainer Biru Terguling di Tanjakan Southlink, Lalin Sempat Macet pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Kasus kebakaran kapal MT Federal II di galangan kapal PT ASL, Tanjunguncang, Batuaji memasuki babak baru. Penyidik Satreskrim Polresta Barelang segera melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Batam atau Tahap II.

“Sudah Tahap I (pelimpahan berkas). Kita sedang menunggu dan segera Tahap II,” ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Debby Tri Andrestian.

Debby mengatakan pihaknya tengah menunggu pemeriksaan berkas untuk dinyatakan lengkap. Sehingga, tersangka dan barang bukti bisa segera dilimpahkan untuk disidangkan.

“Untuk waktunya (Tahap II) nanti akan kita infokan dan kedua tersangka sejak penetapan tersangka, kita amankan di Mapolresta Barelang,” katanya.

BACA JUGA: Penanggung Jawab HSE jadi Tersangka, Kasus Kebakaran Kapal MT Federal di PT ASL Masuk Tahap I

Diketahui, dalam kasus ini polisi menetapkan 2 orang tersangka yakni A dan F, selaku penanggung jawab Health, Safety, and Environtment (HSE) perusahaan.

Dari pemeeriksaan polisi, kedua tersangka ini melakukan kelalaian dalam pekerjaannya. Sehingga, terjadi kebakaran dan menewaskan para pekerja yang berada di dalam kapal.

Kapolresta Barelang, Kombes Zaenal Arifin mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik mengantongi hasil uji ilmiah atau scientific investigation dari Tim Puslabfor dan puluhan keterangan saksi.

Adapun para saksi terdiri dari karyawan PT ASL Shipyard, karyawan subkontraktor dari PT Manchar Marine Batam (MMB) dan PT Ocean Pulse Solution (OPS), serta para korban.

“Kasus kita naikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dari gelar perkara, kita tetapkan 2 orang tersangka,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi

Artikel Kasus Kebakaran Kapal MT Federal II di Galangan Kapal PT ASL Masuk Tahap II di Kejaksaan pertama kali tampil pada Metropolis.