batampos – Sengkarut kewenangan di sektor pelayaran dan kepelabuhanan bikin pusing. Pelaku usaha maritim menilai tumpang tindih kebijakan antara BP Batam dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menyebabkan kebingungan di lapangan dan mengancam stabilitas industri maritim yang menjadi tulang punggung ekonomi kota ini.

Aliansi Maritim Indonesia (ALMI) Batam telah menggelar pertemuan dengan berbagai asosiasi pelaku usaha maritim untuk membahas situasi tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung di Batam, hadir perwakilan dari Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), serta sejumlah tokoh dan pengusaha yang bergerak di bidang pelayaran dan kepelabuhanan.

Ketua ALMI Kota Batam, Osman Hasyim, mengungkapkan keresahan para pelaku usaha terhadap dua kebijakan yang dianggap saling bertabrakan. Tumpang tindih aturan itu menimbulkan ketidaksinkronan antarinstansi dan berujung pada ketidakpastian hukum yang merugikan dunia usaha.

“Dengan adanya dua kebijakan yang saling bertentangan, pelaku usaha bingung harus mengikuti yang mana. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan menghambat aktivitas ekonomi di pelabuhan,” katanya, Senin (6/10).

Baca Juga: IMMICARE Permudah Layanan Keimigrasian, Pengawasan TKA Lebih Humanis

Industri maritim merupakan urat nadi Batam yang menyerap ribuan tenaga kerja. Karena itu, kebijakan apa pun yang menyangkut pelayaran dan pelabuhan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak melanggar kewenangan kementerian teknis.

“Batam hidup dari lautnya. Kebijakan di sektor maritim harus dijalankan secara tertib dan sesuai koridor hukum. Kita harus duduk pada kursi yang disediakan oleh Undang-Undang,” ujar dia.

ALMI bersama sejumlah asosiasi mendesak Menteri Perhubungan untuk menegaskan kembali posisi KSOP Khusus Batam sebagai otoritas resmi pelayaran dan pelabuhan di wilayah itu. Penguatan peran KSOP, menurutnya, penting untuk mencegah terjadinya perbedaan tafsir antarinstansi dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai mandat undang-undang.

“Tugas dan fungsi KSOP harus diperkuat, karena KSOP-lah yang menjadi koordinator tata laksana pemerintahan di pelabuhan sesuai peraturan perundangan. Di dalamnya terdapat unsur Custom, Immigration, Quarantine, dan Port Authority (CIQP),” ujar Osman.

Ia menambahkan, kewenangan dalam urusan pelayaran dan kepelabuhanan merupakan domain Kementerian Perhubungan. Karena itu, segala kebijakan terkait pengelolaan pelabuhan, lalu lintas kapal, hingga bongkar muat barang, seharusnya merujuk pada regulasi nasional, bukan pada aturan lembaga lokal yang berpotensi menimbulkan benturan hukum.

“Kita tidak ingin ada salah tafsir di lapangan. Apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang harus dijalankan dengan konsisten agar tidak memicu kekacauan kebijakan,” katanya.

Baca Juga: Parkir Liar di Batam Center Tak Tersentuh Dishub

Osman juga menyoroti banyaknya aturan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, termasuk BP Batam, yang kerap tidak selaras dengan ketentuan Kementerian Perhubungan. Tumpang tindih regulasi itu, menurutnya, bukan hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga merusak kepercayaan investor terhadap stabilitas Batam sebagai kawasan strategis maritim.

“Kami meminta agar sengkarut peraturan ini segera dihentikan. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan arah kebijakan yang sejalan dengan Undang-Undang. Jika hal ini terus dibiarkan, maka bukan hanya pelaku usaha yang rugi, tetapi juga pemerintah dan masyarakat Batam,” kata dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pelaku Usaha Maritim Protes Tumpang Tindih Aturan di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Rapat Panitia Khusus (Pansus) tersebut digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Batam, Senin (6/10).

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam, seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota (Sekdako) Batam.

Anggota Pansus DPRD Batam, Jimmi Siburian menyatakan keberadaan Perda ini sangat penting untuk menata dan memperkuat sistem administrasi kependudukan di Kota Batam.

Menurutnya, aturan tersebut dibutuhkan agar proses perpindahan penduduk lebih terkontrol dan tidak menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi bagi masyarakat lokal.

Baca Juga: Koalisi Driver Online Batam Deklarasi, Tolak Penutupan Aplikasi Maxim

“Harus ada proses yang jelas sehingga warga pendatang tidak serta-merta menjadi warga Batam. Ini penting untuk menghindari persaingan yang semakin ketat bagi masyarakat lokal,” ujar politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Jimmi menambahkan, Perda ini nantinya akan mengatur prosedur yang lebih ketat bagi pendatang yang ingin memperoleh dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Kuning.

“Warga pendatang tidak boleh langsung mendapatkan KTP atau Kartu Kuning. Harus ada masa tinggal tertentu di Batam yang menjadi syarat administrasinya. Inilah yang sedang kami bahas dan rumuskan,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa regulasi ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan langkah untuk memastikan penataan kependudukan berjalan tertib serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat lokal.

“Perda ini bersifat pembatasan administratif bagi pendatang, bukan pelarangan. Tujuannya agar mereka melalui prosedur yang sesuai dan tidak langsung mendapat fasilitas pemerintah,” kata Jimmi.

Baca Juga: Warga Sengkuang Masih Kesulitan Air, BP Batam Janjikan Aliran Normal Juni 2026

Menurutnya, rapat yang digelar kali ini merupakan pertemuan kedua Pansus. DPRD Batam bersama Pemko terus menghimpun masukan dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul di lapangan sebelum merumuskan naskah final Perda.

“Kami masih menampung semua persoalan yang terjadi, supaya bisa dirangkum dan ditemukan solusi yang tepat,” ujarnya.

Pembahasan Ranperda ini diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang kuat bagi Pemko Batam dalam mengatur arus migrasi dan memperkuat tata kelola administrasi kependudukan di kota industri tersebut. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel DPRD Batam Susun Regulasi Kependudukan, Fokus Lindungi Hak dan Peluang Warga Lokal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – PT PLN Batam kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi energi dan percepatan pemanfaatan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Komitmen itu diwujudkan melalui penjualan perdana Renewable Energy Certificate (REC) kepada PT Volex Indonesia. Energi bersih yang diatribusikan dalam transaksi ini bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tanjung Uma milik PLN Batam.

Langkah strategis ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, di mana sektor energi menjadi kunci utama dalam menurunkan emisi karbon nasional.

Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT PLN Batam, Raditya Surya Danu, menyebut penjualan REC pertama ini sebagai catatan sejarah penting bagi perusahaan.

“Penjualan REC pertama ini adalah bukti nyata peran PLN Batam dalam mendukung agenda transisi energi sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan kami. Melalui REC, pelanggan dapat menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan tanpa harus berinvestasi langsung dalam pembangunan pembangkit energi terbarukan,” ujar Danu.

Ia menjelaskan, REC yang diperdagangkan dibeli melalui Platform I-REC, sebuah sistem sertifikasi internasional yang diakui secara global dan menguasai lebih dari 95 persen pasar REC dunia. Melalui platform tersebut, PLN Batam memastikan setiap sertifikat energi terbarukan yang diterbitkan bersifat kredibel, transparan, dan terverifikasi secara internasional.

“Hadirnya listrik hijau dari PLN Batam menjadi dukungan nyata bagi industri dalam memenuhi permintaan pasar terhadap produk yang dihasilkan dengan energi ramah lingkungan. Saat ini, penggunaan energi bersih bukan lagi sekadar tren, melainkan faktor penting dalam menjaga daya saing industri di tingkat global,” tambahnya.

Sementara itu, PT Volex Indonesia—bagian dari jaringan manufaktur global—menyambut positif kerja sama tersebut. Melalui pembelian REC dari PLN Batam, Volex dapat mengklaim penggunaan energi bersih dalam operasionalnya di Batam. Langkah ini juga sejalan dengan standar lingkungan internasional serta target perusahaan untuk mengurangi jejak karbon dan memperkuat posisinya di rantai pasok global.

PLN Batam tidak berhenti pada transaksi perdana ini. Ke depan, perusahaan berkomitmen memperluas portofolio pembangkit berbasis EBT serta memperbesar penawaran REC kepada lebih banyak pelanggan industri maupun korporasi. PLTS Tanjung Uma dijadikan pilot project sekaligus pintu masuk bagi kolaborasi lebih luas dalam penyediaan energi hijau yang terverifikasi secara internasional.

Dengan langkah ini, PLN Batam tidak hanya hadir sebagai penyedia energi andal, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi dunia industri dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan di Batam, Kepulauan Riau, dan Indonesia.

Artikel PLN Batam Catat Penjualan Perdana Sertifikat Energi Terbarukan kepada PT Volex Indonesia pertama kali tampil pada Metropolis.