Tim pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar lahan di belakang Sekolah Dasar Negeri (SDN) 007 Kecamatan Teluk Sebong terbakar, Senin (2/6/2025) siang. F. Damkar Tanjunguban untuk Batam Pos.
batampos – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bintan mencatat 151 kejadian bencana hingga Juli 2025. Dari jumlah tersebut, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi kasus yang paling mendominasi.
Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, mengatakan jumlah kejadian bencana di Bintan mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir.
Pada 2023 tercatat 339 kejadian, menurun menjadi 266 kejadian pada 2024, dan kembali turun menjadi 151 kejadian hingga Juli 2025.
“Kasus karhutla tercatat sebanyak 49 kejadian, diikuti cuaca ekstrem angin kencang 16 kejadian, kebakaran bangunan 6 kejadian, serta 3 kejadian gelombang pasang dan abrasi,” ujar Ramlah, Jumat (15/8).
Ia menambahkan, karhutla mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pihaknya telah memetakan potensi bencana di beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Bintan Timur berpotensi banjir, Kecamatan Gunung Kijang berpotensi banjir, cuaca ekstrem, dan karhutla.
Kecamatan Bintan Utara juga berpotensi banjir, cuaca ekstrem, dan karhutla, sedangkan Kecamatan Toapaya berpotensi banjir dan karhutla.
“Potensi karhutla mendominasi, sementara potensi bencana lain biasanya terjadi pada akhir hingga awal tahun, seperti Desember sampai Februari,” jelasnya.
Ramlah menyebutkan, pemetaan potensi bencana ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan mitigasi. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat tetap waspada dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bencana. (*)
batampos – Kematian M Raudhul Ma’ari, pekerja subcon PT Sinar Lautan Agung, yang tewas diduga tersengat listrik saat bekerja di galangan PT Marine Shipyard, Tanjunguncang, Kamis (7/8), menyisakan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sejumlah rekan kerja mengaku tidak sepenuhnya yakin dengan kronologis resmi yang menyebut korban meninggal saat menggunakan mesin gerinda di dalam tangki kapal.
Beberapa pekerja yang ditemui menyebut ada kejanggalan dari penempatan korban. Mereka menilai tidak lazim pekerja baru atau pemula ditempatkan sendirian di dalam tangki kapal, mengingat pekerjaan tersebut memiliki risiko tinggi.
“Itu tak bisa kalau secara prosedur. Pasti tidak diizinkan pengawas atau safety, apalagi dia baru tamat sekolah. Jam terbang belum ada, dan mana boleh kerja sendirian di dalam tangki. Yang berpengalaman saja biasanya butuh dua atau tiga orang,” ujar seorang sumber pekerja yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, posisi korban yang disebut sebagai helper juga dinilai janggal. Dalam praktiknya, pekerja dengan posisi tersebut umumnya bertugas membantu kelancaran pekerjaan welding atau posisi lain, bukan mengoperasikan langsung peralatan berisiko tinggi seperti mesin gerinda atau peralatan pengelasan. “Nah ini malah disebut tewas saat gerinda di tangki kapal. Posisi helper biasanya tidak bersentuhan langsung dengan pekerjaan inti seperti itu,” sambungnya.
Kecurigaan pekerja mengarah pada kemungkinan pelanggaran prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi. Mereka menilai, jika benar kronologis awal yang disampaikan, berarti ada indikasi kelalaian dalam pengawasan atau bahkan unsur kesengajaan dalam penugasan korban. “Kalau memang seperti yang disampaikan, berarti ada pelanggaran K3. Ini harus diusut tuntas,” ujar sumber lain.
Para pekerja mendesak agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Mereka berharap, pengungkapan kasus ini bisa menjadi pelajaran penting agar tidak ada lagi pekerja yang kehilangan nyawa akibat prosedur kerja yang tidak aman.
Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin, saat dikonfirmasi Jumat (15/8), menegaskan penyelidikan masih terus berjalan. “Proses masih terus berjalan. Saksi terus bertambah dan belum ada penetapan tersangka. Kami masih mendalami apakah ada unsur pidana, kelalaian, atau human error,” ungkapnya.
Hingga kini, pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan tambahan dari pekerja dan pihak manajemen perusahaan. Penyelidikan juga mencakup pemeriksaan kelayakan alat kerja serta penerapan SOP keselamatan di lokasi kejadian.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menambah deretan panjang kecelakaan kerja di sektor galangan kapal Batam. Para pekerja berharap tragedi ini tidak berhenti pada pemberitaan semata, tetapi berujung pada tindakan nyata yang memastikan keselamatan kerja benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar slogan di gerbang perusahaan. (*)
Kepala BI Perwakilan Kepri, Ronny Widijarto (kemeja putih) bersama Kepala Dinas KUKM Kepri, Riki Rionaldo (kemeja biru) memaparkan mengenai Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2025. F. Fiska Juanda/Batam Pos
batampos – Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2025 kembali hadir di One Batam Mall pada 21 sampai 24 Agustus 2025. Event yang digelar Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepulauan Riau bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kepri ini menjadi wadah strategis bagi pelaku usaha lokal untuk unjuk karya sekaligus memperluas jaringan pasar, termasuk hingga ke mancanegara.
Rangkaian acara GMP 2025 terbilang padat dan beragam. Mulai dari fashion show, talkshow, business matching, hingga pameran produk UMKM.
Produk yang ditampilkan pun sarat sentuhan budaya, seperti fesyen bermotif Melayu, kerajinan tangan, hingga kuliner khas daerah.
Selama empat hari pelaksanaan, pameran dibuka pukul 10.00 sampai 22.00 WIB. Ajang ini diharapkan menjadi jembatan penting antara pelaku UMKM dengan investor, pembeli potensial, dan mitra dagang luar negeri, termasuk dari Singapura dan Malaysia.
Kepala BI Perwakilan Kepri, Ronny Widijarto, menyebut GMP tahun ini mengusung tema Akselerasi Ekspor Menuju Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan.
Event yang sudah lima kali digelar ini diharapkan menjadi momentum emas bagi pelaku UMKM memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Kepri yang saat ini tengah berada di jalur positif.
“Pada triwulan II/2025, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 7,14 persen, tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional. Ini kesempatan besar yang harus dimaksimalkan UMKM,” kata Ronny, Jumat (15/8).
Ronny menegaskan, UMKM di Kepri memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, nilai tambah produk masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar global.
“Kami ingin GMP melahirkan pelaku usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing internasional,” ucapnya.
Kepala Dinas KUKM Kepri, Riki Rionaldo, menambahkan, pemerintah daerah terus menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Tahun ini, Pemprov Kepri mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp13,3 miliar dari APBN.
Dana tersebut dialokasikan untuk pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas bagi 3.600 pelaku usaha di Kepri.
“Kami ingin pelaku UMKM tidak hanya bertahan, tapi juga naik kelas,” ujarnya.
Riki menyebut, sebanyak 47 Koperasi Desa Merah Putih di Kepri telah mengantongi badan hukum dan menjadi percontohan nasional. Salah satunya di Desa Kuala Simpang, Kabupaten Bintan, yang memiliki unit usaha gerai sembako hingga klinik kesehatan.
Pemprov Kepri juga fokus pada hilirisasi sumber daya laut bernilai tinggi untuk mendorong daya saing UMKM. Contohnya, pengolahan teripang dan gonggong untuk bahan baku industri kosmetik dan kesehatan.
“Produk laut Kepri punya potensi besar di pasar global. Hilirisasi akan memberi nilai tambah sekaligus memperluas pasar,” katanya. (*)
Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) di dampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)
batampos – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp 757,8 triliun. Ia mengklaim anggaran ini akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.
“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp 757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI,” kata Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa alokasi anggaran ini akan digunakan untuk mewujudkan sistem pendidikan bermutu.
Terlebih, ia percaya bahwa pendidikan yang paling mampu menjadi instrumen pemerintah untuk memberantas kemiskinan.
“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan,” bebernya.
Meski begitu, ia memastikan bahwa pemerintah perlu waspada terhadap anggaran pendidikan yang jumbo ini. Ia mewanti-wanti agar bisa disalurkan dengan tepat sasaran.
Mulai dari digunakan untuk peningkatan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, hingga menyiapkan beasiswa bagi jutaan siswa dan mahasiswa di tanah air.
“Tapi kita harus waspada, anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja,” jelasnya.
Baca Juga: DPR Puji Presiden Prabowo Jelang 1 Tahun Kinerja: Dari Cabut Izin Tambang Raja Ampat Hingga Selesaikan Sengketa Pulau Aceh dan Sumut
Lebih rinci, Prabowo mengatakan alokasi anggaran ini di antaranya akan disiapkan untuk beasiswa bagi 21,1 juta siswa.
“Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 1,2 juta mahasiswa, dan peningkatan fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar Rp 150,1 triliun,” pungkasnya. (*)
batampos– Daewoong Pharmaceutical mengumumkan hasil studi Investigator-Initiated Trial (IIT) Fexuprazan di Indonesia yang dipimpin Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH. Hasil uji klinis ini menegaskan Fexuprazan—terapi generasi baru untuk Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) dari kelas Potassium-Competitive Acid Blocker (P-CAB)—mampu meredakan gejala lebih cepat dibanding terapi berbasis proton pump inhibitor (PPI).
Penelitian yang melibatkan 134 pasien di RSUI, RSI Cempaka Putih, dan RS Menteng Mitra Afia ini membandingkan Fexuprazan 40 mg dengan Esomeprazole 40 mg. Hasilnya, pasien yang menggunakan Fexuprazan rata-rata bebas dari gejala heartburn dan regurgitasi dalam 15 hari, atau 5 hari lebih cepat dibandingkan kelompok Esomeprazole yang membutuhkan waktu 20 hari.
“Fexuprazan tidak hanya setara dengan PPI dari sisi terapi, tetapi juga memberikan pereda gejala lebih cepat, kontrol mual yang lebih baik, dan kualitas hidup yang meningkat sejak minggu pertama. Keunggulan lain adalah dosis sekali sehari yang fleksibel dan tidak terikat waktu makan, sehingga kepatuhan pasien lebih tinggi,” ujar Prof. Ari dalam Media Education Day Daewoong di Jakarta, 14 Agustus 2025.
Chief Medical Officer Daewoong Pharmaceutical Indonesia, dr. Stella Melisa, menegaskan bahwa penelitian ini punya nilai strategis untuk memperkuat riset klinis nasional. “Kolaborasi dengan peneliti dalam negeri membuat data yang dihasilkan lebih relevan untuk populasi Indonesia. Ini bisa menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan terapi di masa depan,” jelasnya.
Mendunia, Target 100 Negara pada 2027
Fexuprazan merupakan inovasi asal Korea Selatan yang kini telah dipasarkan di berbagai negara seperti Korea Selatan, India, Meksiko, dan Filipina. Obat ini telah masuk ke 30 negara dan Daewoong menargetkan ekspansi ke 100 negara pada tahun 2027. Dengan mekanisme kerja P-CAB, Fexuprazan mampu menekan asam lambung lebih cepat dan praktis dibandingkan PPI.
Indonesia Jadi Pusat Uji Klinis
Studi IIT di Indonesia ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang Daewoong untuk menjadikan Indonesia pusat uji klinis di Asia Tenggara. Validasi lokal atas efektivitas Fexuprazan diharapkan mempercepat proses registrasi dan memperluas akses pasien terhadap terapi GERD modern.
Berdasarkan data Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, GERD memengaruhi 9,35% populasi masyarakat Indonesia. Dengan prevalensi yang tinggi dan keterbatasan efektivitas terapi konvensional, kehadiran Fexuprazan diharapkan menjadi terobosan signifikan dalam penanganan GERD di tanah air. (*)
drg Toni Masruri usai dilantik sebagai Direktur RSUD Bintan definitif oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan, Jumat (15/8). F. Zoko untuk Batam Pos.
batampos – Jabatan Direktur RSUD Bintan yang cukup lama kosong akhirnya terisi. Bupati Bintan, Roby Kurniawan, resmi melantik drg Toni Masruri sebagai Direktur definitif RSUD Bintan.
Pelantikan berlangsung di Ballroom Awandari Resort, Kecamatan Gunung Kijang, Jumat (15/8). Sebelumnya, drg Toni Masruri menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Bintan sekaligus Kepala Bidang Pelayanan RSUD Bintan.
“Jabatan Direktur RSUD Bintan memang sudah cukup lama kosong dari pejabat definitif,” ujar Roby.
Selain melantik Direktur RSUD Bintan, Roby juga melantik 18 pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Bintan. Menurutnya, pelantikan ini merupakan bagian dari penyesuaian perubahan nama jabatan yang mewajibkan pelantikan secara resmi.
Pejabat fungsional tersebut berasal dari Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Pendidikan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Roby berpesan agar pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan kinerja pemerintahan sekaligus memberikan penyegaran dalam struktur organisasi.
Tugu Proklamasi Riau yang berdiri megah di kawasan Kota Lama Tanjungpinang. F. Yusnadi Nazar/Batam Pos.
batampos – Di tengah denyut nadi kehidupan Kota Lama Tanjungpinang, berdiri tegak saksi bisu sejarah yang terkadang luput dari perhatian. Jejak sejarah ini bukan sekadar hiasan yang terbuat dari beton dan batu, melainkan simbol perjuangan dari masa penjajahan menuju kemerdekaan.
Identitas sejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Kepulauan Riau itu, berada di titik nol kilometer Kota Lama. Tepatnya, berdiri megah di samping depan Gedung Daerah Tanjungpinang. Letaknya di antara Jalan utama yakni Jalan Hang Tuah, Jalan SM Amin dan Jalan Merdeka Kota Tanjungpinang.
Identitas sejarah yang menjadi simbol perjuangan rakyat Tanjungpinang Kepulauan Riau ini dinamakan Tugu Proklamasi Riau. Tempat ini menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Kepulauan Riau khususnya rakyat Tanjungpinang, setelah mendapatkan kabar Proklamasi 17 Agustus 1945 di Jakarta.
Tugu Proklamasi Riau juga merupakan tempat pertama kalinya sang Saka Merah Putih yang melambangkan keberanian dan kesucian itu, berkibar di Tanjungpinang pada 29 Desember 1949 silam
Tugu Proklamasi Riau di kawasan Kota Lama Tanjungpinang ini juga menjadi tempat pertama kalinya para pejuang rakyat Kepulauan Riau, membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Berdirinya Tugu Proklamasi Riau di Kota Lama Tanjungpinang ini, sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi meraih kemerdekaan.
Tak hanya itu, tugu ini juga pernah menjadi titik peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Tanjungpinang. Setiap tahunnya, pada 17 Agustus, bendera Merah Putih berkibar di setiap sudut Tugu Proklamasi Riau.
Kini, di tengah perubahan wajah kota, Tugu Proklamasi Riau di Tanjungpinang, tetap berdiri sebagai penanda identitas dan sejarah. Tugu yang dihiasi relief perjuangan rakyat ini, memberikan pesan bahwa kemerdekaan adalah amanah yang diwariskan dari generasi pejuang kepada generasi muda.
Menurut catatan sejarah, kabar kemerdekaan baru terdengar di Tanjungpinang setelah empat tahun Indonesia merdeka, tepatnya tahun 1949. Namun semangat kemerdekaan langsung menyala di dada para pejuang dan rakyat Tanjungpinang kala itu.
Sejarawan Kepri Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi, mengungkapkan Tugu Proklamasi Riau menjadi tanda dan saksi bisu perjuangan Kepulauan Riau. Tugu ini menandakan masuknya Kepulauan Riau ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, dua pejuang rakyat Kepulauan Riau yakni Mochtar Husein di Tanjungpinang dan Tengku Saleh di Lingga, mengusulkan dan memperjuangkan agar Kepulauan Riau bergabung ke NKRI.
Sebab, kata Anastasia, pada tahun 1945, rakyat Kepulauan Riau khususnya sebagian rakyat Tanjungpinang, masih menginginkan Kepulauan Riau masuk ke wilayah Tumasik atau Temasek yang kini dikenal dengan nama Singapura.
Hal ini cukup beralasan, mengingat secara geografis Kepulauan Riau relatif dekat dengan Singapura. Selain itu, menurut catatan sejarah, Kepulauan Riau dan Singapura pernah menjadi satu wilayah di bawah kekuasaan Kesultanan Riau Lingga sebelum tahun 1824.
Namun pada tahun 1949, Mochtar Husein dan Tengku Saleh, berinisiatif melaporkan kepada Presiden Soekarno bahwa rakyat Kepulauan Riau, ingin bergabung dan menjadi bagian dari Indonesia.
Pada akhirnya, perjuangan dua pejuang dan pejuang rakyat lainya yang mendesak Kepulauan Riau masuk dalam wilayah NKRI, mendapat persetujuan dan dukungan penuh dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
“Seluruh informasi mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di Tanjungpinang ini, dihimpun dari salah seorang veteran pejuang Tanjungpinang yaitu Almarhum Imam Sudrajat,” ungkap Anastasia saat diwawancarai Batam Pos, Jumat (16/8).
Anastasia menyebut bahwa bendera Merah Putih yang pertama kali dikibarkan di Tanjungpinang sejak Kepulauan Riau bergabung dengan NKRI, dijahit oleh dua perempuan pejuang bernama Rahma binti Rahmat dan Uni Daiya.
Setelah selesai dijahit oleh dua perempuan pejuang itu, Sang Saka Merah Putih akhirnya berkibar untuk pertama kalinya di sebuah rumah rakyat yang berada di depan Gedung Daerah Tanjungpinang pada 29 Desember 1949.
Bendera yang menjadi simbol keberanian dan kesucian itu, dikibarkan di sebuah tiang yang berada di pojok sebelah kanan rumah rakyat tersebut. Kini pondasi tiang bendera itu telah menjadi Tugu Proklamasi Riau.
Desain dan bentuk tugu sangat sederhana, namun tampak kokoh berdiri. Berisi relief panjang yang melambangkan tekad rakyat untuk berjuang mengorbankan jiwa demi satu kata yaitu merdeka dari penjajahan.
“Pondasi tiang bendera itu letaknya tepat di Tugu Proklamasi Riau. Sekitar tahun 2000-an, Wali Kota Tanjungpinang Suryatati A Manan, mempercantik Tugu Proklamasi Riau,” sebut Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Kepulauan Riau ini.
Anastasia menambahkan, saat ini letak Tugu Proklamasi Riau berada di antara pintu masuk dan pintu keluar pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Kondisi saat ini cukup bersih dan cukup terawat.
“Sedikit bagian luar samping Tugu Proklamasi Riau, dijadikan tempat parkir. Sedikit bagian depan luar tugu, ada beberapa pedagang kaki lima, menjajakan dagangannya,” tutup Anastasia. (*)
Spanduk penolakan warga Grand Jaelynne atas rencana pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di lahan fasilitas umum (fasum) milik pemerintah.
batampos – Rencana pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di lahan fasilitas umum (fasum) milik pemerintah di Perumahan Grand Jaelynne, Kelurahan Sagulung Kota, menuai penolakan dari sebagian warga.
Lurah Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Rendi Ifandila, mengatakan kekhawatiran warga lebih mengarah pada aspek keamanan lingkungan. Warga menilai keberadaan Pustu berpotensi menambah risiko orang tak dikenal keluar-masuk perumahan.
“Warga menyampaikan bahwa tanpa adanya Pustu pun mereka pernah kebobolan rumahnya. Jadi, dengan adanya Pustu ini justru dikhawatirkan menambah rawannya perumahan tersebut,” ujar Rendi, Jumat (15/8).
Penolakan itu muncul meski lokasi pembangunan berada di lahan fasum yang sah milik pemerintah, dan pembangunan Pustu di Sagulung Kota dinilai mendesak karena kelurahan tersebut menjadi salah satu wilayah di Batam yang belum memiliki fasilitas tersebut.
Rendi menyebut pihaknya bersama kecamatan telah berupaya menengahi persoalan ini. Beberapa solusi ditawarkan, di antaranya meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) mengajukan surat resmi ke Satpol PP untuk menempatkan petugas penjaga selama proses pembangunan. Setelah Pustu beroperasi, petugas Satpol PP juga akan berjaga pada jam operasional.
“Tujuannya tentu untuk menjaga aset Pemko Batam, tapi juga sedikit banyak menjaga keamanan perumahan,” tegasnya.
Selain itu, ia melihat pembangunan Pustu justru membawa sejumlah manfaat. Lapangan Grand Jaelynne yang saat ini gelap akan memiliki penerangan lebih baik, dan nantinya akan ada tenaga medis yang siaga 24 jam di lokasi.
“Dengan adanya fasilitas ini, insyaallah penerangan lebih terang daripada kondisi sekarang. Tenaga medis juga standby, sehingga jika ada kondisi darurat bisa cepat ditangani,” kata Rendi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dr. Didi Kusmarjadi, SpOG, sebelumnya menjelaskan pembangunan Pustu merupakan bagian dari Program Integrasi Layanan Primer (ILP) Kementerian Kesehatan. Program ini bertujuan memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar di wilayah padat penduduk atau jauh dari puskesmas induk.
Didi menilai kekhawatiran warga terkait keramaian dan keamanan kurang tepat. Menurutnya, Pustu bukan rumah sakit besar yang akan menimbulkan antrean panjang atau lalu lintas padat. Layanannya lebih sederhana, seperti pemeriksaan dasar, imunisasi, penanganan awal penyakit, dan edukasi kesehatan.
“Dengan Pustu, warga tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapat layanan kesehatan dasar. Waktu penanganan bisa lebih cepat, apalagi dalam situasi darurat,” tegasnya. (*)
batampos – CitraLand Megah, kawasan hunian eksklusif persembahan Ciputra Group, terus mempertegas posisinya sebagai ikon hunian premium di jantung Kota Batam. Dengan memadukan kemewahan, kenyamanan, dan komitmen pada kualitas, mereka hadir untuk memenuhi gaya hidup modern masyarakat urban.
Berlokasi di lahan seluas 14 hektare di Batam Center, CitraLand Megah menawarkan kemudahan akses. Kawasan ini hanya berjarak 2 menit dari Terminal Ferry Internasional Batam Center, 5 menit menuju Mega Mall dan Top 100 Niaga Mas, serta 20 menit ke Bandara Internasional Hang Nadim. Kedekatan dengan pusat bisnis, pemerintahan, dan hiburan menjadi daya tarik tersendiri bagi calon penghuni.
Diluncurkan kembali pada 2021, CitraLand Megah tidak hanya mencatat prestasi penjualan, tetapi juga mempertahankan reputasi dengan serah terima unit tepat waktu. Hingga kini, ratusan unit telah diserahterimakan dan banyak keluarga mulai menempati rumah impian mereka di kawasan ini.
CitraLand Megah hadir dengan infrastruktur kawasan yang sudah siap pakai. Mulai dari jalan lingkungan yang lebar dan tertata rapi, saluran drainase modern untuk mencegah banjir, sistem penerangan artistik, hingga jaringan utilitas bawah tanah yang memastikan kerapian visual.
Fasilitas clubhouse yang berada di pusat kawasan turut menambah nilai kenyamanan. Dilengkapi gym area dan kolam renang, fasilitas ini menjadi pusat aktivitas dan rekreasi bagi penghuni. Semua dirancang untuk menunjang kualitas hidup yang lebih baik.
Konsep penghijauan juga menjadi fokus utama pengembangan. Setiap jalan utama dipenuhi pepohonan rindang, taman tematik di area publik, dan ruang terbuka hijau yang menghadirkan udara segar setiap hari. Konsep ini sejalan dengan visi Eco Culture, yakni memadukan keberlanjutan lingkungan, desain modern, dan kesejahteraan penghuni.
Ciputra Group kini melanjutkan komitmennya dengan membangun Luxury Club House kedua di atas lahan 1.575 m², dengan bangunan seluas ±600 m². Fasilitas ini akan dilengkapi Olympic Size Swimming Pool (12m x 50m), gym modern, yoga area, serta dua tenant komersial indoor dan outdoor. Target operasionalnya adalah November 2026.
Salah satu inovasi terbaru adalah peluncuran Grand Hills, sebuah klaster eksklusif dengan lebar kaveling 9 meter dan jumlah terbatas hanya 38 unit. Lokasinya berada di posisi paling depan kawasan, berdampingan langsung dengan Luxury Club House.
Grand Hills menawarkan tiga tipe bangunan, yaitu 113 m² dengan 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi, 125 m² dengan 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi, serta 135 m² dengan 4 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Semua unit mengusung konsep Bay Window untuk memaksimalkan pencahayaan alami, sirkulasi udara, dan memberikan area duduk santai yang elegan.
Unit Grand Hills mulai dipasarkan pada September 2025 dengan harga mulai Rp1,9 miliar. Setiap rumah dilengkapi proteksi bangunan hingga lima tahun serta layanan serviced residences yang mencakup jasa pindahan, cleaning service, laundry, handyman, dan concierge.
Head of Department Sales & Marketing CitraLand Megah, Robby Juan A, mengatakan CitraLand Megah bukan sekadar kompleks perumahan, melainkan komunitas modern eksklusif yang dirancang untuk memberikan kualitas hidup terbaik.
“Kami memadukan lokasi strategis, fasilitas kelas atas, konsep eco culture, infrastruktur siap pakai, desain arsitektur inovatif, dan layanan purna jual yang memanjakan,” katanya, Jumat (15/8).
Dengan semua keunggulan tersebut, CitraLand Megah membuktikan bahwa hunian premium tidak hanya berbicara tentang rumah yang indah, tetapi juga pengalaman hidup yang luar biasa. Lingkungan yang asri, berkelanjutan, dan terintegrasi menjadi bagian dari gaya hidup penghuni.
CitraLand Megah mengundang masyarakat untuk menemukan unit impian mereka dan menikmati gaya hidup premium di jantung Kota Batam. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi 0811-701-8900. (*)
batampos – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), Firmansyah. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memastikan proses pengisian Sekda definitif akan dilakukan melalui mekanisme open bidding sesuai aturan terbaru pemerintah.
Amsakar menjelaskan, proses ini memakan waktu lebih panjang dibanding sebelumnya. Berdasarkan ketentuan baru, pengisian jabatan hanya dapat dilakukan apabila posisi tersebut benar-benar kosong.
“Setelah Plt, kan, kita buka open bidding. Sekarang sedang dalam proses pelaksanaan,” katanya, Jumat (15/8).
Ia merinci tahapan yang harus dilalui. Pertama, penunjukan pelaksana harian. Setelah itu, yang bersangkutan ditetapkan sebagai Plt dan dikukuhkan. Baru setelah pengukuhan tersebut, open bidding dapat dimulai.
“Ada rangkaian yang cukup panjang yang sudah diatur dalam edaran terbaru Februari kemarin,” kata dia..
Aturan itu mengacu pada edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seluruh daerah, termasuk Batam, saat ini tengah menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut.
Meski tahapan berjalan, ia mengaku sudah memiliki jadwal pengukuhan Sekda. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya. “Sudah ada schedule-nya, saya lupa hari apa,” tambahnya.
Agenda pengukuhan akan dilakukan setelah rangkaian peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus ini selesai. “Biar Agustusan ini selesai dulu karena rangkaiannya cukup panjang,” lanjut dia.
Amsakar mengatakan, pergantian pejabat di tengah padatnya agenda perayaan dinilai kurang tepat. Ia mau agar seluruh proses dilakukan tidak tergesa-gesa.
“Kalau dalam situasi begini kita lakukan perombakan, kan, agak sedikit kompleks. Jadi memang ada banyak pertimbangan, lah,” ujarnya. (*)