batampos– Penyelidikan kasus lima truk dan kontainer bermuatan barang impor bekas (balpres) yang diamankan Polresta Barelang di wilayah Sagulung kembali memasuki tahap lanjutan. Hingga Selasa (11/11), proses pemeriksaan awal terhadap sopir dan para pekerja bongkar muat telah selesai dilakukan oleh penyidik.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin menyampaikan bahwa pihaknya kini mulai melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah pihak terkait. Pemeriksaan tersebut disebut sebagai upaya untuk menelusuri asal muatan dan pihak yang bertanggung jawab atas masuk serta peredarannya di Kota Batam.

“Pemeriksaan sudah selesai. Kita akan memeriksa beberapa pihak terkait temuan ini, antara lain dari instansi Bea Cukai dan pihak swasta,” ujar Kapolresta Barelang, Selasa (11/11). Ia menegaskan bahwa penyelidikan tidak berhenti hanya pada sopir dan pekerja lapangan.

BACA JUGA: Penindakan Barang Bekas Tangkapan dari Sagulung, Polresta Barelang Kerja Sama dengan Bea Cukai

Kapolresta menjelaskan, keterangan para pihak nantinya akan menjadi dasar penelusuran jaringan distribusi barang impor bekas tersebut. Polisi ingin memastikan apakah terdapat pelanggaran kepabeanan maupun praktik penyelundupan yang dilakukan secara terorganisir.

Sementara itu, pantauan di lapangan menunjukkan lima kendaraan berat yang sebelumnya diamankan masih terparkir di halaman Mapolresta Barelang. Kendaraan tersebut tampak diberi garis pembatas polisi (police line) untuk memastikan barang bukti tetap utuh selama proses penyelidikan berlangsung.

Kendaraan yang diamankan terdiri dari tiga unit Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BP 8237 EA, BP 9734 ZB, dan BP 8251 DQ, serta dua unit Hino bernomor BP 8289 DU dan BP 8227 DU. Seluruh kendaraan tersebut sebelumnya ditemukan tengah melakukan aktivitas bongkar muat balpres di sebuah gudang di Jalan Pelabuhan Sagulung.

Kasus pengamanan balpres ini berawal dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas bongkar muat barang impor bekas di gudang tersebut. Polresta Barelang kemudian bertindak cepat dengan melakukan sidak dan mengamankan kendaraan beserta pekerja terkait.

Polresta Barelang menegaskan akan terus memproses kasus ini sesuai ketentuan hukum. Penelusuran akan diarahkan untuk memastikan alur masuk barang, perizinan, hingga pihak yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. “Semua akan kami tindak sesuai prosedur. Kita pastikan kasus ini terang,” tutup Kapolresta. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Periksa Sopir Truk, Polisi Telusuri Asal dan Peredaran Barang Impor, Terkait Penggerebekan Bongkar Muat Balpres di Sagulung pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Polsek Batuaji hingga saat ini masih menyelidiki kelalaian pihak subkontraktor PT Putra Mandiri Rekayasa (PMR) yang menyebabkan tewasnya pekerja bernama Rudiansyah. Pria 35 tahun ini tewas setelah terjatuh dari ketinggian 12 meter.

“Masih penyelidikan. Dan sudah ada 5 saksi yang kita periksa,” ujar Kapolsek Batu Aji, AKP Raden Bimo Dwi Lambang, melalui Kanit Reskrim Polsek Batu Aji, Iptu Andy Pakpahan, Selasa (11/11).

Saksi yang diperiksa terdiri dari subkontraktor dan manajemen PT Batamec. Andy mengaku pemeriksaan saksi ini dilakukan secara maraton.

“Jika ada materi yang dibutuhkan kita lakukan pemanggilan,” katanya.

Selain mengumpulkan keterangan saksi, kata Andy, pihaknya tengah menunggu hasil pemeriksaan serta laporan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam terkait penerapan standar keselamatan kerja di lokasi tersebut.

BACA JUGA: Berkas Kasus Pertama Hampir Rampung, Jaksa Tunggu Berkas Kasus Laka Kerja Kedua di PT ASL

“Untuk standar keselamatan ini kita tunggu laporan dari Disnaker. Nanti disikronkan dengan keterangan saksi,” ungkapnya.

Diketahui, kecelakaan kerja ini berawal saat korban bersama rekannya melakukan perbaikan di Workshop 5 PT Batamec, Tanjung Uncang. Mereka ditugaskan untuk memasang safety net dan melakukan pembongkaran atap workshop.

Korban kemudian terjatuh saat menginjak bagian atap yang lapuk. Kemudian korban dievakuasi ke RSUD Embung Fatimah, namun nyawanya tak tertolong.

“Terkait perkembangan pemeriksaan nanti akan kita sampaikan secara detail,” tutup Andy.

Sebelumnya, kecelakaan kerja kembali terjadi di perusahaan galangan kapal Tanjung Uncang, Batuaji. Kecelakaan kerja ini menimpa Rudiansyah, pekerja subkontraktor PT Putra Mandiri Rekayasa (PMR), Minggu (9/11) pagi. (*)

Reporter: Yofi

Artikel Polisi Periksa 5 Saksi, Kecelakaan Kerja di Workshop 5 PT Batamec pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menuntut M. Ikhsan dengan hukuman 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana terhadap perempuan bernama Vivi Lia Anggita yang ia temui melalui aplikasi kencan MiChat.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (11/11), di hadapan majelis hakim yang dipimpin Mona didampingi Verdian dan Irpan Lubis.

Dalam amar tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

BACA JUGA: Usai Kencan Lewat MiChat, Vivi Dibunuh: Terdakwa Terancam Hukuman Mati

“Perbuatan terdakwa tergolong sadis, dilakukan dengan rencana, dan menimbulkan kematian korban,” ujar jaksa.

Jaksa menguraikan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah sikapnya yang dinilai berbelit-belit selama persidangan serta dampak perbuatannya yang menyebabkan duka mendalam bagi keluarga korban.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah pengakuan terdakwa dan penyesalannya.

Kasus ini bermula pada 1 Juni 2025 ketika Ikhsan dan korban berkenalan melalui aplikasi MiChat. Keduanya kemudian sepakat bertemu di S Kostel Hotel, Sagulung dengan tarif Rp350 ribu.

Namun, Ikhsan hanya membawa uang Rp56 ribu. Ia pulang ke rumahnya di Tanjung Riau untuk mengambil pisau dapur bergagang kayu, lalu menyelipkannya di pinggang sebelum kembali ke hotel sekitar pukul 02.30 WIB.

Setelah berhubungan badan, korban menagih bayaran sesuai kesepakatan. Ikhsan berdalih akan mentransfer, namun korban terus menekan.

Dalam kondisi mabuk dan emosi, Ikhsan kemudian menusuk korban berkali-kali menggunakan pisau yang sudah ia persiapkan sebelumnya.

Dua rekan korban, Tiwi dan Warsih hadir sebagai saksi dan mengaku mendengar teriakan dari kamar hotel sesaat sebelum peristiwa tragis itu terjadi.

“Kami tahu korban ada tamu dari MiChat. Tak lama, terdengar suara minta tolong,” ungkap salah satu saksi di hadapan majelis hakim.

Korban ditemukan bersimbah darah dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak tertolong.

Hasil autopsi RS Bhayangkara Polda Kepri mencatat luka sayat dan tusuk pada leher, dada, dan punggung, dengan luka paling fatal di bagian leher yang menembus pembuluh darah besar.

Di hadapan hakim, Ikhsan tidak membantah perbuatannya.
“Saya lakukan karena panik dan sedang mabuk,” ujarnya lirih.

Namun jaksa menegaskan bahwa unsur pembunuhan berencana terpenuhi karena terdakwa telah menyiapkan pisau membawa masuk ke kamar, dan menggunakannya secara brutal.

“Terdakwa bertindak dengan niat dan persiapan. Perbuatannya kejam dan menghilangkan nyawa korban secara tidak manusiawi,” kata jaksa saat membacakan tuntutan. (*)

Reporter: Azis

Artikel Ikhsan, Pelaku Pembunuhan Berencana di Hotel di Daerah Sagulung Dituntut 18 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Sidang perkara narkotika dengan terdakwa Chandra Parulian Siahaan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (11/11).

Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa yang dipimpin Nasib Siahaan menyampaikan eksepsi (keberatan) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang dinilai tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Eksepsi yang dibacakan di hadapan majelis hakim itu menyoroti dugaan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan terkait tuduhan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” terhadap Chandra. Dakwaan JPU didasarkan pada Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam keberatannya, Nasib menegaskan bahwa dakwaan JPU gagal menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai unsur tindak pidana yang dituduhkan.

BACA JUGA: Dirnarkoba Polda Kepri Sesalkan Oknum Polisi Terlibat Penggerebekan Fiktif, Pastikan Pembinaan Dilakukan

Menurutnya, uraian dalam dakwaan tidak menjelaskan unsur penting percobaan (poging) maupun permufakatan jahat sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.

“JPU tidak menguraikan secara jelas mengenai niat, permulaan pelaksanaan, maupun alasan perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri,” ujar Nasib di persidangan.

Selain itu, dakwaan dianggap tidak menggambarkan adanya persekongkolan dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pengertian permufakatan jahat.

Padahal unsur ini merupakan syarat utama yang harus dibuktikan jika JPU menggunakan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.

Penasihat hukum juga menilai dakwaan JPU justru hanya menguraikan perbuatan yang disebut telah selesai dilakukan, seperti: Terdakwa diamankan di parkiran Hotel Pasifik dengan barang bukti sabu 0,72 gram.

Pengakuan terdakwa membeli sabu seharga Rp2,5 juta dari seseorang bernama Ijal (DPO).

Terdakwa menjual kembali sabu kepada seseorang bernama Bendot seharga Rp500 ribu.Terdakwa juga menggunakan sabu tersebut untuk konsumsi pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penasihat hukum, JPU keliru menerapkan pasal percobaan maupun permufakatan jahat, karena perbuatan yang didakwakan sudah selesai (voltooid).

“Pasal 132 ayat (1) hanya tepat digunakan untuk tindak pidana yang belum selesai, bukan untuk perbuatan yang seluruh unsurnya sudah terpenuhi,” kata Nasib.

Tim pembela juga mempersoalkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi bernama Sancoko Bendot Cahyo Aksoro yang disebut tidak ditandatangani penyidik. Kondisi itu menurut mereka menyebabkan dakwaan tidak sah secara formil.

Selain itu, barang bukti yang hanya seberat 0,72 gram dinilai lebih tepat masuk kategori penyalahguna yang seharusnya direhabilitasi, merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010.

“Dengan berat barang bukti tidak sampai satu gram, mestinya terdakwa ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi, bukan dikenakan pasal permufakatan jahat,” ucap Nasib.

Dalam eksepsinya, penasihat hukum meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan kabur (obscuur libel).

Mereka juga mengutip beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang membatalkan dakwaan karena tidak jelas dan tidak lengkap.

Atas seluruh keberatan tersebut, penasihat hukum memohon agar hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan JPU tidak sah serta tidak dapat digunakan untuk melanjutkan proses persidangan.

Majelis hakim yang dipimpin oleh PN Batam menyatakan akan melanjutkan persidangan pada Selasa pekan depan dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi tersebut. (*)

Reporter: Azis

Artikel Barang Bukti Hanya 0,72 Gram, Pengacara Nasib Nilai Chandra Seharusnya Direhabilitasi, Bukan Didakwa Permufakatan pertama kali tampil pada Metropolis.