batampos – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepulauan Riau menegaskan perusahaan tidak boleh memotong gaji karyawan saat menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya, mengatakan kebijakan WFH yang dianjurkan pemerintah tidak boleh merugikan pekerja, khususnya terkait hak upah dan cuti.

“Perusahaan tidak boleh memotong gaji karyawan hanya karena menerapkan WFH. Hak pekerja tetap harus dipenuhi,” ujar Diky, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home (WFH) dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi. Dalam aturan tersebut, perusahaan diimbau menerapkan WFH satu hari dalam sepekan.

Namun, Diky menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya bersifat imbauan, sehingga tidak wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan.

“Kalau tidak dilaksanakan juga tidak masalah, karena sifatnya hanya imbauan,” katanya.

Meski demikian, Disnakertrans Kepri mengingatkan perusahaan yang menerapkan WFH agar tidak menjadikannya alasan untuk mengurangi hak karyawan.

Menurutnya, gaji dan jatah cuti tahunan tetap harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan kepatuhan, Disnakertrans akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang menerapkan kebijakan tersebut.

“Jika ada temuan pemotongan gaji, akan kami tindak sesuai aturan ketenagakerjaan. Itu tidak diperbolehkan,” tegasnya.

Selain sektor swasta, kebijakan kerja dari rumah juga diterapkan di lingkungan pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah daerah diwajibkan menjalankan WFH setiap hari Jumat.

Ketentuan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. (*)

Artikel Disnakertrans Kepri: WFH Bukan Alasan Perusahaan Pangkas Gaji Karyawan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna terus mendorong pengembangan kawasan Geopark Natuna sebagai strategi meningkatkan daya saing pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi daerah berbasis potensi alam.

Pengembangan Geopark Natuna dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, serta budaya lokal yang terintegrasi dalam satu kawasan. Konsep geopark tidak hanya berfokus pada konservasi, tetapi juga edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Sejumlah lokasi unggulan masuk dalam kawasan Geopark Natuna, di antaranya Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamak, Pulau Senua, Pulau Setanau, Tanjung Senubing, Tanjung Datuk, hingga Taman Batu Alif. Setiap titik menawarkan karakteristik geologi dan panorama alam yang berbeda.

Gunung Ranai, misalnya, menjadi ikon Natuna dengan bentang granit raksasa yang menjulang. Sementara Pulau Senua dikenal dengan keindahan laut serta legenda yang melekat di masyarakat setempat.

Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan pengembangan geopark saat ini difokuskan untuk meraih pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp).

“Kawasan Geopark Natuna terus kita dorong menuju UNESCO Global Geopark. Ini bukan sekadar pengakuan, tetapi upaya agar potensi daerah dikenal dunia,” ujar Cen Sui Lan, Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan, sebagai wilayah perbatasan, Natuna memiliki potensi besar yang perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan yang optimal.

Menurutnya, pengembangan geopark harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Geopark ini harus berdampak nyata bagi masyarakat, baik melalui peningkatan kunjungan wisata, UMKM, maupun ekonomi lokal,” tegasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rama Notowidigdo, menekankan pentingnya perencanaan berbasis potensi daerah dalam pengembangan geopark.

Ia menyebut pengusulan menuju UGGp harus didukung data yang kuat, sinergi lintas sektor, serta mampu memberikan dampak ekonomi yang jelas.

“Geopark bisa menjadi penggerak ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat identitas daerah berbasis kearifan lokal,” ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, juga ditekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional, termasuk dalam dokumen perencanaan seperti RPJMN.

Pengembangan Geopark Natuna diharapkan tidak hanya menjadi label, tetapi mampu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif.

Dengan potensi alam yang besar dan dukungan lintas sektor, Geopark Natuna diyakini dapat menjadi salah satu destinasi unggulan Indonesia di tingkat global sekaligus motor penggerak ekonomi daerah. (*)

Artikel Pemkab Natuna Targetkan Geopark Tembus Pengakuan UNESCO Global pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Tumpahan oli di jalan Kampung Harapan, Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh akibat kondisi jalan yang licin, Senin (6/4).

Pemerintah Desa Teluk Sasah bersama warga bergerak cepat melakukan pembersihan untuk mencegah risiko kecelakaan lebih lanjut.

Salah seorang warga, Yanto, mengatakan insiden tersebut sudah memakan korban pengendara yang terjatuh saat melintas di lokasi.

“Sudah ada yang jatuh, jadi kami ingatkan warga supaya hati-hati kalau lewat sana,” ujarnya.

Kepala Desa Teluk Sasah, Suhairry Sembiring, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat.

“Ada oli tercecer di jalan, diduga tumpahan dari kendaraan yang melintas,” kata Suhairry.

Ia mengimbau pengendara tetap waspada meskipun telah dipasang tanda peringatan di sekitar lokasi kejadian.

Proses pembersihan dilakukan sepanjang sekitar 20 meter dengan melibatkan pegawai kantor desa dan warga setempat. Pembersihan dilakukan secara manual menggunakan deterjen, sikat, dan disiram air untuk menghilangkan sisa oli di badan jalan.

“Kami lakukan pembersihan secepatnya agar tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Setelah proses pembersihan selesai, kondisi jalan kembali normal dan aktivitas warga dapat berjalan seperti biasa.

Suhairry juga mengingatkan para pengendara agar memastikan muatan kendaraan aman dan tidak berpotensi tercecer di jalan.

“Harus lebih hati-hati, pastikan tidak ada yang tumpah saat berkendara,” tambahnya.(*)

Artikel Tumpahan Oli di Jalan Teluk Sasah Bikin Pengendara Motor Terjatuh pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas mulai melakukan penyesuaian anggaran setelah mengalami defisit lebih dari Rp100 miliar pada triwulan pertama APBD 2026.

Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, mengatakan tekanan fiskal dipicu lambannya transfer keuangan daerah (TKD) serta penurunan dana bagi hasil (DBH). Kondisi ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan.

“Di triwulan pertama ini kita sudah mengalami defisit lebih dari Rp100 miliar dari total APBD Rp840 miliar,” ujar Aneng, Senin (6/4).

Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD telah menggelar rapat untuk merumuskan langkah penanganan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah melakukan efisiensi dan pergeseran anggaran.

Sejumlah kegiatan yang dinilai tidak mendesak atau tidak berdampak langsung bagi masyarakat diputuskan untuk ditunda, bahkan dicoret dari rencana anggaran tahun ini.

“Beberapa kegiatan yang tidak terlalu penting sudah kita coret. Anggarannya dialihkan ke program yang lebih prioritas,” tegasnya.

Aneng menjelaskan, anggaran yang dialihkan tersebut difokuskan pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti bantuan sosial dan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Selain itu, pemerintah daerah memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal meskipun kondisi fiskal sedang tertekan.

“Prioritas kita sekarang memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dasar, termasuk kesehatan dan bantuan sosial,” katanya.

Ia menegaskan, langkah efisiensi dilakukan secara selektif agar tidak membebani masyarakat. Pemkab juga untuk sementara belum dapat menjalankan pembangunan fisik secara maksimal pada tahun ini.

“Fokus kita menyehatkan kondisi fiskal dan menjaga pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dipastikan tetap aman dan tidak mengalami perubahan. Sebelumnya, pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian melalui pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pemkab Anambas berharap kondisi keuangan daerah dapat segera membaik seiring normalisasi transfer dari pemerintah pusat dan peningkatan pendapatan daerah.(*)

Artikel Defisit Rp100 Miliar, Pemkab Anambas Pangkas Kegiatan Nonprioritas pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pelaku UMKM di Kabupaten Karimun mengeluhkan kenaikan harga plastik yang terjadi sejak awal April 2026. Hampir seluruh jenis kemasan plastik mengalami kenaikan signifikan, mulai dari kantong plastik hingga wadah makanan.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan ESDM Karimun, Basori, mengatakan kenaikan harga tersebut merupakan dampak dari kondisi global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berimbas pada pasokan bahan baku plastik impor.

“Secara nasional harga plastik memang mengalami kenaikan. Namun untuk stok di Karimun masih relatif aman, hanya harganya saja yang naik,” ujar Basori, Senin (6/4).

Meski stok masih tersedia, lonjakan harga dinilai memberatkan pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Karimun Ice, mengaku harus memutar strategi untuk menekan biaya produksi akibat harga kemasan yang melonjak.

Ia menyebut harga kantong plastik bening ukuran sedang yang sebelumnya sekitar Rp30 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp45 ribu per kilogram.

“Awalnya saya kira naik sedikit, ternyata cukup tinggi. Mau tidak mau harus cari cara agar tetap bisa produksi,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Ayu, pedagang gado-gado di Karimun. Ia mengaku khawatir kenaikan harga styrofoam akan berdampak pada usahanya.

Menurutnya, untuk menyiasati kondisi tersebut, ia mulai menggunakan ukuran kemasan yang lebih kecil agar biaya tetap terkendali.

“Kalau harga terus naik, kami sulit menyesuaikan. Jualan tidak bisa ikut naik cepat,” katanya.

Pantauan di lapangan menunjukkan harga berbagai produk plastik seperti styrofoam, mangkuk, dan kantong plastik mengalami kenaikan rata-rata di atas Rp10 ribu per kilogram. Harga lama di sejumlah toko pun sudah diperbarui mengikuti kondisi terbaru.

Seorang pedagang gorengan, Teteh, berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk membantu pelaku usaha kecil menghadapi lonjakan harga bahan baku.

“Kami berharap ada solusi dari pemerintah, karena kenaikan ini sangat terasa bagi usaha kecil,” ujarnya. (*)

Artikel Harga Plastik Naik Tajam, Pelaku UMKM Menjerit: Biaya Produksi Membengkak pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Seorang pemuda berinisial MF, 19, diamankan polisi setelah diduga terlibat dalam serangkaian aksi pencurian di wilayah Kecamatan Bintan Timur.

Pelaku yang merupakan warga Tanjungpinang itu ditangkap aparat kepolisian di Tanjungpinang pada Jumat (3/4/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur, Iptu Yofi Akbar, mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan terkait kasus pencurian di Kampung Budi Mulya, Kijang.

Dalam kejadian tersebut, pelaku diduga mencuri uang milik warga yang disimpan di dalam lemari kamar.

Aksi pencurian itu baru diketahui saat pemilik rumah kembali usai merayakan Imlek. Korban mendapati kondisi rumah berantakan dan uang angpao miliknya hilang.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“Korban tidak dapat memastikan jumlah uang yang hilang, namun laporan tetap kami proses,” ujar Yofi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku tidak hanya beraksi di satu lokasi.

“Pengakuan sementara, pelaku sudah beraksi di enam tempat kejadian perkara di wilayah Bintan Timur. Namun, hal ini masih kami dalami,” katanya. (*)

Artikel Curi Uang Angpao, Pemuda Ini Ngaku Sudah Beraksi di 6 Lokasi Bintan Timur pertama kali tampil pada Kepri.