batampos – Angin kencang disertai hujan menyebabkan pohon tumbang dan merusak jaringan listrik di kawasan Teluk Air, Tanjungbalai Karimun, Senin (6/4) dini hari.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 04.30 WIB itu mengakibatkan tiang listrik milik PLN patah setelah tertimpa pohon di tanjakan bukit Jalan Teluk Air.

Dampaknya, sejumlah wilayah di Kelurahan Teluk Air dan Kelurahan Tanjungbalai Kota mengalami pemadaman listrik selama lebih dari tiga jam.

Manajer ULP PLN Tanjungbalai Karimun, Ahmad Subhan Hadi, membenarkan gangguan tersebut bersifat darurat akibat kerusakan jaringan.

“Pemadaman ini bersifat emergency karena ada pohon tumbang yang mengenai kabel tegangan menengah milik PLN, sehingga tiang listrik tumbang dan patah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, gangguan listrik yang terjadi lebih dari satu jam sudah tergolong lama dalam standar pelayanan PLN. Untuk itu, petugas langsung melakukan penanganan cepat di lapangan.

Petugas melakukan pengalihan jaringan listrik sementara agar pasokan listrik dapat segera kembali normal ke pelanggan.

Selain itu, tiang listrik beton yang patah juga telah diganti dengan tiang besi sebagai langkah percepatan pemulihan jaringan.

Subhan mengungkapkan, kejadian pohon tumbang yang merusak jaringan listrik di lokasi tersebut bukan kali pertama terjadi.

“Sudah beberapa kali terjadi di titik yang sama. Ke depan, kami berencana menggunakan kabel listrik tanam untuk meminimalisir gangguan serupa,” katanya.

Namun, rencana tersebut masih menunggu ketersediaan material yang diperlukan. (*)

Artikel Pohon Tumbang di Karimun Patahkan Tiang Listrik dan Listrik Padam Lebih dari 3 Jam pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Layanan kapal penumpang rute Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang menuju Stulang Laut, Malaysia, dilaporkan berhenti beroperasi sementara tanpa kepastian waktu.

Informasi penghentian operasional ini beredar melalui media sosial dan mulai dirasakan langsung oleh calon penumpang yang hendak bepergian dari dan menuju Tanjungpinang.

Salah seorang warga Tanjungpinang, Ramdani, mengaku mengetahui kabar tersebut saat berada di Malaysia dan hendak kembali ke Indonesia melalui Pelabuhan Stulang Laut.

“Di flyer yang beredar disebutkan kapal tidak beroperasi mulai hari ini sampai waktu yang belum ditentukan,” ujar Ramdani, Senin (6/4).

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab penghentian sementara layanan kapal tersebut. Kondisi ini membuat dirinya bersama keluarga harus mencari alternatif jalur perjalanan.

Menurutnya, jika layanan belum kembali normal, ia terpaksa pulang ke Tanjungpinang melalui Batam.

“Kalau sampai besok belum ada juga, terpaksa lewat Batam,” katanya.

Penghentian sementara ini berdampak pada mobilitas penumpang yang biasa menggunakan rute langsung Tanjungpinang–Malaysia, terutama bagi warga yang memiliki keperluan mendesak.

Sementara itu, pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang mengaku belum menerima informasi resmi terkait penghentian operasional tersebut.

“Kami baru mengetahui informasi ini dan belum mengetahui penyebabnya,” ujar Kepala Bagian Tata Usaha KSOP Tanjungpinang, Herry. (*)

Artikel Kapal Rute Tanjungpinang–Malaysia Berhenti Operasi Sementara, Penumpang Terpaksa Lewat Batam pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) Kabupaten Lingga menargetkan penyelesaian administrasi AMDAL dan pembersihan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) rampung pada Juni 2026.

Kepala Dinsos PPA Lingga, Muhammad Arif, mengatakan progres pembangunan saat ini memasuki tahap akhir persiapan, setelah dilakukan koordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

“Dari hasil rapat bersama Satker Kementerian PU Provinsi Kepri, batas akhir penyelesaian AMDAL dan pembersihan lahan ditargetkan pada Juni 2026,” ujar Arif, Senin (6/4).

Selain dua tahapan tersebut, pemerintah daerah juga mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan penunjang pembangunan sekolah, seperti akses jalan, ketersediaan air bersih, dan pasokan listrik.

Untuk kebutuhan air bersih, Dinsos PPA Lingga telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS). Saat ini, masyarakat sekitar masih mengandalkan sumber air dari program Pamsimas.

Namun, jika kebutuhan air meningkat seiring pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah berencana menambah sumber air melalui pembangunan sumur dangkal.

“Awalnya direncanakan sumur bor, tetapi karena lokasi dekat laut, kita ubah menjadi sumur dangkal agar lebih efektif,” jelasnya.

Sementara itu, kebutuhan listrik untuk operasional sekolah diperkirakan mencapai sekitar 460 kVA. Pemerintah daerah pun tengah menyiapkan surat permohonan dukungan kepada PLN agar pasokan listrik dapat terpenuhi.

“Kami sedang mempersiapkan surat ke PLN untuk memastikan dukungan penuh terhadap kebutuhan listrik di Sekolah Rakyat,” tambah Arif.

Ia menegaskan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Dengan ditargetkannya penyelesaian tahap awal pada pertengahan tahun ini, diharapkan pembangunan fisik dapat segera dimulai. (*)

Artikel Dinsos Lingga Targetkan Persiapan Sekolah Rakyat Tuntas Juni 2026 pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepulauan Riau menegaskan perusahaan tidak boleh memotong gaji karyawan saat menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya, mengatakan kebijakan WFH yang dianjurkan pemerintah tidak boleh merugikan pekerja, khususnya terkait hak upah dan cuti.

“Perusahaan tidak boleh memotong gaji karyawan hanya karena menerapkan WFH. Hak pekerja tetap harus dipenuhi,” ujar Diky, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home (WFH) dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi. Dalam aturan tersebut, perusahaan diimbau menerapkan WFH satu hari dalam sepekan.

Namun, Diky menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya bersifat imbauan, sehingga tidak wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan.

“Kalau tidak dilaksanakan juga tidak masalah, karena sifatnya hanya imbauan,” katanya.

Meski demikian, Disnakertrans Kepri mengingatkan perusahaan yang menerapkan WFH agar tidak menjadikannya alasan untuk mengurangi hak karyawan.

Menurutnya, gaji dan jatah cuti tahunan tetap harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan kepatuhan, Disnakertrans akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang menerapkan kebijakan tersebut.

“Jika ada temuan pemotongan gaji, akan kami tindak sesuai aturan ketenagakerjaan. Itu tidak diperbolehkan,” tegasnya.

Selain sektor swasta, kebijakan kerja dari rumah juga diterapkan di lingkungan pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah daerah diwajibkan menjalankan WFH setiap hari Jumat.

Ketentuan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. (*)

Artikel Disnakertrans Kepri: WFH Bukan Alasan Perusahaan Pangkas Gaji Karyawan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna terus mendorong pengembangan kawasan Geopark Natuna sebagai strategi meningkatkan daya saing pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi daerah berbasis potensi alam.

Pengembangan Geopark Natuna dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, serta budaya lokal yang terintegrasi dalam satu kawasan. Konsep geopark tidak hanya berfokus pada konservasi, tetapi juga edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Sejumlah lokasi unggulan masuk dalam kawasan Geopark Natuna, di antaranya Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamak, Pulau Senua, Pulau Setanau, Tanjung Senubing, Tanjung Datuk, hingga Taman Batu Alif. Setiap titik menawarkan karakteristik geologi dan panorama alam yang berbeda.

Gunung Ranai, misalnya, menjadi ikon Natuna dengan bentang granit raksasa yang menjulang. Sementara Pulau Senua dikenal dengan keindahan laut serta legenda yang melekat di masyarakat setempat.

Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan pengembangan geopark saat ini difokuskan untuk meraih pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp).

“Kawasan Geopark Natuna terus kita dorong menuju UNESCO Global Geopark. Ini bukan sekadar pengakuan, tetapi upaya agar potensi daerah dikenal dunia,” ujar Cen Sui Lan, Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan, sebagai wilayah perbatasan, Natuna memiliki potensi besar yang perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan yang optimal.

Menurutnya, pengembangan geopark harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Geopark ini harus berdampak nyata bagi masyarakat, baik melalui peningkatan kunjungan wisata, UMKM, maupun ekonomi lokal,” tegasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rama Notowidigdo, menekankan pentingnya perencanaan berbasis potensi daerah dalam pengembangan geopark.

Ia menyebut pengusulan menuju UGGp harus didukung data yang kuat, sinergi lintas sektor, serta mampu memberikan dampak ekonomi yang jelas.

“Geopark bisa menjadi penggerak ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat identitas daerah berbasis kearifan lokal,” ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, juga ditekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional, termasuk dalam dokumen perencanaan seperti RPJMN.

Pengembangan Geopark Natuna diharapkan tidak hanya menjadi label, tetapi mampu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif.

Dengan potensi alam yang besar dan dukungan lintas sektor, Geopark Natuna diyakini dapat menjadi salah satu destinasi unggulan Indonesia di tingkat global sekaligus motor penggerak ekonomi daerah. (*)

Artikel Pemkab Natuna Targetkan Geopark Tembus Pengakuan UNESCO Global pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Tumpahan oli di jalan Kampung Harapan, Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh akibat kondisi jalan yang licin, Senin (6/4).

Pemerintah Desa Teluk Sasah bersama warga bergerak cepat melakukan pembersihan untuk mencegah risiko kecelakaan lebih lanjut.

Salah seorang warga, Yanto, mengatakan insiden tersebut sudah memakan korban pengendara yang terjatuh saat melintas di lokasi.

“Sudah ada yang jatuh, jadi kami ingatkan warga supaya hati-hati kalau lewat sana,” ujarnya.

Kepala Desa Teluk Sasah, Suhairry Sembiring, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat.

“Ada oli tercecer di jalan, diduga tumpahan dari kendaraan yang melintas,” kata Suhairry.

Ia mengimbau pengendara tetap waspada meskipun telah dipasang tanda peringatan di sekitar lokasi kejadian.

Proses pembersihan dilakukan sepanjang sekitar 20 meter dengan melibatkan pegawai kantor desa dan warga setempat. Pembersihan dilakukan secara manual menggunakan deterjen, sikat, dan disiram air untuk menghilangkan sisa oli di badan jalan.

“Kami lakukan pembersihan secepatnya agar tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Setelah proses pembersihan selesai, kondisi jalan kembali normal dan aktivitas warga dapat berjalan seperti biasa.

Suhairry juga mengingatkan para pengendara agar memastikan muatan kendaraan aman dan tidak berpotensi tercecer di jalan.

“Harus lebih hati-hati, pastikan tidak ada yang tumpah saat berkendara,” tambahnya.(*)

Artikel Tumpahan Oli di Jalan Teluk Sasah Bikin Pengendara Motor Terjatuh pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas mulai melakukan penyesuaian anggaran setelah mengalami defisit lebih dari Rp100 miliar pada triwulan pertama APBD 2026.

Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, mengatakan tekanan fiskal dipicu lambannya transfer keuangan daerah (TKD) serta penurunan dana bagi hasil (DBH). Kondisi ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan.

“Di triwulan pertama ini kita sudah mengalami defisit lebih dari Rp100 miliar dari total APBD Rp840 miliar,” ujar Aneng, Senin (6/4).

Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD telah menggelar rapat untuk merumuskan langkah penanganan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah melakukan efisiensi dan pergeseran anggaran.

Sejumlah kegiatan yang dinilai tidak mendesak atau tidak berdampak langsung bagi masyarakat diputuskan untuk ditunda, bahkan dicoret dari rencana anggaran tahun ini.

“Beberapa kegiatan yang tidak terlalu penting sudah kita coret. Anggarannya dialihkan ke program yang lebih prioritas,” tegasnya.

Aneng menjelaskan, anggaran yang dialihkan tersebut difokuskan pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti bantuan sosial dan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Selain itu, pemerintah daerah memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal meskipun kondisi fiskal sedang tertekan.

“Prioritas kita sekarang memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dasar, termasuk kesehatan dan bantuan sosial,” katanya.

Ia menegaskan, langkah efisiensi dilakukan secara selektif agar tidak membebani masyarakat. Pemkab juga untuk sementara belum dapat menjalankan pembangunan fisik secara maksimal pada tahun ini.

“Fokus kita menyehatkan kondisi fiskal dan menjaga pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dipastikan tetap aman dan tidak mengalami perubahan. Sebelumnya, pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian melalui pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pemkab Anambas berharap kondisi keuangan daerah dapat segera membaik seiring normalisasi transfer dari pemerintah pusat dan peningkatan pendapatan daerah.(*)

Artikel Defisit Rp100 Miliar, Pemkab Anambas Pangkas Kegiatan Nonprioritas pertama kali tampil pada Kepri.