batampos– Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menegaskan keberadaan juru parkir (jukir) liar di kawasan Pasar Pujasera Tiban Center tidak dapat dibenarkan. Praktik ini dinilai sebagai pungutan liar (pungli) yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat.
‎
‎Kepala Dishub Batam, Leo Putra, menegaskan bahwa sistem parkir di kawasan tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali Pemko melalui Dishub dan dikelola pihak ketiga, yakni PT Zutikah Utama, bersama perangkat RT dan RW setempat.
‎
‎Ia menekankan, lokasi tersebut merupakan titik parkir resmi yang masuk dalam 593 titik parkir se-Kota Batam dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
‎
‎“Parkir tersebut resmi, namun dikelola oleh pihak ketiga dan sifatnya mandiri. Dan pihak pengelola tidak mau ada jukir,” tegas Leo, Senin (6/4) siang.
‎
‎Di lokasi, juga telah dipasang papan pemberitahuan bertuliskan “Kawasan Tiban Center Wajib Retribusi Bebas Parkir”, yang menegaskan bahwa tidak ada pungutan parkir di area tersebut.
‎
‎Meski demikian, praktik jukir liar sempat terjadi dan meresahkan pedagang maupun pengunjung. Oknum jukir diketahui memungut tarif Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil secara tidak resmi.
‎
‎Salah seorang pedagang, Owent, mengatakan keberadaan jukir liar tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas usaha.
‎
‎“Keberadaan mereka bikin pendatang enggan datang. Kemarin sempat ribut. Kami menolak keberadaan jukir. Dan sudah dua hari ini tidak ada lagi mereka,” kata Owent.
‎
‎Ia menyebut, penolakan dilakukan secara serentak oleh para pedagang setelah praktik tersebut berlangsung cukup lama.
‎
‎“Keberadaan mereka sudah sejak lama. Namun kami pedagang tidak setuju. Dan baru kali ini kami melawan,” ujarnya.
‎
‎Dishub Batam kembali menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik pungli di kawasan parkir resmi. Setiap pungutan di luar ketentuan merupakan pelanggaran hukum.
‎
‎Pelaku pungli dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan regulasi pelayanan publik.
‎
‎Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan praktik serupa, guna memastikan pelayanan publik berjalan sesuai aturan.
‎
‎Dengan penertiban ini, Pemko Batam berharap kawasan Pujasera Tiban Center tetap tertib, aman, dan bebas dari pungutan liar, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih optimal.(*)

Artikel Jukir Liar di Tiban Center Ditolak Pedagang, Dishub Tegaskan Parkir Resmi Tanpa Pungutan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – BPJS Ketenagakerjaan mempercepat perluasan perlindungan bagi pekerja sektor informal melalui program keringanan iuran sebesar 50 persen untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Program ini berlaku hingga Desember 2026 dan ditujukan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), baik peserta baru maupun yang sudah terdaftar aktif.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga daya beli pekerja.

“Kebijakan ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pembangunan SDM dan ekonomi inklusif melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya, Senin (6/4).

Ia menambahkan, langkah ini juga sejalan dengan strategi untuk memperluas cakupan kepesertaan serta memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal tanpa perlindungan.

Melalui skema tersebut, pekerja informal cukup membayar iuran sebesar Rp8.400 per bulan selama periode April hingga Desember 2026. Dengan demikian, total iuran selama sembilan bulan hanya Rp75.600.

Agung menegaskan, meski iuran dipangkas, manfaat yang diterima peserta tetap utuh. Peserta tetap berhak atas santunan kecelakaan kerja hingga Rp70 juta, perawatan tanpa batas sesuai kebutuhan medis, santunan kematian hingga Rp42 juta, serta beasiswa pendidikan bagi dua anak dengan nilai maksimal Rp174 juta.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Suci Rahmad, menilai kebijakan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan partisipasi pekerja informal, khususnya di Batam.

“Kami melihat masih banyak pekerja sektor informal yang belum terlindungi. Dengan adanya keringanan iuran ini, kami mengajak mereka segera mendaftar karena manfaatnya sangat besar dibandingkan iuran yang dibayarkan,” kata Suci.

Ia menambahkan, pihaknya akan memperkuat sosialisasi langsung ke komunitas pekerja, termasuk pelaku usaha mikro dan pekerja mandiri, agar program ini dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, proses pendaftaran juga semakin mudah. Peserta dapat mendaftar melalui aplikasi JMO, situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, maupun berbagai mitra pembayaran seperti ritel modern, perbankan, hingga dompet digital.

“Kemudahan akses ini diharapkan mendorong kesadaran pekerja akan pentingnya perlindungan kerja. Dengan perlindungan ini, pekerja bisa bekerja lebih tenang dan produktif,” ujarnya.

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perluasan kepesertaan BPU sebagai bagian dari upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan memastikan seluruh pekerja memiliki perlindungan sosial yang memadai di tengah dinamika ekonomi. (*)

Artikel Diskon Iuran 50 Persen BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Informal Cukup Bayar Rp8.400 per Bulan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI Angkatan Udara, Pangkalan TNI AU (Lanud) Hang Nadim menggelar kegiatan karya bakti dan bakti sosial (bansos) di kawasan Pantai Camar, Nongsa, Batam, Senin (6/4).

Kegiatan yang diikuti puluhan personel TNI AU bersama masyarakat ini menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus komitmen Lanud Hang Nadim dalam mempererat hubungan dengan warga sekitar pangkalan.

Sejak pagi, suasana Pantai Camar tampak ramai. Personel TNI AU dan warga bergotong royong membersihkan kawasan pesisir. Sampah-sampah yang berserakan dikumpulkan dan diangkut, sementara lingkungan pantai ditata agar lebih bersih dan nyaman.

Komandan Lanud Hang Nadim, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, M.Tr.Opsla, mengatakan kegiatan ini tidak hanya sebatas seremonial peringatan HUT TNI AU, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

“Aksi bersih pantai ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam, terutama di kawasan wisata pesisir,” ujarnya.

Selain karya bakti, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sekitar. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok untuk membantu meringankan beban warga.

Penyaluran bansos itu disambut antusias oleh masyarakat. Warga mengaku terbantu dengan kehadiran TNI AU yang tidak hanya menjalankan tugas pertahanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial.

Hendro menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI AU yang diharapkan dapat memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat.

“Melalui kegiatan karya bakti dan bansos ini, kami ingin hadir di tengah masyarakat, memberikan manfaat nyata, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI AU dengan rakyat,” katanya.

Menurutnya, momentum HUT ke-80 TNI AU juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kepedulian sosial serta menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat.

Dengan kegiatan ini, Lanud Hang Nadim menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi positif, tidak hanya dalam menjaga kedaulatan udara, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.(*)

Artikel Peringati HUT ke-80 TNI AU, Lanud Hang Nadim Gelar Karya Bakti dan Bansos di Pantai Camar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – BP Batam melalui Direktorat Pembangunan Infrastruktur melaksanakan proyek Revitalisasi Underpass Pelita sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan wajah kota.

Underpass Pelita merupakan jalur strategis yang menghubungkan kawasan pemerintahan dan komersial Batam Center dengan pusat bisnis dan pariwisata di kawasan Nagoya.

Selain berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, underpass ini juga menjadi infrastruktur ikonik sebagai satu-satunya underpass di Kota Batam.

Seiring waktu, kondisi underpass mengalami penurunan dari sisi fungsi maupun estetika.

Coretan vandalisme, pencahayaan yang belum optimal, serta sistem drainase yang kurang berfungsi maksimal berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Menjawab kondisi tersebut, BP Batam melakukan revitalisasi menyeluruh dengan lingkup pekerjaan meliputi penataan lanskap melalui penanaman tanaman hias, pembersihan saluran drainase, pengecatan ulang dinding, marka jalan dan kanstin, pemasangan light box berisi visi pembangunan Kota Batam, serta perbaikan sistem penerangan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan, proyek ini dilaksanakan pada April hingga Mei 2026 dengan durasi pekerjaan selama dua bulan.

Underpass ini nantinya direncanakan memiliki dimensi panjang ±90 meter, lebar ±18 meter, dan tinggi ±5 meter, dengan sumber pendanaan berasal dari anggaran pemeliharaan Direktorat Pembangunan Infrastruktur BP Batam dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Batam.

Amsakar menyampaikan bahwa revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Revitalisasi Underpass Pelita merupakan langkah strategis untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat. Kami ingin menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi optimal, tetapi juga memiliki nilai estetika sebagai representasi kemajuan Kota Batam,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa peningkatan kualitas pencahayaan dan sistem drainase menjadi prioritas guna meminimalkan risiko kecelakaan serta mencegah terjadinya genangan air yang dapat merusak badan jalan.

“Dengan perbaikan yang dilakukan secara menyeluruh, kami optimistis Underpass Pelita akan kembali menjadi jalur yang aman, nyaman, dan membanggakan bagi masyarakat Batam,” tambahnya.

Saat ini, progres pekerjaan telah berjalan, meliputi proses penanaman tanaman hias, pembersihan saluran drainase, serta tahap pengukuran lapangan untuk pengecatan, pemasangan light box, dan perbaikan penerangan.

Melalui revitalisasi ini, Amsakar berharap dapat meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memperkuat identitas kota.

“Tidak hanya underpass, secara bertahap, BP Batam juga akan melakukan revitalisasi di kawasan lainnya.” Pungkasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat diimbau untuk turut menjaga fasilitas umum serta menghindari tindakan vandalisme demi keberlanjutan manfaat bersama. (*)

Artikel Revitalisasi Underpass Pelita, BP Batam Perkuat Kualitas Infrastruktur Publik pertama kali tampil pada Metropolis.