batampos –Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam mulai mendistribusikan pupuk subsidi tahun 2026 secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan petani di sejumlah wilayah pertanian.

Tahap awal distribusi difokuskan untuk petani di Kecamatan Sagulung. DKPP memastikan penyaluran dilakukan berdasarkan kebutuhan riil petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Kepala DKPP Kota Batam, Mardanis, mengatakan alokasi pupuk subsidi yang diterima Batam tahun ini terdiri dari 15 ton pupuk urea, 60 ton pupuk NPK, dan 70 ton pupuk organik.

“Alokasi pupuk subsidi 2026 terdiri dari urea 15 ton, NPK 60 ton, dan pupuk organik 70 ton,” ujar Mardanis, Kamis (21/5).

Menurut dia, distribusi pupuk akan dibagi untuk petani di enam kecamatan, yakni Bulang, Sagulung, Batuaji, Galang, Nongsa, dan Sei Beduk.

Ia menjelaskan besaran pupuk yang diterima masing-masing wilayah bergantung pada usulan kelompok tani dalam RDKK.

“Yang mengajukan RDKK lebih banyak tentu akan mendapat alokasi lebih banyak juga karena pembagian disesuaikan dengan proporsi kebutuhan,” katanya.

Meski penyaluran belum berjalan penuh akibat adanya perubahan standar operasional prosedur (SOP) distribusi, DKPP memastikan pasokan tahap awal mulai masuk ke Batam pekan ini.

“Alhamdulillah Sabtu besok (23/5) pupuk subsidi sudah datang di packing house Batam untuk Kecamatan Sagulung sesuai SK, yakni 3.200 kilogram urea dan 15.300 kilogram NPK,” ujarnya.

Mardanis menambahkan harga pupuk subsidi tersebut masih sesuai ketentuan pemerintah, yakni Rp1.800 per kilogram untuk urea dan Rp1.840 per kilogram untuk NPK.

Sementara itu, untuk pupuk organik, hingga kini stoknya masih belum tersedia di gudang Tanjungpinang.
“Untuk saat ini pupuk organik belum ada di gudang Tanjungpinang,” katanya.(*)

Artikel Pupuk Subsidi Mulai Masuk Batam, DKPP Prioritaskan Kebutuhan Petani Sagulung pertama kali tampil pada Metropolis.

PEMERINTAH Kota Batam melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam terus memperkuat pelayanan perpajakan daerah melalui pemberian beragam insentif pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Batam untuk menghadirkan sistem perpajakan daerah yang lebih adil, mudah diakses, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Insentif PBB-P2

Pada sektor PBB-P2, Pemerintah Kota Batam memberikan berbagai bentuk insentif, antara lain:

• Proyek Strategis Nasional (PSN): pengurangan 50% dari besaran PBB-P2 terutang
• Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): pengurangan 50%
• NJOP di bawah Rp120 juta: pengurangan 100%
• Rumah ibadah dan sarana sosial: pengurangan 100%
• Prasarana pendidikan dan prasarana kesehatan: pengurangan 50%
• Wajib Pajak orang pribadi tertentu, termasuk veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, pensiunan ASN/TNI/POLRI, atau janda/dudanya, dapat memperoleh pembebasan 100% untuk objek pajak yang digunakan sebagai tempat tinggal dan bukan sebagai tempat usaha.

Program Insentif PBB-P2 Tahun 2026

Khusus Tahun 2026, Pemerintah Kota Batam menetapkan program insentif melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Piutang dan Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2. Dalam program ini, diberikan pengurangan pokok piutang PBB-P2 untuk masa pajak tahun 1994 sampai dengan 2026, dengan rincian:

1. 5% untuk Tahun 2026
2. 10% untuk Tahun 2023 s.d. 2025
3. 25% untuk Tahun 2018 s.d. 2022
4. 50% untuk Tahun 2013 s.d. 2017
5. 75% untuk Tahun 1994 s.d. 2012

Selain itu, diberikan pula pembebasan sanksi administratif berupa denda bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran piutang PBB-P2 sampai dengan tahun 2025. Program ini berlaku mulai 1 April sampai dengan 30 Juni 2026.

Catatan penting: persentase pengurangan pokok piutang PBB-P2 berlaku apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran tagihan PBB-P2 tahun berjalan.

Layanan PBB-P2 Makin Mudah

Bapenda Kota Batam juga terus memperluas kemudahan akses layanan perpajakan daerah.

Untuk layanan PBB-P2, masyarakat dapat:

• Cek tagihan dan bayar PBB secara digital melalui QRIS atau Virtual Account di epbb.batam.go.id
• Mengakses berbagai kanal layanan dan informasi resmi Bapenda Kota Batam melalui linktr.ee/bapendabatam.

Kemudahan layanan ini dihadirkan agar masyarakat dapat memperoleh akses perpajakan daerah yang lebih cepat, praktis, dan mudah dijangkau.

Insentif BPHTB

Pada sektor BPHTB, Pemerintah Kota Batam juga memberikan sejumlah insentif untuk mendukung kemudahan masyarakat dalam proses perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, insentif yang diberikan meliputi:

• PTSL dan Proda: pengurangan/pembebasan 50% dengan luas maksimal 600 m²
• PTSL di kawasan Kampung Tua: pembebasan 100%
• Proyek Strategis Nasional: pembebasan 100%.

Selain itu, melalui kebijakan pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pemerintah Kota Batam memberikan pembebasan BPHTB dengan sejumlah kriteria, antara lain:

• Penghasilan maksimal Rp7 juta per bulan untuk kategori tidak kawin
• Penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan untuk kategori kawin
• Penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan untuk kategori satu orang peserta Tapera
• Luas lantai paling luas 36 m² untuk rumah umum atau satuan rumah susun
• Luas lantai paling luas 48 m² untuk pembangunan rumah swadaya
• Luas tanah paling tinggi 150 m²
• Harga rumah subsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Komitmen Pelayanan yang Adil dan Mudah Diakses

Beragam kebijakan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah di Kota Batam tidak hanya diarahkan untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, kemudahan, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Dengan dukungan layanan yang semakin digital dan mudah dijangkau, Bapenda Kota Batam terus berupaya mewujudkan tata kelola perpajakan daerah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan berbagai insentif yang tersedia serta mengikuti informasi resmi layanan perpajakan daerah melalui kanal resmi Bapenda Kota Batam. (*/adv)

Artikel Bapenda Kota Batam Hadirkan Beragam Insentif PBB dan BPHTB pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri masih terus mengembangkan kasus penyelundupan sekitar 100 ribu benih bening lobster (BBL) senilai Rp10 miliar yang digagalkan di Batam. Polisi kini masih menyelidiki asal dan jalur pengiriman lobster ilegal tersebut.

Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Paksi Eka Syahputra mengatakan, penyidik masih mendalami seluruh rantai distribusi dalam kasus tersebut, mulai dari asal benih lobster hingga jaringan pengiriman ke luar negeri.

“Masih kami lakukan pengembangan, termasuk menelusuri siapa pemilik dan pemesan baby lobster ini,” ujar Paksi, kemarin.

Menurut dia, dua pelaku yang telah diamankan sejauh ini hanya menjalankan peran masing-masing sesuai instruksi dari pihak lain. Bahkan, antar pelaku disebut tidak saling mengenal secara langsung.

“Untuk motifnya, para pelaku ini satu sama lain tidak saling kenal. Mereka hanya menjalankan peran sesuai arahan yang diberikan,” katanya.

Karena itu, polisi masih membutuhkan waktu untuk mengungkap jaringan utama di balik upaya penyelundupan tersebut. Penyidik juga tengah mendalami asal-usul benih lobster serta sudah berapa lama aktivitas ilegal itu berlangsung.

“Kami masih terus dalami dan kembangkan, termasuk asal baby lobster ini dan sejak kapan kegiatan tersebut berjalan,” tegasnya.

Sementara itu, ratusan ribu benih lobster yang berhasil diamankan telah dilepasliarkan kembali oleh Polda Kepri bersama Balai Karantina dan Dinas Perikanan Kepri di perairan Rempang guna menyelamatkan ekosistem laut.

Sebelumnya, Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 100 ribu benih bening lobster yang diduga akan dikirim ke Singapura melalui jalur ilegal.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial SS dan DS di kawasan Mega Legenda II, Batam Kota. SS diketahui berperan sebagai kurir penjemput koper dari Bandara Hang Nadim, sedangkan DS diduga menjadi penghubung pengiriman ke Singapura.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Pricillia Ohei mengatakan, benih lobster itu berasal dari Jakarta dan dikamuflase menggunakan kardus pakaian bekas agar lolos dari pemeriksaan.

“Modusnya, koper berisi benih lobster disamarkan dengan kardus pakaian bekas supaya tidak mudah terdeteksi,” ujarnya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Silvester Simamora menambahkan, pengungkapan kasus bermula dari informasi adanya pengiriman benih lobster dari Jakarta menuju Batam.

Tim Subdit I Indagsi kemudian berkoordinasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Bea Cukai Batam sebelum melakukan pembuntutan terhadap kendaraan yang membawa barang tersebut dari Bandara Hang Nadim menuju Mega Legenda.

Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan tujuh kardus, empat di antaranya berisi benih lobster dan tiga lainnya berisi pakaian bekas sebagai kamuflase.

Dari hasil pemeriksaan sementara, SS menerima upah sekitar Rp2,5 juta untuk setiap koper yang dibawa dari bandara. Sedangkan DS memperoleh bayaran sekitar Rp10 juta karena berperan sebagai penghubung pengiriman.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 88 huruf A junto Pasal 35 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.(*)

Artikel Polisi Telusuri Asal dan Jalur Pengiriman 100ribu Ekor Lobster yang Hendak Diselundupkan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang libur panjang akhir Mei hingga awal Juni 2026 mendatang, Pemerintah Kota Batam optimistis kunjungan wisatawan ke Batam akan melonjak tajam. ‎Momentum cuti bersama pada Kamis, 28 Mei 2026 yang berdekatan dengan akhir pekan serta Hari Lahir Pancasila pada Senin, 1 Juni 2026 diprediksi menjadi magnet besar bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
‎
‎Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata mengatakan tren kunjungan wisatawan asing ke Batam sepanjang 2026 terus menunjukkan peningkatan positif dibandingkan tahun sebelumnya.
‎
‎“Kalau melihat progres kunjungan wisatawan mancanegara per bulan, dari Januari sampai Mei 2026 ini jauh lebih baik dibanding tiga bulan pada 2025 lalu. Artinya Batam masih sangat menarik, masih sangat seksi bagi wisatawan mancanegara, khususnya Singapura dan Malaysia,” kata Ardi, Kamis (21/5) siang.
‎
‎Menurutnya, posisi hari libur yang jatuh pada Kamis dan Jumat menjadi keuntungan tersendiri bagi Batam sebagai destinasi wisata pendek bagi wisatawan luar negeri, terutama dari Singapura.
‎
‎“Public holiday-nya bagus. Kamis dan Jumat, disambung Sabtu-Minggu. Ini membuat Batam semakin menarik. Lonjakannya nanti diprediksi luar biasa,” ujarnya.
‎
‎Ardi menyebut, Batam saat ini memiliki banyak daya tarik wisata yang membuat wisatawan nyaman berlibur. Mulai dari wisata kuliner di kawasan Bengkong Laut, hotel dengan fasilitas lengkap dari kelas standar hingga bintang lima, hingga faktor keamanan yang dinilai kondusif.
‎
‎“Keamanan kita terjamin, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga masyarakat atau wisatawan merasa aman datang ke Batam,” katanya.
‎
‎Selain itu, sektor wisata belanja juga terus diperkuat. Menurut Ardi, hadirnya berbagai pusat perbelanjaan dan tenant baru menjadi nilai tambah bagi wisatawan yang datang ke Batam.
‎
‎“Salah satu yang menarik sekarang itu wisata shopping. Elektronik, game, dan pusat belanja baru di kawasan Nagoya juga menjadi daya tarik tambahan,” ujarnya.
‎
‎Tak hanya mengandalkan wisata belanja dan kuliner, Pemerintah Kota Batam juga menyiapkan sejumlah agenda untuk menyambut lonjakan wisatawan saat long weekend nanti.
‎
‎Dalam waktu dekat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menggelar event Asita Travel Mart di Grand Batam Mall, serta berbagai agenda kebudayaan lainnya.
‎
‎“Batam bukan hanya siap untuk long weekend saja, tapi setiap weekend memang sudah kami siapkan. Wisatawan datang ke Batam itu untuk shopping, sport tourism, event-event hiburan, sampai event kelautan,” katanya.
‎
‎Lonjakan wisatawan diperkirakan berdampak langsung terhadap tingkat hunian hotel dan perputaran ekonomi masyarakat.
‎
‎Ardi optimistis okupansi hotel di Batam akan meningkat signifikan selama long weekend berlangsung. Dampaknya juga diyakini dirasakan langsung oleh sektor restoran, tempat hiburan hingga pelaku UMKM.
‎
‎“Jelas okupansi hotel akan meningkat signifikan. Karena wisatawan bergerak ke hotel, restoran, tempat hiburan, dan UMKM. Hampir 24 persen pergerakan ekonomi kita juga berasal dari sektor pariwisata,” jelasnya.
‎
‎Ia menambahkan, pelaku UMKM dipastikan ikut menikmati dampak positif apabila kunjungan wisatawan meningkat selama libur panjang nanti.
‎
‎Di akhir, Ardi mengimbau masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Batam agar bersama-sama menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan kota selama momentum long weekend berlangsung.
‎
‎“Ayo kita kompak, kita cinta Batam. Kota Batam ini milik kita semua. Jangan buang sampah sembarangan dan mari sama-sama menjaga kenyamanan kota ini,” tutur Ardi.(*)

Artikel Libur Panjang Akhir Mei, Kunjungan Wisman Diperkirakan Melonjak pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri mulai mendalami aliran dana dalam kasus dugaan perjudian online berkedok siaran langsung media sosial yang melibatkan 24 warga negara asing (WNA) di Batam. Penyidik bahkan telah menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri keuntungan yang diduga diperoleh para pelaku.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Silvester Mangombo Marusaha Simamora mengatakan, saat ini penyidik masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap para WNA yang diamankan dari dua lokasi berbeda di Batam. Proses pemeriksaan belum berjalan maksimal untuk sejumlah WNA asal Kamboja karena kendala bahasa.

“Masih proses permintaan keterangan. Ada warga negara Vietnam, Kamboja, dan Filipina yang kami periksa. Untuk warga negara Kamboja, kami masih berkoordinasi karena ahli bahasa belum kami dapatkan,” ujar Silvester, kemarin.

Silvester menjelaskan, penerapan pasal TPPU dilakukan karena penyidik melihat adanya unsur keuntungan finansial dalam aktivitas perjudian online tersebut. Polisi kini berupaya menelusuri sumber serta aliran dana para pelaku meski belum ada tersangka.

“Dalam suatu tindak pidana, tujuan utamanya biasanya mencari keuntungan. Karena itu, kami juga harus menelusuri sumber-sumber keuangannya,” katanya.

Meski demikian, penyidik belum menemukan keterkaitan aktivitas para pelaku dengan money changer di Batam. Sebab, transaksi perjudian dilakukan secara digital menggunakan dompet elektronik GCash.

“Belum ada pemeriksaan money changer karena sementara ini belum ada kaitannya. Pembayaran mereka menggunakan e-wallet lewat aplikasi GCash,” jelasnya.

Terkait kemungkinan hubungan dengan kasus 210 WNA yang sebelumnya diamankan pihak Imigrasi, Silvester belum bersedia memberikan penjelasan lebih jauh. Menurutnya, hal tersebut masih menjadi kewenangan Imigrasi.

“Kami belum bisa menyampaikan lebih jauh. Yang bisa menjelaskan lebih detail adalah pihak Imigrasi,” ujarnya.

Penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga mengurus keberadaan para WNA selama berada di Batam. Hingga kini, baru satu WNI yang diperiksa sebagai saksi.

“Baru satu WNI yang diperiksa sebagai saksi. Untuk sponsor atau pihak yang mengurus mereka, kami masih koordinasi karena para WNA ini juga masih tertutup,” katanya.

Sebelumnya, Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Kepri membongkar aktivitas dugaan judi online berkedok live streaming Facebook di kawasan Ruko Taman Niaga Sukajadi dan Orchard Park Business Center Batamcenter.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 24 WNA asal Vietnam, Filipina, Kamboja, Tiongkok, dan Suriah. Mereka diduga menjalankan praktik perjudian online menggunakan kartu permainan bergambar naga yang disiarkan secara langsung melalui media sosial untuk menyasar pemain dari negara asal masing-masing.

Saat ini, seluruh WNA tersebut telah dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Tanjungpinang sambil menunggu proses penyelidikan lebih lanjut. Penyidik juga masih melakukan digital forensik terhadap perangkat elektronik yang diamankan guna mengungkap jaringan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.(*)

Artikel Pasal TPPU akan Diterapkan, Polisi Dalami Aliran Dana Judi Online 24 WNA pertama kali tampil pada Metropolis.