Warga melihat kondisi kapal pompong milik Sabran, warga Desa Belibak yang baru saja terbakar. F. HNSI Anambas untuk Batam Pos.
batampos – Musibah menimpa Sabran, nelayan asal Desa Belibak, Kecamatan Palmatak, usai kapal pompong miliknya terbakar pada Rabu (13/8) dini hari. Kapal yang menjadi satu-satunya alat mencari nafkah itu kini tinggal puing, meninggalkan duka mendalam bagi Sabran dan keluarganya.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kecamatan Palmatak, Yupin, membenarkan insiden tersebut.
“Iya, benar terbakar kapal pompongnya. Kasihan korban, tak bisa melaut,” ujarnya.
Menurut Yupin, kebakaran terjadi sekitar pukul 02.00 WIB akibat korsleting pada aki pompong. Warga yang berada di sekitar lokasi sempat melihat asap tebal disertai kobaran api.
Sejumlah nelayan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api sudah terlanjur membesar dan melahap seluruh bagian kapal.
“Kerugian korban sekitar Rp60 juta. Habis semua pompongnya. Saya harap pemerintah dapat membantu meringankan bebannya,” ungkap Yupin.
Ia mengimbau nelayan lain agar lebih berhati-hati memeriksa kondisi kelistrikan kapal, baik saat berlabuh maupun sebelum berangkat melaut.
“Kami minta nelayan rutin memeriksa kabel dan aki, supaya kejadian seperti ini tidak terulang,” pungkasnya.
Tumpukan sampah yang berserakan di sepanjang Jalan Trans Barelang. Foto. M. Sya’ban/ batampos.co.id
batampos – Tumpukan sampah masih terlihat di berbagai titik di wilayah Batuaji dan Sagulung, hingga Rabu (13/8). Pantauan di lapangan menunjukkan sampah rumah tangga dan limbah usaha meluber keluar dari tong hingga berserakan ke pinggir jalan. Kondisi ini belum mengalami perubahan berarti dibanding pekan lalu.
Di beberapa ruas jalan, terutama dekat kawasan permukiman padat dan pertokoan, sampah menumpuk hingga mengganggu lalu lintas pejalan kaki. Bau tak sedap tercium menyengat, membuat warga dan pengendara yang melintas terpaksa menutup hidung.
Rina, warga Batuaji, mengaku khawatir dengan kondisi ini. Ia menyebut tumpukan sampah yang dibiarkan berhari-hari rawan menjadi sarang lalat dan tikus. “Kalau dibiarkan terus, takutnya menimbulkan penyakit. Anak-anak sering main di luar, jadi kami khawatir,” ujarnya.
Menurut Rina, sebagian warga sebenarnya sudah berusaha menaruh sampah di tempat yang seharusnya, namun karena pengangkutan tidak rutin, akhirnya sampah meluber. “Kadang kami simpan di tong, tapi kalau penuh ya terpaksa ditaruh di luar. Lama-lama numpuk,” katanya.
Di Sagulung, situasi serupa terjadi di dekat pusat kuliner dan area perumahan. Sampah yang menumpuk mengundang kawanan hewan liar, membuat warga makin tidak nyaman. Kondisi ini juga menurunkan estetika lingkungan dan dikhawatirkan berdampak pada usaha warga.
Warga menilai perlu ada langkah cepat dan tegas dari pemerintah, termasuk penambahan armada dan penjadwalan ulang pengangkutan. “Masalahnya sudah lama, tapi belum ada perubahan signifikan. Jangan tunggu sampai makin parah,” ujar Dedi, warga Sagulung.
Sebelumnya, pemerintah kecamatan mengakui keterbatasan armada sebagai kendala. Namun, warga berharap pemerintah kota segera mencari solusi permanen agar kebersihan lingkungan terjaga dan tidak lagi menjadi keluhan berulang.
Masyarakat Batuaji dan Sagulung kini menunggu tindakan nyata. Mereka berharap tidak hanya janji, tetapi perbaikan sistem pengangkutan sampah yang bisa dirasakan langsung di lapangan. (*)
Pemuda inisial JM diamankan polisi atas dugaan pencabulan anak di bawah umur di Kijang, Bintan Timur, Senin (11/8). F. Unit Reskrim Polsek Bintan Timur untuk Batam Pos.
batampos – Seorang pemuda berinisial JM (19) di Bintan Timur, diamankan polisi atas dugaan pencabulan terhadap seorang remaja berusia 13 tahun. Korban dan pelaku saling mengenal melalui media sosial Instagram sebelum akhirnya bertemu.
Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur, Ipda Daeng Salamun, menjelaskan kasus ini terungkap setelah ibu korban curiga melihat isi pesan singkat di ponsel anaknya. Tidak terima dengan perbuatan pelaku, orang tua korban kemudian melaporkannya ke polisi.
”Berawal dari perkenalan di Instagram, pelaku dan korban sepakat bertemu. Saat pertemuan itu, pelaku merayu korban untuk berhubungan suami istri,” kata Daeng Salamun, Selasa (12/8).
Berdasarkan laporan tersebut, polisi langsung bergerak. JM akhirnya berhasil ditangkap di tempat kerjanya pada Senin (11/8), kemarin.
”Langsung diinterogasi di tempat dan pelaku mengakui perbuatannya yang dilakukan pada 11 Juli 2025 lalu,” ujar Daeng.
Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, seperti pakaian korban dan pelaku serta satu unit ponsel milik keduanya. Saat ini, JM tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka.
JM dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (*)
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fery Djemy Francis bersama sejumlah pejabat BP Batam mengunjungi galangan kapal PT Citra Shipyard di Seilekop, Sagulung, Rabu (13/8). Foto Eusebius Sara
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus proaktif mendorong pertumbuhan investasi dan industri di Batam dengan turun langsung ke lapangan. Rabu (13/8) sore, rombongan yang dipimpin Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fery Djemy Francis, mengunjungi galangan kapal PT Citra Shipyard di Seilekop, Sagulung. Kunjungan ini menjadi tindak lanjut diskusi sebelumnya dengan pelaku usaha guna mempercepat solusi atas berbagai hambatan sektor maritim.
Rombongan lintas direktorat itu diisi pejabat kunci, di antaranya Direktur Investasi Dendi Gustinandar, Direktur Pengembangan KPBPB dan KEK Irfan Syakir, Direktur Pengendalian Pengusahaan Asep, Direktur Pengolahan Lahan Harlas Buana, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hadjad Widagdo, serta sejumlah staf ahli dan kepala seksi. Kehadiran mereka menegaskan keseriusan BP Batam mengintegrasikan seluruh aspek kebijakan, perizinan, dan pengawasan.
Kedatangan BP Batam disambut langsung pemilik PT Citra Shipyard, Ali Ulai, bersama Direktur Utama Jovan dan General Manajer PT Citra Shipyard, Abi. Ali, yang merupakan putra daerah Batam, memaparkan perjalanan perusahaannya sejak berdiri pada 2006. Ia menyebut PT Citra Shipyard telah memproduksi kapal-kapal berstandar tinggi, mengantongi berbagai sertifikasi, dan mengoperasikan dua galangan di Sagulung dan Kabil.
Ali juga mengungkapkan rencana strategis untuk mengembangkan fasilitas offshore serta membangun drydock berkapasitas besar di Kabil. Drydock tersebut, menurutnya, akan menjadi salah satu dari hanya empat unit serupa di dunia dan mampu melayani kapal-kapal super tanker. “Kalau ini terwujud, akan membawa kemajuan besar bagi Batam,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada kendala yang menghambat operasional, salah satunya alur pelayaran di Sagulung yang dangkal akibat jalur pipa gas sehingga kapal dengan draft sembilan meter tidak bisa masuk. “Ini sudah puluhan tahun tidak bisa diperdalam. Pindah ke Kabil akan lebih menguntungkan karena lautnya lebih dalam,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Fery Djemy Francis menegaskan BP Batam akan memprioritaskan percepatan proses perizinan, termasuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Perairan dan Reklamasi Laut (PPKPRL) yang selama ini kerap menjadi hambatan. “Kalau syarat lengkap, 14 hari saja selesai. Bahkan kita mau buat skenario yang lebih singkat untuk mendorong investasi,” katanya.
Terkait pendalaman alur pelayaran di Sagulung, Fery mengatakan perlu kajian mendalam karena adanya tumpang tindih dengan infrastruktur yang sudah ada. Ia menegaskan setiap langkah akan diambil secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun sektor lain.
Diskusi juga membahas rencana pengembangan Kabil Shipyard serta penataan wilayah Nongsa yang terkait reklamasi. Menurut Fery, optimalisasi kawasan strategis harus dilakukan dengan koordinasi lintas pihak agar memberi manfaat maksimal bagi industri maritim Batam.
Ali Ulai berharap sinergi antara pengusaha dan BP Batam dapat berjalan efektif, dengan fokus pada langkah konkret yang bisa digerakkan dalam jangka pendek. “Kalau kita tidak bergerak, ekonomi tidak akan naik,” tegasnya.
Fery menutup kunjungan dengan kembali menegaskan komitmen BP Batam untuk jemput bola. “Kalau kita mau biasa-biasa saja, ya tidur saja. Tapi kita ingin Batam berkembang. Karena itu kita datang, mendengar langsung, dan mencari jalan keluar dari persoalan di lapangan,” pungkasnya. (*)
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fery Djemy Francis bersama sejumlah pejabat BP Batam mengunjungi galangan kapal PT Citra Shipyard di Seilekop, Sagulung, Rabu (13/8). Foto Eusebius Sara
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus proaktif mendorong pertumbuhan investasi dan industri di Batam dengan turun langsung ke lapangan. Rabu (13/8) sore, rombongan yang dipimpin Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fery Djemy Francis, mengunjungi galangan kapal PT Citra Shipyard di Seilekop, Sagulung. Kunjungan ini menjadi tindak lanjut diskusi sebelumnya dengan pelaku usaha guna mempercepat solusi atas berbagai hambatan sektor maritim.
Rombongan lintas direktorat itu diisi pejabat kunci, di antaranya Direktur Investasi Dendi Gustinandar, Direktur Pengembangan KPBPB dan KEK Irfan Syakir, Direktur Pengendalian Pengusahaan Asep, Direktur Pengolahan Lahan Harlas Buana, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hadjad Widagdo, serta sejumlah staf ahli dan kepala seksi. Kehadiran mereka menegaskan keseriusan BP Batam mengintegrasikan seluruh aspek kebijakan, perizinan, dan pengawasan.
Kedatangan BP Batam disambut langsung pemilik PT Citra Shipyard, Ali Ulai, bersama Direktur Utama Jovan dan General Manajer PT Citra Shipyard, Abi. Ali, yang merupakan putra daerah Batam, memaparkan perjalanan perusahaannya sejak berdiri pada 2006. Ia menyebut PT Citra Shipyard telah memproduksi kapal-kapal berstandar tinggi, mengantongi berbagai sertifikasi, dan mengoperasikan dua galangan di Sagulung dan Kabil.
Ali juga mengungkapkan rencana strategis untuk mengembangkan fasilitas offshore serta membangun drydock berkapasitas besar di Kabil. Drydock tersebut, menurutnya, akan menjadi salah satu dari hanya empat unit serupa di dunia dan mampu melayani kapal-kapal super tanker. “Kalau ini terwujud, akan membawa kemajuan besar bagi Batam,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada kendala yang menghambat operasional, salah satunya alur pelayaran di Sagulung yang dangkal akibat jalur pipa gas sehingga kapal dengan draft sembilan meter tidak bisa masuk. “Ini sudah puluhan tahun tidak bisa diperdalam. Pindah ke Kabil akan lebih menguntungkan karena lautnya lebih dalam,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Fery Djemy Francis menegaskan BP Batam akan memprioritaskan percepatan proses perizinan, termasuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Perairan dan Reklamasi Laut (PPKPRL) yang selama ini kerap menjadi hambatan. “Kalau syarat lengkap, 14 hari saja selesai. Bahkan kita mau buat skenario yang lebih singkat untuk mendorong investasi,” katanya.
Terkait pendalaman alur pelayaran di Sagulung, Fery mengatakan perlu kajian mendalam karena adanya tumpang tindih dengan infrastruktur yang sudah ada. Ia menegaskan setiap langkah akan diambil secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun sektor lain.
Diskusi juga membahas rencana pengembangan Kabil Shipyard serta penataan wilayah Nongsa yang terkait reklamasi. Menurut Fery, optimalisasi kawasan strategis harus dilakukan dengan koordinasi lintas pihak agar memberi manfaat maksimal bagi industri maritim Batam.
Ali Ulai berharap sinergi antara pengusaha dan BP Batam dapat berjalan efektif, dengan fokus pada langkah konkret yang bisa digerakkan dalam jangka pendek. “Kalau kita tidak bergerak, ekonomi tidak akan naik,” tegasnya.
Fery menutup kunjungan dengan kembali menegaskan komitmen BP Batam untuk jemput bola. “Kalau kita mau biasa-biasa saja, ya tidur saja. Tapi kita ingin Batam berkembang. Karena itu kita datang, mendengar langsung, dan mencari jalan keluar dari persoalan di lapangan,” pungkasnya. (*)
Tim forensik membawa jasad HF usai dilakukan ekshumasi untuk diautopsi, Rabu (13/8). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.
batampos – Tim dokter forensik gabungan menyelesaikan proses ekshumasi atau penggalian makam HF (26), seorang mahasiswa yang diduga tewas gantung diri di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
Kasatreskrim Polresta Tanjungpinang, AKP Agung Tri Poerbowo, mengatakan ekshumasi dilakukan atas permintaan keluarga. Tujuannya, untuk memastikan penyebab kematian melalui proses autopsi.
“Pihak keluarga yang meminta, dan mereka juga ikut menyaksikan. Ini agar kasus dugaan gantung diri ini bisa terang benderang,” kata Agung, Rabu (13/8).
Ia menjelaskan, proses ekshumasi, autopsi, hingga pemakaman kembali memakan waktu sekitar tiga jam. Untuk hasil autopsi, pihaknya memperkirakan akan keluar dalam dua pekan ke depan.
“Hasilnya kurang lebih dua minggu lagi. Kita libatkan dokter forensik dari Polda Kepri dan RSUP Tanjungpinang,” ujarnya.
Agung menambahkan, dari hasil penyelidikan awal, motif kematian diduga terkait masalah keluarga. Namun, kepastian penyebabnya akan menunggu hasil pemeriksaan forensik.
HF ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di dapur rumahnya di Perumahan Mahkota Alam Raya, Kelurahan Batu 9, Tanjungpinang pada Kamis (7/8) lalu. Selain seutas tali, polisi juga menemukan sejumlah alat isap sabu di lokasi kejadian.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Rio Feisal)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), termasuk salah satu pihak yang diduga menerima dana kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
“Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee (biaya komitmen, red) terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK membuka peluang untuk memanggil mantan anggota DPR RI tersebut sebagai saksi kasus tersebut.
“Nanti ya kami lihat kebutuhan dari penyidik. Tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan, maka akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut,” katanya.
Sebelumnya, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.
Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.
Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.
Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).
Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. (*)
batampos – Kabupaten Pati di Jawa Tengah sedang memanas menyusul kebijakan Bupati Sudewo yang menuai gelombang protes. Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% pada 2025 membuat warga turun ke jalan menggelar demonstrasi.
Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, 11 Oktober 1968. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Sebelas Maret pada 1993 dengan jurusan teknik sipil, lalu melanjutkan studi S2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro pada 2001.
Karier profesionalnya dimulai di PT Jaya Konstruksi (1993–1994), kemudian bergabung di Departemen Pekerjaan Umum (1996–2006) dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar (1999–2006).
Dunia politik Sudewo dimulai pada 2009 saat menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat hingga 2013. Pada Pemilu Legislatif 2019, ia pindah ke Partai Gerindra dan berhasil lolos kembali ke Senayan. Selama satu periode, ia duduk di Komisi V dan Komisi X DPR RI.
Saat menjadi legislator, Sudewo menginisiasi berbagai program pembangunan di Kabupaten Pati, mulai dari renovasi rumah lewat BSPS, pembangunan irigasi, sanitasi, hingga jalan poros desa.
Pada Pemilu 2024, Sudewo kembali terpilih sebagai anggota DPR RI namun memilih mundur demi maju di Pilkada Pati. Ia bersama Risma Ardhi Chandra resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih pada 9 Januari 2025 oleh KPU Kabupaten Pati, dan dilantik di Istana Negara pada 20 Februari 2025.
Kini, kebijakan pajak yang dikeluarkannya menjadi sorotan tajam masyarakat. Selain PBB-P2, sejumlah kebijakan lain dinilai tidak mengakomodasi aspirasi warga, sehingga memicu ketegangan politik di Pati. (*)
batampos – Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan layanan pengobatan bagi warga Gaza di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Galang, Batam. Rumah sakit ini sebelumnya dikenal sebagai pusat penanganan pasien Covid-19 pada 2020, dan kini disiapkan kembali untuk misi kemanusiaan berskala internasional.
Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, mengaku telah mendengar rencana tersebut melalui pemberitaan media massa. Pemindahan sekelompok orang dari suatu wilayah ke wilayah lain bisa disebut transmigrasi. Akan tetapi karena melibatkan warga negara asing, diperlukan aturan teknis khusus dari pemerintah pusat sebelum dilaksanakan.
“DPRD Batam tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BP Batam, dan juga pemerintah pusat. Fokus kami adalah memastikan warga lokal dapat hidup berdampingan dengan baik bersama warga Gaza, jika rencana ini benar terealisasi,” ujarnya, Rabu (13/8).
Dia menilai inisiatif ini merupakan langkah positif Indonesia di kancah internasional, terutama dalam aksi kemanusiaan. Ia menyebut, penanganan pengobatan bagi warga Gaza adalah bentuk kontribusi nyata bangsa ini dalam merespons krisis kemanusiaan global.
Meski begitu, petunjuk teknis yang jelas dari pemerintah pusat, mulai dari prosedur kesehatan, mekanisme pengawasan, hingga pengaturan interaksi dengan masyarakat setempat.
“Karena rencananya akan dilakukan di RSKI Galang, kami menunggu juknis dari pusat terkait pelaksanaannya nanti,” kata Kamal.
Ia berharap warga Batam dapat menyikapi rencana ini dengan pikiran terbuka dan sikap positif. Segala kebijakan yang menyangkut aksi kemanusiaan seharusnya mendapatkan dukungan, selama tetap mengedepankan keamanan, kesehatan, dan keteraturan sosial.
“Tentu kami mendukung langkah pemerintah. Sebagai pihak di daerah, kami akan memberikan apa yang bisa diberikan, salah satunya dukungan penuh. Karena nantinya mereka akan berdampingan dengan warga lokal juga,” kata dia. (*)
Ilustrasi warga Jalur Gaza antri bahan makanan di tengah blokade mematikan Israel. /ANTARA/Anadolu/py
batampos – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai data terkait kelaparan di Jalur Gaza yang disampaikan Kementerian Kesehatan Gaza dapat dipercaya, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, Selasa (12/8).
“Kami mendapati bahwa selama ini, dan seperti yang Anda ketahui, PBB telah berada di Gaza cukup lama, termasuk sejak pengambilalihan Gaza oleh Hamas, angka-angka yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan di Gaza yaitu Kementerian Kesehatan Palestina, secara keseluruhan dapat dipercaya,” ujar Dujarric dalam konferensi pers.
Sebelumnya, Selasa pagi, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat malnutrisi di tengah krisis pasokan pangan di Jalur Gaza telah meningkat menjadi 227 orang, termasuk 103 anak-anak.
Pekan lalu pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa tidak ada kelaparan di Gaza dan menyebut situasinya dibesar-besarkan.
Namun Netanyahu mengakui adanya “deprivasi” di Gaza dan berpendapat bahwa “tidak ada seorang pun di Gaza yang akan bertahan hidup setelah dua tahun perang” jika Israel benar-benar menerapkan “kebijakan kelaparan.”
Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk, Senin pekan lalu, mengatakan penolakan Israel untuk memberikan akses pangan kepada warga sipil Gaza dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ia menyebut gambar-gambar yang memperlihatkan warga kelaparan di Gaza sebagai “menyayat hati dan tak dapat diterima.”
Menurut Turk, Israel terus membatasi secara ketat bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan jumlah bantuan yang diizinkan jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Setelah sebagian melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina dari 27 Juli hingga 10 Agustus, Israel hanya mengizinkan 1.334 truk masuk ke wilayah tersebut, yang hanya memenuhi sekitar 14 persen kebutuhan bantuan penduduk.
Pemerintah setempat menuding sebagian besar truk tersebut dijarah dengan sepengetahuan militer Israel.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan, bahan bakar, dan obat-obatan, sedikitnya 600 truk bantuan perlu diizinkan masuk ke Gaza setiap hari, menurut perkiraan mereka. (*)
