Pemuda inisial JM diamankan polisi atas dugaan pencabulan anak di bawah umur di Kijang, Bintan Timur, Senin (11/8). F. Unit Reskrim Polsek Bintan Timur untuk Batam Pos.
batampos – Seorang pemuda berinisial JM (19) di Bintan Timur, diamankan polisi atas dugaan pencabulan terhadap seorang remaja berusia 13 tahun. Korban dan pelaku saling mengenal melalui media sosial Instagram sebelum akhirnya bertemu.
Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur, Ipda Daeng Salamun, menjelaskan kasus ini terungkap setelah ibu korban curiga melihat isi pesan singkat di ponsel anaknya. Tidak terima dengan perbuatan pelaku, orang tua korban kemudian melaporkannya ke polisi.
”Berawal dari perkenalan di Instagram, pelaku dan korban sepakat bertemu. Saat pertemuan itu, pelaku merayu korban untuk berhubungan suami istri,” kata Daeng Salamun, Selasa (12/8).
Berdasarkan laporan tersebut, polisi langsung bergerak. JM akhirnya berhasil ditangkap di tempat kerjanya pada Senin (11/8), kemarin.
”Langsung diinterogasi di tempat dan pelaku mengakui perbuatannya yang dilakukan pada 11 Juli 2025 lalu,” ujar Daeng.
Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, seperti pakaian korban dan pelaku serta satu unit ponsel milik keduanya. Saat ini, JM tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka.
JM dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (*)
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fery Djemy Francis bersama sejumlah pejabat BP Batam mengunjungi galangan kapal PT Citra Shipyard di Seilekop, Sagulung, Rabu (13/8). Foto Eusebius Sara
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus proaktif mendorong pertumbuhan investasi dan industri di Batam dengan turun langsung ke lapangan. Rabu (13/8) sore, rombongan yang dipimpin Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fery Djemy Francis, mengunjungi galangan kapal PT Citra Shipyard di Seilekop, Sagulung. Kunjungan ini menjadi tindak lanjut diskusi sebelumnya dengan pelaku usaha guna mempercepat solusi atas berbagai hambatan sektor maritim.
Rombongan lintas direktorat itu diisi pejabat kunci, di antaranya Direktur Investasi Dendi Gustinandar, Direktur Pengembangan KPBPB dan KEK Irfan Syakir, Direktur Pengendalian Pengusahaan Asep, Direktur Pengolahan Lahan Harlas Buana, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hadjad Widagdo, serta sejumlah staf ahli dan kepala seksi. Kehadiran mereka menegaskan keseriusan BP Batam mengintegrasikan seluruh aspek kebijakan, perizinan, dan pengawasan.
Kedatangan BP Batam disambut langsung pemilik PT Citra Shipyard, Ali Ulai, bersama Direktur Utama Jovan dan General Manajer PT Citra Shipyard, Abi. Ali, yang merupakan putra daerah Batam, memaparkan perjalanan perusahaannya sejak berdiri pada 2006. Ia menyebut PT Citra Shipyard telah memproduksi kapal-kapal berstandar tinggi, mengantongi berbagai sertifikasi, dan mengoperasikan dua galangan di Sagulung dan Kabil.
Ali juga mengungkapkan rencana strategis untuk mengembangkan fasilitas offshore serta membangun drydock berkapasitas besar di Kabil. Drydock tersebut, menurutnya, akan menjadi salah satu dari hanya empat unit serupa di dunia dan mampu melayani kapal-kapal super tanker. “Kalau ini terwujud, akan membawa kemajuan besar bagi Batam,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada kendala yang menghambat operasional, salah satunya alur pelayaran di Sagulung yang dangkal akibat jalur pipa gas sehingga kapal dengan draft sembilan meter tidak bisa masuk. “Ini sudah puluhan tahun tidak bisa diperdalam. Pindah ke Kabil akan lebih menguntungkan karena lautnya lebih dalam,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Fery Djemy Francis menegaskan BP Batam akan memprioritaskan percepatan proses perizinan, termasuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Perairan dan Reklamasi Laut (PPKPRL) yang selama ini kerap menjadi hambatan. “Kalau syarat lengkap, 14 hari saja selesai. Bahkan kita mau buat skenario yang lebih singkat untuk mendorong investasi,” katanya.
Terkait pendalaman alur pelayaran di Sagulung, Fery mengatakan perlu kajian mendalam karena adanya tumpang tindih dengan infrastruktur yang sudah ada. Ia menegaskan setiap langkah akan diambil secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun sektor lain.
Diskusi juga membahas rencana pengembangan Kabil Shipyard serta penataan wilayah Nongsa yang terkait reklamasi. Menurut Fery, optimalisasi kawasan strategis harus dilakukan dengan koordinasi lintas pihak agar memberi manfaat maksimal bagi industri maritim Batam.
Ali Ulai berharap sinergi antara pengusaha dan BP Batam dapat berjalan efektif, dengan fokus pada langkah konkret yang bisa digerakkan dalam jangka pendek. “Kalau kita tidak bergerak, ekonomi tidak akan naik,” tegasnya.
Fery menutup kunjungan dengan kembali menegaskan komitmen BP Batam untuk jemput bola. “Kalau kita mau biasa-biasa saja, ya tidur saja. Tapi kita ingin Batam berkembang. Karena itu kita datang, mendengar langsung, dan mencari jalan keluar dari persoalan di lapangan,” pungkasnya. (*)
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fery Djemy Francis bersama sejumlah pejabat BP Batam mengunjungi galangan kapal PT Citra Shipyard di Seilekop, Sagulung, Rabu (13/8). Foto Eusebius Sara
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus proaktif mendorong pertumbuhan investasi dan industri di Batam dengan turun langsung ke lapangan. Rabu (13/8) sore, rombongan yang dipimpin Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fery Djemy Francis, mengunjungi galangan kapal PT Citra Shipyard di Seilekop, Sagulung. Kunjungan ini menjadi tindak lanjut diskusi sebelumnya dengan pelaku usaha guna mempercepat solusi atas berbagai hambatan sektor maritim.
Rombongan lintas direktorat itu diisi pejabat kunci, di antaranya Direktur Investasi Dendi Gustinandar, Direktur Pengembangan KPBPB dan KEK Irfan Syakir, Direktur Pengendalian Pengusahaan Asep, Direktur Pengolahan Lahan Harlas Buana, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hadjad Widagdo, serta sejumlah staf ahli dan kepala seksi. Kehadiran mereka menegaskan keseriusan BP Batam mengintegrasikan seluruh aspek kebijakan, perizinan, dan pengawasan.
Kedatangan BP Batam disambut langsung pemilik PT Citra Shipyard, Ali Ulai, bersama Direktur Utama Jovan dan General Manajer PT Citra Shipyard, Abi. Ali, yang merupakan putra daerah Batam, memaparkan perjalanan perusahaannya sejak berdiri pada 2006. Ia menyebut PT Citra Shipyard telah memproduksi kapal-kapal berstandar tinggi, mengantongi berbagai sertifikasi, dan mengoperasikan dua galangan di Sagulung dan Kabil.
Ali juga mengungkapkan rencana strategis untuk mengembangkan fasilitas offshore serta membangun drydock berkapasitas besar di Kabil. Drydock tersebut, menurutnya, akan menjadi salah satu dari hanya empat unit serupa di dunia dan mampu melayani kapal-kapal super tanker. “Kalau ini terwujud, akan membawa kemajuan besar bagi Batam,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada kendala yang menghambat operasional, salah satunya alur pelayaran di Sagulung yang dangkal akibat jalur pipa gas sehingga kapal dengan draft sembilan meter tidak bisa masuk. “Ini sudah puluhan tahun tidak bisa diperdalam. Pindah ke Kabil akan lebih menguntungkan karena lautnya lebih dalam,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Fery Djemy Francis menegaskan BP Batam akan memprioritaskan percepatan proses perizinan, termasuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Perairan dan Reklamasi Laut (PPKPRL) yang selama ini kerap menjadi hambatan. “Kalau syarat lengkap, 14 hari saja selesai. Bahkan kita mau buat skenario yang lebih singkat untuk mendorong investasi,” katanya.
Terkait pendalaman alur pelayaran di Sagulung, Fery mengatakan perlu kajian mendalam karena adanya tumpang tindih dengan infrastruktur yang sudah ada. Ia menegaskan setiap langkah akan diambil secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun sektor lain.
Diskusi juga membahas rencana pengembangan Kabil Shipyard serta penataan wilayah Nongsa yang terkait reklamasi. Menurut Fery, optimalisasi kawasan strategis harus dilakukan dengan koordinasi lintas pihak agar memberi manfaat maksimal bagi industri maritim Batam.
Ali Ulai berharap sinergi antara pengusaha dan BP Batam dapat berjalan efektif, dengan fokus pada langkah konkret yang bisa digerakkan dalam jangka pendek. “Kalau kita tidak bergerak, ekonomi tidak akan naik,” tegasnya.
Fery menutup kunjungan dengan kembali menegaskan komitmen BP Batam untuk jemput bola. “Kalau kita mau biasa-biasa saja, ya tidur saja. Tapi kita ingin Batam berkembang. Karena itu kita datang, mendengar langsung, dan mencari jalan keluar dari persoalan di lapangan,” pungkasnya. (*)
Tim forensik membawa jasad HF usai dilakukan ekshumasi untuk diautopsi, Rabu (13/8). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.
batampos – Tim dokter forensik gabungan menyelesaikan proses ekshumasi atau penggalian makam HF (26), seorang mahasiswa yang diduga tewas gantung diri di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
Kasatreskrim Polresta Tanjungpinang, AKP Agung Tri Poerbowo, mengatakan ekshumasi dilakukan atas permintaan keluarga. Tujuannya, untuk memastikan penyebab kematian melalui proses autopsi.
“Pihak keluarga yang meminta, dan mereka juga ikut menyaksikan. Ini agar kasus dugaan gantung diri ini bisa terang benderang,” kata Agung, Rabu (13/8).
Ia menjelaskan, proses ekshumasi, autopsi, hingga pemakaman kembali memakan waktu sekitar tiga jam. Untuk hasil autopsi, pihaknya memperkirakan akan keluar dalam dua pekan ke depan.
“Hasilnya kurang lebih dua minggu lagi. Kita libatkan dokter forensik dari Polda Kepri dan RSUP Tanjungpinang,” ujarnya.
Agung menambahkan, dari hasil penyelidikan awal, motif kematian diduga terkait masalah keluarga. Namun, kepastian penyebabnya akan menunggu hasil pemeriksaan forensik.
HF ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di dapur rumahnya di Perumahan Mahkota Alam Raya, Kelurahan Batu 9, Tanjungpinang pada Kamis (7/8) lalu. Selain seutas tali, polisi juga menemukan sejumlah alat isap sabu di lokasi kejadian.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Rio Feisal)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), termasuk salah satu pihak yang diduga menerima dana kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
“Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee (biaya komitmen, red) terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK membuka peluang untuk memanggil mantan anggota DPR RI tersebut sebagai saksi kasus tersebut.
“Nanti ya kami lihat kebutuhan dari penyidik. Tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan, maka akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut,” katanya.
Sebelumnya, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.
Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.
Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.
Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).
Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. (*)
batampos – Kabupaten Pati di Jawa Tengah sedang memanas menyusul kebijakan Bupati Sudewo yang menuai gelombang protes. Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% pada 2025 membuat warga turun ke jalan menggelar demonstrasi.
Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, 11 Oktober 1968. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Sebelas Maret pada 1993 dengan jurusan teknik sipil, lalu melanjutkan studi S2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro pada 2001.
Karier profesionalnya dimulai di PT Jaya Konstruksi (1993–1994), kemudian bergabung di Departemen Pekerjaan Umum (1996–2006) dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar (1999–2006).
Dunia politik Sudewo dimulai pada 2009 saat menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat hingga 2013. Pada Pemilu Legislatif 2019, ia pindah ke Partai Gerindra dan berhasil lolos kembali ke Senayan. Selama satu periode, ia duduk di Komisi V dan Komisi X DPR RI.
Saat menjadi legislator, Sudewo menginisiasi berbagai program pembangunan di Kabupaten Pati, mulai dari renovasi rumah lewat BSPS, pembangunan irigasi, sanitasi, hingga jalan poros desa.
Pada Pemilu 2024, Sudewo kembali terpilih sebagai anggota DPR RI namun memilih mundur demi maju di Pilkada Pati. Ia bersama Risma Ardhi Chandra resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih pada 9 Januari 2025 oleh KPU Kabupaten Pati, dan dilantik di Istana Negara pada 20 Februari 2025.
Kini, kebijakan pajak yang dikeluarkannya menjadi sorotan tajam masyarakat. Selain PBB-P2, sejumlah kebijakan lain dinilai tidak mengakomodasi aspirasi warga, sehingga memicu ketegangan politik di Pati. (*)
batampos – Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan layanan pengobatan bagi warga Gaza di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Galang, Batam. Rumah sakit ini sebelumnya dikenal sebagai pusat penanganan pasien Covid-19 pada 2020, dan kini disiapkan kembali untuk misi kemanusiaan berskala internasional.
Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, mengaku telah mendengar rencana tersebut melalui pemberitaan media massa. Pemindahan sekelompok orang dari suatu wilayah ke wilayah lain bisa disebut transmigrasi. Akan tetapi karena melibatkan warga negara asing, diperlukan aturan teknis khusus dari pemerintah pusat sebelum dilaksanakan.
“DPRD Batam tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BP Batam, dan juga pemerintah pusat. Fokus kami adalah memastikan warga lokal dapat hidup berdampingan dengan baik bersama warga Gaza, jika rencana ini benar terealisasi,” ujarnya, Rabu (13/8).
Dia menilai inisiatif ini merupakan langkah positif Indonesia di kancah internasional, terutama dalam aksi kemanusiaan. Ia menyebut, penanganan pengobatan bagi warga Gaza adalah bentuk kontribusi nyata bangsa ini dalam merespons krisis kemanusiaan global.
Meski begitu, petunjuk teknis yang jelas dari pemerintah pusat, mulai dari prosedur kesehatan, mekanisme pengawasan, hingga pengaturan interaksi dengan masyarakat setempat.
“Karena rencananya akan dilakukan di RSKI Galang, kami menunggu juknis dari pusat terkait pelaksanaannya nanti,” kata Kamal.
Ia berharap warga Batam dapat menyikapi rencana ini dengan pikiran terbuka dan sikap positif. Segala kebijakan yang menyangkut aksi kemanusiaan seharusnya mendapatkan dukungan, selama tetap mengedepankan keamanan, kesehatan, dan keteraturan sosial.
“Tentu kami mendukung langkah pemerintah. Sebagai pihak di daerah, kami akan memberikan apa yang bisa diberikan, salah satunya dukungan penuh. Karena nantinya mereka akan berdampingan dengan warga lokal juga,” kata dia. (*)
Ilustrasi warga Jalur Gaza antri bahan makanan di tengah blokade mematikan Israel. /ANTARA/Anadolu/py
batampos – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai data terkait kelaparan di Jalur Gaza yang disampaikan Kementerian Kesehatan Gaza dapat dipercaya, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, Selasa (12/8).
“Kami mendapati bahwa selama ini, dan seperti yang Anda ketahui, PBB telah berada di Gaza cukup lama, termasuk sejak pengambilalihan Gaza oleh Hamas, angka-angka yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan di Gaza yaitu Kementerian Kesehatan Palestina, secara keseluruhan dapat dipercaya,” ujar Dujarric dalam konferensi pers.
Sebelumnya, Selasa pagi, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat malnutrisi di tengah krisis pasokan pangan di Jalur Gaza telah meningkat menjadi 227 orang, termasuk 103 anak-anak.
Pekan lalu pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa tidak ada kelaparan di Gaza dan menyebut situasinya dibesar-besarkan.
Namun Netanyahu mengakui adanya “deprivasi” di Gaza dan berpendapat bahwa “tidak ada seorang pun di Gaza yang akan bertahan hidup setelah dua tahun perang” jika Israel benar-benar menerapkan “kebijakan kelaparan.”
Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk, Senin pekan lalu, mengatakan penolakan Israel untuk memberikan akses pangan kepada warga sipil Gaza dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ia menyebut gambar-gambar yang memperlihatkan warga kelaparan di Gaza sebagai “menyayat hati dan tak dapat diterima.”
Menurut Turk, Israel terus membatasi secara ketat bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan jumlah bantuan yang diizinkan jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Setelah sebagian melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina dari 27 Juli hingga 10 Agustus, Israel hanya mengizinkan 1.334 truk masuk ke wilayah tersebut, yang hanya memenuhi sekitar 14 persen kebutuhan bantuan penduduk.
Pemerintah setempat menuding sebagian besar truk tersebut dijarah dengan sepengetahuan militer Israel.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan, bahan bakar, dan obat-obatan, sedikitnya 600 truk bantuan perlu diizinkan masuk ke Gaza setiap hari, menurut perkiraan mereka. (*)
Sejumlah warga sedang mengevakuasi Rahman, pria asal Sulawesi yang mencoba melakukan bunuh diri di Desa Kuala Maras. F. Bambang untuk Batam Pos.
batampos – Warga Desa Kuala Maras, Kabupaten Kepulauan Anambas, digegerkan oleh aksi nekat Rahman (30), pria asal Sulawesi yang mencoba mengakhiri hidup dengan menyayat pergelangan tangan menggunakan senjata tajam, Rabu (13/8) siang.
Beruntung, upaya itu berhasil digagalkan warga. Rahman diduga mengalami depresi berat karena terlalu lama hidup jauh dari keluarga.
Saksi mata, Zamri, menceritakan detik-detik penyelamatan. “Saat saya jumpa dia, kondisinya sudah lemah dan ada luka cukup dalam di pergelangan tangan. Ada senjata tajam juga. Jadi saya telepon Camat dan Polisi, baru evakuasi yang bersangkutan ke Puskesmas,” ungkapnya.
Sebelum mencoba bunuh diri, Rahman lebih dulu membakar rumahnya dengan minyak tanah dan korek api sehingga membuat warga panik. Menurut Zamri, Rahman dikenal sering mengamuk, tetapi tidak pernah sampai mengganggu warga.
Kapolsek Jemaja, AKP Aang Setiawan, mengatakan pihaknya menurunkan personel untuk berjaga di Puskesmas agar Rahman tidak kembali berbuat nekat. “Kita takut dia berbuat nekat lagi, jadi anggota ada jaga dia di Puskesmas,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepolisian masih menyelidiki motif utama Rahman membakar rumah sekaligus melakukan percobaan bunuh diri. “Saksi sudah kita mintai keterangan, tapi motif pastinya masih kita selidiki,” katanya.
Kepala Desa Kuala Maras, Hendrika, menyampaikan pihaknya akan berupaya memulangkan Rahman ke kampung halamannya di Sulawesi setelah kondisinya membaik.
“Kita akan koordinasi dengan pihak Kecamatan, Polsek, dan Dinas Sosial untuk memulangkan Rahman,” pungkasnya. (*)
Catatan redaksi:
Konten dalam artikel ini membahas isu sensitif terkait percobaan bunuh diri. Jika Anda merasa tertekan secara emosional atau mengalami gejala depresi, segera hubungi psikolog, psikiater, atau layanan konseling kesehatan jiwa terdekat.
batampos– Status Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang resmi kembali menjadi bandara internasional setelah Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama seluruh pemangku kepentingan kini bergerak cepat mempersiapkan operasional penerbangan internasional reguler.
Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad di Ruang Kerja Gubernur, Gedung Daeng Celak, Dompak, Rabu (13/8), dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Luki Zaiman Prawira, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Hasan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Junaidi, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri Hendri Kurniaidi, unsur PT Angkasa Pura Indonesia, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, Pemkab Bintan, Pemko Tanjungpinang, Bintan Resort Cakrawala (BRC), maskapai penerbangan, serta Asosiasi Perjalanan Wisata (ASITA) Kepri.
Gubernur Ansar menegaskan bahwa kembalinya status internasional RHF merupakan momentum penting yang tidak boleh disia-siakan.
Gubkepri Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi sehubungan dengan naiknya status bandara RHF Tanjungpinang. f.diskominfo Kepri
“Kita ini kawasan pariwisata. Sebanyak-banyaknya bandara harus diinternasionalkan. Jangan sampai status ini kembali menjadi domestik. Dengan bandara internasional, wisatawan mancanegara bisa langsung mendarat di Tanjungpinang dan Bintan tanpa transit di Batam atau Singapura,” ujarnya.
Ansar mengungkapkan bahwa Pemprov Kepri tengah mengupayakan kebijakan pembebasan visa untuk tiga negara prioritas: Tiongkok, Korea, dan India.
“Prospek tercepat itu Tiongkok, karena hubungan komunikasi kita dengan pemerintahnya baik. Kalau mereka bebas visa ke kita, seharusnya kita juga beri kebijakan serupa,” jelasnya.
Ia juga mendorong maskapai mempersiapkan rute baru, termasuk peluang penerbangan charter maupun reguler dari luar negeri, serta mempertimbangkan data permintaan wisatawan yang selama ini transit di Singapura atau Batam.
“Kita ingin penerbangan reguler internasional, bukan hanya charter. Semua fasilitas akan kita pelihara, promosi akan kita perkuat, dan event-event internasional akan kita gelar di Tanjungpinang. Batam sudah autopilot, sekarang Tanjungpinang dan Bintan harus kita kemas agar menjadi destinasi unggulan,” pungkasnya.
Sementara itu, General Manager (GM) PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara RHF Tanjungpinang, Agung Brahmantyo, menyebut kapasitas terminal mencapai 1 juta penumpang per tahun, namun pada 2024 baru terisi 264 ribu penumpang.
“Kami siap reaktivasi fasilitas internasional, termasuk counter imigrasi, bea cukai, dan karantina. Sertifikat Bandar Udara akan disesuaikan dari domestik menjadi internasional,” jelasnya.
Bea Cukai menegaskan kesiapan memperbarui penetapan kawasan pabean dan meningkatkan sarana pengawasan barang. Imigrasi menyoroti perlunya jaringan listrik dan internet yang stabil, serta penataan area pemeriksaan agar mampu melayani hingga 10.000 penumpang per minggu. Karantina meminta agar pos pemeriksaan berdekatan untuk efisiensi koordinasi.
BRC menyatakan siap memasarkan kembali RHF di pasar internasional dengan target mendatangkan 5.000 wisatawan per bulan melalui minimal 10 penerbangan. Garuda Indonesia menawarkan kolaborasi promosi global melalui jaringan internasionalnya. ASITA Kepri akan memanfaatkan jaringan 80 agen perjalanan untuk promosi inbound dan outbound.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza dan Asisten Perekonomian Pemkab Bintan Mohammad Panca Azdigoena juga menegaskan dukungan penuh. Keduanya menilai, status internasional akan memperlancar mobilitas wisatawan dan tenaga kerja, sekaligus menggerakkan event pariwisata berskala internasional. (*/adv)
