batampos – Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam mengusulkan 24 anak didik pemasyarakatan (andikpas) untuk mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan.

Usulan ini disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri.

Kepala LPKA Kelas II Batam, Faizal Gerhani Putra mengatakan usulan penerimaan remisi tersebut akan diputuskan pada H-2 atau pada tanggal 15 Agustus nanti.

“SK (Surat Keputusan) itu biasanya H-2, baru tau berapa orang anak yang menerima remisi. Untuk remisi Hari Kemerdekaan ini kita usulkan ada 24 orang,” ujarnya, Selasa (12/8)

Faizal menjelaskan penerima remisi ini sesuai dengan ketentuan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Syaratnya, anak binaan harus berkelakuan baik, dan telah menjalani sepertiga masa pidana.

“Ini masih sebatas usulan. Nanti tergantung pertimbangan dari Kemenkumham,” katanya.

Faizal menjelaskan saat ini anak didik di LPKA Kelas II Batam berjumlah 56 orang. Terdiri 54 anak didik laki-laki, dan 2 anak didik wanita.

“Pemberian remisi nanti tepat saat 17 Agustus, setelah upacara bendera,” ungkapnya.

Diketahui, selama di LPKA, anak-anak ini mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk pengembangan dasar-dasar pribadi setiap anak binaan agar mampu menyeimbangkan atau mengendalikan dirinya sendiri melalui kegiatan keagamaan, jasmani, intelektual serta kesadaran berbangsa dan bernegara.

Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan agar anak binaan mempunyai keahlian, kecakapan serta kemampuan. Seperti pelatihan perkebunan, pangkas rambut, dan menyablon.

“Kepada anak binaan yang menerima remisi nanti, kita harapkan apa yang dibina selama di LPKA bisa diterapkan,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel 24 Anak di LPKA Diusulkan Terima Remisi Hari Kemerdekaan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ratusan personel Polda Kepri menjalani tes urine yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri, Selasa (12/8). Dari kegiatan penegakan ketertiban dan kedisiplinan (Gaktibplin), semua personil dinyatakan negatif narkoba.

Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Eddwi Kurniyanto, mengatakan tes urine ini merupakan langkah preventif untuk memastikan seluruh anggota bebas dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pengawasan internal yang rutin dilaksanakan.

“Alhamdulillah, semuanya negatif. Ini menjadi bukti komitmen kami dalam menjaga integritas dan disiplin anggota,” ujarnya.

Eddwi menjelaskan, pemilihan personel yang menjalani tes urine dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini untuk memastikan proses pemeriksaan berlangsung objektif dan tidak ada persiapan yang dapat memengaruhi hasil.

“Untuk anggota total yang menjalani tes urine 300 orang, mereka dipilih secara random,” tegas Eddwi.

Menurutnya, tes urine dilaksanakan secara rutin di lingkungan Polda Kepri dan jajaran sebagai bentuk pengawasan internal. Hal itu untukmemastikan seluruh anggota terbebas dari narkoba, sekaligus memberi contoh kepada masyarakat bahwa polisi juga diawasi. “Ini rutin kami gelar,” katanya.

Kegiatan ini, kata Eddwi, menjadi bagian dari penegakan hukum di internal kepolisian agar setiap anggota mematuhi aturan dan menjaga nama baik institusi. “Disiplin dimulai dari diri sendiri, dan ini yang terus kami tanamkan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Ratusan Personel Polda Kepri Jalani Tes Urine pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Beberapa waktu lalu Pengadilan Tinggi (PT) Kepri telah menjatuhkan hukuman mati terhadap mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Kompol Satria Nanda atas kasus narkotika. Meski begitu, ternyata status Satria Nanda sebagai anggota Polri masih aktif.

Kabid Propam Polda Kepri Kombes Eddwi Kurniyanto mengatakan hasil putusan banding Satria nanda untuk status kepegawaian masih belum keluar. Dimana banding atas PTDH di Polda Kepri dilayangkan ke Mabes Polri. “Masih belum,” ujar Eddwi belum lama ini.

Dijelaskan Eddwi, Polda Kepri juga menunggu hasil keputusan banding PTDH Satria Nanda. Apakah ditolak atau diterima. Jika banding ditolak, maka barulah status PTDH terhadap Satria bersifat final.

“Masih menunggu dari Mabes,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Satria Nanda merupakan salah satu terdakwa kasus besar narkotika yang ditangani Polda Kepri. Ia dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Kepri pada minggu lalu. Putusan majelis hakim PT itu membatalkan vonis seumur hidup majelis hakim PN Batam pada bulan Mei lalu.

Dalam pertimbangan majelis hakim PT, Satria Nanda dinilai sebagai aktor intelektual kasus narkotika. Dimana ia bisa saja membatalkan rencana pemufakatan jahat tersebut karena menjabat sebagai Kasat Narkoba. Namun hal itu tak dilakukannya.

Dalam perkara itu, Satria disebut terlibat dalam pemufakatan jahat untuk mengedarkan narkoba dalam jumlah besar. Perannya dianggap signifikan karena memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan peredaran gelap.

Selain Satria Nanda, mantan kanit Satnarkoba Polrresta Barelang juga divonis mati oleh majelis hakim PT. Pertimbangan hukumannya hampir sama dengan Satria Nanda.

Sedangkan 8 anggota lainnya selamat dari hukuman mati. Mereka mendapat vonis seumur hidup penjara, sama persis dengan vonis hakim PN Batam. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Divonis Mati PT, Status Satria Nanda Masih Aktif Polri pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Barelang mengamankan Ju, warga Taman Golf, Batam Kota, Selasa (12/8). Pria 42 tahun ini mencabuli anak laki-laki tetangganya yang berusia 9 tahun.

Aksi bejat pelaku dilakukan dalam waktu 2 bulan ini. Modusnya, pelaku mengajak korban bermain ke kos-kosannya dan mengiming-imingi uang jajan sebesar Rp 2 ribu.

“Saya ajak ke kos. Sudah 5 kali saya lakukan, saya raba, tapi baru sekali dimasukkan (cabuli),” ujar Ju di Mapolresta Barelang.

Ia menjelaskan pencabulan tersebut dilakukan karena pengaruh film dewasa sesama jenis. Kemudian, niatnya timbul setelah melihat korban bermain di sekitar kosan.

“Saya tidak paksa, dan korban tidak melawan,” kata pria yang berprofesi buruh bangunan ini.

Ju mengaku kerap menonton film dewasa sejak berstatus duda. “Sudah cerai, anak dua,” ungkapnya

Sementara Kanit VI Sat Reskrim Polresta Barelang, Iptu Fransisca Febrina Siburian mengatakan kasus ini terungkap setelah korban bercerita kepada orangtuanya. Korban mengalami kesakitan pada duburnya.

“Kasus ini masih didalami. Pelaku dan saksi sedang diperiksa dan dimintai keterangan,” ujarnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 81 dan atau Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Imingi Uang Jajan Rp 2 Ribu, Buruh Bangunan Cabuli Anak Tetangga Berulang Kali pertama kali tampil pada Metropolis.