Sekda Bintan, Ronny Kartika. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Kabupaten Bintan untuk tahun anggaran 2026 dipastikan menurun sekitar Rp214 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan, Ronny Kartika, membenarkan adanya penurunan tersebut. Ia mengatakan, Pemkab Bintan akan melakukan sejumlah penyesuaian anggaran agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Penyesuaian akan dilakukan pada beberapa pos, seperti perjalanan dinas dan tunjangan pegawai,” ujar Ronny, Senin (10/11).
Menurutnya, tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bintan kemungkinan akan dipangkas antara 5 hingga 20 persen, tergantung hasil pembahasan bersama DPRD.
“Kami berharap tidak terlalu besar. Sebab, belanja pegawai yang beredar di masyarakat juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan UMKM di Bintan,” tambahnya.
Selain tunjangan, Pemkab juga akan menyesuaikan anggaran alat tulis kantor (ATK) serta menunda pengadaan kebutuhan lain yang belum mendesak.
Meski demikian, program-program prioritas kepala daerah dipastikan tetap berjalan. Di antaranya bantuan seragam sekolah lima stel, transportasi bus sekolah, jaminan sosial masyarakat, dan program pinjaman bunga nol persen.
Saat ini, pembahasan Rancangan APBD Bintan 2026 masih berlangsung bersama DPRD. Fokus utama diarahkan pada tiga prioritas utama, yakni: pendanaan gaji dan tunjangan pegawai, operasional kantor, dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di sektor pendidikan dan kesehatan.
Dengan proyeksi APBD 2026 sekitar Rp1 triliun lebih sedikit, Ronny berharap pembahasan anggaran berjalan dinamis dan disetujui DPRD untuk segera disahkan menjadi Peraturan Daerah APBD 2026.
“Pada prinsipnya, eksekutif dan legislatif di Bintan siap bersinergi dalam semua program,” pungkasnya. (*)
Kepala BP Batam, Amzakar Achmad saat menerima penghargaan.
batampos – Setelah mencatat capaian investasi yang luar biasa, Badan Pengusahaan Batam kembali menorehkan prestasi membanggakan, dengan menerima penghargaan dalam ajang Indonesia Kita Awards yang mengusung tema “Inspirasi untuk Indonesia.”
Ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Garuda TV tersebut berlangsung di Yudhistira Hall, Patra Jasa Office Tower, Jakarta, pada Senin (10/11/2025).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) dan Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.
Suasana acara penuh apresiasi bagi para tokoh dan institusi yang dinilai memberikan inspirasi serta kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia.
Dalam kesempatan itu, BP Batam dianugerahi penghargaan kategori “Outstanding Investment Performance”, yang diterima langsung oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.
Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan BP Batam dalam merealisasikan investasi pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp54,7 triliun, atau mencapai 91 persen dari target tahunan sebesar Rp60 triliun. Capaian tersebut juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, yakni 25,58 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Garuda TV yang sudah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada BP Batam,” ujar Amsakar membuka sambutannya malam itu.
Penghargaan tersebut menjadi pendorong bagi BP Batam untuk berkontribusi lebih baik lagi bagi kemajuan Kota Batam, khususnya dalam upaya mengakselerasi investasi.
Tidak hanya itu, prestasi ini juga menjadi bukti nyata komitmen BP Batam dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Piala ini saya persembahkan untuk seluruh warga Batam, rekan-rekan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, karena atas kolaborasi dan kontribusi semuanya penghargaan ini dapat diraih,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi, Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain, Kepala Biro Umum, M. Taofan, dan Kepala Kantor Penghubung Jakarta, Irwan beserta jajaran. (*)
Pelaku pembunuhan, Adi Syahputra Marpaung saat memperagakan adegan hendak membunuh pegawai Imigrasi Tarempa, Harsyad. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.
batampos – Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap pegawai Imigrasi Tarempa, Harsyad, yang dilakukan oleh Adi Syahputra Marpaung akhirnya digelar, Senin (10/11).
Rekonstruksi berlangsung selama kurang lebih dua jam, mulai pukul 14.00 WIB hingga 16.30 WIB, dan dilakukan secara tertutup dengan pengamanan ketat aparat kepolisian.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kasi Pidum Kejari Anambas, Erwin Napitupulu, bersama Kasat Reskrim Polres Anambas, AKP Bambang Sutmoko.
Dalam rekonstruksi, pelaku memperagakan 21 adegan mulai dari saat meninggalkan rumah hingga menghabisi korban. Ada empat titik yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) utama.
TKP pertama berada di rumah kakak angkat pelaku di Jalan Kampung Baru, Gang Mawar, tempat pelaku memulai aksinya dengan mengendarai skuter listrik untuk menjemput korban.
TKP kedua berada di rumah korban di kawasan Sungai Sugi, di mana pelaku memperagakan adegan menjemput korban. Rekonstruksi di lokasi ini sempat diwarnai ketegangan karena keluarga korban tak kuasa menahan emosi.
Adegan berlanjut ke TKP ketiga di lahan milik korban di Desa Tarempa Barat Daya. Di lokasi inilah pelaku mengaku sempat berinteraksi dengan korban sebelum terjadi pertengkaran soal uang Rp500 ribu yang dijanjikan.
Pertengkaran berlanjut hingga ke TKP keempat di turunan Kampung Flores, Desa Tarempa Selatan. Di sinilah pelaku menghabisi nyawa korban.
Selama rekonstruksi, pelaku sempat berbelit-belit dan mengubah keterangan soal lokasi pembunuhan. Ia sempat menyebut tempat kejadian berada 15 meter dari lokasi ditemukannya jasad korban.
Sikap pelaku yang tidak kooperatif membuat proses rekonstruksi tertunda hampir setengah jam. Jaksa bahkan sempat menegur pelaku karena dianggap berusaha menutupi fakta sebenarnya.
Setelah didesak, pelaku akhirnya memperagakan adegan pembunuhan sesungguhnya. Ia memiting korban di atas motor, memukul leher dua kali, lalu mencekik hingga tewas.
Usai memastikan korban tak berdaya, pelaku meninggalkan tubuh korban di lokasi kejadian dan mengira korban hanya pingsan.
Kasat Reskrim Polres Anambas, AKP Bambang Sutmoko, menyebut rekonstruksi ini penting untuk melengkapi berkas perkara sebelum diserahkan ke kejaksaan.
“Dari 21 adegan yang diperagakan, sudah tergambar jelas motif, alur kejadian, hingga cara pelaku menghabisi korban,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka, menegaskan pihaknya akan menindak tegas pelaku.
“Kasus ini jadi perhatian serius kami. Tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan yang menghilangkan nyawa. Proses hukum kami pastikan berjalan transparan dan profesional,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi keluarga korban yang tetap menghormati proses hukum. “Kami memahami rasa duka dan marah keluarga korban, tapi percayakan proses ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” tambahnya.
Dengan selesainya rekonstruksi, penyidik Polres Anambas segera merampungkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Anambas.
Kasus pembunuhan yang menewaskan pegawai Imigrasi Tarempa ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat sipil negara dan menimbulkan keprihatinan di masyarakat.
Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat (17/10). Jasad korban ditemukan di tepi jalan oleh pekerja toko bangunan, dengan posisi kaki menjulur keluar ke jalan.
RSJKO Engku Haji Daud di Tanjunguban. F. Slamet Nofasusanto.
batampos – Kurang dari 20 pelajar di Kabupaten Bintan terindikasi memiliki kecenderungan perilaku LGBT. Mereka telah menjalani perawatan dan konseling di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud (EHD) Tanjunguban, dan kini masih dalam pemantauan pihak rumah sakit.
Direktur RSJKO EHD, dr Asep Guntur Sapari, mengatakan seluruh pelajar tersebut sudah menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani program terapi dan bimbingan psikologis. Namun, pengawasan tetap dilakukan agar mereka tidak kembali mengalami kondisi serupa.
“Meski sudah sembuh, tetap perlu pengawasan terus-menerus karena kemungkinan kambuh masih ada,” ujar dr Asep, Senin (10/11).
Menurutnya, pihak rumah sakit memberikan treatment dan konseling intensif agar para pelajar bisa kembali beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan menjalani kehidupan normal.
Namun, ia menegaskan pentingnya peran aktif orangtua dan sekolah untuk terus memantau kondisi mental anak-anak.
“Jangan karena alasan sibuk lalu anak terlepas dari perhatian dan terkena pengaruh negatif,” pesannya.
Asep menjelaskan, faktor penyebab munculnya perilaku LGBT sangat beragam, mulai dari pengaruh lingkungan, media sosial, hingga faktor psikologis dan keluarga.
“Ada juga dari keluarga ekonomi mampu, jadi bukan hanya karena faktor ekonomi. Pengaruh teknologi juga besar, karena konten-konten LGBT mudah diakses,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihak RSJKO siap membantu orangtua yang ingin berkonsultasi jika mendapati perubahan perilaku anak. Penanganan dilakukan melalui konseling berkala, baik secara psikologis maupun medis.
“Pengobatan tidak bisa sekali. Butuh proses dan pendampingan beberapa kali karena sudah masuk ke daya pikir,” tutupnya. (*)
Batamindo Industrial Park, salah satu kawasan industri terbesar di Batam yang geliatnya tak terlepas dari pasokan energi primer dari industri hulu migas. F. Dokumentasi BIP untuk Batam Pos.
ENERGI itu bukan sekadar nyala di ujung kabel. Ia denyut kehidupan yang mengalir dari hulu ke hilir, dari perut bumi hingga ke jantung industri. Di Batam, kota di serambi Singapura yang tak pernah tidur itu, gas bumi dari Sumatra dan Natuna menjelma cahaya — menggerakkan pabrik, menyalakan layar data center, dan menumbuhkan kepercayaan diri ekonomi lokal.
Laporan: Muhammad Nur
Wajah Direktur Operasi PLN Batam, Dinda Alamsyah, berseri. Di momen Hari Listrik Nasional ke-80, Senin, 27 Oktober 2025 lalu, PLN Batam bersama PT Maxpower Indonesia meresmikan pengoperasian 50 megawatt (MW) pertama dari total 100 MW Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sewa Batam.
“Hari ini kita mencapai tonggak penting dengan beroperasinya 50 MW dari total target 100 MW PLTMG Sewa Batam,” ujar Dinda, penuh syukur.
Dari jumlah itu, 40 MW beroperasi di wilayah Sekupang dan 10 MW di wilayah Sagulung. Proyek yang dimulai sejak peletakan batu pertama pada 16 Januari 2025 ini menjadi simbol sinergi antara dua entitas energi: PLN Batam dan Maxpower.
“Kami berkomitmen menjaga kualitas, keselamatan, dan keandalan setiap unit pembangkit. Sinergi dengan PLN Batam adalah contoh kerja sama yang produktif dan saling menguatkan,” kata Priandika Permana, managing Director PT Maxpower Indonesia, juga dengan senyum bangga.
Sejak pertama kali bermitra pada 2017, Maxpower telah menyalurkan daya hingga 230 MW ke sistem kelistrikan Batam-Bintan — melonjak dari 180 MW beberapa tahun lalu. Kolaborasi itu menempatkan Maxpower sebagai mitra strategis utama PLN Batam dalam penyediaan listrik tenaga gas di wilayah kepulauan ini.
PLTMG Sewa Batam diharapkan memperkuat sistem interkoneksi Batam-Bintan yang menjadi tulang punggung pasokan energi kawasan. Tambahan 50 MW yang kini menyala di Sekupang dan Sagulung membuat sistem kelistrikan Batam memiliki margin cadangan yang lebih aman menjelang puncak konsumsi akhir tahun. Targetnya, seluruh 100 MW dapat beroperasi sebelum tutup 2025.
Tak hanya itu, PLN Batam juga tengah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) berkapasitas 120 MW di Kabil Industrial Estate. Proyek ini bagian dari langkah besar menuju transisi energi bersih dan target Net Zero Emission nasional.
Namun, semua itu berawal dari satu hal: pasokan gas bumi yang stabil dari sektor hulu. Dari sinilah seluruh energi kota bermula. Dalam medio lima tahun terakhir, konsumsi listrik di Batam tumbuh lebih dari 12–13 persen per tahun. Penjualan listrik PLN Batam bahkan melonjak hingga 21 persen — jauh di atas rata-rata nasional.
“Pertumbuhan energi di Batam sangat tinggi, terutama dari sektor industri dan data center. Karena itu, PLN Batam terus berupaya memastikan pasokan listrik yang cukup, andal, dan efisien,” ujar Dinda.
Batam, kota industri yang dulu dikenal dengan deru mesin galangan kapal dan pabrik garmen, kini bertransformasi menjadi magnet baru bagi investasi teknologi dan digital. Tapi, tanpa pasokan gas yang kuat dan konsisten dari hulu, seluruh ambisi itu hanya akan menjadi mimpi.
Wali Kota Batam yang juga Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar, menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi Batam sangat bergantung pada kelancaran pasokan energi primer dari hulu.
“Energi primer gas yang dikonversi ke energi listrik bukan sekadar penerang, tetapi kekuatan yang menggerakkan masa depan. Batam diuntungkan dengan letaknya yang strategis — bukan hanya jalur perdagangan dunia, tapi juga jalur pasokan gas dunia,” ujarnya.
Amsakar mencontohkan pembangunan PLTGU 120 MW di Kabil yang menggunakan teknologi combined cycle — lebih efisien dan ramah lingkungan.
“Tujuannya memperkuat daya saing industri, mendukung pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepri, serta menyokong program Net Zero Emission 2060,” tambahnya.
Amsakar mengungkapkan data. Hingga triwulan III 2025, nilai investasi di Batam menembus Rp54,7 triliun — tumbuh 25,58 persen dibanding tahun sebelumnya. “Ini berkah buat Batam,” ujarnya, menutup dengan senyum.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, M. Darwin, menyebut bauran energi di Kepri saat ini masih sangat bergantung pada gas alam.
“Porsi gas mencapai sekitar 38 persen, jauh di atas minyak bumi yang 30 persen dan energi baru terbarukan yang baru 15 persen,” ujarnya.
Menurut Darwin, kondisi ini sejalan dengan potensi sumber daya alam Kepri di wilayah Natuna–Anambas yang kaya gas bumi.
“Pembangkit eksisting di Batam yang juga mensuplai listrik ke Bintan–Tanjungpinang, sekitar 90 persennya menggunakan energi primer gas,” katanya.
Ia menambahkan, dua blok gas baru di Natuna–Anambas telah menandatangani kerja sama dengan PLN untuk memasok kebutuhan energi di masa mendatang.
“Ke depan, gas masih akan menjadi tulang punggung energi di Kepri. Bahkan hingga 2050, kebutuhan gas diperkirakan tetap di atas 30 persen dari total konsumsi energi provinsi ini,” tutur Darwin.
Grand Mall Batam, salah satu pusat perbelajan terbesar di Batam. Bisnis di Batam terus berkembang tak terlepas dari pasokan yang energi primer yang lancar dari industri hulu migas. F. Yusuf Hidayat/Batam Pos.
Pasokan dari Natuna–Anambas yang segera terhubung ke Batam akan memperkuat ketahanan energi kawasan dan memperkokoh posisi Batam sebagai pusat industri dan investasi di barat Indonesia.
Di ujung barat Batam, Pulau Pemping bersiap menoreh sejarah. Pulau kecil yang selama ini tenang di tepi Selat Singapura itu akan menjadi titik penting distribusi gas bumi dari Natuna-Anambas.
Pada momen Hari Listrik Nasional lalu, PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) telah menandatangani kontrak Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) dengan PT Timas Suplindo untuk membangun proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)–Pemping.
“Pemping akan berperan sebagai titik penghubung utama gas bumi dari Natuna menuju Batam dan wilayah lainnya,” kata Direktur Utama PLN EPI, Rakhmad Dewanto.
Proyek ini mencakup pembangunan jalur offshore dan onshore, serta fasilitas penerima gas di Pemping. Pipa ini ditargetkan beroperasi komersial awal 2026.
Komisaris Utama PLN EPI, Nikson Silalahi, menyebut proyek tersebut selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
“Dari pulau kecil ini, energi dari Natuna akan mengalir ke berbagai penjuru negeri,” ujarnya.
Maka, industri hulu migas bukan hanya tentang eksplorasi dan angka produksi. Ia tentang kehidupan yang tumbuh di sekitarnya.
“Industri hulu migas bukan hanya soal energi. Lebih dari itu, migas menggerakkan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, memberdayakan masyarakat, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal,” ujar Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison, dalam acara Energy Meet Up di Batam, Jumat 19 September 2025.
Ia menyebutkan, pada 2023, sektor hulu migas menyumbang lebih dari Rp114 triliun bagi penerimaan negara. Ribuan tenaga kerja lokal terserap, UMKM tumbuh di sekitar wilayah operasi, dan pasokan gas bumi menopang kebutuhan listrik di berbagai daerah.
Bahkan, di wilayah Sumbagut yang meliputi Aceh, Riau, Sumut, Sumbar, dan Kepri, kontribusi itu kian terasa. Pada 2024, lifting minyak mencapai 183 ribu barel per hari — sekitar 31,7 persen produksi nasional. Targetnya naik menjadi 193 ribu barel pada 2025.
“Harapan kami, manfaat multiplier effect migas ini semakin dirasakan masyarakat luas. Migas adalah milik bangsa, dan hasilnya harus memberi kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat,” tutup Yanin.
Gas bumi yang mengalir dari Natuna ke Batam tak sekadar menyalakan lampu dan mesin. Ia menyalakan optimisme.
Seperti kata Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, “Kalau pasokan cukup dan harga terjangkau, sektor industri dan bisnis di Batam akan semakin kompetitif.”
Dari hulu yang jauh di laut Natuna, ke hilir yang berdenyut di jantung Batam, energi mengalir sebagai nadi kemajuan. Di sanalah masa depan negeri ini menyalakan cahayanya — kuat di hulu, menyala di hilir. (***)
Satreskrim Polresta Barelang menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga (ART). Foto. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa asisten rumah tangga (ART) bernama Intan Tuwa Negu kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (10/11).
Persidangan yang berlangsung selama tiga jam itu menghadirkan dua terdakwa, Roslina dan Merliyati, dengan kesaksian Roslina yang bertolak belakang dan berubah ubah.
Di hadapan majelis hakim Andi Bayu, Douglas dan Dina Puspasari terdakwa Roslina membantah keras tudingan yang menyatakan dirinya melakukan kekerasan fisik terhadap korban Intan.
“Saya tidak pernah lakukan kekerasan. Paling hanya menegur dengan suara keras. Saya pernah jambak Intan, tapi tidak pernah memukul dengan benda tumpul,” ucap Roslina saat memberikan keterangan.
Namun bantahan tersebut dipertanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena tidak sesuai dengan temuan barang bukti berupa raket nyamuk, tongkat, sapu, buku catatan ‘buku dosa’ hingga rekaman CCTV yang dinilai relevan dalam mengungkap pola kekerasan terhadap korban.
Roslina juga mengklaim tidak mengetahui penyebab lebam di wajah Intan dan tidak membawanya ke rumah sakit karena mengaku tidak memahami kondisi korban. Ia menegaskan bahwa “buku dosa” hanya digunakan sebagai alat evaluasi kerja, bukan ancaman pemotongan gaji atau bentuk tekanan lainnya.
Selama persidangan, tim kuasa hukum terdakwa Merliyati mengajukan serangkaian pertanyaan yang menyoroti tindakan maupun kelalaian Roslina.
Mulai dari alasan tidak memberikan perawatan medis kepada korban, tidak memisahkan dua ART yang kerap berkonflik, hingga tidak memasang memori pada CCTV sehingga rekaman kejadian tidak tersimpan.
“Kalau saya tahu dia sampai begitu parah, saya pasti bawa ke dokter,” ujar Roslina menanggapi pertanyaan majelis hakim.
Majelis hakim dan JPU menilai sejumlah penjelasan Roslina berputar-putar dan tidak konsisten, termasuk alasan terkait CCTV tanpa memori serta pembagian tugas ART yang justru menciptakan situasi kerja tidak aman.
Di sisi lain, terdakwa Merliyati yang merupakan sepupu korban justru memberikan keterangan yang berlawanan. Ia mengaku bahwa pernyataan Roslina banyak yang tidak benar.
“Saya bantah semua keterangan Roslina, banyak yang salah. Saya tidak melakukan kekerasan terhadap Intan. Saya juga dimaki dan diancam. Kalau saya tidak pukul Intan, saya jadi korban selanjutnya,” ujar Merliyati di persidangan.
Merliyati juga mengungkap bahwa “buku dosa” maupun video yang direkam Roslina dibebankan sebagai bentuk hutang dan dijadikan alat tekanan agar dirinya tidak melapor atau keluar sebelum kontrak kerja berakhir.
“Saya ditakuti oleh Roslina,” tegasnya.
Atas rangkaian dugaan tindak kekerasan yang dialami korban, baik Roslina maupun Merliyati dijerat dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Sidang akan kembali dilanjutkan pada Kamis pekan ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya sebelum majelis hakim mengambil keputusan. (*)
Kanalisasi untuk pemotor di jalan Jenderal Sudirman. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan Kota Batam (Dishub) Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang mulai menggencarkan program penataan lajur kendaraan, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Langkah ini dilakukan dengan pemasangan marka jalan sepanjang kurang lebih 22 ribu meter dari kawasan Baloi hingga menuju Punggur. Program ini sekaligus menjadi tahap awal sosialisasi dua jalur pemisahan antara kendaraan roda dua dan roda empat.
Kadishub Kota Batam, Leo Putra, mengatakan pemasangan marka merupakan langkah persiapan sebelum penerapan penertiban penuh di lapangan. Saat ini pihaknya bersama Satlantas Polresta Barelang mengedepankan pendekatan sosialisasi langsung kepada pengendara. Pengendara motor diarahkan untuk menggunakan lajur kiri agar tercipta kebiasaan tertib sejak awal.
“Untuk saat ini kami masih sosialisasi. Sepeda motor diarahkan tetap berada di jalur kiri. Tujuannya agar membudaya dan pengendara terbiasa. Semua demi keselamatan bersama. Untuk Batam saat ini masih berupa garis marka terlebih dahulu. Setelah masyarakat paham, baru nanti penertiban berjalan penuh,” ujar Leo Putra, Senin (10/11).
Program ini sejalan dengan upaya Satlantas Polresta Barelang dalam membangun kesadaran tertib berlalu lintas di Kota Batam. Kanit Regident Satlantas Polresta Barelang, Ipda Elli, tampak turun langsung di lapangan memberikan pengarahan menggunakan pengeras suara. Pengendara roda dua diarahkan masuk ke lajur kiri dan tidak mengambil jalur kanan untuk mendahului secara sembarangan.
Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Afiditya Arief Wibowo, menegaskan program ini bukan semata-mata pengaturan arus lalu lintas, melainkan langkah strategis membangun disiplin kolektif di kalangan masyarakat. Penggunaan lajur kiri bagi sepeda motor diakui dapat menekan potensi kecelakaan lalu lintas, terutama pada jam sibuk.
“Lajur kiri adalah jalur aman bagi pengendara roda dua. Dengan tertib di lajur kiri, risiko tabrakan atau senggolan dapat diminimalkan. Kami ingin kebiasaan ini menjadi budaya bersama demi keselamatan semua pengguna jalan,” ujar Kompol Afiditya.
Selain itu, kanalisasi ini juga mampu mengurangi crossing kendaraan yang kerap memicu kemacetan. Dari hasil pemantauan, arus lalu lintas di sejumlah titik padat seperti ruas Sudirman terpantau lebih lancar selama jam berangkat dan pulang kerja. Petugas terus memberi edukasi agar pengendara memahami bahwa aturan ini bukan untuk membatasi, tetapi melindungi.
Personel di lapangan juga memberikan arahan agar pengendara tidak menyalip secara berbahaya, terutama di sisi kanan yang merupakan jalur kendaraan roda empat. Kesadaran setiap pengendara dinilai menjadi kunci keberhasilan penerapan sistem lajur aman tersebut.
“Hal sederhana seperti mematuhi lajur kiri mungkin terlihat kecil. Namun dampaknya sangat besar. Ini bukan hanya aturan. Ini tentang keselamatan. Di rumah ada keluarga yang menunggu kita pulang dengan selamat,” kata Kasat Lantas.
Program kanalisasi dan pemasangan marka jalan ini akan terus berlanjut secara bertahap di berbagai titik jalan utama Kota Batam. Pemko Batam dan Polresta Barelang berharap masyarakat dapat menerima dan mendukung upaya ini demi mewujudkan Batam sebagai kota yang tertib dan berkeselamatan. (*)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri, Yenni Tri Isabella. F. Mohamad Ismail/Batam Pos.
batampos – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memastikan telah memanggil sejumlah korban pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTK) non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri.
Dari hasil pemeriksaan awal, BKD mengakui adanya penyetoran uang yang dilakukan para korban untuk bisa bekerja sebagai tenaga PTK non-ASN. Uang tersebut disetorkan kepada tiga oknum pelaku yang kini berstatus sebagai PPPK, masing-masing berinisial RK, DT, dan I.
“Indikasinya memang ada penyetoran dan transfer. Ini kami pelajari dari berita acara yang diberikan oleh Disdik Kepri,” ujar Kepala BKD Kepri, Yenni Tri Isabella, Senin (10/11).
Yenni menjelaskan, pihaknya bersama Inspektorat Provinsi Kepri tengah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dugaan pungli tersebut. Hingga kini, sudah tiga korban dimintai keterangan untuk memperkuat proses pemeriksaan.
“Ada tiga korban yang dimintai keterangan hari ini. Dari dua pelaku sempat membantah, tapi diperkuat dengan keterangan satu pelaku lain,” katanya.
Dalam berita acara yang diterima BKD dari Disdik Kepri, ketiga pelaku mengaku tindakan tersebut bukan atas perintah atasan, melainkan hasil kesepakatan di antara mereka sendiri.
“Apalagi ini sudah menjadi atensi Pak Gubernur. Mereka (pelaku) melakukan transaksi uang yang jelas tidak diperbolehkan secara aturan,” tegas Yenni.
BKD Kepri menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas dan memastikan tidak ada lagi praktik serupa dalam proses rekrutmen tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. (*)
Polresta Barelang gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional di Lapangan Mapolresta Barelang. Foto. Humas Polresta Barelang untuk Batam Pos
batampos – Polresta Barelang gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional di Lapangan Mapolresta Barelang, Senin (10/11) sekitar pukul 08.00 WIB. Upacara berlangsung khidmat sebagai bentuk penghargaan dan refleksi atas jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Upacara diikuti Pejabat Utama Polresta Barelang, para Kapolsek jajaran, Pama, personel perwakilan satuan fungsi, serta PNS Polresta Barelang. Seluruh rangkaian prosesi dilaksanakan sesuai tata upacara nasional, seperti penghormatan pasukan, pengibaran bendera, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, pesan-pesan pahlawan, dan doa.
Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam kesempatan itu, ia membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2025.
Dalam amanatnya, Kapolresta menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak datang begitu saja, melainkan melalui pengorbanan, kesabaran, keberanian, serta kecintaan para pahlawan terhadap tanah air. Nilai perjuangan tersebut disebut sebagai pengingat bahwa kemenangan tidak diraih secara instan.
Kapolresta menegaskan bahwa ada tiga nilai perjuangan yang tetap relevan diterapkan generasi saat ini, yaitu kesabaran dalam berproses, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, serta berpandangan jauh ke depan demi kemajuan generasi penerus.
Menurut Kapolresta, perjuangan di masa kini bukan lagi melalui peperangan fisik, melainkan melalui ilmu, integritas, empati, dan dedikasi dalam menjalankan tugas profesi. Ia menyebut tugas Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya meneruskan semangat para pahlawan.
“Semangat kepahlawanan harus terus hidup dalam setiap langkah pengabdian kita,” tegas Kapolresta.
Upacara ditutup dengan penghormatan kepada Inspektur Upacara dan pembubaran pasukan. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib, serta meninggalkan pesan mendalam tentang arti pengorbanan dan pengabdian bagi bangsa. (*)
Marsinah, buruh perempuan yang dibunuh di era Orde Baru mendapat gelar Pahlawan Nasional. F. Istimewa.
batampos – Pemerintah Republik Indonesia resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah, sosok aktivis buruh asal Nganjuk, Jawa Timur, yang dikenal karena perjuangannya membela hak-hak kaum pekerja.
Penganugerahan gelar tersebut diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11).
Marsinah dikenal luas sebagai simbol perjuangan buruh perempuan Indonesia. Ia lahir pada tahun 1969 di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.
Perjalanan hidup Marsinah dimulai ketika ia bekerja sebagai buruh di PT Catur Putra Surya (CPS), pabrik jam tangan di Porong, Sidoarjo. Di sana, ia aktif menyuarakan keadilan bagi pekerja, terutama terkait upah layak, jam kerja manusiawi, serta hak untuk berserikat secara independen.
Pada awal 1990-an, kondisi buruh di Indonesia masih jauh dari kata layak. Upah rendah, jam kerja panjang, serta minimnya perlindungan hukum menjadi realitas sehari-hari. Marsinah menjadi salah satu dari sedikit buruh yang berani menentang ketidakadilan itu.
Puncak perjuangan Marsinah terjadi pada Mei 1993, ketika ia memimpin aksi mogok kerja menuntut penerapan upah minimum baru sesuai keputusan pemerintah daerah. Aksi tersebut ditolak oleh pihak perusahaan, dan sejumlah buruh dipanggil serta diinterogasi oleh aparat militer.
Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 5 Mei 1993, Marsinah dilaporkan hilang. Jenazahnya ditemukan tiga hari kemudian di wilayah Kabupaten Nganjuk dalam kondisi mengenaskan, dengan tanda-tanda kekerasan berat.
Kasus kematiannya mengundang perhatian luas, baik nasional maupun internasional, sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini belum tuntas diusut.
Meski nyawanya terenggut, semangat Marsinah tidak pernah padam. Ia dikenang sebagai pejuang keberanian dan keadilan bagi buruh Indonesia, khususnya bagi perempuan pekerja.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah menjadi bentuk penghormatan atas pengorbanan dan perjuangannya menegakkan hak-hak buruh.
Marsinah telah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan inspirasi bagi generasi muda untuk terus memperjuangkan nilai keberanian, solidaritas, dan kemanusiaan di dunia kerja. (*)
