batampos– Penertiban reklame di wilayah Batuaji dan Sagulung akhirnya dijadwalkan masuk dalam agenda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap setelah penertiban di wilayah Sekupang selesai.

Kasatpol PP Kota Batam, Imam Tohari, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih fokus melanjutkan penertiban reklame di kawasan Nagoya dan sekitarnya. “Penertiban masih berjalan di Nagoya. Setelah itu, kami akan lanjut ke Sekupang, baru kemudian ke Batuaji dan Sagulung,” ujarnya saat di Batuaji, Selasa (5/8).

Imam menegaskan bahwa Batuaji dan Sagulung tetap menjadi prioritas dalam penataan reklame. Namun, keterbatasan sumber daya membuat penertiban harus dilakukan secara bertahap.

BACA JUGA: Masih Dibiarkan Semrawut, Reklame Liar Hiasi Setiap Sudut Batuaji-Sagulung

“Tetap prioritas. Tapi kita lakukan bertahap agar pelaksanaannya maksimal dan tidak asal-asalan,” tambahnya.

Sementara itu, kondisi di lapangan menunjukkan banyaknya papan iklan rusak dan kropos yang masih berdiri di pinggir jalan utama serta persimpangan padat di Batuaji dan Sagulung. Warga menilai keberadaan papan yang tidak layak ini membahayakan keselamatan dan mencemari wajah kota.

Sandro, warga Batuaji, berharap penertiban segera direalisasikan. “Sudah banyak papan iklan yang miring dan nyaris roboh. Apalagi sekarang cuaca sering tak menentu, kalau dibiarkan bisa membahayakan pengguna jalan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyoroti reklame liar sebagai salah satu prioritas utama dalam upayanya menata kota. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak dalam satu kendali untuk mewujudkan kota yang lebih rapi dan estetis.

Amsakar juga mengajak ketua RT dan RW untuk turut aktif menjaga lingkungan dengan memastikan tidak ada baliho dan papan iklan yang tak layak, serta ikut mengedukasi masyarakat agar tidak sembarangan memasang iklan di fasilitas umum atau pohon penghijauan.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemko Batam dalam menciptakan kota yang bersih, aman, dan nyaman. Warga Batuaji dan Sagulung kini berharap janji penertiban itu tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera diwujudkan secara konkret di wilayah mereka. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Selesai dari Sekupang, Penertiban Reklame akan Sasar Daerah Batuaji dan Sagulung pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Biro Organisasi, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di IT Centre, Batam Centre, Selasa (5/8/2025). Kegiatan ini akan berlangsung selama empat hari, mulai 5 hingga 8 Agustus 2025.

Bimtek dibuka secara resmi oleh Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain, dan diikuti oleh 112 peserta yang terdiri dari Asesor Pusat serta Asesor Penilaian Mandiri dari berbagai unit kerja di lingkungan BP Batam.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni:

• Suko Sarjono, Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Kawasan
• Budi Wiyono, Auditor Ahli Madya
• Andry Ritonga, Auditor Ahli Muda

Alexander Zulkarnain mengatakan bahwa pelaksanaan penilaian SPIP merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif.

Ia menyebutkan, nilai maturitas SPIP BP Batam pada tahun 2024 telah mencapai 3,292, yang berarti telah memenuhi karakteristik maturitas pada level tiga dari lima tingkat yang ditetapkan.

Meski begitu, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi SPIP. Ia menekankan bahwa pencapaian tersebut hanya dapat diraih melalui kesadaran kolektif, baik dari jajaran pimpinan hingga staf, bahwa sistem pengendalian internal merupakan tanggung jawab bersama.

“Dengan peran dan kesadaran bersama, internal control di BP Batam akan semakin baik dan mampu menjamin pencapaian tujuan strategis BP Batam ke depannya,” ujarnya.

Ia berharap bimtek ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kompetensi para asesor, memperkuat kualitas penilaian, serta mendorong peran aktif seluruh peserta dalam mendukung implementasi SPIP secara menyeluruh di lingkungan BP Batam.

“Saya berharap para asesor yang mengikuti pelatihan ini dapat menyebarkan pengetahuan dan pemahaman mereka kepada seluruh insan BP Batam, sehingga secara kolektif kualitas maturitas SPIP kita dapat terus meningkat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko, Endry Abzan, menambahkan bahwa penilaian maturitas SPIP dilakukan setiap tahun oleh BPKP. Menurutnya, penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Endry menyebutkan bahwa penilaian SPIP merupakan amanat dari:

• Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
• Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Adapun tingkatan maturitas SPIP terdiri dari lima level, yaitu:

• Belum Ada (tidak ada level)
• Rintisan (Level 1)
• Berkembang (Level 2)
• Terdefinisi (Level 3)
• Terkelola (Level 4)
• Terukur (Level 5 – kategori optimum)

“Pelaksanaan bimtek selama empat hari ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi Asesor Pusat, Asesor Penilaian Mandiri, serta Tim Penjamin Kualitas atas hasil penilaian di lingkungan BP Batam,” jelas Endry. (*)

Artikel BP Batam Gelar Bimtek SPIP Terintegrasi, Dorong Wujudkan Good Governance pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Kemacetan yang kerap terjadi di Bundaran Basecamp dan Simpang Barelang, Batuaji, kembali menjadi sorotan publik. Dua titik persimpangan ini selalu padat, terutama di jam sibuk pagi dan sore hari, serta saat hujan turun. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam mengimbau masyarakat untuk lebih tertib dan saling mengerti saat melintasi kawasan tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra, mengakui bahwa dua bundaran tersebut memang sering dikeluhkan warga karena kemacetan yang terjadi hampir setiap hari. Namun, ia menjelaskan bahwa kondisi itu tidak bisa diatasi seperti persimpangan lain karena karakteristik jalan yang berbeda.

“Bundaran Basecamp dan Barelang ini memang tidak bisa dipasangi lampu lalu lintas seperti simpang biasa. Di sana hanya bisa dipasang rambu kewaspadaan, bukan rambu pengatur arus kendaraan,” jelas Leo Putra kepada wartawan, Rabu (6/8).

BACA JUGA: Kemacetan Parah di Simpang Basecamp, Warga Minta Penataan Lalu Lintas yang Jelas

Menurutnya, karena di kedua bundaran tersebut tidak memungkinkan dipasangnya lampu lalu lintas, maka diperlukan kesadaran penuh dari para pengguna jalan. “Kami minta masyarakat bisa lebih tertib dan memahami kondisi ini. Jangan saling mendahului, apalagi di jam-jam sibuk. Itu justru memperparah kemacetan,” katanya.

Kemacetan yang terjadi selama ini, lanjut Leo, bukan semata karena volume kendaraan, tapi juga karena perilaku pengendara yang kerap memaksakan diri untuk cepat sampai. Hal ini sering memicu kemacetan total bahkan kecelakaan kecil karena tidak ada yang mau mengalah di persimpangan.

Seperti yang terjadi pada Senin (4/8) pagi lalu, hujan gerimis memperburuk kemacetan di Bundaran Basecamp. Kendaraan, yang sebagian besar digunakan oleh pekerja dan orang tua yang mengantar anak ke sekolah, menumpuk dan saling berebut jalan karena tidak adanya pengaturan lalu lintas.

“Kami mohon kerja samanya. Tertib berkendara, saling mengalah, dan jangan memaksakan masuk bundaran kalau arus dari arah lain belum longgar,” imbau Leo.

Ia juga mengatakan, ke depan Dishub Batam akan melakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut terhadap dua bundaran tersebut untuk mencari alternatif pengaturan lalu lintas tanpa mengubah bentuk infrastruktur yang ada. Namun untuk saat ini, menurutnya, partisipasi dan disiplin pengendara adalah kunci utama.

“Kalau pengendara sudah bisa tertib, kemacetan bisa diurai. Kita akan lihat kemungkinan penempatan petugas di jam sibuk. Tapi kesadaran masyarakat tetap hal yang paling penting,” pungkasnya.

Warga berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah nyata, baik dengan menempatkan petugas pengatur lalu lintas di jam sibuk, maupun menambahkan marka atau rambu tambahan agar pengendara lebih tertib melintas di dua bundaran padat tersebut.(*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Kemacetan Lalu Lintas di Bundaran Basecamp dan Simpang Barelang Jadi Sorotan Publik, Kadishub Minta Pengendara Lebih Tertib pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Pemerintah Kota Batam terus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan meluncurkan program pinjaman modal tanpa bunga. Program ini menyasar pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai sektor, dan hingga Juni 2025, baru 18 pelaku usaha yang dinyatakan lolos verifikasi dan telah menerima pencairan pinjaman dari Bank Tabungan Negara (BTN).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Batam, Salim, mengatakan bahwa dari total 575 pelaku usaha yang mengajukan pinjaman, bari sekitar 18 pelaku usaha yang dinyatakan lolos verifikasi perbankan dan menerima dana tersebut.

“Data per Juni, baru 18 pelaku usaha yang lolos verifikasi bank dan mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Saat ini sedang dilakukan pengecekan dan pemutakhiran data karena jumlah pemohon terus bertambah,” kata Salim, Rabu (6/8).

Program pinjaman ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2025 dengan total dana subsidi sebesar Rp 3 miliar. Setiap pelaku usaha bisa mengakses pinjaman maksimal Rp 20 juta, tergantung hasil verifikasi pihak bank.

“Kuotanya tergantung dari jumlah yang diajukan dan disetujui bank. Bisa 10 juta, bisa 20 juta. Total anggaran kita Rp 3 miliar, dibagi sesuai kemampuan pinjaman yang disetujui. Verifikasinya juga dari pihak bank,” jelasnya.

Program ini mencakup sepuluh kategori usaha, seperti kuliner, industri rumahan, kerajinan, dan jenis usaha mikro lainnya. Pinjaman diberikan melalui skema syariah tanpa bunga (margin ditanggung pemerintah), bekerja sama dengan BTN.

BACA JUGA: Gagas Pinjaman Nol Persen Tanpa Agunan, Pemko Batam Cari Bank yang Siap

“Kalau dana bergulir yang lama ada bunga ringan 4 persen per tahun. Kalau ini betul-betul tanpa bunga. Pelaku usaha hanya bayar pokoknya saja. Pemerintah menanggung marginnya,” jelas Salim.

Adapun syarat utama untuk mengikuti program ini adalah pelaku usaha harus warga Batam dengan KTP Batam, memiliki usaha aktif di wilayah Batam, dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pemohon juga tidak boleh berstatus sebagai ASN, TNI, atau Polri.

“Kalau belum punya NIB, bisa langsung datang ke PLUT di Komplek Golden Prima, Tanjung Buntung, Bengkong. Akan dibantu secara gratis,” tambahnya.

Melalui program ini, Pemko Batam berharap pelaku usaha mikro mendapat suntikan modal yang meringankan beban, sehingga dapat meningkatkan omzet, membuka lapangan kerja, dan naik kelas.

“Ini bentuk dukungan nyata terhadap UMKM. Harapannya pelaku usaha kecil bisa terus tumbuh dan menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan,” tutup Salim. (*)

Reporter: Rengga

Artikel Sudah 18 UMKM Batam Lolos Verifikasi Pinjaman Modal dengan Bunga 0 Persen Bunga pertama kali tampil pada Metropolis.