batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Biro Organisasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di IT Centre, Batam Centre, Selasa (5/8). Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai 5 hingga 8 Agustus 2025.

Bimtek dibuka secara resmi oleh Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain, dan diikuti oleh 112 peserta yang terdiri dari asesor pusat serta asesor penilaian mandiri unit kerja di lingkungan BP Batam.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, sejumlah auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), antara lain Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Kawasan, Suko Sarjono; Auditor Ahli Madya, Budi Wiyono; dan Auditor Ahli Muda, Andry Ritonga.

Alexander Zulkarnain mengatakan, pelaksanaan penilaian SPIP merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui sistem pengendalian internal yang terstruktur dan terukur.

Ia mengungkapkan, nilai maturitas SPIP BP Batam pada tahun 2024 tercatat mencapai 3,292. Capaian ini telah memenuhi karakteristik penyelenggaraan SPIP pada level tiga dari lima tingkatan maturitas.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi SPIP. Namun hal itu hanya bisa tercapai jika seluruh pegawai, baik pimpinan maupun staf, memiliki kesadaran bahwa pengendalian internal merupakan tanggung jawab bersama,”ujarnya.

Ia berharap, bimtek ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kompetensi para asesor dan mendorong keterlibatan aktif seluruh peserta dalam mendukung implementasi SPIP di BP Batam.

“Ke depan, asesor-asesor yang dilatih saat ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan dengan menyebarkan pemahaman SPIP kepada seluruh insan BP Batam. Sehingga kualitas maturitas SPIP kita terus meningkat,” ujar Alexander.

Senada, Kepala Biro Organisasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Endry Abzan menjelaskan, penilaian maturitas SPIP dilakukan setiap tahun oleh BPKP. Menurutnya, SPIP adalah instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Penilaian ini, katanya, merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP serta Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Tingkat kematangan SPIP terbagi ke dalam lima level, yakni: tidak ada level, rintisan (level 1), berkembang (level 2), terdefinisi (level 3), terkelola (level 4), dan terukur (level 5).

“Selama empat hari ke depan, bimtek ini akan memperkuat kompetensi para Asesor Pusat, Asesor Penilaian Mandiri, serta Tim Penjamin Kualitas atas hasil penilaian SPIP di BP Batam,” ujar Endry.

Reporter: M Syaban

Artikel BP Batam Gelar Bimtek SPIP Terintegrasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Rencana pulang mendadak Amir, seorang warga Sekupang ke Kuala Tungkal, terganjal persoalan yang tak ia duga. Ia tidak bisa membeli tiket kapal Roro secara online. Bukan karena kehabisan tiket, melainkan karena gawai yang dimilikinya bukan ponsel pintar berbasis Android.

“Saya dapat kabar ibu saya sakit, harus buru-buru pulang. Tapi saya tidak bisa beli tiket online karena HP saya bukan Android,” ujarnya saat ditemui di Pelabuhan Roro Telaga Punggur, Batam, Selasa (5/8).

Kondisi ini menambah beban Amir yang tengah cemas memikirkan sang ibu di kampung halaman. Ia harus mengandalkan bantuan orang lain untuk mendapatkan tiket, di tengah sistem digital yang kini menjadi satu-satunya jalur resmi pembelian.

“Saya harus pulang hari ini, tak mungkin besok pagi,” sebutnya.

Kekhawatiran Amir pedagang makanan itu akhirnya reda, saat salah satu petugas membantunya membeli tiket secara online di gawai milik petugas tersebut.

Digitalisasi pembelian tiket Roro memang sudah berjalan cukup lama, melalui platform Ferizy yang hanya bisa diakses lewat internet atau pembelian di mitra ritel seperti Alfamart. Namun realitas di lapangan menunjukkan, tidak semua penumpang siap atau mampu mengikuti perubahan ini.

Kepala ASDP Cabang Telaga Punggur, Hermin Welkis, menyatakan bahwa sistem tiket online memang diberlakukan untuk mengurai antrean panjang dan mencegah praktik percaloan.

“Sekarang beli tiket tidak harus lewat HP Android, bisa juga lewat EJN (Electronic Journey Number), di Alfamart, dan lainnya,” jelasnya.

Menurut Hermin, pihak ASDP terus melakukan pembenahan terhadap sistem dan teknis pelaksanaan di lapangan. Namun ia mengakui bahwa penerapan sistem online tidak serta-merta tanpa kendala.

“Memang belum sempurna. Tapi setidaknya ini mempermudah masyarakat. Tidak ada lagi antrean panjang atau saling dorong di pelabuhan,” ujarnya.

Hermin juga mengimbau agar para penumpang menyiapkan data diri lengkap saat membeli tiket. Sebab data yang valid akan sangat membantu dalam proses verifikasi di pelabuhan dan mencegah penyalahgunaan tiket oleh pihak ketiga.

“Masih ada laporan soal calo, walaupun saya sendiri belum lihat langsung. Tapi ini jadi perhatian kami. Makanya kami harap penumpang beli tiket pakai identitas sendiri, jangan lewat calo,” tegasnya.

Sementara itu, arus penumpang Roro dari Telaga Punggur menuju Kuala Tungkal dan sebaliknya, kata Hermin, masih terpantau stabil. Tidak ada lonjakan signifikan, meski beberapa kali terjadi penumpukan saat hari libur panjang atau akhir pekan. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Digitalisasi Tiket Roro Dikeluhkan Penumpang Tradisional pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang menetapkan 2 orang tersangka dalam kebakaran kapal MT Federal II di galangan kapal PT ASL, Tanjunguncang, Batuaji.

Kapolresta Barelang, Kombes Zaenal Arifin mengatakan kedua tersangka yakni A dan F, selaku penanggung jawab Health, Safety, and Environtment (HSE) perusahaan.

“Tersangka ini bagian safety, HSE,” ujarnya, Selasa (5/8) siang.

Zaenal mengaku penetapan tersangka ini setelah penyidik mengantongi hasil uji ilmiah atau scientific investigation dari Tim Puslabfor dan puluhan keterangan saksi dari karyawan PT ASL Shipyard, karyawan subkontraktor dari PT Manchar Marine Batam (MMB) dan PT Ocean Pulse Solution (OPS), serta para korban.

“Kasus kita naikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dari gelar perkara, kita tetapkan 2 orang tersangka,” katanya.

Dari pemeeriksaan polisi, kedua tersangka ini melakukan kelalaian dalam pekerjaannya. Sehingga, terjadi kebakaran dan menewaskan para pekerja yang berada di dalam kapal.

“Untuk detailnya (kejadian kebakaran) akan kita sampaikan nanti,” ungkapnya.

Diketahui, kebakaran ini terjadi saat kapal tengah docking atau pemeliharaan. Kemudian api muncul dan menyambar 9 orang pekerja. Untuk korban yang tewas berjumlah 4 orang, luka berat 4 orang, dan luka ringan 1 orang. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Kasus Kebakaran Kapal di PT ASL, Polisi Tetapkan 2 Orang Tersangka pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pelantikan dan pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2025–2029 berlangsung meriah di Gedung Graha Pena, Batam, Sabtu (5/8).

Acara ini dirangkaikan dengan penyerahan bonus kepada para atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, hadir mewakili Gubernur Kepri dan menyerahkan langsung bonus kepada atlet yang telah mengharumkan nama daerah.

“Total anggaran bonus yang disalurkan hari ini lebih dari Rp4 miliar. Jumlahnya bervariasi tergantung jenis medali yang diraih, baik emas, perak, maupun perunggu,” kata Nyanyang usai kegiatan.

Ia menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian luar biasa para atlet dan pelatih yang telah bekerja keras membawa pulang medali untuk Kepri.

“Kami sangat mengapresiasi capaian KONI, para pelatih, dan tentu saja para atlet. Ini bukti nyata bahwa kerja keras dan dedikasi mereka tidak sia-sia. Alhamdulillah, semuanya diberi keberkahan untuk mendorong kemajuan Kepri di bidang olahraga,” ujarnya.

Terkait persiapan menuju PON 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Nyanyang menjelaskan bahwa anggaran pembinaan masih dalam tahap perencanaan dan belum dapat ditetapkan.

“Saat ini belum bisa kami anggarkan karena masih menunggu pengajuan resmi dari KONI Kepri. Nantinya akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan jumlah anggarannya sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada pemerintah provinsi,” ucapnya.

Ia juga membuka peluang peningkatan anggaran bonus atlet di masa mendatang, bergantung pada hasil evaluasi pusat pelatihan.

“Kita tingkatkan dulu hasil dari training center. Dari situ akan terlihat potensi perolehan medali, dan itu akan menjadi dasar untuk menambah atau menyesuaikan besaran bonus di periode berikutnya,” ujarnya.

Pelantikan KONI Kepri

Pelantikan pengurus KONI Kepri dilakukan langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, yang turut hadir bersama jajaran pemerintah provinsi. Ia menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelantikan dan penyerahan bonus kepada para atlet.

“Pelantikan KONI Kepri berjalan sukses. Saya juga menyaksikan langsung penyerahan bonus dari pemerintah daerah kepada para atlet berprestasi. Terima kasih kepada Gubernur dan seluruh jajaran atas dukungan nyatanya kepada para atlet,” ungkap Marciano.

Ia juga menyampaikan selamat kepada para atlet atas kerja keras mereka hingga berhasil meraih prestasi di PON XXI.

“Bonus ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi atlet, tapi juga bagi orang tua dan keluarga besar mereka. Semoga menjadi motivasi untuk terus berlatih lebih giat dan meraih prestasi lebih tinggi, tidak hanya untuk Kepri, tapi juga untuk Indonesia,” tuturnya.

Marciano mendorong agar pengurus KONI Kepri yang baru dilantik dapat bekerja maksimal dalam membina atlet-atlet lokal. Ia berharap Batam ke depan dapat menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional (Kejurnas) maupun ajang olahraga internasional, terutama cabang olahraga air.

“Kepulauan Riau memiliki potensi besar di beberapa cabang olahraga prioritas seperti layar, ski air, dan bela diri. Potensi ini harus menjadi fokus utama pembinaan,” ujarnya. (*)

Reporter: M. Sya’ban

Artikel Pengurus KONI Kepri Resmi Dilantik, Bonus Atlet PON Disalurkan Lebih dari Rp4 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.

Rengga Batampos
18.43 (18 menit yang lalu)
kepada saya

batampos – Lulusan sekolah menengah atas (SMA) masih mendominasi angka pengangguran di Batam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, hingga 2024 jumlah pengangguran dari kelompok ini mencapai 26.162 orang atau lebih dari separuh total pengangguran di kota industri tersebut.

Kepala BPS Batam, Eko Aprianto, mengatakan fenomena ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja yang tersedia. Lulusan SMA dianggap masih rentan terhadap pengangguran karena minim keterampilan teknis maupun keahlian khusus.

“Selama lima tahun terakhir, lulusan SMA selalu berada di puncak angka pengangguran,” ujar Eko, Selasa (5/8).

Sementara itu, angka pengangguran lulusan perguruan tinggi juga menunjukkan tren kenaikan. Pada 2024, jumlahnya tercatat 7.125 orang, naik signifikan dari 3.412 pada tahun 2023 dan 2.754 orang pada 2022.

“Kenaikan ini mencerminkan bahwa lulusan sarjana terus bertambah, namun penyerapannya belum optimal,” jelasnya.

Secara keseluruhan, pengangguran di Batam memang menurun dari 87.903 orang pada 2020 menjadi 50.431 orang di 2024. Namun, tantangan pengangguran tetap nyata, khususnya jika dilihat dari tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Batam 2024 berada di angka 7,68 persen. Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 7–8 orang yang menganggur. Dari total pengangguran 2024, sebanyak 29.977 adalah laki-laki dan 20.454 perempuan. Menariknya, TPT perempuan tercatat lebih tinggi yakni 8,49 persen, dibandingkan laki-laki yang berada di angka 7,20 persen.

Adapun jumlah pengangguran lulusan SMP ke bawah tercatat sebanyak 14.144 orang. Angka ini sebenarnya sudah menurun dari 20.757 orang pada 2021, yang mengindikasikan adanya peluang kerja lebih terbuka di sektor informal atau padat karya.

Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT tertinggi justru terjadi pada kelompok pendidikan SD ke bawah, yakni sebesar 11,77 persen. Kondisi ini memperkuat fakta bahwa pendidikan masih menjadi syarat krusial dalam seleksi dunia kerja di Batam.

“Batam sebagai kota industri membutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill dan kompetensi, terutama di bidang teknis. Karena itu, pendidikan vokasi dan pelatihan kerja sangat penting,” lanjut Eko.

Selain pengangguran terbuka, BPS juga menyoroti angka setengah pengangguran, yakni penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan lain. Pada 2024, jumlah setengah pengangguran di Batam mencapai 20.182 orang atau setara 3,33 persen. Angka ini naik 1,79 persen poin dibandingkan tahun 2023.

“Setengah pengangguran kerap luput dari perhatian. Padahal ini juga menggambarkan kualitas pekerjaan. Fenomena ini paling banyak terjadi pada mereka yang berpendidikan SD,” ungkapnya.

Menurut Eko, tantangan ketenagakerjaan di Batam ke depan tidak hanya soal kuantitas lapangan kerja, tetapi juga kualitasnya. Karena itu, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu berkolaborasi menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di pasar kerja.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan lebih dari satu juta pengangguran di Indonesia adalah lulusan sarjana (S1). Kondisi ini menjadi keprihatinan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan. Dia sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengatasi masalah itu.

Sorotan soal banyaknya pengangguran bergelar sarjana itu, disampaikan Fauzan di sela peluncuran Beasiswa Cendekia Baznas 2025 di Jakarta, Senin (4/8). Dalam momen itu, kuota beasiswa yang disediakan untuk mahasiswa keluarga miskin sebanyak 5.000 orang. Lokasi kuliahnya di sekitar 180 kampus di bawah naungan Kemendiktisaintek dan Kementerian Agama (Kemenag).

Fauzan mengatakan ada dua masalah yang dia hadapi saat ini. Yaitu masalah banyaknya pengangguran terdidik. Yaitu pengangguran yang sejatinya lulusan perguruan tinggi. “Pengangguran masih tinggi. Kami sedang bahas treatment-nya bersama Kementerian Investasi,” katanya.

Dia menuturkan beberapa kali berkunjung ke kawasan daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Di sana dia menemukan fenomena banyak putra daerah yang tidak terserap ke industri setempat. Banyak perusahaan besar seperti tambang dan sejenisnya, yang bekerja malah dari lusr daerah.

“Kami bersama Kementerian Investasi dan pemda akan berusaha menyelesaikan masalah yang menahun itu,” katanya. Putra-putri daerah, seharusnya bisa memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di perusahaan yang ada di daerahnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Lulusan SMA Masih Dominasi Pengangguran di Batam, Pengangguran Sarjana Kembali Naik pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Pengadilan Tinggi (PT) Kepri menjatuhkan vonis mati kepada dua eks perwira polisi, Satria Nanda dan Shigit Sarwo Edhi, dalam kasus peredaran narkoba yang juga menyeret 8 anggota polisi lainnya. Vonis ini sekaligus membatalkan putusan seumur hidup yang sebelumnya dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Putusan ini disampaikan oleh Juru Bicara PT Kepri, Priyanto, yang juga menjadi salah satu hakim anggota dalam perkara tersebut. Ia menyatakan, majelis hakim tingkat banding menilai Satria dan Shigit sebagai aktor intelektual di balik peredaran 44 kilogram sabu yang diselundupkan dari Malaysia.

“Mereka ini pimpinan, pengendali. Sebagai otak perencanaan dan pelaksana, maka layak dijatuhi hukuman maksimal,” kata Priyanto, Selasa (5/8). Vonis mati itu diputuskan oleh majelis hakim yang diKetuai Ahmad Shalihin, didampingi dua hakim anggota Bagus Irawan dan Priyanto.

Selain Satria dan Shigit, PT Kepri juga mengubah vonis terhadap terdakwa Azis Martua Siregar. Jika sebelumnya divonis 13 tahun oleh PN Batam, di tingkat banding hukumannya diperberat menjadi 20 tahun penjara, sesuai tuntutan jaksa.

“Majelis mempertimbangkan bahwa Azis adalah residivis kasus narkoba. Untuk memberi efek jera, hukuman harus maksimal,” lanjut Priyanto.

Namun, terhadap delapan terdakwa lainnya yang juga anggota Polresta Barelang, majelis tinggi tetap menguatkan vonis seumur hidup. Mereka dinilai sebagai eksekutor lapangan yang menjalankan perintah pimpinan. Sementara vonis terhadap Zulkifli Simanjuntak tetap pada 20 tahun penjara, sama seperti putusan.

Sementara, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Batam, Iqram Sahputra, mengapresiasi putusan PT Kepri. Menurutnya, vonis mati terhadap Satria dan Shigit sudah sejalan dengan tuntutan jaksa.

“Kami menyambut baik putusan banding terhadap dua terpidana utama. Bila mereka mengajukan kasasi, sudah pasti kami juga akan menyatakan kasasi,” ujarnya.

Terkait beberapa terdakwa lainnya , Iqram masih menunggu salinan resmi. Sebelumnya, JPU menuntut mati lima dari 10 anggota polisi, dan 5 dengan seumur hidup penjara

“Untuk yang belum diputus, kami berharap pengadilan tinggi nanti menguatkan tuntutan kami,” tegasnya.

Kasus ini menjadi perhatian nasional karena melibatkan 10 anggota polisi aktif dalam jaringan narkoba. Dalam dakwaan, para terdakwa terbukti menyelundupkan sabu dari Malaysia menggunakan jasa tekong dengan upah Rp 20 juta. Sebagian barang bukti digunakan untuk keperluan ekspose, namun sisanya sebanyak 9 kilogram disisihkan dan kemudian dijual ke jaringan sipil.

Operasi ini dikendalikan dari ruang Satnarkoba Polresta Barelang dan sempat mendapat “restu” dari atasan, seperti terungkap dalam rekaman dakwaan dan keterangan saksi di persidangan.

Dari 44 kilogram sabu yang masuk ke Batam, sebanyak 35 kilogram dijadikan barang bukti yang kemudian disita dari tiga kurir yang ditangkap dalam operasi “rekayasa”. Sisanya, 9 kilogram dijual bebas, termasuk kepada Azis, yang belakangan tidak melunasi sisa pembayaran Rp 400 juta per kilogram.

Kasus ini bermula dari Mei 2024, saat tekanan dari atasan meminta pengungkapan kasus besar. Di tengah dorongan tersebut, Satria dan Shigit diduga menyusun skenario operasi penyelundupan untuk memoles citra kesatuan yang belakangan justru menyeret mereka ke kursi terdakwa. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Pengadilan Tinggi Kepri Kuatkan Tuntutan Jaksa, Dua Polisi Tetap Dihukum Mati pertama kali tampil pada Metropolis.