batampos – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Menurut dia, seluruh proses usulan dilakukan langsung oleh Kementerian Hukum dengan pertimbangan demi kepentingan bangsa.

“Semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum. Jadi surat permohonan dari Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang tanda tangan,” kata Supratman dalam konferensi pers di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7).

Hasto baru saja divonis 3,5 tahun dalam kasus suap dan perintangan penyidikan. Sementara Tom Lembong divonis 4,5 tahun dalam kasus impor gula.

Supratman menekankan, dasar utama dari pemberian amnesti maupun abolisi adalah demi kepentingan nasional.

“Nah, karena itu saya ingin sampaikan pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian dan abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara berpikirnya tentang NKRI,” tegasnya.

Supratman menambahkan, selain demi kepentingan negara, pertimbangan lain yang tak kalah penting dalam rangka menjaga stabilitas dan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

“Jadi itu yang itu yang paling utama. Yang kedua adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa. Sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia, jadi itu,” jelasnya.

Ia mengklaim, pengajuan amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong disertai dengan catatan kontribusi masing-masing tokoh bangsa.

“Yang kami ajukan kepada Bapak Presiden tentu dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif yang saya sampaikan, bahwa yang bersangkutan juga punya apa namanya, punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik,” ujar Supratman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi atau pengampunan kepada terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula, mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

Sementara, amnesti diusulkan kepada tedakwa kasus suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7) malam.

“Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong,” ucap Dasco saat menggelar konferensi pers.

Selain itu, Dasco mengungkapkan Prabowo turut memberikan amnesti kepada 1.116 orang, salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat presiden nomor 42 tanggal 30 Juli 2025, tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” pungkasnya. (*)

Artikel Ini Alasan Presiden Prabowo Beri Amnesti ke Hasto Kristiyanto dan Abolisi ke Tom Lembong pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan tanah yang telah diberi hak namun dibiarkan tidak dimanfaatkan selama dua tahun berpotensi disita oleh negara.

Hal ini merujuk pada aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

“PP 20 Tahun 2021 Pasal 7 dan Pasal 9 itu mengatakan bahwa tanah setelah mendapatkan hak atas tanah baik itu HGB atau HGU 2 tahun tidak dimanfaatkan dan diyagunakan maka pemerintah dapat menetapkan tanah tersebut sebagai objek tanah telantar, bahasanya dapat,” kata Nusron sebagaimana dikutip Kamis (31/7).

Meskipun bersifat opsional, Nusron menyebut pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik penelantaran tanah, terutama di tengah tingginya kebutuhan lahan untuk pertanian, perumahan rakyat, dan investasi.

Namun, ia juga menegaskan bahwa proses untuk menetapkan tanah terlantar tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan sejumlah tahapan yang cukup panjang.

“Menurut PP tersebut proses untuk menetapkan tanah terlantar butuh waktu. Waktu pertama adalah evaluasi, kedua pemberitahuan. Pemberitahuan punya waktu 180 hari. Setelah itu dikasih Surat Pemberitahuan (SP) selama 90 hari, setelah itu dikasih lagi SP kedua selama 60 hari, abis itu dikasih SP lagi selama 45 hari,” jelas Nusron.

Prosedur tersebut, lanjut Nusron, merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan. Ia memastikan, Pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada pemilik hak tanah untuk memanfaatkan lahannya sebelum statusnya berubah menjadi telantar.

“Proses waktu itu butuh waktu 580 hari,” pungkasnya. (*)

Artikel Tanah Nganggur 2 Tahun Bisa Disita Negara, Begini Tahapannya pertama kali tampil pada News.

batampos – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menyoroti fenomena rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana). Menurutnya, perlu ada stimulus dari pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat.

Najib mengatakan, fenomena Rojali-Rohana ini ramai diperbincangkan karena terjadi di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah memegang peran penting untuk membawa perubahan.

“Saya pikir saatnya semua komponen bekerja sama untuk mengatasi daya beli masyarakat. Stimulus pemerintah perlu betul betul memberikan efek langsung terhadap kemampuan daya beli masyarakat,” kata Najib kepada wartawan, Kamis (31/7).

Najib mengatakan, bantuan langsung tunai atau BLT diyakini mampu mendongkrak daya beli masyarakat. Meski begitu, harus ada pengawasan ketat dalam penyalurannya.

“Saya melihat bahwa BLT masih opsi yang baik untuk dilakukan dengan menambahkan pengawasan baik itu terhadap siapa yang berhak menerima BLT atau bukan,” imbuhnya.

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ini menuturkan, penggunaan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat juga perlu dipantau penggunaanya. Supaya uang tersebut tidak disalahgunakan, terutama untuk judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).

“Bahkan penggunaanya pun perlu dipantau dengan baik karena ada sinyalemen kuat judol dan pinjol turut melemahkan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Di sisi lain, legislator asal Dapil Jawa Barat ini berharap pemerintah dapat terus mengoptimalisasikan program ketahanan pangan sehingga fokus terus terjaga demi mendongkrak daya beli masyarakat saat ini.

“Pemerintah perlu terus optimalisasi program ketahanan pangan sehingga fokus terus terjaga,” tandas Najib.

Sekedar informasi, fenomena Rojali dan Rohana menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Rojali adalah istilah untuk rombongan jarang beli, sedangkan Rohana merupakan akronim dari rombongan hanya nanya. Dua istilah itu mengacu pada fenomena pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan atau mal, tapi tidak membeli barang. (*)

Artikel Soroti Fenomena Rojali-Rohana, Anggota DPR Minta Pemerintah Beri Stimulus pertama kali tampil pada News.

batampos – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan telah membuka kembali sebanyak 28 juta rekening nasabah yang sempat terblokir.

Jumlah tersebut merupakan total pembukaan blokir rekening yang telah dinyatakan dormant atau tidak aktif sejak Mei 2025. “Iya (buka 28 juta rekening dormant) sejak Mei 2025 lalu,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada JawaPos.com, Kamis (31/7).

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa kebijakan pemblokiran rekening yang tidak aktif, tak lain untuk melindungi kepentingan publik.

Bahkan, ia memastikan soal keamanan dan keutuhan dana di rekening yang diblokir. Pemblokiran dilakukan hanya untuk memproteksi potensi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain.

“Hak pemilik rekening tidak hilang atas dananya, hanya rekening sedang diproteksi dari potensi penyimpangan oleh pihak lain,” ujar Ivan.

“Yang dilakukan adalah negara hadir melindungi pemegang rekening dari potensi penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang,” pungkasnya.

Sebelumnya, PPATK menemukan lebih dari 140 ribu rekening yang tidak aktif (dormant) selama lebih dari 10 tahun dengan nilai mencapai Rp 428.612.372.321 tanpa ada pembaruan data nasabah.

Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah mengatakan, ini membuka celah besar untuk praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya, yang akan merugikan kepentingan masyarakat atau bahkan perekonomian Indonesia secara umum.

Seiring maraknya penyalahgunaan rekening dormant dan setelah upaya pengkinian data nasabah, PPATK pada 15 Mei 2025 menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant, berdasarkan data perbankan per Februari 2025.

PPATK telah meminta perbankan untuk segera melakukan verifikasi data nasabah serta memastikan reaktivasi rekening ketika diyakini keberadaan nasabah serta kepemilikan rekening dari nasabah bersangkutan. (*)

Artikel PPATK Buka Blokir 28 Juta Rekening Sejak Mei 2025 pertama kali tampil pada News.

Artikel Ahli Kepailitan: Utang Dividen Tidak Bisa Diajukan PKPU pertama kali tampil pada News.