batampos – Aksi tidak senonoh yang meresahkan warga Tanjungpinang akhirnya terhenti. Seorang pria berinisial AP (28) ditangkap polisi usai melakukan tindakan eksibisionisme di sejumlah titik keramaian, terutama yang menyasar kaum perempuan.

Penangkapan dilakukan di kawasan Batu 10, Tanjungpinang, Jumat (1/8) sore. Polisi bergerak cepat setelah menerima beberapa laporan masyarakat terkait tindakan asusila yang dilakukan AP di ruang publik seperti perumahan dan jalanan.

“Pelaku disergap saat mengendarai sepeda motor. Penangkapan berdasarkan ciri-ciri yang dilaporkan warga,” kata Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang, AKP Agung Tri Poerbowo.

Dalam pemeriksaan awal, AP mengaku telah melakukan aksinya di beberapa lokasi berbeda di wilayah Tanjungpinang. Terakhir, aksi bejatnya terekam kamera warga dan viral di media sosial.

“Pelaku melakukan aksinya setelah menggunakan aplikasi dewasa. Diduga kuat dia memiliki kecenderungan kelainan seksual berupa eksibisionisme,” jelas Agung.

Polisi kini masih mendalami apakah AP memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Terungkap pula bahwa pelaku telah berkeluarga dan memiliki anak.

Atas perbuatannya, AP dijerat Pasal 36 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

“Saat ini pelaku masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik,” tutup Agung. (*)

Reporter: Yusnadi Nazar 

Artikel Polisi Tangkap Pria Eksibisionis di Tanjungpinang, Ini Tampangnya pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) semester pertama tahun 2025 menuai sorotan. Komisi II DPRD Kepri mencatat, hingga akhir Juni lalu, realisasi PAD baru mencapai sekitar 48 persen dari target yang telah ditetapkan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mengungkapkan bahwa dari target Rp1,7 triliun, realisasi PAD Kepri saat ini baru menyentuh angka kurang lebih Rp800 miliar.

Menurut Wahyu, lambatnya capaian PAD ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang menyumbang sekitar 90 persen dari total PAD. Masalahnya, ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang membuat kontribusi PKB ke kas daerah menurun.

“Sekarang pembagian PKB-nya berubah. Provinsi cuma dapat bagian 30 persen. Ini bikin pendapatan makin kecil, karena aturannya memang sudah berubah,” kata Wahyu saat dikonfirmasi, Jumat (1/8).

Di sisi lain, Wahyu menilai Pemprov Kepri belum maksimal menggali potensi sumber PAD lainnya, khususnya dari sektor perikanan dan kelautan yang sebenarnya memiliki potensi besar namun belum memberikan kontribusi signifikan.

Tak hanya itu, Wahyu juga menyoroti kurangnya inisiatif dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengoptimalkan aset seperti laboratorium milik pemerintah yang seharusnya bisa menjadi sumber PAD tambahan.

“Padahal kalau laboratorium seperti milik DLH dan dinas-dinas lain dioptimalkan, potensinya cukup besar untuk mendongkrak pendapatan,” jelasnya.

Ia juga mendorong Pemprov Kepri untuk memperjuangkan kembali kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut 0-12 mil yang kini diambil alih pemerintah pusat. Saat ini, izin pengelolaan wilayah laut di lima kabupaten dan satu kota di Kepri sudah bukan lagi kewenangan daerah.

“Untuk Batam, kewenangannya ada di BP Batam. Ini yang harus dikejar oleh Pemprov. Apalagi Wakil Gubernur kita dekat dengan Presiden,” pungkas Wahyu. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel DPRD Soroti PAD Kepri Terlalu Bergantung pada PKB, Sektor Lain Belum Optimal pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Di tengah krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda Kota Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, secercah harapan mengalir dari sebuah perigi tua yang selama ini terlupakan. Terletak di pinggir jalan pusat kota, perigi umum ini kini menjadi andalan warga saat pasokan air PDAM tak menentu.

Setiap hari, sejak pagi hingga malam, warga silih berganti datang membawa jeriken, ember, dan galon. Mereka antre sabar, bukan untuk membeli air, melainkan mengambil air bersih gratis yang terus mengalir tanpa henti.

“Kalau bukan karena perigi ini, entah dari mana kami bisa dapat air bersih,” ujar Rendi, salah seorang warga yang rutin mengambil air, Jumat (1/8). “PDAM kadang ngucur, kadang nggak. Tapi perigi ini setiap hari selalu ada, dan airnya bersih,” imbuhnya.

Kemarau panjang menyebabkan debit air di waduk penyedia air PDAM menyusut drastis. Kondisi itu membuat suplai air ke rumah-rumah warga menjadi tidak stabil. Di tengah kondisi tersebut, perigi umum ini justru menjadi penyelamat.

Uniknya, meski diambil ratusan liter setiap hari, air perigi tetap jernih dan tak pernah surut. Yang membuatnya istimewa, sumber air ini dikelola secara gotong royong dan terbuka untuk semua warga secara gratis, tanpa pungutan apa pun.

“Selama ini belum ada yang memanfaatkannya untuk dijual. Kalau pun nanti ada yang seperti itu, saya rasa warga tak akan tinggal diam,” tegas Rendi. “Ini sumber air untuk semua. Harus dijaga, bukan dimanfaatkan demi keuntungan pribadi.”

Namun Rendi juga mengingatkan warga untuk tetap menjaga kebersihan di sekitar lokasi perigi, terutama karena sebagian besar air yang diambil digunakan untuk konsumsi harian.

“Kita harus saling menghormati dan menjaga bersama. Ini penyelamat kita saat PDAM tak bisa diandalkan,” tambahnya.

Perigi tua ini kini bukan hanya sumber air, tapi juga simbol ketahanan warga menghadapi krisis. Sebuah bukti bahwa di tengah keterbatasan sistem, masih ada kekuatan lokal yang mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Perigi Tua di Dabo Singkep Jadi Penyelamat Warga saat Krisis Air Bersih pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Seorang siswi SMA swasta di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di dalam rumahnya, Kamis (31/7). Remaja berinisial KK (16) itu ditemukan oleh keluarganya di dekat pintu kamar, di Perumahan Bumi Air Raja, Kelurahan Pinang Kencana.

Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi setelah menerima laporan dari warga.

“Kita sudah menerima laporan dan datang ke lokasi kejadian. Korban ditemukan tergantung di kamarnya,” ujar Hamam, Jumat (1/8).

Dari hasil pemeriksaan medis, remaja perempuan itu meninggal akibat kekurangan oksigen atau asfiksia. Meski begitu, polisi tetap melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti motif di balik dugaan aksi bunuh diri ini.

“Akan kami telusuri apa motif dan penyebabnya, sehingga nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri,” jelasnya.

Dari olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian, tali pinggang, dan sarung yang diduga digunakan dalam aksi tersebut.

Pihak keluarga, menurut Hamam, juga belum bisa memberikan keterangan pasti soal penyebab anak mereka nekat mengakhiri hidup.

“Dari penjelasan orang tua, mereka juga tidak mengetahui penyebabnya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua RT01 RW03 Kelurahan Pinang Kencana, Sindrang, menyebut bahwa sebelum ditemukan tewas, korban sempat kabur dari rumah. Informasi itu didapatnya dari tetangga sekitar.

“Memang sempat kabur, dengar-dengar dari tetangga. Tapi selama ini anaknya ceria, tidak tahu pasti apakah ada masalah dalam keluarganya atau tidak,” katanya. (*)

Catatan redaksi: 

Artikel ini memuat konten tentang tindakan bunuh diri. Mohon pembaca menyikapi dengan bijak. Jika Anda mengalami gangguan suasana hati, kecemasan berat, atau perasaan ingin mengakhiri hidup, segeralah konsultasi dengan ahli kesehatan jiwa.

Reporter: M. Ismail 

Artikel Polisi Selidiki Motif Bunuh Diri Siswi SMA di Tanjungpinang pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, belum bisa dilaksanakan karena masih terbentur moratorium dari Pemerintah Pusat. Akibatnya, empat desa di Bintan mengalami kekosongan jabatan kepala desa dan saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bintan, Firman Setyawan, mengatakan pihaknya sudah mengusulkan pelaksanaan Pilkades kepada pemerintah pusat.

Namun hingga kini, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sampai hari ini masih ada moratorium Pilkades dari Kemendagri,” kata Firman, Kamis (1/8).

Ia menjelaskan, empat desa yang mengalami kekosongan pimpinan di antaranya adalah Desa Gunung Kijang (Kecamatan Gunung Kijang), Desa Tembeling (Kecamatan Teluk Bintan), Desa Pengudang dan Desa Sebong Lagoi (keduanya di Kecamatan Teluk Sebong).

Desa Gunung Kijang dan Tembeling kehilangan kepala desa karena yang bersangkutan mengundurkan diri untuk maju dalam pemilihan legislatif.

Sementara di Desa Pengudang, kepala desa meninggal dunia. Ketiga desa ini sejatinya memiliki masa jabatan kepala desa yang masih aktif hingga 2027.

“Kalau pun pilkades dilaksanakan, maka prosesnya Pergantian Antar Waktu (PAW). Tapi tetap menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Adapun Desa Sebong Lagoi mengalami kekosongan karena kepala desanya terjerat persoalan hukum. Meski putusan pengadilan sudah keluar, namun Pemkab Bintan belum menerima salinan putusan inkrah secara resmi.

Untuk mengisi kekosongan ini, Pemkab Bintan telah menunjuk Penjabat (Pj) kepala desa di Desa Gunung Kijang, Tembeling, dan Pengudang.

Sedangkan untuk Desa Sebong Lagoi, jabatan kepala desa sementara dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang merupakan sekretaris desa setempat.

Firman memastikan pelayanan publik di desa tetap berjalan optimal meski belum ada kepala desa definitif. Menurutnya, baik Pj maupun Plt memiliki wewenang serupa kepala desa, namun tetap dibatasi dalam beberapa aspek.

“Mereka tidak bisa melakukan rotasi perangkat desa tanpa persetujuan kepala daerah. Mereka hanya bisa mengusulkan, dan SK perangkat desa tetap dikeluarkan oleh bupati,” tutup Firman. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Terganjal Moratorium, Empat Desa di Bintan Masih Dipimpin Pejabat Sementara pertama kali tampil pada Kepri.