Kamis, 9 April 2026
Beranda blog Halaman 1184

Polisi Gugur Usai Padamkan Karhutla di Rokan Hilir

0
Ipda Donald Junus Halomoan semasa hidup saat memadamkan karhutla di Rohil. (ANTARA/HO-Polda Riau)

batampos – Duka menyelimuti jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Riau setelah salah satu anggotanya, Ipda Donald Junus Halomoan, 49, gugur dalam tugas setelah menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama tiga pekan di Kabupaten Rokan Hilir.

Almarhum yang menjabat sebagai Pasi Provos Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Riau, tergabung dalam Bawah Kendali Operasi (BKO) Polres Rokan Hilir. Ia dikenal sebagai Bhayangkara tangguh yang selalu berada di garis depan bersama tim gabungan dalam upaya penanggulangan karhutla, khususnya di wilayah hukum Polsek Simpang Kanan.

Menurut penuturan Komandan Satuan Brimob Polda Riau, Kombes Ketut Gede Adi Wibawa, almarhum masih sempat memimpin apel konsolidasi setelah kegiatan pemadaman pada Senin, 4 Agustus 2025. Ia kemudian kembali ke tempat istirahat sementara di aula kantor Camat Simpang Kanan.

“Malam harinya, almarhum masih terlihat makan malam dan berbincang bersama rekan-rekannya. Tidak ada tanda-tanda sakit atau keluhan,” ujar Kombes Ketut pada Rabu (6/8) di Pekanbaru dilansir dari Antara.

Namun, keesokan paginya, Selasa (5/8), ketika hendak dibangunkan untuk sarapan, almarhum tidak memberikan respons. Pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dr. Agus Salim memastikan bahwa Ipda Donald telah meninggal dunia sekitar pukul 08.00 WIB. Diduga kuat, kelelahan berat selama menjalankan tugas dalam kondisi lingkungan ekstrem menjadi faktor utama penyebab wafatnya almarhum.

Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karibianto, menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya almarhum dalam tugas kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa pengabdian Ipda Donald merupakan cerminan dedikasi tinggi aparat kepolisian dalam menjaga masyarakat dan lingkungan hidup.

“Beliau menjadi teladan bagi kita semua dalam menghadapi bencana tahunan di Riau. Tugas beliau adalah tugas yang mulia, dan beliau gugur sebagai pahlawan,” ungkap Kombes Anom.

Almarhum Ipda Donald meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang kini harus menjalani hari-hari tanpa sosok kepala keluarga. Polda Riau memastikan bahwa seluruh hak dan santunan bagi keluarga akan diproses dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenazah Ipda Donald dipulangkan ke rumah duka dan disemayamkan dengan upacara kedinasan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdiannya selama ini. Rekan-rekan sejawat serta perwakilan pejabat Polda Riau akan hadir dalam upacara pelepasan jenazah.

Peristiwa gugurnya Ipda Donald menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Provinsi Riau. Setiap tahun, ratusan personel TNI, Polri, BPBD, dan relawan berjibaku di medan yang sulit demi mencegah meluasnya api yang mengancam kesehatan dan keselamatan warga.

Upaya mitigasi dan penanganan karhutla membutuhkan sumber daya yang besar dan konsistensi dari semua pihak. Dedikasi seperti yang ditunjukkan Ipda Donald menjadi pilar penting dalam keberhasilan penanggulangan bencana ini.

“Pengabdian beliau tidak akan kami lupakan. Semangat juang dan pengorbanannya akan terus menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Brimob dan Polda Riau,” tutup Kombes Ketut. (*)

Artikel Polisi Gugur Usai Padamkan Karhutla di Rokan Hilir pertama kali tampil pada News.

Hanya Dua Kali Lakukan OTT, Pimpinan KPK Sampaikan Permintaan Maaf

0
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. (Salman Toyibi/Jawa Pos).

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui baru melakukan dua kali operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang semester pertama tahun 2025. Adapun, OTT itu menyasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan (Sumsel), pada 15 Maret 2025.

Serta, operasi senyap kedua menyasar proyek pada dinas PUPR di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, pada Kamis 26 Juni 2025.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyampaikan permintaan maaf atas minimnya jumlah OTT tersebut. Namun, ia menegaskan lembaga antirasuah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi.

“Sepanjang semester satu telah melakukan OTT, mohon maaf baru dua,” kata Fitroh di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8).

KPK, lanjut Fitroh, akan terus mengoptimalkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dan memperkuat basis data intelijen untuk memastikan target OTT tepat sasaran.

“Sebenarnya kalau KPK kemudian mampu melakukan upaya-upaya OTT cukup masif, kami dari KPK berharap betul-betul memberikan efek jera,” ujar Fitroh.

Tak dipungkiri, OTT masih menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi penegakan hukum KPK. Ia berharap, dukungan dari masyarakat dapat membantu memperlancar proses penindakan dan mendorong peningkatan jumlah OTT di semester berikutnya.

“Mohon doa dari teman-teman kita bisa lebih banyak OTT,” tegasnya.

Meski begitu, Fitroh menegaskan KPK tetap menjalankan tugas pemberantasan korupsi sebagaimana mestinya. Selama semester pertama 2025, KPK telah melaksanakan 31 penyelidikan, 43 penyidikan, dan 46 penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

“Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah 31, dan sudah dieksekusi 35, ini tentu juga dari beberapa perkara yang sudah berproses dari tahun-tahun sebelumnya, yang kemudian baru inkrah di semester pertama tahun 2025 ini,” pungkasnya. (*)

Artikel Hanya Dua Kali Lakukan OTT, Pimpinan KPK Sampaikan Permintaan Maaf pertama kali tampil pada News.

Srikandi PLN Batam Gandeng Puskesmas Botania, Perangi Stunting, Dukung Generasi Sehat

0
PARA peserta yang ikut Srikandi Movement bersama karyawan PLN Batam berfoto bersama usai mengikuti program bertauju Srikandi Movement, mendukung generasi sehat melalui program ibu asuh di Puskesmas Botania Garden, Batam Center, Kamis (31/7)
F. HUMAS PLN BATAM UNTUK BATAM POS

batampos – Sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan stunting atau gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, Srikandi PLN Batam menggelar program bertajuk Srikandi Movement: Mendukung Generasi Sehat Melalui Program Ibu Asuh. Kegiatan ini berlangsung di Puskesmas Botania, Kamis (31/7), sebagai hasil kolaborasi bersama tenaga kesehatan dan kader posyandu.

Lewat program ini, sebanyak 86 anak balita menerima bantuan pemenuhan gizi, mulai dari telur, susu, gula, hingga kacang hijau. Selain penyaluran bantuan, edukasi terkait pencegahan stunting juga diberikan oleh Koordinator Kesehatan Keluarga Puskesmas Botania.

Ketua Srikandi PLN Batam yang juga Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Nagoya, Euis Hermawati, menyampaikan bahwa program ini akan dijalankan selama enam bulan, terhitung sejak Juli hingga Desember 2025.

“Selama program berjalan, akan dilakukan pengukuran pertumbuhan anak secara berkala. Anak dengan perkembangan terbaik akan mendapatkan penghargaan, begitu juga kader posyandu dengan kinerja terbaik,” ujar Euis.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara PLN Batam, Puskesmas Botania, dan para kader posyandu dalam memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan berdampak langsung.

“Kami berharap gerakan ini berjalan konsisten agar angka stunting di Batam bisa terus ditekan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan generasi sehat, yang akan menjadi tumpuan masa depan,” tambahnya.

Kepala Puskesmas Botania, Fauzi Nuristianto, menyambut baik inisiatif ini. Ia menyebut, hingga saat ini terdapat 125 balita penderita stunting di Kelurahan Belian, wilayah kerja Puskesmas Botania.

“Dukungan dari Srikandi PLN Batam sejauh ini merupakan yang paling signifikan. Kami berkomitmen untuk memanfaatkannya secara maksimal agar mampu menurunkan prevalensi stunting,” kata Fauzi.

Dampak positif program ini juga dirasakan langsung oleh para penerima manfaat. Salah satunya adalah Wulan, seorang ibu peserta program yang datang dengan penuh semangat.

“Kami sangat bersyukur atas perhatian dari Srikandi PLN Batam. Bantuan gizi dan pengetahuan yang kami terima benar-benar bermanfaat untuk pertumbuhan anak-anak kami,” ucap Wulan.

Lewat langkah ini, PLN Batam melalui Srikandi-nya kembali menegaskan komitmennya untuk hadir membawa perubahan positif bagi masyarakat. Tak hanya di bidang energi, namun juga dalam sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial. (*)

 

Artikel Srikandi PLN Batam Gandeng Puskesmas Botania, Perangi Stunting, Dukung Generasi Sehat pertama kali tampil pada Metropolis.

Operator Forklift PT Sumber Samudra Makmur, Batuampar Tewas Tertimpa Plat Besi

0
Ilustrasi.

batampos– Kecelakaan kerja kembali terjadi di kawasan Industri Kota Batam. Kali ini kecelakaan menimpa Suwanda Syahputra Tarigan, operator forklift PT Sumber Samudra Makmur (SSM), Batu Ampar.

Informasi yang didapatkan, pria 31 tahun ini tewas setelah tertimpa plat besi saat proses perbaikan tongkang, Selasa (5/8) sore.

“Korban tertimpa plat besi yang ditegakkan menggunakan forklift. Saat turun mengecek kaitan, plat itu terjatuh,” ujar salah seorang pekerja yang enggan menyebutkan namanya.

Ia menjelaskan korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Budi Kemuliaaan (RSBK). Namun nyawanya tak tertolong.

BACA JUGA: Panglima Garda Metal FSPMI: Kecelakaan Kerja di Galangan Kapal PT ASL Harus Diusut Tuntas

“Pekerja yang mengetagu langsung bantu evakuasi. Korban pendarahan di kepala,” katanya.

Ia menilai korban sudah profesional dalam pekerjaannya. Untuk menahan plat yang digunakan sebagai dinding atau pintu tongkang tersebut, korban memasang rantai penahan ke plat dengan cara menyilangkan dan mengaitkannya di bagian depan forklift

“Korban sedang mengecek kekuatan rantai ini dengan menendangnya, dan terlepas,” ungkapnya.

Sementara Kasat Rekrim Polresta Barelang, Kompol Debby Tri Andreastian membenarkan adanya kecalakaan kerja ini.

“Benar. Sudah kita tangani, dan kejadiannya semalam,” ujarnya.

Debby mengaku pihaknya melakuka. olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Selain itu, memeriksa saksi dari pekerja dan perusahaan.

“Saksi-saksi masih diperiksa. Untuk kesimpulannya nanti kita sampaikan,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi

 

Artikel Operator Forklift PT Sumber Samudra Makmur, Batuampar Tewas Tertimpa Plat Besi pertama kali tampil pada Metropolis.

Gubernur Kepri Sampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2025 di DPRD, Penyesuaian Kebijakan Pemerintah Pusat dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar

0
Gubernur H Ansar Ahmad SE MM menyampaikan rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kepri tahun 2025 pada Rapat Paripurna digelar di DPRD Kepri, Rabu (6/8/2025). (Dwitya/Humas DPRD Kepri)

batampos– Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Balairung Raja Khalid, Rabu (6/8/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, dan dihadiri para pimpinan dan anggota dewan, Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kepri.

Dalam pidatonya, Gubernur Ansar menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS ini bertujuan untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal daerah berdasarkan perkembangan ekonomi serta kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan.

“Perubahan ini bukan hanya bentuk respons terhadap dinamika pembangunan, tetapi juga bagian dari upaya penyesuaian terhadap realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah terjadi sampai pertengahan tahun,” kata Gubernur.

Secara garis besar, Pemprov Kepri memproyeksikan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan akan mencapai sekitar Rp3,91 triliun. Angka ini mengalami penyesuaian dari target sebelumnya, mencerminkan evaluasi terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, dan pendapatan sah lainnya.

BACA JUGA: Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM, Gubernur Ansar Teken MoU Bersama BPH Migas

Penyesuaian Kebijakan Pusat dan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Selain itu, dalam pidatonya Gubernur Asar menjelaskan bahwa beberapa komponen pendapatan mengalami penurunan, khususnya pada dana transfer seiring kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan negara.

Gubernur Ansar Ahmad SE MM menerahkan rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kepri tahun 2025 kepada Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan yang didampingi unsur pimpinan lainnya. (Dwitya/Humas DPRD Kepri)

Belanja daerah juga mengalami penyesuaian, yang diarahkan untuk mendukung program-program prioritas, terutama yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Total belanja setelah perubahan diproyeksikan sebesar Rp3,93 triliun.

Gubernur Ansar menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lebih jauh, Gubernur menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun ini juga menyesuaikan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Pemerintah Provinsi Kepri juga mulai menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024–2029 yang menekankan pembangunan manusia unggul, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta transformasi digital dan ekonomi hijau.

Gubernur Ansar mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran ini.

Ia berharap pembahasan lebih lanjut terhadap Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

“Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan transparan, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Gubernur Ansar menutup sambutannya. (*)

Artikel Gubernur Kepri Sampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2025 di DPRD, Penyesuaian Kebijakan Pemerintah Pusat dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar pertama kali tampil pada Kepri.

Kejari Bintan Sita Dokumen Keuangan dan Kapal di Kantor UPP Tanjunguban

0
Jaksa geledah
Penyidik Kejari Bintan saat menggeledah Kantor UPP Kelas I Tanjunguban di Kompleks Pertamina Tanjunguban pada Rabu (6/8). F. Kejari Bintan untuk Batam Pos.

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan menyita sejumlah dokumen penting saat menggeledah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjunguban di Kompleks Pertamina, Rabu (6/8).

Penyitaan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa labuh kapal rig.

Dokumen yang diamankan antara lain dokumen keuangan, catatan alur masuk dan berlabuh kapal, serta dokumen keluar kapal. Semuanya disita sebagai barang bukti dalam kasus dugaan penyimpangan pengeluaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tanpa pembayaran PNBP.

“Penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan, termasuk ruang arsip yang berjarak sekitar 500 meter dari kantor utama UPP,” kata Kepala Kejari Bintan, Rusmin, saat konferensi pers di Kantor Kejari Bintan, Rabu malam.

Ia menjelaskan, penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik Unit Tindak Pidana Khusus dibantu Bidang Intelijen dan personel TNI. Proses hukum ini sudah masuk tahap penyidikan sejak Mei 2025.

Dugaan korupsi terjadi pada rentang waktu 2016 hingga 2022, saat kapal milik salah satu perusahaan di kawasan Bintan Industrial Estate (BIE) berlabuh di perairan Lobam.

“Modusnya, SPB diterbitkan tanpa adanya pembayaran PNBP terlebih dahulu. Padahal, sesuai aturan, pembayaran wajib dilakukan sebelum SPB keluar,” tegas Rusmin.

Pihak Kejari Bintan sudah memeriksa 22 saksi, termasuk pejabat UPP yang menjabat selama periode tersebut dan sejumlah agen pelayaran.

Dari hasil penyidikan sementara, ditemukan indikasi kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar. Tindakan ini diduga melanggar Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021.

“Pemeriksaan lanjutan masih berjalan. Perkembangan akan kami sampaikan pada kesempatan selanjutnya,” tutup Rusmin. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Kejari Bintan Sita Dokumen Keuangan dan Kapal di Kantor UPP Tanjunguban pertama kali tampil pada Kepri.

Geledah Kantor Syahbandar Tanjunguban, Kejari Bintan Temukan Dugaan Korupsi PNBP Kapal Rig di Lobam

0
Kejari Bintan melakukan pengeledahan Kantor UPP Kelas I Tanjunguban di Kompleks Pertamina Tanjunguban pada Rabu (6/8/2025). F.Kejari Bintan untuk Batam Pos.

batampos– Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan menggeledah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjunguban di Kompleks Pertamina Tanjunguban pada Rabu (6/8/2025).

Pengeledahan ini berhasil mengamankan beberapa dokumen penting sebagai barang bukti antara lain dokumen keuangan, dokumen alur masuk dan berlabuh kapal serta dokumen keluar kapal.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bintan, Rusmin membenarkan bahwa Tim Penyidik Unit Tindak Pidana Khusus Kejari Bintan dibantu Bidang Intelijen dan personel TNI melakukan penggeledahan di Kantor UPP Kelas I Tanjunguban.

“Penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan termasuk ruang arsip yang terletak 500 meter dari kantor UPP,” ujar Rusmin ketika jumpa pers di Kantor Kejari Bintan di Bintan Buyu, Rabu (6/8/2025) malam.

BACA JUGA: Kejari Bintan Geledah Kantor Syahbandar Tanjunguban, Dikawal Ketat TNI Bersenjata

Pengeledahan dilakukan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa labuh kapal Rig milik salah satu perusahaan di Kawasan Bintan Industrial Estate (BIE) yang berlabuh di perairan Lobam.

“Penyimpangan ini terjadi antara tahun 2016 hingga 2022,” ujarnya.

Rusmin mengatakan, penyelidikan dimulai sejak Mei 2025 dan telah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan.

Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 22 saksi dari pihak UPP Kelas I Tanjunguban dan pihak swasta termasuk agen pelayaran.

“Pejabat, kepala UPP yang menjabat antara tahun 2016 hingga 2022 juga diperiksa,” ujar Rusmin.

Dari hasil pemeriksaan, tim penyidik menemukan adanya perbuatan melanggar hukum dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena tanpa adanya pembayaran PNBP ke negara.

“Modusnya adalah SPB dikeluarkan tanpa adanya pembayaran terlebih dahulu. Padahal, ketentuannya pembayaran harus dilakukan terlebih dahulu sebelum SPB dikeluarkan,” jelasnya.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, tim penyidik menemukan potensi kerugian negara sekitar Rp 1,7 miliar akibat penyimpangan dalam proses SPB.

Perbuatan ini melanggar hukum dan dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, serta Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021.

Ia mengatakan, penyidikan tindak pidana korupsi ini masih terus berlangsung dengan melakukan pemeriksaan beberapa saksi.

“Kita akan sampaikan perkembangannya pada pertemuan berikutnya,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Geledah Kantor Syahbandar Tanjunguban, Kejari Bintan Temukan Dugaan Korupsi PNBP Kapal Rig di Lobam pertama kali tampil pada Kepri.

Polsek Nongsa Tingkatkan Patroli dan Peran Bhabinkamtibmas

0
Polsek Nongsa melakukan patroli di titik-titik rawan.

Guna menjaga kondusivitas dan meminimalisasi potensi tindak kriminal, Polsek Nongsa memperkuat kehadiran personel di tengah masyarakat. Sejumlah langkah konkret dilakukan, mulai dari peningkatan patroli, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas, hingga penempatan personel reserse secara mobile di titik-titik rawan.

Kapolsek Nongsa, Kompol Dr Arsyad Riyandi, mengatakan bahwa penguatan patroli dan sistem floating anggota merupakan bentuk deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Nongsa.

“Kami hadir di tengah masyarakat bukan hanya setelah kejadian, tetapi sebelum gangguan itu muncul. Patroli ditingkatkan, anggota reskrim kami sebar secara bergilir di daerah rawan, dan Bhabinkamtibmas terus aktif di kelurahan,” ujar Arsyad, Rabu(6/8).

Menurutnya, kehadiran polisi yang nyata dan rutin di lingkungan masyarakat turut menumbuhkan rasa aman serta kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian.

“Kalau ada potensi gangguan, bisa langsung ditangani. Ini jauh lebih efektif daripada menunggu laporan warga,” tegasnya.

Di tengah peningkatan upaya menjaga keamanan tersebut, Polsek Nongsa juga tetap menggugah semangat nasionalisme masyarakat menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan membagikan bendera merah putih secara gratis kepada warga.

“Kami dorong masyarakat untuk ikut menyemarakkan kemerdekaan. Bendera merah putih kami bagikan langsung ke warga, agar serentak memasang di depan rumah masing-masing,” kata Arsyad.

Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari gerakan nasional sekaligus mempererat hubungan polisi dan masyarakat. Pihaknya juga memberi imbaun ke pemukiman warga untuk memasang bendera merah putih.

“Kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan semata menjaga keamanan, tapi juga menumbuhkan semangat persatuan,” ujarnya.

Dengan pendekatan preventif dan humanis ini, Polsek Nongsa berharap wilayahnya tetap aman, tertib, dan masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan masing-masing.

“Intinya, meningkatkan peran polri ditengah masyarakat,” pungkasnya. (*) 

Reporter: Yashinta 

Artikel Polsek Nongsa Tingkatkan Patroli dan Peran Bhabinkamtibmas pertama kali tampil pada Metropolis.

Berboncengan 3 dan Tidak Menggunakan Helm, Pelajar Tewas Kecelakaan di Jalan Duta Mas

0
Personel Satlantas Polresta Barelang olah TKP kecelakaan maut di Jalan Punggowo atau tepatnya du belakang gerbang Duta Mas, Batam Centre.

batampos – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Punggowo atau tepatnya du belakang gerbang Duta Mas, Batam Centre, Selasa (5/8) siang. Kecelakaan ini menyebabkan MJK, 13, pelajar SMPN 31 Batam tewas di lokasi.

Kasubnit 1 Gakkum Lantas Polresta Barelang, Ipda Tarmizi Rambe mengatakan kecelakaan ini berawal saat korban berboncengan 3 bersama rekan sekolahnnya, yakni RRA, 14, dan RRT, 14, menggunakan motor Yamaha Mio BP 4539 GR.

Ketiganya melaju dari arah Kampung Air menuju Simpang Kara. Disaat bersamaan, truk crane 8557 EO yang dikendarai AS, 51, melaju dari arah yang sama

“Pelajar ini mencoba menyalip truk crane dari sisi kiri, dan bersenggolan,” ujarnya.

Akibat senggolan tersebut, motor yang dikendalikan pelajar ini hilang kendali dan ketiganya terjatuh. Untuk RRA dan RRT terjatuh ke sisi kiri jalan, sedangkan MJK jatuh ke dalam kolong dan terlindas truk tersebut.

“Korban meninggal dunia di tempat, sementara dua rekannya mengalami luka ringan,” kata Tarmizi.

Tarmizi menjelaskan pihaknya sudah mengamankan sopir beserta barang bukti truk dan sepeda motor. Seluruh barang bukti dibawa ke Mapolresta Barelang.

“Kita juga melakukan olah TKP untuk mengetahui kronolgis dan penyebab pastinya kecelakaan ini,” katanya.

Tarmizi juga menyayangkan pelajar ini yang berkendara dengan berboncengan 3 dan tudan menggunakan helm. Ia berharap seluruh pengendara untuk tetap mematuhi aturan berlalu lintas.

“Kemudian untuk para org tua, agar memberikan pengawasan kepada anak yang belum cukup umur untuk tidak mengendarai sepesa motor,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Berboncengan 3 dan Tidak Menggunakan Helm, Pelajar Tewas Kecelakaan di Jalan Duta Mas pertama kali tampil pada Metropolis.