batampos -Iran dilaporkan mengabaikan usulan gencatan senjata selama 48 jam yang diajukan Amerika Serikat di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Washington pada 2 April mengajukan gencatan senjata melalui salah satu negara sahabat, menurut laporan Kantor berita semi-resmi Iran, Fars, pada Jumat dengan mengutip sejumlah sumber yang mengetahui situasi tersebut.

“Amerika Serikat pada 2 April mengusulkan gencatan senjata 48 jam melalui salah satu negara sahabat,” kata sumber itu.

Menurut sumber itu, usulan tersebut muncul setelah meningkatnya ketegangan serta tantangan yang dihadapi pasukan AS yang berada di kawasan Timur Tengah.

Namun, Iran tidak memberikan respons tertulis atas pengajuan gencatan senjata tersebut. Sebaliknya, Teheran disebut merespons “di lapangan” dengan melanjutkan serangan intensitas tinggi.

Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa upaya diplomatik AS untuk menghentikan pertempuran semakin ditingkatkan, terutama setelah dilaporkan terjadi serangan terhadap depot militer AS di Pulau Bubiyan, Kuwait.

Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari melancarkan serangan udara ke Iran yang hingga kini dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta wilayah di Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.

Serangan balasan tersebut menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, sekaligus mengganggu pasar global dan sektor penerbangan.(*)

Artikel Abaikan Usulan Gencatan Senjata, Iran Terus Gempur Fasilitas Militer AS pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi XIII DPR RI mulai membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK). Ini dilakukan setelah penyerahan 491 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Kementerian Hukum (Kemenkum) pada 30 Maret lalu.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyampaikan bahwa pihaknya turut berkontribusi dalam penyusunan RUU PSDK bersama tim pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kemenkum. Tim tersebut terdiri atas Kemenkum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian HAM, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

”Dalam proses tersebut, kami menyampaikan berbagai masukan berdasarkan pengalaman LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, agar pengaturan dalam RUU ini semakin memperkuat sistem perlindungan serta menjawab kebutuhan para saksi dan korban di lapangan,” kata dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (4/4).

Menurut Susilaningtias, perubahan UU PSDK diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mekanisme perlindungan saksi dan korban, serta memperkuat peran pemerintah daerah (pemda) dalam penyelenggaraan layanan perlindungan tersebut.

”LPSK berharap revisi undang-undang ini dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi LPSK dalam menjalankan tugasnya, termasuk memperkuat peran LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban,” urainya.

Susilaningtias mengungkapkan bahwa substansi penting yang menjadi fokus pembahasan dalam RUU PSDK adalah jaminan perlindungan bagi saksi pelaku, pembentukan kantor perwakilan LPSK di setiap provinsi, penguatan kelembagaan, pendanaan layanan pemulihan korban melalui mekanisme dana abadi korban, serta penguatan skema restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana.

LPSK menilai, perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan unsur penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berperspektif kemanusiaan. Karena itu, Susilaningtias menyampaikan bahwa penguatan pengaturan perlindungan saksi dan korban melalui RUU PSDK diperlukan agar sistem perlindungan dapat semakin optimal.

”Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban yang ada saat ini telah menjadi landasan penting dalam sistem peradilan pidana. Namun, seiring perkembangan kebutuhan dan dinamika penegakan hukum, penguatan melalui RUU PSDK menjadi penting agar perlindungan bagi saksi dan korban dapat semakin optimal,” jelasnya.(*)

Artikel RUU PSDK Diharapkan Perluas Layanan Masyarakat Untuk Mendapatkan Perlindungan pertama kali tampil pada News.

batampos – Lagi praktik penyelundupan Pekerja Migran (PMI) Ilegal atau non prosedural melalui jalur laut masih terus terjadi. Terbaru pada Jumat (3/4), TNI AL menggagalkan penyelundupan 6 orang PMI ilegal di Perairan Asahan, Sumatera Utara (Sumut).

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul menyampaikan bahwa 6 orang PMI ilegal itu hendak diselundupkan menggunakan satu kapal nelayan. Namun, tim gabungan dari Satgas Trisula 26 H Pusintelal, Satgas Ops Intelmar Mantra Sakti–26 Koarmada I, Tim FQRT Lanal Tanjung Balai Asahan, dan Tim Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan menggagalkan aksi tersebut.

”Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima pada Kamis malam, 2 April 2026, terkait adanya pergerakan kapal dari Malaysia menuju wilayah perairan Indonesia yang diduga membawa PMI non prosedural,” kata Tunggul saat dikonfirmasi pada Sabtu (4/4).

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan langsung melaksanakan briefing serta pembagian tugas. Atas perintah dari Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Agung Dwi, tim segera bergerak untuk melaksanakan operasi penindakan di wilayah perairan Muara Bagan Asahan hingga Perairan Silau Laut.

Sekitar pukul 10.05 WIB, tim gabungan tersebut mendeteksi kapal mencurigakan. Kapal berjenis pukat tarik tanpa nama yang terdeteksi berukuran 10 GT itu berlayar tanpa alat tangkap dari arah Buoy MPMT menuju Muara Silau Laut. Setelah dilakukan pengejaran, kapal berhasil dihentikan oleh petugas.

”Dari hasil pemeriksaan, kapal tersebut dinahkodai oleh Syahrial alias Heri bersama 2 orang anak buah kapal (ABK),” jelas Tunggul.

Di atas kapal itu, petugas menemukan 6 orang PMI non prosedural yang terdiri dari atas 2 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Petugas menduga kapal nelayan tanpa nama itu digunakan sebagai sarana transportasi para PMI ilegal untuk keluar dari Indonesia.

Atas temuan itu, seluruh penumpang dan barang bawaan langsung diperiksa. Meski petugas tidak menemukan barang terlarang, kapal beserta nahkoda, ABK, dan 6 PMI ilegal dikawal menuju Dermaga Phanton Bagan Asahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

”Dalam penanganannya, 1 unit kapal tanpa nama, 1 nahkoda, 2 orang ABK, serta 6 PMI non prosedural diserahterimakan oleh Lanal Tanjung Balai Asahan kepada Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan guna menjalani proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.(*)

Artikel 6 WNI Hendak Diselundupkan ke Luar Negeri dengan Kapal Nelayan pertama kali tampil pada News.