batampos – Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen, sebuah langkah yang disebut untuk meringankan beban petani sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

Kabar penurunan harga ini disambut antusias oleh para petani di Kabupaten Bintan. Sekretaris Kelompok Tani Milenial Kreatif, Suroso, mengatakan kebijakan tersebut sangat membantu, terutama bagi petani ubi kayu yang kini termasuk dalam daftar tanaman pangan penerima subsidi pupuk.

“Kita yang menanam ubi kayu jadi terbantu, apalagi dengan adanya penurunan harga pupuk bersubsidi,” ujarnya, Kamis (30/10).

Suroso juga mengapresiasi sistem distribusi pupuk subsidi yang kini lebih mudah. Jika sebelumnya mereka harus mengambil pupuk di gudang Tanjungpinang, kini pupuk langsung diantarkan ke sekretariat kelompok tani di Kampung Sungai Jeram.

“Sebelumnya kami harus mengambilnya ke gudang, tapi sekarang diantar langsung ke tempat kami,” tambahnya.

Menanggapi kebijakan ini, Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, mengingatkan agar para petani turut mengawasi harga pupuk di lapangan pascakeputusan penurunan harga subsidi 20 persen tersebut.

“Alhamdulillah, ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk subsidi turun. Harus kita kawal bersama agar kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” katanya saat menemui masyarakat di lapangan voli, Gesek, Kecamatan Toapaya.

Deby menegaskan, pengawasan bersama sangat penting agar penurunan harga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kita harus pastikan bahwa kebijakan ini tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu,” tegasnya.

Ia juga meminta dinas terkait untuk aktif memantau situasi di lapangan dan memberikan edukasi kepada petani mengenai tata cara memperoleh pupuk subsidi dengan harga terbaru.

“Kerja sama pemerintah dan petani adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan mereka,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen, Petani Bintan Sambut Gembira pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Waktu tunggu pengambilan obat di RSJKO Engku Haji Daud (EHD) Tanjunguban menjadi salah satu keluhan utama masyarakat yang mencuat dalam forum konsultasi publik yang digelar rumah sakit tersebut pada Kamis (30/10).

Kegiatan yang berlangsung di aula lantai dua RSJKO EHD itu bertujuan menjaring aspirasi masyarakat serta mengevaluasi pelayanan publik yang telah berjalan.

Camat Seri Kuala Lobam, Nona Yani M Abas Manupassa, menyampaikan bahwa meski pelayanan rumah sakit sudah menunjukkan perbaikan, waktu tunggu pengambilan obat masih dirasa cukup lama oleh warga.

“Alhamdulillah sudah lebih baik, tapi masih ada tenggang waktu yang sedikit lama,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Direktur RSJKO EHD, dr. Asep Guntur Sapari, mengatakan forum konsultasi publik tahun ini difokuskan pada evaluasi pelayanan dan peningkatan layanan unggulan rumah sakit.

Ia membenarkan adanya keluhan masyarakat terkait waktu tunggu obat dan berkomitmen memperbaikinya.

“Untuk mengatasi hal ini, kami sudah menerapkan sistem berbasis aplikasi guna mempermudah proses pengambilan obat,” jelasnya.

Menurut Asep, obat jadi akan lebih cepat diproses, sedangkan untuk obat racikan tetap membutuhkan waktu karena harus disiapkan secara manual. “Namun kami akan meminimalisir waktu tunggu seoptimal mungkin,” tambahnya.

Selain itu, RSJKO EHD juga menerima masukan agar rumah sakit menyediakan layanan pengantaran obat melalui jasa kurir.

Menanggapi usulan tersebut, Asep mengatakan pihaknya akan mengkaji kemungkinan kerja sama dengan penyedia jasa pengiriman di wilayah Bintan.

“Memang pasien tidak perlu menunggu dua atau tiga jam di rumah sakit hanya untuk pengambilan obat. Tapi kami perlu evaluasi dulu jenis pasien yang bisa dilayani dengan sistem itu, karena pasien baru tetap harus mendapat edukasi langsung,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Warga Keluhkan Lama Ambil Obat, RSJKO EHD: Kami Siapkan Solusi Digital pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sebanyak 300 balita di  Tanjungpinang, tercatat masih mengalami stunting sepanjang tahun 2025. Data tersebut berdasarkan hasil pendataan langsung di berbagai posyandu.

Meski demikian, Dinas Kesehatan (Dinkes) Tanjungpinang menyebut kondisi gizi anak di wilayah ibu kota provinsi itu masih tergolong baik dibandingkan angka stunting nasional.

“Tahun ini tercatat ada 300 kasus balita stunting. Angka stunting di Tanjungpinang relatif baik,” ujar Kepala Dinkes Tanjungpinang, Rustam, Kamis (30/10).

Rustam menjelaskan, pihaknya terus melakukan berbagai langkah pencegahan untuk menekan angka stunting. Salah satunya dimulai dari pemeriksaan kesehatan dan gizi calon pengantin, guna memastikan kondisi tubuh optimal sebelum memasuki masa kehamilan.

“Ibu hamil juga dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan minimal enam kali selama masa kehamilan. Setelah bayi lahir, pertumbuhan dan perkembangan dipantau melalui posyandu,” tambahnya.

Rustam menekankan, pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Faktor pendukung seperti akses air bersih, sanitasi, lingkungan tempat tinggal layak, dan ketersediaan jamban sehat juga berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak.

“Faktor non-kesehatan ini sangat penting dalam menunjang pencegahan stunting, termasuk ketersediaan pangan keluarga dan pola pengasuhan yang baik oleh orang tua,” pungkasnya. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Angka Stunting di Tanjungpinang Capai 300 Kasus, Ini Penyebabnya pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang kembali menggelar sidang lanjutan perkara penipuan berkedok investasi bodong yang mengatasnamakan Asuransi BNI Life, dengan terdakwa Safa Ringga sebagai pelaku tunggal.

Sidang dengan agenda pembelaan atau pledoi itu digelar di ruang sidang PN Tanjungpinang yang berada di Dabo Singkep, pada Rabu malam (29/10). Sebelumnya, pada 22 Oktober lalu, telah dilaksanakan sidang tuntutan terhadap terdakwa secara daring.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lingga menuntut terdakwa Safa Ringga dengan hukuman penjara selama 3 tahun 11 bulan.

“Tuntutan pidana penjara selama 3 tahun dan 11 bulan. Pasal yang dibuktikan adalah Pasal 378 KUHP,” ujar Dhonny Armandos, Kasi Pidana Umum Kejari Lingga yang juga bertindak sebagai JPU, saat dikonfirmasi Kamis (30/10).

Suasana sidang sempat berubah hening dan haru ketika terdakwa membacakan pembelaan tanpa didampingi penasihat hukum. Dalam pledoi-nya, Safa Ringga mengakui kesalahan dan meminta keringanan hukuman atas perbuatannya.

Namun, saat hendak menutup pembelaannya, terdakwa tak mampu menahan tangis. Suara isak tangisnya membuat suasana ruang sidang mendadak sunyi.

Usai pembelaan, JPU menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya. Ketua Majelis Hakim, Fausi, kemudian menunda sidang hingga Senin (3/11) dengan agenda pembacaan putusan.

“Insyaallah sidang putusan akan dilakukan secara daring. Hal ini karena jarak antara PN Tanjungpinang dan Dabo cukup jauh serta keterbatasan anggaran,” kata Fausi.

Reporter: Vatawari 

Artikel Tangis Pecah di Sidang, Terdakwa Investasi Bodong BNI Life Dituntut 3 Tahun 11 Bulan Penjara pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) akan melakukan penyesuaian terhadap belanja pegawai pada tahun anggaran 2026.

Langkah ini diambil menyusul adanya pemotongan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan TKD Pemprov Kepri tahun 2026 mengalami penurunan menjadi Rp1,4 triliun, dari sebelumnya lebih besar pada tahun 2025.

Kondisi tersebut dipastikan berdampak pada sejumlah kegiatan daerah, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Belanja pegawai masih dibahas, termasuk belanja rutin lainnya,” kata Nyanyang, Kamis (30/10).

Menurutnya, penyesuaian dilakukan agar program pemerintah pusat dan daerah dapat tetap berjalan secara seimbang.

“Jadi nanti kita tentukan program prioritasnya apa saja. Nanti kita hitung juga pendapatannya,” tegasnya.

Selain efisiensi anggaran, Pemprov Kepri juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Untuk pinjaman tinggal menunggu persetujuan DPRD. Yang jelas kita juga berupaya meningkatkan PAD,” pungkasnya.

Sebagai catatan, pemangkasan TKD tahun 2026 menjadi Rp1,467 triliun membuat total APBD Kepri 2026 turun dari yang semula dirancang sebesar Rp3,967 triliun menjadi Rp3,471 triliun.

Reporter: M. Ismail 

Artikel TKD 2026 Turun, Pemprov Kepri Siapkan Penyesuaian Belanja Pegawai pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Seorang mahasiswi berinisial SW di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dilaporkan ke pihak kepolisian setelah diduga mengancam akan menyebarkan video asusila yang melibatkan seorang oknum aparatur negara di wilayah tersebut.

Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Tanjungpinang, Ipda Christopher, membenarkan adanya laporan tersebut.

“Terduga pelaku berinisial SW. Modusnya, pelaku mengancam akan menyebarkan video asusila bersama pelapor,” ujar Christopher, Kamis (30/10).

Ia menjelaskan, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa antara pelapor dan terlapor tidak memiliki hubungan asmara.

“Tidak ada hubungan pacaran antara keduanya,” tegasnya.

Christopher menambahkan, kasus ini kini telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Sejumlah saksi juga telah diperiksa untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.

“Beberapa saksi sudah diperiksa, namun belum ada penetapan tersangka,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan oknum aparatur negara dan berpotensi berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait ancaman penyebaran konten bermuatan asusila. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Mahasiswi Tanjungpinang Dilaporkan ke Polisi GegaraAncam Sebar Video ‘Panas’ dengan Oknum Aparatur Negara pertama kali tampil pada Kepri.