Suasana Pulau Siantan di malam hari. Saat ini, 2 unit mesin milik PLN Anambas mengalami kerusakan yang membuat pemadaman bergilir hingga 6 jam. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.
batampos – Pemadaman listrik secara bergilir kembali melanda warga Pulau Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Gangguan ini dipicu kerusakan dua unit mesin pembangkit milik PLN di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tarempa.
Pemadaman sudah berlangsung sejak Minggu, 27 Juli 2025, dan masih terus berlanjut hingga saat ini.
Petugas PLN Anambas, Sony, melalui grup WhatsApp “PLN Anambas Menyapa” mengungkapkan, gangguan pertama terjadi pada mesin MTU 1. Akibatnya, PLN terpaksa menerapkan pemadaman bergilir hingga 31 Juli 2025.
Namun, belum sempat pulih, sistem kelistrikan kembali terganggu pada Kamis, 31 Juli, karena lepasnya sinkronisasi pembangkit. Pada Jumat (1/8), kerusakan ditemukan pada mesin MTU 3.
“Sekarang mesin yang rusak ada dua, MTU 3 dan MTU 4,” kata Manager PLN Anambas, Ade Listrian, kepada Batam Pos.
Ia menjelaskan, tim teknis masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kerusakan pada dua unit mesin tersebut.
Untuk mencegah blackout total, PLN kembali menjadwalkan pemadaman bergilir mulai 1 hingga 7 Agustus 2025. Dalam skema ini, setiap wilayah akan mengalami pemadaman dua kali sehari dengan durasi total enam jam.
Warga berharap PLN segera menyelesaikan perbaikan agar pasokan listrik kembali normal. Pasalnya, pemadaman bergilir ini mengganggu berbagai aktivitas, terutama bagi pelaku usaha kecil, pelajar, serta layanan publik yang membutuhkan suplai listrik stabil. (*)
SPPG Seri Kuala Lobam yang berada di Jalan Indusuri, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Bintan. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, segera beroperasi pada Agustus ini.
Dapur ini akan menyuplai sekitar 4.000 porsi makanan setiap hari bagi pelajar hingga ibu hamil dan menyusui di Desa Teluk Sasah, Kelurahan Tanjungpermai, dan Kelurahan Teluk Lobam.
Ketua Dapur SPPG Seri Kuala Lobam, Nurhidayati, mengatakan program ini menyasar sekitar 10 sekolah negeri dan swasta serta kalangan ibu hamil dan menyusui di wilayah tersebut.
“Penyaluran makanan bergizi gratis akan dilakukan setiap hari, Senin sampai Jumat,” ujar Nurhidayati, warga Desa Teluk Sasah, Jumat (1/8).
Dapur SPPG Seri Kuala Lobam menyerap 47 tenaga kerja lokal, termasuk dua juru masak. Para pekerja akan dibagi dalam tiga shift dan menerima upah harian berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000.
Sebelum mulai bekerja, mereka wajib masuk ruang loker pukul 23.00 WIB untuk berganti pakaian dan perlengkapan kerja seperti celemek, masker, dan penutup kepala.
Saat bekerja, pekerja dilarang mencicipi makanan atau membawa handphone, namun dapur tetap menyediakan konsumsi bagi para karyawan.
Operasional dapur juga didukung oleh tiga tenaga dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai ketua SPPG, ahli gizi, dan bagian administrasi.
Nurhidayati mengatakan, dapur telah siap 100 persen dan hanya menunggu kedatangan tiga tenaga dari BGN sebelum mulai mendistribusikan makanan.
“Kami juga akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan program ini,” jelasnya.
Terkait proses awal, Nurhidayati menjelaskan bahwa pihaknya mencari investor yang bersedia mendukung program makan bergizi gratis, lalu mengajukan permohonan sebagai penyelenggara SPPG ke BGN melalui Yayasan Gawe Rancange Pasundan.
“Setelah disetujui, kami menerima SK dan dikontrak selama 4 tahun,” ungkapnya.
Setiap porsi makanan dihargai sekitar Rp15.000, dengan rincian Rp10.000 untuk bahan makanan dan Rp5.000 untuk operasional. Dana tersebut ditransfer langsung oleh BGN ke pengelola SPPG berdasarkan proposal pengajuan dana untuk 10 hari ke depan.
Meski sempat merasa khawatir, Nurhidayati optimistis program ini bisa berjalan baik jika semua proses dan prosedur dijalankan sesuai ketentuan.
Motivasinya sederhana: menyediakan asupan gizi layak bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil serta menyusui di wilayahnya.
Sementara itu, Masmayani, salah satu pekerja dapur SPPG, menyambut baik program MBG ini. Warga Desa Teluk Sasah itu menilai program ini tidak hanya memberi manfaat gizi bagi masyarakat, tapi juga membuka peluang kerja bagi ibu-ibu di wilayah tersebut.
“Ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, sekarang bisa bantu ekonomi suami,” ujarnya. (*)
Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri merilis dan memusnahkan barang bukti sabu dari jaringan pengedar narkotika lintas provinsi yang menghubungkan Karimun dan Lombok.
batampos – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri membongkar jaringan pengedar narkotika lintas provinsi yang menghubungkan Karimun dan Lombok. Enam tersangka berhasil ditangkap, mulai dari kurir hingga pengendali jaringan, dalam operasi yang digelar selama beberapa hari.
Wakil Direktur Ditresnarkoba Polda Kepri AKBP Ahmad Suherlan mengatakan, para tersangka mengemas narkoba dalam kapsul kecil lalu menyembunyikannya di dalam dubur untuk mengelabui petugas bandara. Mereka kemudian terbang menggunakan pesawat komersial dari Batam menuju Lombok.
“Dalam kasus ini, kami melakukan pengembangan hingga ke Lombok dan berhasil menangkap pelaku yang menjadi penerima sekaligus pengendali barang,” ujar Suherlan di Mapolda Kepri, Jumat (1/8).
Menurut dia, kasus ini terungkap setelah petugas menerima laporan masyarakat pada Selasa (22/7). Laporan menyebut adanya penumpang mencurigakan yang diduga membawa narkoba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam.
Petugas langsung bergerak dan menangkap dua pelaku berinisial SD dan RS. Dari hasil penggeledahan, ditemukan masing-masing empat dan enam bungkus kapsul berisi sabu yang disembunyikan dalam tubuh.
“Sabu tersebut disembunyikan dianus, dikemas menggunakan alat kontrasepsi,” jelasnya.
Dijelaskannya, salah satu tersangka SD menitipkan sebagian barang kepada EW, yang disimpan di kamar hotel di kawasan Batu Ampar.Petugas kemudian menangkap EW di parkiran hotel.
“Dari penggeledahan di kamar kos milik EW di Bengkong, ditemukan tambahan 12 bungkus kapsul diduga sabu,”sebutnya.
Interogasi terhadap para tersangka mengarah ke satu nama lain, D, yang disebut sebagai pemasok utama sabu. Diketahui, sabu tersebut didapat dari seseorang di Hotel Nirwana, Karimun.
Pengembangan kasus dilakukan ke Lombok pada Rabu (23/7). Di sana, polisi menangkap tersangka berinisial J di Lombok Tengah. J berperan sebagai penerima barang dan penjual kembali di wilayah tersebut.
Tak berhenti di situ, dua hari kemudian, Jumat (25/7), polisi menangkap D di kediamannya di Baloi Garden, Karimun. “D ini adalah pengendali jaringan. Ia mengaku memperoleh barang dari seorang warga negara asing berinisial L di Pantai Pongkar, Karimun,” ungkap Suherlan.
Dari seluruh rangkaian pengungkapan ini, polisi menyita 769,01 gram sabu, 53 butir ekstasi, serta lima unit telepon genggam. Suherlan menyebut, jaringan ini merupakan bagian dari tren pergeseran jalur peredaran narkotika dari wilayah barat ke timur Indonesia.
“Wilayah seperti Lombok, Kendari, dan Madura kini menjadi sasaran peredaran. Kepri menjadi titik transit,” katanya.
Pihaknya mencatat para pengedar kini menggunakan metode pengiriman dalam jumlah kecil dan disembunyikan dalam tubuh, untuk menghindari deteksi. “Kami sudah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di wilayah timur untuk mengantisipasi tren ini,” tegas Suherlan. (*)
Siswa menjalani pemeriksaan kesehatan gratis pada Kamis (24/7). F.Istimewa
batampos – Pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar di Kota Batam terus berjalan. Hingga akhir Juli 2025, tercatat sebanyak 4.113 anak usia sekolah telah mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam.
Program ini menyasar seluruh siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA/SMK. Berdasarkan data yang dirilis Dinkes Batam, dari total 4.113 pelajar yang telah diperiksa, sebanyak 1.292 anak berusia 7–12 tahun, 2.333 anak berusia 13–15 tahun, dan 488 anak berusia 16–17 tahun.
“Program ini sudah mulai berjalan dan kami terus memperluas pelaksanaannya ke sekolah-sekolah lain. Saat ini, sudah lebih dari empat ribu pelajar yang telah menjalani pemeriksaan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Batam, Didi Kusmarjadi, Jumat (1/8).
Ia menjelaskan bahwa CKG merupakan langkah preventif dan promotif pemerintah daerah dalam memastikan kesehatan dasar peserta didik sejak dini. Program ini digelar secara bertahap dengan melibatkan seluruh Puskesmas yang ada di tiap kecamatan serta bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam.
“Anak-anak baru masuk sekolah hari ini, jadi kemungkinan mulai minggu ini atau minggu depan sudah berjalan di lebih banyak sekolah. Disdik sudah kami informasikan, tinggal pelaksanaannya disesuaikan dengan kesiapan sekolah dan puskesmas,” ujarnya.
Didi menegaskan bahwa sasaran program bukan hanya murid baru, tetapi semua siswa aktif yang terdaftar di sekolah-sekolah di Batam. Pemeriksaan meliputi berbagai aspek kesehatan, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pengecekan mata dan telinga, pemeriksaan gigi dan mulut, hingga tes hemoglobin (Hb) untuk mendeteksi anemia. Evaluasi kebersihan diri seperti kondisi kulit, rambut, dan kuku juga menjadi bagian dari pemeriksaan.
Sementara itu, untuk siswa PAUD dan kelas rendah SD, turut dilakukan skrining tumbuh kembang guna mendeteksi keterlambatan atau gangguan perkembangan sejak dini.
“Fokus kita ada pada status gizi, kebersihan pribadi, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) anak-anak. Pemeriksaan ini bukan hanya mencari penyakit, tapi lebih kepada skrining awal terhadap kemungkinan masalah kesehatan yang dapat mengganggu proses belajar mereka,” kata Didi.
Dengan estimasi jumlah pelajar di Batam mencapai lebih dari 200 ribu anak, Didi mengatakan pihaknya berkomitmen menjangkau seluruh siswa melalui sinergi lintas sektor dan optimalisasi peran tenaga kesehatan di setiap wilayah.
“Target kita semua pelajar bisa terlayani, karena ini penting untuk menjamin anak-anak tumbuh sehat dan siap belajar,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap program ini dapat menjadi titik awal membangun kesadaran kolektif, baik dari pihak sekolah, orang tua, maupun siswa itu sendiri, tentang pentingnya memantau kondisi kesehatan secara berkala.
“Sekolah adalah tempat yang padat interaksi dan bisa menjadi titik penyebaran penyakit jika tidak dikendalikan. Karena itu, pemeriksaan seperti ini harus rutin dilakukan,” pungkasnya. (*)
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.
batampos – Program Sekolah Rakyat (SR) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diluncurkan Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun ajaran 2025 masih sepi peminat. Dari total kuota 50 siswa, hanya 13 anak yang mendaftar dan mengikuti proses pembelajaran.
Sekolah Rakyat resmi memulai kegiatan belajar mengajar pada 30 Juli 2025. Untuk sementara, kegiatan belajar dilaksanakan di bangunan bekas kantor Camat Palmatak.
Program ini menerapkan sistem boarding school atau sekolah berasrama, dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung pemerintah, mulai dari biaya pendidikan, seragam, alat tulis, makan, hingga tempat tinggal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Anambas, Sahtiar, menyebut rendahnya minat masyarakat menjadi tantangan awal. Ia menjelaskan, hal ini bisa jadi karena program ini baru pertama kali diluncurkan, dan sebagian besar orang tua telah mendaftarkan anak mereka ke sekolah lain lebih dulu.
“Karena ini tahun pertama, mungkin itu alasannya. Kemarin saat pendaftaran, kita beri opsi, jika Sekolah Rakyat belum jadi, anak-anak tetap bisa sekolah di tempat lain,” kata Sahtiar, baru-baru ini.
Padahal, Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan mereka yang putus sekolah.
Dari sisi tenaga pengajar, SR memiliki delapan guru yang didatangkan langsung oleh Kemensos. Sementara kepala sekolah merupakan putra daerah dari Anambas.
“Gurunya delapan orang dari luar semua, sedangkan kepala sekolah berasal dari Anambas sendiri,” ujarnya.
Meski jumlah siswa belum sesuai harapan, Pemkab Anambas tetap optimis minat masyarakat akan meningkat setelah melihat langsung kualitas pendidikan di SR. (*)
batampos – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batam masih menjadi persoalan serius. Sepanjang semester pertama tahun 2025 atau Januari hingga Juni, tercatat 165 kasus ditangani Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 127 kasus melibatkan anak sebagai korban dan 38 kasus menimpa perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2024 yang mencapai 276 kasus sepanjang tahun (219 anak dan 57 perempuan), angka ini menunjukkan potensi peningkatan apabila tren serupa terus berlanjut hingga akhir 2025.
Kepala UPTD PPA Batam, Dedy Suryadi, mengatakan tingginya angka kekerasan ini mencerminkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih jauh dari kata selesai.
“Satu kasus saja sudah berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Angka 165 ini baru setengah tahun, dan sangat mengkhawatirkan. Meskipun ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor, akar kekerasan itu sendiri belum terselesaikan,” kata Dedy, Jumat (1/8).
Menurutnya, dari 127 kasus terhadap anak, kekerasan seksual menjadi yang paling dominan dengan 86 kasus. Disusul kekerasan fisik 24 kasus, trafficking 4 kasus, dan sisanya berupa eksploitasi, penelantaran, kekerasan psikis, serta jenis lainnya.
Anak perempuan tercatat paling banyak menjadi korban dengan total 104 kasus, sedangkan anak laki-laki berjumlah 23 korban.
Kekerasan terhadap anak tertinggi terjadi pada bulan Mei 2025, dengan total 30 kasus, termasuk 23 kasus kekerasan seksual.
Sementara itu, dari 38 kasus yang menimpa perempuan dewasa, jenis kekerasan terbanyak adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 15 kasus. Kemudian kekerasan fisik dan psikis masing-masing 6 kasus, serta kekerasan seksual sebanyak 4 kasus.
“Faktor dominan dalam kasus KDRT biasanya karena masalah ekonomi, kecemburuan, hingga pengaruh alkohol atau zat adiktif lainnya. Korban umumnya mengalami luka fisik dan trauma mental,” terang Dedy.
Secara waktu, Mei menjadi bulan dengan kasus terbanyak yaitu 57 kasus (30 anak, 27 perempuan). Sedangkan bulan terendah terjadi di Februari dengan 29 kasus (20 anak, 9 perempuan).
Sebagai upaya pencegahan, UPTD PPA terus melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, komunitas, dan lingkungan keluarga. Materi sosialisasi mencakup pemahaman hak anak, bentuk-bentuk kekerasan, dan prosedur pengaduan.
Selain penanganan langsung, layanan konseling psikologis gratis juga disediakan untuk korban dan keluarga, bekerja sama dengan lembaga hukum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta aparat penegak hukum.
“Kami ingin korban tidak hanya mendapatkan keadilan hukum, tetapi juga pemulihan mental yang menyeluruh. Pendampingan tidak bisa kami lakukan sendiri, butuh kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Dedy mengajak masyarakat untuk berani melapor jika mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan atau anak. Laporan dapat disampaikan langsung ke kantor UPTD PPA, melalui media sosial resmi, atau melalui call center layanan darurat.
“Kerahasiaan pelapor dan korban dijamin. Jangan diam saat melihat kekerasan, karena diam sama saja membiarkan kekerasan terus terjadi,” tutupnya. (*)
AP digelandang ke Mapolresta Tanjungpinang. F. Yusnadi Nazar/Batam Pos.
batampos – Aksi tidak senonoh yang meresahkan warga Tanjungpinang akhirnya terhenti. Seorang pria berinisial AP (28) ditangkap polisi usai melakukan tindakan eksibisionisme di sejumlah titik keramaian, terutama yang menyasar kaum perempuan.
Penangkapan dilakukan di kawasan Batu 10, Tanjungpinang, Jumat (1/8) sore. Polisi bergerak cepat setelah menerima beberapa laporan masyarakat terkait tindakan asusila yang dilakukan AP di ruang publik seperti perumahan dan jalanan.
“Pelaku disergap saat mengendarai sepeda motor. Penangkapan berdasarkan ciri-ciri yang dilaporkan warga,” kata Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang, AKP Agung Tri Poerbowo.
Dalam pemeriksaan awal, AP mengaku telah melakukan aksinya di beberapa lokasi berbeda di wilayah Tanjungpinang. Terakhir, aksi bejatnya terekam kamera warga dan viral di media sosial.
“Pelaku melakukan aksinya setelah menggunakan aplikasi dewasa. Diduga kuat dia memiliki kecenderungan kelainan seksual berupa eksibisionisme,” jelas Agung.
Polisi kini masih mendalami apakah AP memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Terungkap pula bahwa pelaku telah berkeluarga dan memiliki anak.
Atas perbuatannya, AP dijerat Pasal 36 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
“Saat ini pelaku masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik,” tutup Agung. (*)
batampos – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) semester pertama tahun 2025 menuai sorotan. Komisi II DPRD Kepri mencatat, hingga akhir Juni lalu, realisasi PAD baru mencapai sekitar 48 persen dari target yang telah ditetapkan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mengungkapkan bahwa dari target Rp1,7 triliun, realisasi PAD Kepri saat ini baru menyentuh angka kurang lebih Rp800 miliar.
Menurut Wahyu, lambatnya capaian PAD ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang menyumbang sekitar 90 persen dari total PAD. Masalahnya, ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang membuat kontribusi PKB ke kas daerah menurun.
“Sekarang pembagian PKB-nya berubah. Provinsi cuma dapat bagian 30 persen. Ini bikin pendapatan makin kecil, karena aturannya memang sudah berubah,” kata Wahyu saat dikonfirmasi, Jumat (1/8).
Di sisi lain, Wahyu menilai Pemprov Kepri belum maksimal menggali potensi sumber PAD lainnya, khususnya dari sektor perikanan dan kelautan yang sebenarnya memiliki potensi besar namun belum memberikan kontribusi signifikan.
Tak hanya itu, Wahyu juga menyoroti kurangnya inisiatif dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengoptimalkan aset seperti laboratorium milik pemerintah yang seharusnya bisa menjadi sumber PAD tambahan.
“Padahal kalau laboratorium seperti milik DLH dan dinas-dinas lain dioptimalkan, potensinya cukup besar untuk mendongkrak pendapatan,” jelasnya.
Ia juga mendorong Pemprov Kepri untuk memperjuangkan kembali kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut 0-12 mil yang kini diambil alih pemerintah pusat. Saat ini, izin pengelolaan wilayah laut di lima kabupaten dan satu kota di Kepri sudah bukan lagi kewenangan daerah.
“Untuk Batam, kewenangannya ada di BP Batam. Ini yang harus dikejar oleh Pemprov. Apalagi Wakil Gubernur kita dekat dengan Presiden,” pungkas Wahyu. (*)
Perigi tua yang terletak di pinggir jalan pusat Kota Dabo Singkep, menjadi penyelamat bagi warga saat krisis air. F. Vatawari/Batam Pos.
batampos – Di tengah krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda Kota Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, secercah harapan mengalir dari sebuah perigi tua yang selama ini terlupakan. Terletak di pinggir jalan pusat kota, perigi umum ini kini menjadi andalan warga saat pasokan air PDAM tak menentu.
Setiap hari, sejak pagi hingga malam, warga silih berganti datang membawa jeriken, ember, dan galon. Mereka antre sabar, bukan untuk membeli air, melainkan mengambil air bersih gratis yang terus mengalir tanpa henti.
“Kalau bukan karena perigi ini, entah dari mana kami bisa dapat air bersih,” ujar Rendi, salah seorang warga yang rutin mengambil air, Jumat (1/8). “PDAM kadang ngucur, kadang nggak. Tapi perigi ini setiap hari selalu ada, dan airnya bersih,” imbuhnya.
Kemarau panjang menyebabkan debit air di waduk penyedia air PDAM menyusut drastis. Kondisi itu membuat suplai air ke rumah-rumah warga menjadi tidak stabil. Di tengah kondisi tersebut, perigi umum ini justru menjadi penyelamat.
Uniknya, meski diambil ratusan liter setiap hari, air perigi tetap jernih dan tak pernah surut. Yang membuatnya istimewa, sumber air ini dikelola secara gotong royong dan terbuka untuk semua warga secara gratis, tanpa pungutan apa pun.
“Selama ini belum ada yang memanfaatkannya untuk dijual. Kalau pun nanti ada yang seperti itu, saya rasa warga tak akan tinggal diam,” tegas Rendi. “Ini sumber air untuk semua. Harus dijaga, bukan dimanfaatkan demi keuntungan pribadi.”
Namun Rendi juga mengingatkan warga untuk tetap menjaga kebersihan di sekitar lokasi perigi, terutama karena sebagian besar air yang diambil digunakan untuk konsumsi harian.
“Kita harus saling menghormati dan menjaga bersama. Ini penyelamat kita saat PDAM tak bisa diandalkan,” tambahnya.
Perigi tua ini kini bukan hanya sumber air, tapi juga simbol ketahanan warga menghadapi krisis. Sebuah bukti bahwa di tengah keterbatasan sistem, masih ada kekuatan lokal yang mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. (*)
Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani berfoto bersama Sugiono sebagai Sekjen baru DPP Partai Gerindra. (Dok/Gerindra)
batampos – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, resmi menunjuk Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) menggantikan Ahmad Muzani. Keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (1/8).
Ketua MPR RI sekaligus mantan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengonfirmasi pengangkatan Sugiono yang akan mulai menjabat terhitung sejak surat keputusan ditandatangani.
“Pada hari ini, Jumat 1 Agustus 2025 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan penunjukkan Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra,” kata Muzani dalam unggahan pada akun media sosial Instagram, Jumat (1/8).
Muzani menyampaikan, dengan terbitnya keputusan tersebut, maka berakhir sudah masa jabatannya sebagai Sekjen yang telah diemban sejak Gerindra didirikan pada 6 Februari 2008.
“Dengan keputusan yang berlaku sejak ditandatangani tersebut, maka jabatan Sekjen yang telah saya emban selama 17 tahun lebih sejak berdirinya partai pada 6 Februari 2008 sampai dengan 1 Agustus 2025 telah digantikan oleh Sugiono,” ucap Muzani.
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo serta seluruh kader Partai Gerindra atas kepercayaan dan dukungan selama ini.
“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina serta kepada seluruh kader Partai Gerindra atas kepercayaannya selama ini,” ujarnya.
Muzani juga menyampaikan permohonan maaf jika selama menjabat sebagai Sekjen terdapat kekeliruan atau kebijakan yang kurang berkenan.
“Saya menyampaikan permohonan maaf jika selama menjalani jabatan sebagai sekjen partai terdapat kesalahan, kekeliruan, dan kealpaan yang menyebabkan tidak berkenan kepada kawan-kawan seperjuangan,” tuturnya.
Meski tak lagi menjabat Sekjen, Muzani tetap mendapatkan kepercayaan untuk menduduki posisi strategis di jajaran struktur partai. Penunjukan Sugiono ini diyakini akan membawa penyegaran dalam kepengurusan Partai Gerindra ke depan, seiring langkah partai dalam mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Selanjutnya Ketua Umum/Ketua Dewan Pembina mempercayakan saya untuk menduduki jabatan Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan,” pungkasnya. (*)
