batampos.co.id – Maraknya perjudian di Batam seperti sie-djie atau togel disikapi serius oleh Polda Kepri. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Direksirmum) Polda Kepri, AKBP Hernowo, Selasa (13/3) siang.
Saat ini untuk memberantas bentuk dan praktek perjudian di Batam yang kian marak dan makin blak-blakan, pihaknya menjadikan pemberantasan judi tersebut sebagai atensi utama dan prioritas di divisi yang dipimpinnya saat ini.
“Kami tetap konsisten akan menyikat seluruh praktek perjudian, apapun itu namanya, entah itu pengecernya, pemain bahkan bandarnya sekalipun akan kami sikat kalau memang terbukti membuka praktek perjudian di Batam. Tak ada ampun untuk bandar judi di Batam,” ujar mantan Wadir Res Narkoba Polda Kepri ini.
Tak hanya sekedar wacana saja. Hal tersebut dibuktikan oleh perwira melati dua di pundaknya ini dengan menyebar belasan hingga personelnya ke lapangan untuk mengawasi dan memetakan beberapa titik yang diduga kuat terdapat praktek perjudian.
“Kami saat ini sedang mengumpulkan laporan sebanyak mungkin di lapangan terkait adanya praktek perjudian yang marak saat ini seperti tebak angka atau sie-djie, entah itu di Batuaji, Jodoh, Nagoya ataupun wilayah lainnya,” terang AKPB Hernowo.
Nantinya apabila ternyata pihaknya sudah mendapatkan bukti valid maupun titik yang terdapat praktek perjudian, lanjut AKBP Hernowo, ia akan mengerahkan personelnya untuk menindak perjudian itu.
Hal tersebut sejalan dengan komitmen Kapolda Kepri, Irjen Didid Widjanardi yang akan menjadikan pemberantasan praktek perjudian di Batam dan Kepri sebagai atensinya dalam program kerjanya di Kepri.
Begitu juga dengan pernyataan Kapolresta Barelang, Kombes Hengki yang berjanji akan menindak semua yang terlibat praktek perjudian di Batam.
Hal tersebut sejalan dengan Kapolresta Barelang, Kombes Hengki yang sebelumnya menegaskan pihaknya akan menindak semua yang terlibat perjudian di Batam. (gas)
batampos.co.id – Polemik taksi online di Batam terus bergulir. Persaingan antara pengemudi transportasi online dan konvensional yang kerap berujung ricuh juga kian meluas. Pemerintah diminta tegas dan segera menyelesaikan persoalan ini.
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menilai pemerintah, dalam hal ini Gubernur Kepri dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri lamban dalam menyikapi persoalan transportasi online di Batam. Ia juga mempertanyakan langkah penyelesaian oleh pemerintah Provinsi Kepri.
“Suka tidak suka, pemerintah wajib menyampaikan apa yang sudah dikerjakan,” kata Nuryanto, Selasa (13/3).
Akibat lambannya penyelesaian dari pemerintah, masalah taksi online terus saja bergulir. Imbasnya juga kian meluas. Sementara pemerintah, menurut dia, tidak membuat kebijakan yang bisa menghentikan atau setidaknya meredam gejolak yang terjadi.
“Entah apa yang dikerjakan. Harusnya bisa menahan gejolak dari dulu. Ini malah sebaliknya, setelah rame dulu baru sekarang pada sibuk,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Musofa, menyampaikan hal senada. Lambannya penanganan masalah taksi online di Kota Batam sudah menimbulkan dampak buruk ke sejumlah sektor. Mulai dari sektor pariwisata hingga stabilitas keamanan Batam yang mulai terganggu. Ia meminta Gubernur Kepri Nurdin Basirun segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.
“Gubernur Kepri dan Dinas Perhubungan Kepri harus serius atasi permasalahan ini. Karena yang dirugikan adalah Kota Batam,” ujar Musofa, Selasa (13/3).
Menurut dia, kasus persekusi dan bentrok antara pengemudi taksi online dan konvensional membuat citra Batam secara umum memburuk. “Ini yang sebenarnya kita khawatirkan. Bahkan sampai malam tadi benturan-benturan antara supir taksi masih terjadi,” sesalnya.
Musofa menambahkan, kondisi Batam yang stabil harus dipertahankan. Sebab selain kota industri, Batam juga menyandang status kota pariwisata. Sehingga stabilitas keamanan menjadi hal pokok yang harus dipertahankan.
“Intinya jangan sampai kita dicap daerah tidak kondusif, masalah ini harus diatasi,” sebut Musofa.
Selain itu, ia meminta pemerintah harus mempertimbangkan kehadiran transportasi online di tengah sulitnya ekonomi saat ini. Dan bila memang ditentukan kuota harus diselesaikan secepat mungkin, sebelum gesekan-gesekan antara sopir taksi tersebut semakin meruncing.
“Pemerintah juga harus belajar ke daerah lain seperti Bandung, Jakarta, dan Medan yang terbukti mampu atasi masalah transportasi online ini,” jelas dia.
Harapan yang sama disampaikan kalangan pengusaha sektor pariwisata. Mereka menuntut agar pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan taksi di kota Batam. Kericuhan akibat perseteruan antara sopir taksi online dan taksi konvensional ini sangat mengganggu kondusivitas iklim pariwisata di Batam.
“Capek-capek kerja promosikan Batam. Karena kericuhan yang terus berulang ini, wisman jadi takut datang ke Batam,” kata Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kepri Denni Rade Situmeang, Selasa (13/3).
Pemberitaan-pemberitaan negatif di media sosial tentang kericuhan taksi di Batam akan dibaca oleh negara-negara tetangga. Imbasnya sungguh menyesakkan bagi dunia pariwisata di Batam karena dengan sedikit kabar negatif saja, banyak wisman menunda kedatangannya ke Batam.
Potongan video aksi pengrusakan pada taksi online.
“Di media sosial (medsos) infonya sudah tersebar luas, tidak sedikit tamu yang sedang berada di Batam bertanya-tanya apa yang terjadi. Sedangkan yang mau datang batalkan kedatangannya,” jelasnya lagi.
Ia mengungkapkan situasi ekonomi yang tengah sulit saat ini sudah sangat mempengaruhi tingkat okupansi hotel di Batam. Sehingga banyak yang menjalani praktik banting harga agar dapat menarik minat wisman. “Hotel-hotel yang sudah buat promosi gencar jadi sia-sia karena kericuhan ini. Promosi destinasi pun jadi sia-sia,” jelasnya.
Sedangkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepri Tupa Simanjuntak mengatakan, sudah saatnya pemerintah daerah cepat menentukan sikap terkait polemik tersebut.
“Di samping itu, masyarakat juga jangan ikut-ikutan memviralkan isu kericuhan ini ke media sosial. Kita sebenarnya harus memperkenalkan bahwa Batam itu orangnya ramah dan santun. Kembali ke zaman dululah,” jelasnya.
Terpisah, Kapolresta Barelang Kombes Hengki meminta kepada penyedia transportasi konvensional dan transportasi berbasis aplikasi untuk bersama-sama menjaga suasana kantibmas di Kota Batam. Sebab, dalam beberapa hari terakhir sering terjadi perselisihan antara kedua transportasi ini.
“Dengan ada permasalahan ini kita mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Karena nantinya kita juga yang rugi dan suasana kamtibmas di Batam tidak kondusif,” katanya.
Untuk itu, Hengki meminta kepada semua pihak tidak melakukan pelanggaran hukum seperti melakukan perusakan. Sebab, siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum, pihaknya akan menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Jika dia melakukan perusakan atau sebagainya akan kita tindak. Sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya,” tegasnya.
Hengki berharap, pemerintah terkait bisa menyelesaikan persoalan ini secepatnya. Sehingga hal serupa yang berujung pada bentrokan antar kedua kubu dapat dihindari.
“Terkait permasalahan ini, polisi dari sisi Kamtibmas. Kalau untuk boleh operasional atau tidaknya, itu sudah menyangkut pemerintah terkait. Karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah,” tuturnya.
Dalam berita sebelumnya, pengemudi taksi online dengan sopir taksi pangkalan nyaris bentrok di depan Hotel GGI, Batuampar, Senin (12/3) malam. Keributan ini dipicu karena salah satu pengemudi taksi online ditahan pengemudi taksi pangkalan karena menaikkan penumpang di dalam kawasan Harbourbay.
Tidak terima rekannya ditahan, sejumlah pengemudi taksi online maupun ojek online mendatangi Harbourbay dan nyaris bentrok. Akhirnya, kedua kubu dapat dibubarkan setelah pihak kepolisian menurunkan mobil water canon milik Satuan Sabhara Polresta Barelang.
Stop Penambahan Kuota
Sementara di Batam masih sibuk soal legalitas, pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara (moratorium) penambahan kuota taksi online. Aturan mengenai moratorium kuota taksi online akan rampung dalam waktu satu bulan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, hal tersebut penting dilakukan lantaran jumlah sopir taksi online di masing-masing daerah sudah melebihi kuota yang ditetapkan. Jika jumlah sopirnya terus bertambah, kondisinya akan semakin buruk untuk pengemudi taksi online lama.
”Dengan menyampaikan maaf, kita membatasi aplikator untuk menambah driver. Bukan untuk menyusahkan driver. Tapi supaya driver yang ada dapat pemasukan yang sama banyaknya,” tutur Budi saat ditemui di kompleks Gedung DPR, Selasa (13/3).
Keputusan tersebut diambil bukan tanpa dasar. Kemenhub sebelumnya telah melakukan survei. Dari survei tersebut diketahui bahwa pendapatan sopir taksi online menurun drastis seiring semakin banyaknya sopir yang bergabung dengan aplikator. Hal tersebut menimbulkan masalah tersendiri.
”Moratorium ini akan menolong driver. Bukan mengorbankan driver. Yang rugi dari moratorium ini adalah aplikator. Aplikator kan tidak melihat pendapatan driver,” jelas Budi.
Untuk saat ini, aplikator diminta tidak membuka penerimaan driver baru. Terkait dengan jumlah sopir per wilayah yang melebihi kuota, Budi mengatakan pihaknya masih akan melakukan diskusi mendalam. ”Yang jelas, tidak boleh ada penambahan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemenhub minta Kemenkominfo untuk mengeluarkan aturan tentang moratorium tersebut. Namun Kemenkominfo tegas menolak mengeluarkan aturan tersebut. Menkominfo Rudiantara menegaskan bahwa itu bukan menjadi ranah Kemenkominfo. ”Kita perbaiki apa yang kurang, tapi kalau saya disuruh matiin mereka (aplikator), saya bukan Dishub,” kata Rudiantara, kemarin.
Menurut dia, segala kewenangan yang menyangkut tentang pengaturan jumlah armada kendaraan transportasi umum apapun namanya adalah domain Kemenhub. Pihaknya juga tidak memiliki rencana membuat aturan moratorium. ”Aturan moratorium apa? Yang ngatur taksi online itu siapa?” tanyanya.
Rudi mengatakan, pihaknya hanya membantu memperbaiki dan mengembangkan sistem pengawasan dashboard digital. (gie/rng/leo/jpg)
Rangka sepeda motor di antara puing-puing rumah Aminah yang ludes terbakar, Senin (12/3) lalu. F. Imam Soekarno/batampos.co.id
batampos.co.id – Satu unit rumah warga di Parit Senggarang, Dusun II RT 02 RW 04, Desa Sungai Ungar Utara terbakar, Senin (12/3) lalu. Aminah baru menyadari rumahnya berdinding papan, dan beratap rumbia ludes terbakar saat pulang dari mandi di parit tidak jauh dari rumahnya.
Tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Namun rumah korban rata dengan tanah, bahkan satu unit sepeda motor ikut terbakar.
Kapolsek Kundur Utara/ Barat AKP Edy Suryanto membenarkan kejadian tersebut. Kronologis kejadian sekitar pukul 11.05 WIB. Saat itu, korban Aminah baru saja membersihkan rumahnya. Usai bersih-bersih korban langsung pergi menuju parit yang tidak jauh dari rumah untuk mandi dan mencuci.
Tidak berselang lama korbanpun kembali ke rumah, dan melihat kobaran api berasal dari rumahnya. Spontan korban berteriak minta tolong, mengundang kerumunan tetangga dan masyarakat untuk membantu. Sayangnya saat warga datang rumah sudah ludes terbakar menyisakan puing-puing.
“Saat rumahnya terbakar korban melihat sendiri dan berteriak minta tolong. Ketika warga datang, api sudah membesar dan membakar seluruh isi rumah hingga tidak ada satu benda yang terselamatkan. Sejauh ini penyebab kebakaran belum dapat dipastikan, karena korban sendiri masih sock dan belum dapat memberikan keterangan,” terang Edy Suryanto.
Disebutkan seluruh harta benda ludes terbakar dan menyisakan bangkai kerangka sepeda motor Supra. Usai mendapat informasi, petugas langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penyidikan.
“Upaya yang kita lakukan mendatangi TKP, berpaya menolong korban, mengamankan TKP dan meminta keterangan dari beberapa saksi. Tidak ada barang yang diselamtakan, untuk sementara korban mengungsi di rumah tetangga terdekat. Kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah,” tuturnya. (ims)
batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyatakan, akan mengambil kebijakan jika kondisi keuangan daerah terjadi defisit. Hal ini menyusul ancaman menurunnya dana transfer pusat ke daerah disebabkan perubahan nilai dana bagi hasil migas.
“Kalau defisit terjadi, kegiatan akan dipangkas lagi. Kegiatan perioritas yang tetap dilanjutkan,” sebut Hamid Rizal kemarin.
Namun dikatakan Hamid, defisit anggaran belum dipastikan terjadi pada APBD perubahan 2018. Karena rapat rekonsilasi lifting Migas Natuna pada triwulan IV ini hasilnya memuaskan. Artinya akan ada transferan tunda salur 2017.
“Tapi untuk angka pastinya belum, nanti akan disampaikan,” ujar Hamid Rizal.
Sementara Kepala Bidang Anggaran Badan pengelolaan Keuangan, pendapatan dan aset daerah (BPKPAD) Pemkab Natuna Suryanto mengatakan, hasil lifting migas triwulan IV tahun 2017 lalu cukup memuaskan. Namun jumlah pasti yang akan disalurkan dalam tunda salur DBH Migas tahun 2017 diperkirakan setelah APBN perubahan 2018.
“Hasil lifting migas memuaskan. Tapi untuk menentukan tunda salurnya setelah audit BPKP di Kementerian Keuangan,” ujar Suryanto.(arn)
Ribuan buruh membubarkan diri usai demo di kantor Disnaker Kota Batam di Sekupang, Selasa (13/3). Para buruh berdemo menuntut kenaikan UMK dan UMS Kota Batam. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam yang terdiri dari pengusaha, Disnaker dan serikat pekerja kota Batam mengusulkan tiga opsi terkait penetapan Upah Minimum Sektor Kota ( UMSK) Batam kepada Walikota Batam untuk diteruskan ke Gubernur Kepri.
“Setelah menggelar rapat, akhirnya kami melakukan voting tertutup sehingga didapatlah tiga opsi ini,” kata Ketua DPK Batam Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti, Selasa (13/3).
Rudi menjelaskan untuk sektor I diperuntukkan bagi mereka yang bekerja di bagian garmen, perhotelan hingga pariwisata, sektor II untuk mereka yang bekerja di bidang elektronik dan sektor tiga untuk bidang galangan kapal.
Tiga opsi tersebut yakni pertama penetapan UMSK sektor I dengan perhitungan UMK 2018 ditambah 1 persen, sektor II UMK ditambah tiga persen dan sektor III UMK 2018 ditambah 5 persen, kedua yakni UMSK 2018 dihitung berdasarkan UMSK 2017 plus PP nomor 78 tahun 2015 atau sebesar 8,71 persen dengan perhitungan sektor I Rp 3.528.537, sektor II Rp 3. 563.137 dan sektor III Rp 3. 770. 067 dan ketiga dibahas secara biparted antara pengusaha dan serikat pekerja.
“Dari hasil voting opsi dua paling banyak mendapatkan suara yakni 14 suara,” kata dia.
Hasil rapat ini akan langsung diproses untuk diserahkan kepada Walikota Batam untuk diteruskan kepada Gubernur Kepri untuk ditetapkan.
“Secepatnya akan kita proses dan diserahkan kepada Pak wali,” sebutnya.
Sementara itu, perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Toni mengatakan faktor ekonomi Batam menjadi salah satu alasan dalam alotnya pembahasan UMSK Batam ini.
“Selama kurang lebih tiga jam rapat inilah hasil yang bisa kami berikan untuk meredam aksi buruh hari ini hari ini (kemarin, red),” ujarnya.
Aksi damai digelar ratusan buruh di halaman kantor Disnaker Batam. Mereka menuntut UMSK Batam untuk segera ditetapkan.(yui)
batampos.co.id – Sebanyak 72 orang mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam periode 2019-2023 mendatang.
Ketua Tim Seleksi (Timsel) anggota KPU Kabupaten/Kota Kepri, Razaki mengatakan hingga waktu pendaftaran ditutup Senin (12/3) ada 72 orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi bakal calon anggota KPU Batam.
“Dari 72 ini nanti kami akan rangking dari segi kelengkapan hingga pendidikan. 30 orang terbaik akan mengikuti tes berbasis komputerisasi,” kata Razaki, Selasa (13/3).
Untuk tes yang berbasis komputerisasi ini server yang digunakan langsung dari KPU RI. Jadi peserta tidak usah khawatir bila lokasi tes nanti diselenggarakan di salah satu universitas yang ada di Batam.
“Karena yang ikut ada dosen juga. Kami menjamin keamanan untuk tes ini,” sebutnya.
Untuk tes ini akan dilaksanakan 23 Maret mendatang. Mereka yang lolos seleksi tes ini akan di pilih sebanyak lima kali jumlah yang dibutuhkan. Untuk Batam butuh lima komisioner, jadi yang akan lolos adalah 25 orang.
“Begitu juga tes kesehatan nantinya jumlah pendaftaran akan terus mengerucut hingga 10 orang. Jumlah inilah yang akan diajukan ke KPU RI untuk dipilih menjadi anggota KPU Batam,” terangnya.
Razaki menegaskan penetapan anggota KPU masing-masing kabupaten/kota merupakan keputusan mutlak dari KPU RI. “Kami hanya menjalankan rangkaian tahapan seleksi. Hasilnya tergantung mereka (KPU RI, red),” imbuhnya.
Dia menyebutkan secara keseluruhan total pendaftar yang mendaftakan diri untuk menjadi calon anggota KPU kabupaten/kota berjumlah 190 orang. Dua kabupaten yakni Natuna dan Anambas harus dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran karena pendaftar belum memenuhi kuota.(yui)
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal melakukan pertemuan dengan rombongan Wantanas bahas isu strategis pengembangan perbatasan Natuna. F. Aulia Rahman/batampos.co.id
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna menerima kunjungan Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas), Selasa (13/3). Kunjungan tersebut merupakan menyerap aspirasi dan evaluasi pengembangan Natuna dalam pertanahan negara di perbatasan.
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, Kabupaten Natuna yang merupakan salah satu wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga. Kondisi jarak dari pemerintah pusat namun cukup dekat dengan negara tetangga menimbulkan kekhawatiran terhadap upaya mempertahankan wilayah perbatasan Negara tetangga.
“Perlu mempertimbangkan keberadaan kekuatan militer seperti pesawat patroli perbatasan atau pesawat tempur yang akan mampu menindak pelanggaran perbatasan wilayah Negara maupun berbagai ancaman lainnya secara cepat dan efektif,” kata Hamid dalam pertemuan dengan rombongan Wantanas dikantor Bupati Natuna, yang diduga dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
Hamid menambahkan, bahwa selain menggunakan kekuatan pertahanan Negara, menjaga kedaulatan NKRI juga dapat diwujudkan melalui pertahanan pada sektor ekonomi, kemakmuran dan kemajuan pembangunan di Natuna.
Namun dengan kondisi geografis Natuna dan faktor lainnya katanya, hanya dapat diwujudkan jika status pemerintah daerah Kabupaten Natuna dan Anambas dapat ditingkatkan menjadi sebuah Provinsi dengan seluruh haknya bagi mewujudkan percepatan pembangunan disegala bidang. “Diharapkan kepada Wantanas untuk dapat menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan terbentuknya provinsi baru tersebut,” ujarnya.
Hamid Rizal juga menerangkan, bahwa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pada sektor perkebunan, pemerintah daerah berupaya untuk menarik minat penanam modal dari luar dengan memanfaatkan lahan ex program transmigrasi.
Namun hingga saat ini, sudah banyak calon penanam modal yang menawarkan pengembangan usaha. Tetapi masih terkendala Izin hak pengolahan lahan yang pengurusannya berada ditingkat kementerian.
“Permintaan ini diharapkan ada solusi cepat menyikapi kendala di Natuna. Karena jika perusahaan perkebunan dapat beroperasi di Kabupaten Natuna, akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat melalui lapangan pekerjaan baru,” ujar Hamid.
Ketua rombongan Wantanas, Mayjen TNI Aris Martono Hariadimengatakan, bahwa Kabupaten Natuna memiliki kekayaan potensi yang melimpah yang idealnya dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada diwilayah perbatasan.
Dijelaskan Martono, pertemuan dan survei Wantanas di Natuna mendapatkan segala data dan aspirasi. Untuk menjadi bahan pembahasan lanjutan yang akan disampaikan kepada Presiden RI dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus upaya strategis pertahanan wilayah kedaulatan NKRI.(arn)
batampos.co.id – Sejumlah anggota dewan mengaku kecewa saat mengkuti rapat Forum Perangkat Daerah (FPD) Pemko Batam, Senin (12/3). Pasalnya, banyak hasil penjaringan aspirasi anggota dewan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Batam tidak disampaikan pada forum tersebut.
“Sama sekali tidak muncul kegiatan pokir kami. Yang ada malah musrenbang saja,” sesal anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari, Selasa (13/3).
Padahal, kata Riky, pokir tersebut sudah dimasukan ke dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Pemko Batam. Terlebih lagi lembarannya sudah menyatu di RKPD dan tidak ada pemisahan antara pokir dengan musrenbang. Sama-sama berasal dari hasil reses dan jejaring aspirasi masyarakat.
Selain pokir, ia menilai permasalahan tunda bayar juga harus segera diselesaikan Pemko Batam. Sebab, dengan adanya tunda salur sebesar Rp 160 miliar ini menyebabkan timbulnya masalah baru, semisal tertundangan pembangunan fisik seperti Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB).
“Kita sama-sama tahu masih ada sekolah menumpang, RKB kurang bahkan sebentar lagi PPDB. Harusnya ini yang diutamakan,” ucap Riky.
Anggota Komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging juga mengaku kecewa, karena dalam prakteknya banyak pokir-pokir yang tidak diakomodir. Ia juga mempertanyakan, alasan defisit anggaran oleh pemko, sementara saat ini baru masuk bulan ke tiga. “Sampai saat ini kita belum terima laporan realisasi pendapatan di triwulan pertama. Bagaimana mungkin pemko bisa tahu kalau kita defisit anggaran. Artinya jangan asal sebut saja,” sesalnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menambahkan, pokir dan musrembang diatur di undang-undang. Sebelum memaparkan aspirasinya, tentu anggota dewan sudah menjaring dulu usulan-usulan masyarakat dari tingkat paling rendah, kelurahan, hingga tingkat kecamatan lewat Musrenbang.
“Harapan kita itu disampaikan di FPD tersebut. Sehingga tak ada usulan dari dewan lewat pokirnya, dengan usulan masyarakat dengan musrenbangnya,” ujar Udin.
Ia mengakui, kalau memang ada keterbatasan menjalankan program skala prioritas, bukan karena usulan prestisius tapi anggaran terbatas.
“Apalagi sampai saat ini kita masih punya utang. Yang jelas program tahun 2018 dan 2019 akan terganggu,” tuturnya.
Di tahun ini saja, kata Udin sudah terlihat. Dimana triwulan pertama seharusnya program infrastruktur selain jalan sudah berjalan, Tapi sampai sekarang belum terealisasi akibat tunda bayar tersebut. “Yang pasti prioritasnya tentu harus melunasi sisa utang tahun 2017 ini dulu,” sesal Udin. (rng)
Rapat koordinasi Pemkab Anambas dengan TNI-Polri dan pelaku usaha di Aula Kantor Bupati Anambas, Senin (12/3). F. Syahid/batampos.co.id
batampos.co.id – Rapat penentuan Harga Eceran Tertinggi (Het) beras di Kabupaten Kepulauan Anambas belum membuahkan hasil. Penyebabnya, antara pelaku usaha terutama distributor beras yang ada di Anambas dengan pemerintah belum mencapai kesepakatan.
Distributor menetapkan harga beras premium antara Rp 14 ribu hingga Rp 19 ribu per kilogram. Namun pemerintah menentukan harga beras premium Rp 13,300 per kg.
Salah satu distributor beras di Anambas Akiun mengatakan pihaknya tidak dapat menurunkan harga beras merek double coin yang harga jualnya Rp 14.250 dan pada eceran berkisar Rp 15.000. Ini dikarenakan modal yang dikeluarkan sudah tinggi.
“Modal kita Rp 14.000 perkilogram, sementara kita mengambil barang dari Jakarta,” ujarnya saat rapat di Aula Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Senin (12/3).
Sedangkan Boncai mengatakan pemberlakuan HET memberatkan pelaku usaha. Dia menyebutkan bahwa masyarakat dibiarkan memilih beras. “Kita ada menjual beras Rp 13.000 perkilo, kalau masyarakat ingin yang murah pasti pilih yang murah,” ujarnya.
Sementara, Kasat Intel Polres Anambas, Iptu Buskardi menyarankan distributor mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kemendag RI. Dia juga mengatakan untuk menstabilkan harga, perlu dilakukan operasi pasar melalui beras Bulog Premium.
Menurutnya penetapan tentu dilakukan tim ahli dari Kemendag. Jadi semua harus mengikuti aturan. Kalau bicara selera masyarakat, tentu masyarakat ingin beras yang bagus. “Kalau memang tidak bisa mengikuti HET, tentu kita harus ganti merk beras atau melakukan operasi pasar,” jelasnya.
Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris yang memimpin rapat mengatakan, pemerintah tidak dapat mengintervensi urusan bisnis para pelaku usaha. Namun menurutnya, pelaku usaha harus menetapkan harga dengan angka yang wajar.
Apalagi pemerintah daerah sudah didesak oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar menetapkan HET beras. Untuk itu pihaknya mengundang Satgas pangan serta pelaku usaha berkomitmen menerapkan HET yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. “Kami berharap para pelaku usaha berkomitmen terkait hal itu,” ujarnya. Karena rapat belum membuahkan hasil, maka diundur hingga satu minggu ke depan.
Sementara, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas, Usman, menerangkan telah membawa 10 sampel beras ke Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI. “BPMB menetapkan 8 beras premium dan 2 beras medium. Sesuai Kemendag HET beras premium Rp 13.300 dan beras medium Rp 9.950 untuk wilayah Sumatera,” terangnya.
Usman menjelaskan, fakta di Anambas harga beras premium dan medium dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET, menurutnya hal tersebut perlu dilakukan kajian agar penjualan tidak melampaui batas yang ditetapkan Kemendag. (sya)
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris memukul gong ketika membuka Musrenbang tingkat kabupaten untuk 2019 di Gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS), Tarempa, Selasa (13/3). F. Syahid/batampos.co.id
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berencana membangun tujuh proyek strategis dengan nilai mencapai Rp 85,4 miliar pada 2019 mendatang. Diantaranya pembangunan embung penampungan air di Batu Tabir Kecamatan Siantan dengan anggaran Rp 12 miliar, pembangunan gedung perangkat daerah di pusat perkantoran Pasir Peti senilai Rp 20, 5 miliar, lanjutan pembangunan RSUD beserta alkes sebesar Rp 10 miliar, pembangunan jalan Pasir Merah tahap 1 Rp 8 miliar, pembangunan gudang logistik non SRG Rp 5,1 miliar, pembangunan lanjutan pembukaan jalan Pulau Bajau Rp 4 miliar dan lanjutan pembangunan Masjid Agung Rp 25,8 miliar.
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, mengatakan Pembangunan prioritas 2019 ini mengalami penurunan dari 2018. Di 2018 sebanyak 14 proyek strategis dengan besaran Rp 165,2 miliar. Pihaknya berharap, seluruh elemen mendukung penuh proyek prioritas tersebut. “Proyek ini juga kita sesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” ujar Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2019 tingkat kabupaten di gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS) Tarempa Selasa (13/3)
Menurutnya masih ada sejumlah proyek strategis yang ditunda perencanaannya, seperti penimbunan water front city dan lanjutan pembangunan Gor Tanjung Momong, pembangunan jembatan Selayang Pandang, Balai Benih Ikan, pelabuhan Marina untuk yacht, dan depo BBM. Untuk melanjutkan pembangunan proyek tersebut butuh dukungan dari Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Pusat.
Pihaknya berharap, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri memperhatikan target strategis Anambas. Khusus kepada Pemprov Kepri, sebelumnya jembatan Selayang Pandang sudah menjadi program prioritas. Namun tiba-tiba dibatalkan. Padahal jalan ini merupakan satu-satunya penghubung kecamatan dengan desa. “Kami berharap proyek ini segera dilanjutkan, karena kondisinya sangat memprihatinkan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Anambas juga mengusulkan tujuh proyek kepada Pemerintah Pusat melalui program Gerbang Dutas dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuh proyek tersebut yakni, pembangunan jalan Genting – Air Bini, jalan Impol – Sunggak, jalan lingkar Kampung Baru – Muntai, jalan Pasiran – Bandara Letung, pelantar Beton Tebang – Belibak, Embung Desa Nyamuk, dan lanjutan jalan Tarempa – Rintis.
Menurutnya, pemerintah daerah menerima dua surat yakni dari Menkopolhukam dan Mendagri yang berbunyi usulan Anambas masuk dalam program Gerbang Dutas. Untuk itu, pihaknya sudah mempersiapkan program yang akan diusulkan nantinya. “Kami hitung anggaran itu mencapai Rp 2,3 triliun,” ucap Haris.
Pemaparan program prioritas Pemkab Anambas 2019 oleh Bupati Anambas juga tetap membunyikan peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan yang berkualitas, pengembangan konektivitas wilayah, pengembangan perikanan, pertanian ketahanan pangan dan pariwisata, pengembangan ekonomi kerakyatan, penyelenggaraan birokrasi yang bersih serta peningkatan kepemudaan, perempuan, serta budaya.
Mengenai pendanaan, pihaknya akan mengalokasikan dana sebesar 20 persen untuk dinas pendidikan dan 10 persen untuk dinas kesehatan. “Kami minta kepada DPRD untuk mendukung penuh program pemerintah,” ungkapnya lagi.
Pihaknya juga berharap semua pihak harus bersinergi dalam program prioritas ini, khususnya OPD harus saling bahu-membahu. Untuk mencapai pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat serta demi kesejahteraan masyarakat. “Kami juga meminta DPRD komitmen untuk fokus pada program ini,” jelasnya.
Ketua DPRD Anambas, Imran mengatakan pihaknya sebagai lembaga pengawas akan mendukung penuh program yang telah disusun oleh Pemkab Anambas. “Kami juga ada merangkum pokok pikiran dan aspirasi masyarakat, ini yang harus kita laksanakan. Sehingga pembangunan tepat sasaran dan demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (sya)
batampos.co.id – Polemik taksi online di Batam terus bergulir. Persaingan antara pengemudi transportasi online dan konvensional yang kerap berujung ricuh juga kian meluas. Pemerintah diminta tegas dan segera menyelesaikan persoalan ini.
”Moratorium ini akan menolong driver. Bukan mengorbankan driver. Yang rugi dari moratorium ini adalah aplikator. Aplikator kan tidak melihat pendapatan driver,” jelas Budi.
