batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Konsultasi Publik Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kegiatan yang digelar di Ruang Balairungsari pada Selasa siang (26/8/2025) ini dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Elen Setiadi, melalui virtual Zoom. Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan partisipan publik.

Konsultasi publik ini digelar untuk menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak dalam rancangan perubahan PP 46 Tahun 2007. Harapannya, perluasan wilayah mampu membuka peluang investasi yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan internasional.

Hadir secara daring maupun luring antara lain perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, jajaran dan pimpinan BP Batam, Forkopimda Kota Batam, akademisi, asosiasi perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kepri, serta Lembaga Adat Melayu Kepri.

Dalam sambutannya, Elen Setiadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar pada Batam agar dapat menjadi kawasan andalan di Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Arahan Presiden pada 13 Maret dan 22 Mei 2025 adalah agar BP Batam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, simplifikasi regulasi dan perizinan, penyelesaian lahan, optimalisasi sektor strategis, dan pengembangan destinasi pariwisata,” kata Elen.

Pemerintah menargetkan perekonomian Batam dapat tumbuh 2 persen di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 10 persen.

Untuk mendukung target ini, Pemerintah Pusat telah menerbitkan PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 guna mendorong peran KPBPB lebih optimal sebagai pusat logistik, manufaktur, dan perdagangan internasional, serta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Berdasarkan arahan tersebut, kami mendiskusikan perubahan dalam PP 46 Tahun 2007, dengan pokok perubahan berupa perluasan wilayah KPBPB Batam. Sebelumnya mencakup 8 pulau, kini ditambah 14 pulau dan sebagian kecil wilayah perairan,” ujar Elen Setiadi.

Dengan perluasan tersebut, Elen menjelaskan, diharapkan investasi yang tidak tertampung di Batam dapat dioptimalkan ke wilayah sekitar yang juga memiliki fasilitas KPBPB. “Wilayah baru akan diberikan fasilitas sama dengan wilayah FTZ Batam. Artinya, akan ada kawasan unggulan baru dengan fasilitas dan kemudahan,” kata Elen.

Konsultasi publik dilanjutkan dengan pemaparan Rancangan Perubahan PP 46 Tahun 2007 oleh Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad.

Dalam paparan dan sesi tanya jawab, Sudirman menegaskan hak-hak swasta dan masyarakat sekitar akan dihormati sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
“Hak warga yang belum memiliki hak milik, namun secara substantif sudah berada di sana, akan diprioritaskan,” tutur Sudirman.

Ia menambahkan, “Meskipun akan dikembangkan sebagai daerah investasi, masyarakat dapat hidup secara alamiah. Perlindungan lingkungan pesisir diperlukan, dan wilayah tangkapan nelayan akan tetap dihormati.”

Sementara itu, bagi pihak swasta yang sudah ada, Sudirman menjelaskan bahwa Hak Atas Tanah yang ada sebelum masuk FTZ akan diakui sampai jangka waktunya berakhir.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab, di mana peserta dari berbagai lembaga dan asosiasi menyampaikan pandangan maupun pertanyaan secara langsung.

Harapan publik, dalam pembangunan perluasan wilayah ini, BP Batam dapat mengedepankan kepentingan masyarakat pesisir dan kampung tua, melakukan mediasi dengan pihak swasta yang sudah ada, serta memperhatikan kelestarian lingkungan pesisir, hutan, dan laut.

Masukan komprehensif dari konsultasi publik ini akan ditampung oleh BP Batam guna menyempurnakan Rancangan Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2007. Revisi PP ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi Batam agar lebih kompetitif, menciptakan iklim usaha kondusif, memperkuat peran Batam sebagai pusat logistik, manufaktur, perdagangan internasional, dan pariwisata, serta memberikan kepastian hukum melalui integrasi wilayah darat dan laut dalam satu kesatuan KPBPB Batam.

Artikel BP Batam Gelar Konsultasi Publik Rencana Perluasan Kawasan Perdagangan Bebas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Harper Premier Nagoya Batam meraih Juara 1 Black Box Battle kategori Beverage dengan nilai 313 dalam ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Archipelago International di Aston Bogor Hotel & Resort pada 25 Agustus 2025.

Kompetisi Black Box Battle merupakan ajang tahunan yang mempertemukan talenta terbaik Food & Beverage dari seluruh jaringan hotel Archipelago di Indonesia.

Pada tahun ini, Harper Premier Nagoya Batam berhasil mencuri perhatian juri melalui kreasi inovatif dari Micki Rizart, Restaurant & Banquet Manager melalui minuman signature bertajuk “Final Eco Reverie”.

Minuman ini merupakan perpaduan harmonis antara espresso, buah leci, dan mangga, yang menyajikan sensasi segar sekaligus berkarakter.

“Kami sangat bangga dengan pencapaian ini. Kemenangan tersebut membuktikan kualitas dan komitmen Harper Premier Nagoya Batam dalam menghadirkan layanan dan pengalaman terbaik bagi para tamu. Prestasi ini merupakan wujud nyata dari dedikasi, kreativitas, serta kerja keras seluruh tim,” ujar Yanuwar Dedy Setyawan, General Manager Harper Premier Nagoya Batam.

Dengan prestasi ini, Harper Premier Nagoya Batam semakin menegaskan kualitas tim kuliner dan pelayanan yang dimilikinya. Tidak hanya menghadirkan pengalaman menginap yang nyaman, hotel ini juga terus berinovasi dalam menyajikan kreasi makanan dan minuman yang berkualitas.

Keberhasilan dalam ajang Black Box Battle ini menjadi motivasi bagi tim Harper Premier Nagoya Batam untuk terus mengembangkan talenta internal serta menghadirkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi para tamu.

“Kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah besar kami untuk semakin dikenal di industri perhotelan nasional. Kami percaya bahwa dengan kerja sama tim yang solid dan semangat untuk berinovasi, Harper Premier Nagoya Batam akan terus menghadirkan pengalaman terbaik bagi setiap tamu,” kata Micki Rizart, Restaurant Banquet Manager.

Sebagai bagian dari jaringan Archipelago International, Harper Premier Nagoya Batam membawa standar layanan yang konsisten sekaligus menawarkan sentuhan khas lokal Batam.

Dengan dukungan fasilitas modern, lokasi strategis di Nagoya Thamrin City, serta tim yang penuh dedikasi, hotel ini siap menjadi destinasi utama untuk beristirahat, bersantap, dan mengadakan berbagai kegiatan bisnis maupun sosial. (*)

Artikel Final Eco Reverie Bawa Harper Premier Nagoya Batam Juara 1 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri melakukan kunjungan ke kantor Batam Pos dalam rangka penelusuran data sejarah, Selasa (26/8). Kehadiran rombongan yang dipimpin Kabid Rahtra Pusjarah Polri, Kombes Pol Putu Dedy disambut hangat Direktur Batam Pos, Elmi Gusti, serta Pemimpin Redaksi, Yusuf Hidayat.

Kunjungan ini merupakan bagian dari program penulisan sejarah perkembangan Polri pada era Demokrasi Terpimpin 1959–1966. Fokus penelitian diarahkan pada penggalian arsip, rekaman, foto, dan artikel koran yang berkaitan dengan dinamika sosial di Kepulauan Riau, khususnya peran kepolisian dalam peristiwa Dwikora di Tanjungpinang.

“Tujuan kami adalah merekonstruksi gambaran masyarakat Kepri saat itu, terutama dalam konteks operasi Dwikora. Banyak informasi yang mungkin tidak tercatat di sumber resmi, tetapi bisa ditemukan dalam tulisan koran. Hal itu menjadi referensi penting bagi kami,” ujar Kombes Pol Putu Dedy.

Baca Juga: Kakek Umur 66 Tahun Setubuhi Penyandang Disabilitas hingga Hamil, Polsek Sekupang Amankan Pelaku

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Batam Pos, Yusuf Hidayat, menyampaikan bahwa media ini telah melakukan pengarsipan berita sejak tahun 2011.

Proses digitalisasi arsip juga tengah berjalan, meski untuk periode sebelum 2010 sebagian besar masih berupa rubrik-rubrik sosial dan budaya.

“Untuk sejarah Kota Batam sendiri, kami juga mendukung dengan adanya museum dan proses pengarsipan peristiwa sejarah. Gaya penulisan di Batam Pos selalu menekankan peliputan langsung di lapangan dengan wawancara kepada pelaku sejarah. Namun ada beberapa batasan, seperti ketika data tentang tokoh Usman dan Harun menimbulkan pertentangan,” jelas Yusuf.

Baca Juga: Rawan Perdagangan Orang, Mabes Polri Minta Polresta Barelang Sigap dan Responsif Tangani TPPO

Silaturahmi ini disambut positif oleh kedua belah pihak. Selain mempererat hubungan kelembagaan, kunjungan ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah sejarah kepolisian dan peran Kepulauan Riau dalam perjalanan bangsa. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Pusjarah Polri Gali Data Sejarah Kepolisian 1959–1966 dari Arsip Batam Pos pertama kali tampil pada Metropolis.