batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, pada Jumat (15/8). Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait pengurusan kuota haji.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk menindaklanjuti proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

“Dari penggeledahan yang tim lakukan di rumah saudara YCQ, tim mengamankan sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE),” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/8).

Budi menambahkan, seluruh barang bukti yang diamankan akan diproses lebih lanjut. Menurutnya, barang bukti itu dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara kuota haji 2024.

“Dari barang bukti itu, penyidik akan dilakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk dan bukti untuk mendukung penanganan perkara ini,” ucapnya.

Budi menekankan, barang bukti elektronik yang disita beragam jenisnya. Salah satunya berupa telepon genggam yang diduga menyimpan data penting terkait perkara.

“Barang Bukti Elektronik itu macam-macam, salah satunya adalah handphone, nanti itu akan diekstraksi, dibuka isinya, kita akan lihat informasi-informasi yang dicari,” jelasnya.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Yaitu mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abdul Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Larangan bepergian ke luar negeri itu berlaku selama enam bulan ke depan, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan.

Tindakan itu setelah KPK secara resmi mengumumkan perkara dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023–2024 naik ke tahap penyidikan, pada Sabtu (9/8) dini hari.

Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Artikel KPK Geledah Rumah Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Amankan Bukti Dokumen Pengurusan Kuota Haji pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 13,5 persen tahun depan. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak ada pengenaan tarif baru. Justru, akan melakukan perbaikan dari sisi internal.

“Cortex dan pertukaran data akan semakin diintesifkan. Karena kami melihat melalui Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, maupun dari PNBP (penerimaan negara bukan pajak) masih ada ruang untuk improvement,” ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (15/8).

Kemenkeu telah meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Termasuk pertemuan intensif bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh memiliki akurasi dan waktu yang tepat. Sehingga menciptakan peluang untuk penegakan hukum (law enforcement) yang lebih baik.

“Ini sebetulnya juga berkaitan dengan shadow economy dan banyak juga illegal activity (yang masih terjadi). Seperti diketahui Presiden (Prabowo Subianto) berbicara masalah pemanfaatan lahan CPO (crude palm oil) seluas 3 juta hingga 3,5 juta hektare. Ini menciptakan sebuah database baru,” jelas Ani.

Dia menjelaskan, kenaikan target penerimaan pajak 13,5 persen ini dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dan inflasi 2,5 persen. Artinya, daya ungkit untuk kenaikan penerimaan negara sudah hampir mendekati 7 hingga 9 persen.

“Jadi, extra effort-nya sekitar 5 persen melalui berbagai langkah reformasi administrasi dan enforcement,” tandasnya. (*)

Artikel Target Penerimaan Pajak Naik 13,5 Persen, Sri Mulyani Tegaskan Bukan dari Tarif Baru pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2026 senilai Rp 335 triliun. Jumlah ini secara otomatis akan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

“Alokasi anggaran MBG untuk tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp 335 triliun,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan soal RUU APBN 2026 dan nota keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Dia membeberkan, program unggulan ini menjadi komitmen pemerintah untuk membangun generasi unggul anak-anak. Kemudian, membangun generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi terpenuhi.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menjamin bahwa pemerintah akan menghilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Lebih jauh, alokasi anggaran ini juga akan disiapkan guna memastikan sebanyak 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita tetap memperoleh MBG setiap harinya.

“Program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil dan balita, akan menerima manfaat optimal melalui SPPG yang dibangun diseluruh pelosok negeri,” beber Prabowo.

Kedepan, Prabowo memastikan, dengan alokasi anggaran ini, Pemerintah akan lebih efektif dan lebih luas merealisasikan program MBG. Tak lain demi meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masa depan Indonesia.

“Dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku pelaku UMKM,” pungkasnya.

Untuk diketahui, hingga Jumat (20/8) penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 20 juta orang. Angka tersebut sudah termasuk dengan anak-anak sekolah hingga ibu hamil yang menerima MBG setiap harinya.

Selain itu, kehadiran Program MBG diklaim telah meningkatkan angka kehadiran anak di sekolah, prestasi anak-anak di sekolah. Bahkan, per hari ini sudah ada 5.800 SPPG di 38 provinsi.

Kemudian, MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM serta telah mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa. (*)

Artikel Program MBG Targetkan 82,9 Juta Penerima, Sedot Anggaran Rp 335 Triliun dari APBN pertama kali tampil pada News.