batampos-Provinsi Kepulauan Riau memiliki peluang besar dijadikan sebagai pusat investasi kawasan Artificial Intelligence (AI) dan pusat data.

Peluang itu terungkap dalam rapat dipimpin Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura bersama sejumlah investor dan pelaku industri digital, di Graha Kepri, Batam, Kamis (24/07/2025) siang.

Investor dan pelaku industri digital yang hadir di antaranya Director Marketing and Business Development PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE), Direktur Utama PT Octagon Precision Indonesia, dan Chief Executive Officer PT Interline Technology.

Rapat turut dihadiri sejumlah Kepala OPD Provinsi Kepri, Tim Pengawas Pengendalian Percepatan Pembangunan Kepri, dan sejumlah tamu undangan ini fokus pada pembahasan potensi investasi rencana pembangunan kawasan Artificial Intelligence (AI) dan pusat data di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Nyanyang menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri sangat terbuka terhadap masuknya investasi baru, khususnya di sektor digital yang dinilai strategis dan memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan daerah.

“Pemerintah Provinsi Kepri selalu menerima dengan tangan terbuka berbagai investasi yang masuk ke daerah ini, demi kepentingan dan kemajuan masyarakat Kepri,” ujar Nyanyang.

Ia juga menegaskan bahwa Kepri memiliki banyak keunggulan, baik dari sisi geografis maupun infrastruktur. Beberapa proyek strategis seperti pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang kini telah memasuki tahap finalisasi desain, serta perluasan kawasan Free Trade Zone (FTZ) ke wilayah-wilayah potensial seperti Bintan dan Karimun, akan semakin memperkuat daya saing Kepri di mata investor global.

BACA JUGA: Wagub Nyanyang Lobi Kemkomdigi Tuntaskan Blankspot dan Dorong Kawasan AI Nasional di Bintan

“Untuk mendukung pemerataan investasi, pemerintah terus mendorong perluasan kawasan FTZ yang lebih menyeluruh di wilayah seperti Batam, Bintan, dan Karimun,” tambahnya.

Menurutnya, jika rencana investasi pembangunan kawasan AI dan pusat data yang saat ini diminati oleh investor dari Tiongkok dan Singapura dapat terealisasi di Kepri, maka akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan pendapatan daerah serta pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah.

“Saya berharap, bila investasi ini terealisasi, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Kepri dan memeratakan kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub.

Sementara itu, Direktur Marketing PT PLNE, Kurnia Rumdony, dalam paparannya menyampaikan bahwa pihaknya melihat potensi besar Kepri sebagai basis pengembangan digital nasional.

“Kepri memiliki daya tarik utama karena secara geografis dekat dengan Singapura dan yang terpenting, berada di luar jalur ring of fire (cincin api). Ini menjadi keunggulan utama yang kami nilai sangat strategis untuk pengembangan pusat data dan teknologi digital,” ungkap Kurnia.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan kawasan berbasis digital seperti AI dan pusat data sangat penting untuk mendukung percepatan transformasi digital Indonesia secara merata.

Rapat ini menjadi langkah awal penjajakan kerja sama strategis yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk konkret oleh semua pihak, baik dari sisi investor, pemerintah daerah, maupun regulator pusat. (*)

Artikel Kepri Berpeluang sebagai Pusat Investasi Kawasan AI dan Pusat Data pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Seorang kakek berusia 60 tahun berinisial PH mencabuli bocah perempuan berusia 8 tahun.
Plt Kanit IV PPA Satuan Reskrim Polres Bintan Ipda Yofi Akbar mengatakan, pelaku pencabulan telah ditangkap setelah laporan dari keluarga korban.

Kasus pencabulan ini terbongkar setelah teman sekelas korban bercerita kepada gurunya pada Selasa (22/7/2025).

“Temannya mendapat cerita dari kakak kelasnya bahwa korban bercerita telah dicabuli oleh Oom dan diberi uang Rp 5.000,” kata pria yang juga menjabat Kanit I Pidum Satuan Reskrim Polres Bintan.

BACA JUGA: Seorang Paman Tega Cabuli Ponakan di Kebun

Guru tersebut kemudian memanggil korban dan kakak kelasnya terpisah untuk memastikan kebenaran kabar tersebut.

Setelah mengetahui kejadian itu, guru itu melaporkannya kepada kepala sekolah.

Kepala sekolah kemudian memanggil orangtua korban dan menyarankan untuk melaporkannya ke kantor polisi.

Ia mengatakan, pihaknya telah memeriksa pelaku dan korban. Hasilnya, pelaku adalah paman dari korban.

Kepada polisi, pelaku mengaku sudah lima kali mencabuli korban di rumahnya di Kecamatan Bintan Timur.

Kejadian pertama pada Maret 2025 saat istrinya pergi ke pasar untuk membeli keperluan rumah.

Pelaku sempat mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian itu ke orang lain.

Kejadian terakhir terjadi pada awal Juli 2025 saat istrinya memetik daun ubi di kebun. Pelaku menghampiri korban yang berada di kamar.

“Korban sempat menolak tapi pelaku memaksanya,” katanya.

Ia mengatakan, pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Usai Dicabuli, Korban Diberi Rp5 Ribu pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kasus lama penimbunan BBM bersubsidi jenis solar di Desa Rejai, Kecamatan Bakung Serumpun, Lingga, kembali mencuat.

Rizal, eks terpidana dalam kasus tersebut, mengaku siap membawa dua rekannya, Yusri dan Amirudin, ke ranah hukum karena dianggap mengingkari perjanjian tertulis yang dibuat saat dirinya dijatuhi hukuman pada 2023 lalu.

Kepada wartawan, Minggu (27/7), Rizal menyebut dirinya telah berkorban demi menyelamatkan Yusri dan Amirudin dari jeratan hukum. Sebagai kompensasi, keduanya berjanji membantu biaya hidup keluarganya sebesar Rp3 juta per bulan selama ia menjalani masa tahanan 2,5 tahun.

“Janji itu dibuat di atas materai. Tapi selama saya di penjara, mereka hanya mengirim beberapa kali, totalnya bahkan tak sampai Rp10 juta. Padahal hitungannya lebih dari Rp57 juta,” kata Rizal dengan nada kecewa.

Ia juga menunjukkan salinan perjanjian yang menyebut keterlibatan Yusri dan Amirudin dalam distribusi solar bersubsidi. Dalam dokumen itu, Rizal diminta tidak menyeret mereka ke proses hukum, dengan syarat adanya bantuan moril dan materil untuk keluarga yang ditinggalkan.

Namun, janji tinggal janji. Rizal yang bebas setelah 1 tahun 7 bulan menjalani hukuman di Lapas Kelas III Dabo Singkep, mendapati kedua rekannya bersikap seolah tidak ada yang salah.

“Saya sudah datangi mereka. Tapi tidak ada itikad baik. Kalau begini terus, saya akan bawa ke Polres Lingga dan Kejari. Itu hak saya,” tegasnya.

Dalam perjanjian juga tercantum bahwa jika salah satu pihak ingkar, maka Rizal berhak mempublikasikan isi perjanjian ke media. Ia pun menegaskan bahwa janji bermaterai memiliki konsekuensi hukum.

“Janji adalah utang. Bila tak ditepati, konsekuensinya pidana,” ujarnya.

Upaya konfirmasi kepada Yusri dan Amirudin melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diturunkan belum mendapat tanggapan. (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Janji Tinggal Janji, Eks Terpidana Kasus Solar Ancam Polisikan Dua Rekannya pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Masyarakat Pulau Jemaja mendesak agar Pelabuhan Roro Kuala Maras segera difungsikan menyusul rampungnya pembangunan fisik pelabuhan tersebut.

Mereka menilai pelabuhan itu sangat dibutuhkan untuk memperlancar distribusi barang, terutama kebutuhan pokok yang selama ini terkendala akses transportasi laut.

Ropi, salah seorang warga Jemaja, menyampaikan harapannya agar pelabuhan segera dibuka. Ia menilai keberadaan kapal roro akan sangat membantu dari sisi efisiensi waktu dan biaya.

“Selama ini, barang sembako masuk ke Jemaja lewat kapal kayu dengan perjalanan sampai 28 jam. Kalau sudah ada kapal roro, hanya butuh 10 jam dari Tanjung Uban dan bisa langsung diangkut pakai mobil pick up atau truk,” ujar Ropi, Minggu (27/7).

Menurutnya, percepatan pengoperasian pelabuhan dapat berdampak positif terhadap roda ekonomi masyarakat, mempercepat perputaran logistik, dan menekan harga barang kebutuhan.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Dishub LH) Kabupaten Kepulauan Anambas, Nurullah, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu jadwal uji coba sandar KMP Bahtera Nusantara 01 sebelum pelabuhan dioperasikan secara penuh.

“Uji sandar kami sedang menunggu jadwal dari BPTD dan ASDP selaku pengelola kapal. Ini prosedur penting sebelum pelabuhan beroperasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, uji sandar akan melibatkan BPTD, Dishub, dan Syahbandar untuk memastikan kelayakan teknis dan keselamatan pelayaran. Kapal roro yang diuji nantinya tidak akan membawa penumpang.

“Jadi memang harus menunggu waktu yang tepat agar semua proses berjalan lancar,” imbuh Nurullah. Ia juga meminta masyarakat bersabar dan memastikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mempercepat proses pengoperasian pelabuhan.

Sebagai informasi, Pelabuhan Roro Kuala Maras dibangun oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II dengan dana APBN 2024 sebesar Rp36 miliar.

Fasilitas ini diproyeksikan menjadi simpul transportasi strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah di Kepulauan Anambas, khususnya Pulau Jemaja. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Warga Jemaja Desak Pelabuhan Roro Kuala Maras Segera Dioperasikan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polresta Tanjungpinang menyatakan hingga kini belum menemukan indikasi adanya peredaran beras oplosan di wilayah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang, AKP Agung Tri Poerbowo mengatakan bahwa tim Satgas Pangan telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi beras. Hasilnya, belum ditemukan praktik pencampuran antara beras medium dan premium.

“Dari hasil pemeriksaan bersama tim, sampai saat ini kami belum menemukan dugaan adanya praktik manipulasi atau pencampuran beras di wilayah Tanjungpinang,” ungkap Agung, Minggu (27/7).

Ia menambahkan, sidak dilakukan ke berbagai tempat, mulai dari gudang distributor, pedagang eceran, hingga swalayan. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan distribusi beras berjalan sesuai prosedur.

Menurut Agung, kegiatan pengawasan akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi praktik curang dalam sektor pangan, terutama terkait distribusi beras.

“Apabila nanti ditemukan penyimpangan seperti pengoplosan beras, kami akan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Tanjungpinang, Robert Lukman, mengatakan bahwa pemerintah pusat telah merilis puluhan merek beras berkualitas rendah. Namun, hingga kini merek-merek tersebut belum ditemukan beredar di wilayah Tanjungpinang.

“Sejauh ini belum ada informasi bahwa merek-merek tersebut beredar di Tanjungpinang,” ujar Robert. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Satgas Pangan Tanjungpinang Klaim Belum Temukan Peredaran Beras Oplosan pertama kali tampil pada Kepri.