batampos.co.id – DPRD Batam kembali menyorot kinerja dan pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam. Sebab, sejak berdiri belasan tahun lalu hingga sekarang, pendapatan BUMD untuk Batam tak pernah naik. Bahkan masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu kerja dari BUMD di Batam.
Anggota DPRD Batam, Udin P Sihalo mengatakan kinerja BUMD Batam harus dirasakan masyarakat luas sesuai dengan tujuan awal dibentuknya BUMD tersebut. Namun hingga sekarang, kerja BUMD tak banyak diketahui atau berdampak pada masyarakat.
“Masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu BUMD. Sampai sekarang kerja mereka tak pernah nampak,” terang Udin.
Bahkan dalam pengadaan sembako murah oleh Pemko Batam untuk warga pun tak melibatkan BUMD dalam penyediaan. Padahal, BUMD bisa lebih memberi keuntungan dengan penyediaan sembako tersebut. Mereka bisa masuk langsung ke distributor dan mendapatkan harga lebih murah.
“Dengan modal surat dari Walikota, BUMD bisa bekerja sama dengan perusahaan untuk pengadaan sembako. Ini Pemko malah mengandalkan tender, bukannya BUMD,” tegas Udin.
Menurut dia, sejak BUMD berdiri tak pernah memberi keuntungang baik untuk Batam. Naiknya TDL juga tak memberi efek pada pendapatan BUMD untuk Kota Batam.
“Tak pernah naik, pendapatannya segitu-gitu saja. Dan membuktikan kalau peranan mereka itu tidak ada,” jelas Udin.
Ia juga mempertanyakan apa yang sudah disumbangkan BUMD untuk Batam. Padahal mereka sendiri berpotensi mendirikan usaha sendiri, seperti mendirikan hotel atau membentuk BPR sendiri.
“Kami juga sudah usulkan, mendirikan BPR, tapi tidak ada. Mereka tidak kreatif,” cetus Udin lagi. (she)
batampos.co.id – Massa warga Baloi Kolam mendatangi DPRD Kota Batam, Senin (13/11). Mereka menuntut dewan untuk bisa mementingkan kepentingan warga.
Tiba di depan gedung DPRD Kota Batam, sejumlah perwakilan melakukan orasi. Intinya menolak ada pihak yang ingin menertibkan ruli di Baloi Kolam. Tidak lama berlangsung, ketua DPRD Batam Nuryanto yang turut menemui warga meminta puluhan perwakilan warga untuk berdiskusi dengan komisi I.
Pertemuan dengan komisi I dipimpin oleh Budi Mardiyanto. Hadir juga beberapa anggota komisi I seperti Tumbur Sihaloho, Jurado Siburian, Muhamad Musofa, Harmidi, Li Khai dan bebepa anggota lainnya.
Sementara perwakilan dari warga dipimpin oleh ketua RW 16 Baloi Kolam, Agustan Marbun. Ia berharap anggota dewan bisa membela kepentingan rakyat. Termasuk meminta agar anggota dewan dalam mengeluarkan keputusan jangan sebelah pihak terkait Baloi Kolam.
Ketua DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto mengatakan bahwa komisi I sudah menggelar beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait baloi kolam. Tetapi undangan dari DPRD Batam tidak dihadiri oleh warga.
“Kami sudah beberapa kali mengirimkan undangan. Tetapi sama sekali tidak dihadiri. Padahal sangat bagus untuk kita berdiskusi dan mencari solusi terkait permasalahan yang terjadi,” katanya.
Tetapi setelah ada warga yang meminta agar komisi I jangan ikut campur dengan permasalahan Baloi Kolam, suasana langsung tegang. Komisi I langsung menutup rapat karena pernyataan tersebut.
“Jadi rapat ini kita tutup karena warga yang meminta komisi I tidak ikut campur dalam permasalahan tersebut,” katanya. (ian)
Hunian tipe 88/96 di Plamo Residence, Batamcenter. F.Iman untuk Batam Pos
batampos.co.id – Pengembang PT Plamo Karya menawarkan kemudahan untuk pembelian hunian di Plamo Residence, Batamcenter. Konsumen bisa melakukan pembayaran cash bertahap sebanyak 30 kali.
“Rumah ready stock dan langsung huni. Untuk harga sangat bersaing dibanding rumah yang setara,” ujar Marketing Konsultan Penta Property, Iman, Minggu (12/11).
Hunian blok baru di Plamo Residence bertotal 82 unit terdiri tipe 88/96, 91/132, 100/150 serta 90/150. Hunian ini berlokasi strategis, yakni di pusat kota Batam.
“Strategisnya hunian ini tepat pada ring satu simpang Kepri Mall. Jadi mau kemana saja waktu dan jaraknya dekat,” kata Iman.
Huniannya berdekatan ini berdekatan dengan pelabuhan, Mega Mall, RS Awal Bros, Bandara Hang Nadim, dan berdekatan dengan sekolah.
“Sekolah dari SD sampai SMA unggulan ada di dekat kawasan ini. Jadi orang tua tak perlu khawatir dengan pendidikan anaknya,” tutur Iman.
Untuk spesifikasi bangunan rumah diantaranya menggunakan struktur beton bertulang, dinding bata selcon, rangka atap baja ringan, full keramik, pintu panel kayu, serta jendela alumunium kaca.
Informasi lebih lanjut dan pemesanan hunian ini bisa mengunjungi kantor pemasaran di Plamo Garden Blok C nomor 3. (opi)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang akan membawa seluruh usulan penataan dan perubahan daerah pemilihan (Dapil) ke pengurus pusat. Apalagi awal pekan ini, sambung Robby, akan ada Rapat Koordinasi Nasional di Palembang.
“Semua masukan dari teman-teman partai akan kami sampaikan pada Rakornas di Palembang, 14-16 November ini,” ujar ujar Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria, Minggu (12/11).
Perubahan jumlah dapil menjadi penting untuk dibahas lantaran akan berpengaruh pada jumlah kursi bagi anggota legislatif. Menjadi kian penting mengacu pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat sehingga dirasa perlu ada pembahasan mengenai jumlah dapil di Tanjungpinang.
“Proses penataan dapil ini sampai dengan tahun depan. Jadi kami juga akan lakukan uji publik agar semua pihak dapat menerima dengan baik proses penataan dapil,” ujarnya.
Ketua Divisi Teknis KPU Tanjungpinang Djuhari mengungkapkan, sebelumnya ia sudah pernah mengusulkan dapil Tanjungpinang Barat-Kota untuk dipisah. Namun ketika disampaikan ke KPU RI ditolak.
Ada beberapa usulan dapil yakni tetap mengacu sesuai Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dimana minimum kursi per dapil tiga dan maksimum 12 per dapil.
Misalnya PDIP mengusulkan dapil Tanjungpinang dibagi menjadi lima dapil yakni dapil Tanjungpinang Barat, Bestari, Kecamatan Kota, Kecamatan Tanjungpimang Timur 1 dan Kecamatan Tanjunginang Timur 2.
Sedangkan Golkar dan PAN hampir sama mengusulkan agar dapil tetap mengacu kepada Peraturan perundang undangan.
Ketua Hanura Tanjungpinang Rona Andaka menilai dapil Tanjungpinang diperbanyak agar anggota DPRD lebih maksimum mendekati pemilihnya di wilayah yang sempit dibandingkan wilayah yang luas.
Pengamat politik dari Stisipol Tanjungpinang Zamzami A Karim dalam kesempatan itu menambahkan, bagi partai bukan jumlah penduduk yang penting, tapi sedikit dan banyaknya dapil. Dengan sistem perhitungan sekarang, partai sedang dan kecil bisa saja tak mendapatkan kursi kalau terjadi pemecahan dapil yang banyak.
“Karena pembagian suara tak lagi menggunakan suara sisa,” ungkap Zamzami. (aya)
Noorlizah Nurdin (tiga dari kiri) menyaksikan siswa SD di Bintan melakukan pemeriksaan mata Minggu (11/12). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Kepri kembali menggelar program Low Vision untuk para pelajar di Kabupaten Bintan. Program ini digelar agar para pelajar tidak mengalami permasalahan yang berat untuk penglihatan mereka.
“Ini adalah program pencegahan agar masyarakat terhindar dari kebutaan. Mereka dideteksi secara dini dengan diperiksa matanya oleh tenaga yang sudah ahli. Kali ini sasaran kita para pelajar di Kabupaten Bintan,” kata Ketua LKKS Kepri, Noor Lizah Nurdin Basirun, akhir pekan lalu di Gedung Daerah Tanjungpinang.
Dalam program kali ini, sebanyak tujuh sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bintan yang dituju. Mereka adalah SDN 001 Bintan Utara, SDN 002 Bintan Utara, SDN 003 Bintan Utara, SDN 004 Bintan Utara, SDN 005 Bintan Utara,SDN 006 Bintan Utara dan SDN 007 Bintan Utara.
Sebanyak 140 orang murid SD yang discerning awal oleh gurunya karena ada keluhan gangguan penglihatan. Dari total peserta ditemukan adanya kelainan pada mata sehingga membutuhkan kacamata sekitar 35 orang murid SD. Sementara ada dua kasus yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi karena membutuhkan tindak lanjut oleh dokter spesialis mata.
“Kita ingin anak-anak bisa mendapat pendidikan yang baik dan kancar tanpa harus ada gangguan penglihatan,” kata Noor Lizah.
Program di Bintan ini merupakan kegiatan LKKS yang ketiga untuk tahun 2017. Akhir tahun ini, menurut Noor Lizah, pihaknya akan menyelenggarakan program nikah massal.
“Insya Allah, Desember nanti. Mohon dukungan dan partisipasi dari pemerintah daerah setempat baik RT, RW, Lurah dan Camat, mengingat dari sasaran yang ada belum memiliki identitas yang lengkap,” kata Noor Lizah.
Pada kesempatan itu, Noor Lizah berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Bintan dan para Kepala Sekolah serta guru-guru yang SD-nya berpartisipasi pada program bhakti sosial ini.
LKKS merupakan organisasi plat merah yang fokus pada program Kesejahteraan Sosial. Hal ini agar terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Lembaga ini selalu menyelenggarakan program sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. (bni)
batampos.co.id – Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Provinsi Kepri kian memprihatinkan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kekuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri tahun 2018 mendatang.
Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri, Herman mengatakan sampai triwulan III Tahun (TA) 2017 penerimaan DBH Migas adalah Rp 38,7 miliar. “Secara keseluruhan sampai pada Triwulan III per September kemarin, DBH migas yang kita terima lebih kurang Rp 38,7 miliar,” ujar Herman, Minggu (12/11) kemarin.
Dijelaskannya, untuk realisasi minyak bumi masih pada angka Rp 3.115.623.200. Sedangkan untuk sektor gas bumi adalah Rp 35.624.592.000. Ditanya apakah penerimaan tersebut masih akan dibagi dengan kabupaten/kota di Kepri. Mengenai hal itu, Herman mengatakan untuk pembagian DBH Migas bagi Kabupaten/Kota sistemnya sudah langsung ke Kabupaten/Kota dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Tidak lagi pembagiannya diatur oleh Pemprov Kepri. Tetapi langsung ke Kabupaten/Kota. Artinya data yang kita pegang adalah hanya pembagian Pemprov Kepri,” papar Herman.
Disinggung apakah sudah ada gambaran terkait persentase pembagian DBH Migas di 2018 nanti. Terkait pertanyaan tersebut, Herman mengaku belum mendapatkan gambaran pasti terkait hal itu. Dijelaskannya, pembagian DBH Migas meningkat atau tidaknya adalah dipengaruhi oleh harga minyak dan gas bumi.
“Kita berharap pada 2018 nanti harga migas dunia mengalami kenaikan. Sehingga membantu kekuatan anggaran daerah,” harap Herman.
Herman juga mengatakan, untuk pembagian DBH Migas di triwulan IV akan diterima pada Desember nanti. Sehingga anggaran tersebut bisa digunakan pada APBD 2018 nanti. Ditambahkannya, karena semakin mengkhawatirkannya penerimaan DBH Migas, pihaknya terus berkreativitas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri.
“Lewat perubahan Perda Pajak dan Retrebusi Daerah beberapa waktu lalu. Ada beberapa sasaran yang kita harapkan. Salah satuny adalah pajak kendraan progresif. Selain itu adalah pengelolaan labuh jangkar dan alat berat,” tutup Herman.
Terpisah, Senator DPD daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Kepri, Haripinto Tanuwidjaja meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun berani bertindak untuk mengoptimalkan peluang pengelolaan minyak dan gas melalui Participating Interest (PI) minyak dan gas. Menurutnya kesempatan yang ada harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kepri.
“Keluarnya Surat Keputusan dari SKK Migas adalah merupakan bentuk persetujuan bagi Provinsi Kepri untuk terlibat dalam pengelolaan PI di Blok Northwest Natuna,” ujar Haripinto Tanuwidjaja.
Mantan legislator DPRD Kepri tersebut menilai, sekarang ini adalah momentum yang tepat untuk Kepri berubah. Dijelaskannya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, tentu harus sedikit berkorban. Ditegaskannya, terlibat atau tidaknya tergantung Gubernur sebagai kepala daerah.
“Segala sesuatu memang ada resikonya. Tetapi jika kita tidak berani menghadapi resiko, maka kesempatan Kepri untuk sejahtera lama,” tegasnya.
Dijelaskannya, meskipun pada tahap awal ini hanya diberikan keterlibatan hanya Blok Northwest Natuna. Tetapi potensi untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar. Karena beberapa daerah penghasil migas yang sudah bergerak cepat untuk ikut serta dalam pengolahan minyak dan gas, semakin sejahtera.
“Bisa dilihat Kabupaten Bojonegoro, yang nilai APBD-nya sudah melebehi nilai APBD Provinsi Kepri saat ini. Tentu sayang peluang emas yang ada tidak dimanfaatkan,” papar Haripinto.
Ditambahkannya, belakangan ini alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migasyang masuk ke daerah cendrung menurun. Pemerintah Daerah tidak cukup jika hanya menunggu ataupun berpangku tangan untuk mendapatkan DBH lebih besar. Tetapi alangkah baiknya, jika terlibat langsung lewat program PI.
“Natuna dan Anambas memiliki 16 blok migas lebih kurang. Sebagian saja kita bisa terlibat, pembangunan dan kesejahteraan Kepri akan bergerak lebih cepat,” tutup Haripinto.(jpg)
Pengendara bermotor menghindari batu yang menghalangi jalan Tarempa-Rintis di Kampung Melayu, Tarempa. F. Syahid/Batam Pos.
batampos.co.id – Tarempa merupakan pusat kota Kabupaten Kepulauan Anambas. Tarempa hanya memiliki wilayah daratan yang sempit. Sangat mudah ditemui rumah warga yang berada diatas batu, diatas tebing maupun di bawah tebing atau bataun.
Pada setiap akhir tahun selalu dihadapkan dengan sejumlah kesulitan seperti harus menghadapi musim angin Utara. Dimana pada saat itu gelombang tinggi angin kencang sehingga tak jarang nelayan hilang di perairan Anambas.
Sementara itu bencana lain yang sering mengancam warga yakni sering adanya tanah longsor. Tidak jarang warga yang mengalami dampak tanah longsor. Baru-baru ini ada juga tanah longsor yang terjadi di Kampung Baru Kelurahan Tarempa tepatnya di pertengahan jalan pintas Tarempa-Batutambun.
Material berupa tanah dan bebatuan menutup jalan pintas tersebut. Sehingga jalan itu sempat macet beberapa saat. “Kejadian hari Kamis (9/11) kemarin. Setelah pagi hujan deras, sore longsor,” ungkap Sumardi, warga yang tinggal diatas tebing yang longsor tersebut ketika ditemui wartawan kemarin.
Diakuinya longsornya tebing itu sangat berbahaya. Namun diakuinya saat kejadian tidak ada pengendara motor yang melintas dijalan itu. “Untung tidak ada yang melintas, kalau ada pengendara motor yang melintas, bisa jadi korban tanah longsor itu,” ungkapnya lagi.
Sumardi, mengaku miris dengan kejadian itu pasalnya, hampir saja rumah miliknya terkena dampak longsor tersebut. “Longsor sudah mendekati pondasi teras depan rumah. Kalau hujan lebih lama, kemungkinan teras juga ikut ambruk. Cuma antena parabola yang ikut runtuh karena tanahnya runtuh,” ungkapnya.
Dirinya berharap kejadian ini menjadi guru yang berarti dan menjadi pedoman pemerintah supaya lebih waspada dalam melakukan penanggulangan bencana alam. (sya)
Ketua PPS MSI Komwil Karimun Fahrul (kanan), bersama anggota foto bersama dengan Lurah Sungai Lakan Dirgahayu Nur. F. Fahrul utk Batam Pos
batampos.co.id – Ketua Perguruan Pencak Silat (PPS) Satria Muda Indonesia (MSI) Komwil Karimun Fahrul bersama pengurus, dan anggota, ikut menyerahkan bantuan paket sembako untuk korban kebakaran di Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Sabtu (10/11) lalu. Bantuan paket sembako tersebut diterima langsung Lurah Sungai Lakam Dirgahayu Nur untuk membantu meringankan beban dan sekaligus sebagai bentuk kepedulian sosial.
“Alhamdulillah, kami bersama pengurus, anggota dan anak-anak PPS MSI Komwil Karimun dapat berbagi kepada korban kebakaran. Meskipun bantuan yang diserahkan tidak begitu banyak, namun upaya ini bentuk dapat kepedulain kami terhadap msuibah kebakaran,” kata Fahrul usai penyerahan bantuan.
Dikatakan, musibah kebaran yang terjadi sepekan lalu cukup mengagetkan. Terlebih dengan banyaknya jumlah korban. Dalam hal ini PPS MSI Komwil Karimun secara sukarela mengumpulkan dana untuk sekadar membantu korban kebakaran.
Beberapa dana sudah terkumpul dari anggota, pengurus dan anak-anak PPS MSI selanjutnya diserahkan dalam bentuk paket sembako. Harapanya agar bantuan paket sembako bermanfaat dan meringankan beban sejumlah korban.
Fahrul juga menyampaikan terimakasih atas kekompakan dan kepedulian pengurus, anggota dan anak-anak Perguruan Pencak Silat Satri Muda Indonesi Komwil Karimun sehingga dapat berbagi dengan korban kebaran. Harapanya agar korban kebaran tetap semangat untuk kembali beraktifitas meskipun rumah dan seluruh harta bendanya hangus terbakar. (ims)
batampos.co.id – Proses verifikasi terhadap kepengurusan partai politik (Parpol) oleh KPU Kabupaten Karimun sudha selesai. Dan, selama proses tersebut dilakukan bermacam-macam yang ditemukan oleh tim. Mulai dari kepengurusan ganda, sampai dengan adanya ASN yang masuk menjadi pengurus partai.
”Memang, ada beberapa orang yang berstatus sebagai PNS masuk menjadi pengurus Parpol. Dengan temuan ini kita telah melakukan verifikasi faktual dengan mennemui orang yang bersangkutan. Ternyata, ada diantaranya yang sudah pensiun, hanya KTP belum diubah,” ujar Ketua KPU Kabupaten Karimun, Ahmad Sulthon kepada Batam Pos, Ahad (12/11).
Tak hanya itu, ada juga ketika dulu belum bekerja, tapi terdaftar di dalam suatu Parpol. Kemudian ketika sudah menjadi ASN, tidak mengetahui kalau namanya masih terdaftar di dalam keanggotaan Parpol. Sehingga, setelah kita verifikasi ASN yang bersangkutan memilih ke luar dari Parpol
Selain itu, lanjutnya, tim juga ada menemukan orang yang sudah meninggal masih terdafar sebagai kader Parpol. Itu ditemukan di wilayah Kecamatan Moro. Hal ini diketahui setelah timbul keraguan dan juga adanya informasi yang ifikasi faktual ternyata memang benar yang yang dimaksud sudah meninggal dunia. Akhirnya, data orang yang sudah meninggal tersebut tidak berlaku lagi.
Menyinggung tentang kader Parpol ganda, Ahmad menyebutkan, untuk data kader Parpol ganda jumlahn ya lebih dari 400 orang dan hal ini juga sudha dilakukan verifikasi faktual. Hasil dari verifikasi ini akan kita umumkan Kamis (16/11). (san)
Wisman dari Malaysia ketika tiba di pelabuhan International Tanjungbalai Karimun.foto:tri haryono/Batam Pos
batampos.co.id – Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Karimun, hingga bulan Oktober lalu sudah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Karimun kurang lebih mencapai Rp 3 Miliar di sektor jasa kepelabuhan. Hal ini disampaikan Plt Dirut BUP Karimun Sensissiana belum lama ini, yang setiap tahunnya terus meningkat dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Alhamdulillah, setiap tahun BUP Karimun sudah memberikan kontribusi kepada daerah,” jelas Sensis.
Dari 7 area yang dikelola oleh BUP Karimun, paling besar menyumbang PAD adalah pelabuhan taman bunga, parit rampak dan pelabuhan antar pulau Sri Tanjung Gelam. Sedangkan pelabuhan lainnya seperti, pelabuhan Selat Belia, Moro maupun pelabuhan lainnya juga tetap memberikan kontribusi ke BUP Karimun.
”Yang jelas dari jasa kepelabuhan, BUP Karimun cukup bagus pertumbuhannya,” ucapnya.
Sementara ditanya tentang rencana kenaikan pas pelabuhan domestik Tanjungbalai Karimun oleh PT Pelindo I Cabang Tanjungbalai Karimun dari Rp 5000 menjadi Rp 10 ribu per sekali jalan. Dengan diplomatis dirinya, tidak bisa menjawab secara detail atau progres hingga saat ini. Sebab, tugas seorang Plt BUP Karimun hanya mengelola yang sudah ada. Sedangkan, untuk mengambil kebijakan publik tunggu Dirut BUP Karimun yang baru.(tri)
batampos.co.id – Massa warga Baloi Kolam mendatangi DPRD Kota Batam, Senin (13/11). Mereka menuntut dewan untuk bisa mementingkan kepentingan warga.
