Aidiil Saputra usai sidang perkara penipuan dan penggelapan di Pengadilan Negeri Batam. F.Azis Maulana
batampos – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa Aidiil Saputra dalam perkara penipuan dan penggelapan yang merugikan korban hingga Rp 1,13 miliar. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di ruang sidang PN Batam, Kamis (17/7), dengan hakim ketua Feri Irawan.
“Setelah mempertimbangkan keterangan para saksi, bukti-bukti, dan fakta persidangan, majelis menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHPidana. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan,” ujar Hakim Feri Irawan dalam amar putusannya.
Putusan ini sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut Aidiil dengan pidana serupa.
Usai putusan dibacakan, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanggapi. Dengan suara lirih, Aidiil menyatakan menerima keputusan tersebut. “Saya terima putusan ini yang mulia,” ujarnya singkat.
Kasus ini bermula pada akhir Januari 2025 lalu. Berdasarkan dakwaan JPU, terdakwa Aidiil Saputra yang merupakan kerabat jauh dari korban, menawarkan emas batangan murni seberat 848,3 gram dengan harga total Rp 1,15 miliar.
Terdakwa meyakinkan korban dengan mengirimkan beberapa foto emas batangan dan memintanya segera mentransfer uang pembelian. Terpikat dengan penawaran tersebut, korban menyanggupi membayar Rp 1,13 miliar lebih dulu, dan sisanya akan diserahkan setelah emas diterima.
Uang sebesar Rp 950 juta dan Rp 180 juta ditransfer oleh korban melalui rekening atas nama seseorang ke rekening BRI atas nama yang sudah diarahan terdakwa.
Namun, setelah uang diterima, terdakwa tak pernah mengirimkan emas seperti yang dijanjikan. Bahkan, janji pengiriman emas ke rumah saudara korban di Jambi pada malam harinya pun tak pernah terealisasi. Korban pun merasa ditipu dan mengalami kerugian besar.
Atas perbuatannya, Aidiil dijerat dengan Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan, serta Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan. (*)
batampos – Kesibukan yang terus-menerus dapat berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan kita. Tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik dan emosional, kesibukan juga bisa mengganggu kualitas hubungan dengan orang-orang terdekat. Lebih dari itu, ketika kesibukan mengambil alih, sulit bagi kita guna menemukan keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Memahami dampak ini penting agar kita mampu mulai mengambil langkah bijak mengelola waktu dan energi dengan lebih baik demi menjaga kesehatan, mempererat hubungan, dan menciptakan hidup yang lebih seimbang serta bermakna. Merangkum Very Well Mind, berikut ini beberapa dampak buruk terlalu sibuk dalam beraktivitas dan lupa mengistirahatkan diri dengan baik.
1. Kesehatan emosional
Ketika kita terlalu mengagungkan kesibukan dan terus mendorong diri selalu aktif, sering kali kita malah menumpuk beban berupa berbagai kewajiban, komitmen, dan tanggung jawab yang akhirnya terasa memberatkan. Kesibukan yang berlebihan tidak hanya meningkatkan stres, namun juga mampu menurunkan rasa percaya diri, bahkan memicu masalah kesehatan mental yang lebih serius seperti gangguan kecemasan, depresi, hingga penyalahgunaan zat.
Berbagai penelitian juga menyatakan bahwa tingkat kesibukan yang tinggi hingga sedang dapat membuat seseorang, terutama orang dewasa lanjut usia, jadi kurang patuh dalam menjalani pengobatan. Ini sangat berisiko, terutama jika obat-obatan tersebut penting dalam mengatasi masalah kesehatan mental mereka. Dengan kata lain, kesibukan yang tidak terkelola dengan baik bisa memperburuk kondisi kesehatan.
2. Kesehatan fisik
Kesibukan yang terus-menerus umumnya membuat kita rela mengorbankan kesehatan fisik demi menyelesaikan berbagai tugas. Contohnya, kita jadi sulit menemukan waktu untuk berolahraga secara rutin atau bahkan kehilangan jam tidur yang seharusnya cukup guna memulihkan tenaga.
Selain itu, saat tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda masalah kesehatan, kita sering menunda atau mengabaikannya, memilih menekan rasa tidak nyaman daripada segera mencari bantuan medis.
Padahal, kebiasaan seperti ini dapat berdampak buruk dalam jangka panjang. Menyadari pentingnya menjaga kesehatan fisik di tengah kesibukan adalah langkah awal menemukan keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan perawatan diri.
3. Hubungan
Ketika jadwal harian dipenuhi dengan berbagai aktivitas dan tanggung jawab yang padat, seringkali kita kehilangan kesempatan membangun hubungan yang benar-benar bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. Waktu yang tersisa terasa sangat terbatas, bahkan kadang nyaris tidak ada sama sekali untuk benar-benar hadir dan terhubung dengan keluarga, teman, atau pasangan.
Akibatnya, perasaan kesepian dan isolasi mampu muncul, tidak hanya dirasakan oleh kita yang sibuk, tetapi juga oleh mereka yang berharap mendapat perhatian dan kehadiran kita. Hubungan sejati memang membutuhkan waktu, perhatian, dan usaha dari semua pihak yang terlibat.
Namun, ketika kita terbagi oleh segudang kewajiban dan tekanan, kita cenderung merasa stres dan kelelahan, sehingga sulit menjadi benar-benar fokus dan hadir secara emosional dalam interaksi sosial. Kondisi ini membuat kita sulit memberikan dukungan yang tulus dan menjaga kualitas hubungan supaya tetap sehat dan harmonis.
Oleh sebab itu, penting menyadari bahwa menjaga hubungan tidak hanya soal kehadiran fisik, namun juga bagaimana kita meluangkan waktu dan energi guna benar-benar berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang kita sayangi. Menyisihkan waktu meski sedikit, bisa menjadi investasi berharga untuk memperkuat ikatan dan mengurangi rasa terisolasi yang mungkin timbul di tengah kesibukan.
4. Work life balance
Kesibukan yang terus-menerus tanpa jeda sering mengganggu keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi kita. Ketidakseimbangan ini tidak hanya memengaruhi bagaimana kita menikmati waktu di tempat kerja, namun juga berdampak pada kualitas kehidupan di rumah dua aspek penting yang seharusnya saling mendukung agar kita bisa tumbuh dan berkembang secara optimal.
Walaupun definisi keseimbangan kerja-kehidupan bisa berbeda bagi setiap orang, secara umum, ketika kita berhasil mencapainya, kita akan merasa lebih punya kendali atas waktu dan lebih nyaman dengan cara kita menjalani hari-hari. Sebaliknya, apabila keseimbangan ini terganggu, tanda-tanda seperti rasa lelah yang berlebihan, merasa kewalahan dengan pekerjaan, serta terputus dari hubungan sosial atau keluarga bisa muncul.
Kondisi ini sering berujung kelelahan fisik dan mental yang serius, bahkan memicu stres kronis yang lama-kelamaan dapat merusak kesehatan mental dan fisik secara keseluruhan. Maka dari itu, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi bukan hanya soal manajemen waktu, namun juga kunci penting demi menjaga kualitas hidup yang sehat dan bahagia. (*)
Ilustrasi orang sedang berpikir dan merenungkan kualitas hubungannya. (Freepik)
batampos – Seringkali kita bertanya apakah seseorang benar-benar menghargai kita sebagai individu atau hanya memanfaatkan kehadiran.
Memahami beberapa tanda psikologis tertentu bisa membantu mengenali pola ini. Dengan begitu, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat di kemudian hari.
Ini penting untuk membedakan antara nilai sejati seseorang dengan hubungan yang berpusat pada kepentingan pribadi.
Melansir dari Geediting.com, Sabtu (19/7), ada tujuh tanda jelas seseorang hanya menghargai Anda saat merasa diuntungkan. Kenali semua tandanya.
Berikut adalah tujuh tanda seseorang hanya menghargai Anda saat dibutuhkan:
Hanya Menghubungi Ketika Ada KebutuhanSatu di antara tanda utama adalah mereka hanya menghubungi saat memerlukan bantuan atau sesuatu dari Anda. Ini menunjukkan hubungan searah. Komunikasi mereka selalu selaras dengan kebutuhan pribadi.
Menghilang Saat Anda Butuh DukunganOrang yang hanya menghargai kegunaan Anda akan menghilang ketika Anda berada dalam masa sulit. Ketertarikan mereka terhadap Anda terikat pada apa yang bisa mereka peroleh. Mereka tidak akan ada saat Anda membutuhkan dukungan emosional.
Anda Selalu yang Berusaha Lebih DahuluJika Anda secara konsisten memulai kontak dan mengatur rencana pertemuan atau komunikasi, ini patut dicurigai. Komunikasi akan meredup jika Anda berhenti. Hal ini menyiratkan mereka hanya menghargai Anda ketika Anda secara aktif berguna.
Jarang Menunjukkan Minat pada Kehidupan Anda
Individu yang fokus pada apa yang dapat mereka peroleh dari Anda tidak akan menunjukkan empati tulus. Mereka jarang bertanya tentang perasaan, pengalaman, atau kekhawatiran Anda. Ini merupakan indikasi kurangnya minat pada diri Anda secara pribadi.
Pencapaian Anda Disambut dengan KetidakpedulianSaat Anda berbagi pencapaian atau kabar baik, mereka mungkin bereaksi dengan ketidakacuhan atau mengubah topik. Ini menandakan nilai Anda bagi mereka terikat pada keuntungan pribadi, bukan kesuksesan diri Anda. Mereka tidak peduli dengan perkembangan pribadi Anda.
Kata Peduli Tak Sesuai dengan Tindakan NyataTanda ini merujuk pada “gestur kosong” di mana kata-kata peduli tidak didukung oleh tindakan konkret. Ada pemutusan antara perkataan dan perbuatan mereka. Ini menunjukkan ketulusan yang kurang dalam hubungan.
Anda Merasa Terkuras Setelah BersamanyaSecara konsisten merasa lelah secara emosional setelah berinteraksi adalah satu di antara tanda penting. Ini menunjukkan mereka mungkin menggunakan energi Anda untuk keuntungan mereka sendiri. Hubungan seperti ini cenderung merugikan Anda.
Mengenali tanda-tanda ini sangat penting untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan otentik. Jangan ragu untuk mengevaluasi kembali hubungan Anda. Setiap orang berhak dihargai secara utuh.
Penting untuk mencari koneksi yang saling menguntungkan. Di sana Anda dihargai apa adanya. Dengan begitu, Anda bisa menjalin hubungan yang bermakna dan memuaskan. (*)
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, saat memberikan pengarahan kepada sejumlah duta investasi BP Batam. (Arjuna)
batampos – BP Batam mengangkat sekitar 200 influencer menjadi duta investasi dalam sebuah program baru yang menuai perhatian. Peluncuran program ini diumumkan pada Jumat (18/7) bersamaan dengan peresmian Dashboard Investasi Batam 2025. Namun, langkah ini menimbulkan pertanyaan: apakah ini strategi jitu atau sekadar gimik?
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyebut penunjukan para influencer ini sebagai bentuk ikhtiar kolektif untuk mengangkat potensi lokal. Para duta ini bukan pekerja tetap, melainkan sukarelawan yang ingin berkontribusi tanpa imbalan.
“Kalau kita memiliki potensi di dalam, mengapa kita harus mengejar di luar?” katanya.
Alasan pemilihan mereka cukup sederhana: mereka memiliki jumlah pengikut media sosial yang besar. Ia juga mengajak awak media untuk turut menjadi relawan dalam perjuangan memajukan Batam sebagai kawasan investasi unggulan nasional.
“Kalau dia punya followers ratusan ribu, tentu bisa bantu branding Batam,” kata Amsakar.
Menurut Deputi Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, para duta ini tidak hanya bertugas jadi media promosi, tapi juga mendampingi investor dalam berbagai tahap, dari perizinan hingga realisasi proyek. Mereka bahkan diharapkan dapat menjembatani masalah di lapangan yang berkaitan dengan lahan, air, pelabuhan, dan infrastruktur.
“Setiap direktorat diminta menyetorkan paling tidak lima nama duta. Totalnya jadi sekitar 200 orang (dari seluruh unit BP Batam, termasuk di luar daerah),” kata dia.
Para duta ini juga diminta ikut mendampingi BP Batam dalam berbagai agenda, termasuk ke luar daerah. Meski disebut relawan, para influencer ini tetap akan difasilitasi untuk aktivitas di lapangan. Namun, belum ada penjelasan gamblang soal bentuk fasilitas yang diberikan.
Yusi Fadilah, food vloger Batam yang turut di angkat menjadi duta. Ia menyebut peran mereka akan lebih banyak pada aspek promosi digital.
“Kami akan membuat video tentang Batam, agar investor tertarik. Konten-konten yang mengangkat potensi Batam, serta menekankan bahwa pungli dan premanisme sudah ditangani,” ujar dia.
Yusi sendiri mengaku juga memiliki unit usaha di Batam, sehingga menurutnya ia paham kebutuhan investor. “Saya ingin menyampaikan bahwa Batam ini makin joss buat investasi,” tambahnya.
Namun apresiasi tak datang tanpa catatan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, menyambut baik langkah ini sejauh memang dijalankan sebagai strategi komunikasi yang tertata dan bertanggung jawab.
“Kalau sudah menyangkut biaya operasional, ini harus ada dasar kerjasamanya. Harus jelas output-nya, jangan hanya informal,” katanya.
Ia mengingatkan jika program ini mengandung penggunaan anggaran, maka harus ada pertanggungjawaban hukum dan administratif. Lalu, Lagat juga menyorot risiko penyimpangan jika peran duta investasi ini tidak diatur secara ketat.
“Jangan sampai nanti mereka jadi calo. Itu yang bahaya,” katanya.
Dia turt mempertanyakan efektivitas program ini jika para influencer hanya memiliki jangkauan pengikut di dalam negeri. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah influencer dengan jejaring internasional yang bisa menarik perhatian calon investor dari luar negeri.
“Kalau followers mereka itu ada yang dari Rusia, Amerika, itu bagus. Tapi kalau followers-nya hanya dari Batam, ya apa gunanya untuk promosi investasi global?” ujar dia.
Lagat harap ada keseragaman informasi dalam promosi investasi di Batam. Ia mewanti-wanti agar para influencer tidak asal bicara tanpa rujukan data yang jelas.
“Jangan nanti jadi bias informasi. Sumbernya tetap harus dari Biro Humas BP Batam,” katanya.
Bahayanya, ketika dikemudian hari yang muncul adalah: sejauh mana branding lewat media sosial dapat menjawab tantangan fundamental investasi di Batam—seperti konflik lahan, birokrasi lamban, serta praktik-praktik informal yang selama ini menjadi keluhan para investor. Apalagi dalam konteks Batam yang saat ini menghadapi tantangan serius dalam sektor ketenagakerjaan, infrastruktur air bersih, hingga tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kota dan BP Batam sendiri.
Tanpa evaluasi kinerja yang ketat dan indikator keberhasilan yang jelas, program duta investasi ini berisiko hanya menjadi kampanye pencitraan semata, bukan solusi nyata untuk mendongkrak kepercayaan dan investasi riil.
Langkah BP Batam mengandalkan pengaruh sosial dari para influencer bisa jadi menarik dari sisi komunikasi publik. Tetapi efektivitasnya tetap akan ditentukan oleh kerja-kerja struktural yang menjawab akar persoalan. Karena investasi butuh lebih dari sekadar konten viral atau fyp. (*)
batampos – Juara dunia dua kali MotoGP, Francesco Bagnaia, menilai musim 2025 yang tengah dijalaninya hanya layak diberi skor 6 dari 10.
Dilansir dari laman GP One pada Sabtu (19/7), pembalap tim Ducati Lenovo tersebut mengakui bahwa performanya sepanjang 11 seri awal belum sesuai harapan, meski menunjukkan perbaikan dalam beberapa putaran terakhir.
Bagnaia saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara, tertinggal 147 poin dari rekan setimnya, Marc Marquez, yang memimpin kejuaraan.
Meski demikian, Bagnaia mengaku bahwa evaluasi dirinya lebih didasarkan pada tiga seri terakhir dibandingkan performa sepanjang musim.
“Saya tidak membandingkan musim ini dengan tahun lalu karena tidak ada gunanya,” ungkap Bagnaia seperti dikutip pada GP One.
Bagnaia juga menilai bahwa terus membandingkan performa 2025 dengan musim juaranya di 2024 hanya akan membingungkan tim mekanik dan menghambat proses perbaikan.
Bagnaia menyebut bahwa pendekatan baru dengan lebih banyak mengandalkan analisis data dan komunikasi yang jujur dengan tim telah membantunya mulai menemukan rasa percaya diri di atas motor Ducati GP25.
Hal tersebut terbukti dari kemajuan performa dalam tiga balapan terakhir sebelum jeda musim panas.
“Tiga GP terakhir saya cukup puas dengan pekerjaan saya dan tim. Kami mulai membuat kemajuan yang berarti,” tambah Bagnaia.
Bagnaia juga mengakui bahwa dalam beberapa situasi, ia terlalu tegang, dan kini mencoba lebih santai untuk memahami masalah teknis secara menyeluruh.
Saat ditanya apakah musim 2025 sesuai dengan ekspektasinya setelah tes pramusim di Malaysia, Bagnaia menjawab tidak.
Menurutnya, sensasi motor saat tes sangat positif, tetapi mulai bermasalah sejak balapan di Thailand. Ia merasa dua pembalap lain langsung lebih kompetitif sejak awal musim.
Bagnaia menutup dengan menegaskan bahwa meski musim sejauh ini berat, ia belum kehilangan semangat.
Bagnaia percaya dengan kerja keras dan pendekatan baru, dirinya bisa bangkit di paruh kedua musim dan kembali menjadi penantang utama gelar juara dunia. (*)
Potret pembangunan Ibu Kota Negara. (Foto: Tangkap layar Instagram.com/@ikn_id)
batampos – Partai NasDem menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dinamika fiskal dan politik nasional menjadi dasar usulan partai tersebut agar Pemerintah Pusat meninjau ulang arah dan status proyek strategis ini.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menyoroti ketidakpastian hukum dan kebijakan terkait IKN harus segera diakhiri. Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan strategis demi keberlanjutan proyek dan kepastian arah pembangunan nasional.
“Partai NasDem memberikan beberapa opsi kebijakan strategis yang perlu diambil oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia,” kata Saan dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (18/7).
Sejak tahap pertama pembangunan IKN dimulai pada 2020–2024, Pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 89 triliun dari APBN untuk infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan. Di luar itu, investasi dari swasta dan BUMN tercatat mencapai Rp 58,41 triliun. Tahap kedua (2025–2028) diproyeksikan menelan tambahan dana sebesar Rp 48,8 triliun.
Namun, NasDem memberikan catatan penting, belum adanya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pengalihan kedudukan ibu kota dari Jakarta ke IKN, sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
“Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN hingga saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah,” ungkap Saan.
Partai NasDem mengusulkan dua opsi arah kebijakan realistis. Pertama, bila Pemerintah memang menetapkan IKN sebagai ibu kota negara secara resmi, maka harus segera diterbitkan Keppres pengalihan kedudukan ibu kota.
Selain itu, proses pemindahan kementerian/lembaga dan ASN harus dimulai secara bertahap, dimulai dari Wakil Presiden serta kementerian/lembaga prioritas seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas.
“Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat dan mempercepat pemerataan pembangunan,” jelas Saan.
Kedua, jika keputusan untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota belum final, maka perlu dilakukan moratorium atau penangguhan sementara. Pemerintah diminta menyesuaikan arah pembangunan dengan kemampuan fiskal serta memprioritaskan kesiapan administratif dan teknis, agar infrastruktur yang sudah terbangun tidak terbengkalai.
“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN dan memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan benar-benar matang,” lanjutnya.
NasDem juga menekankan bahwa pembangunan IKN harus menyesuaikan dengan realitas fiskal negara dan kebutuhan prioritas nasional lainnya. Saan menilai, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, penting bagi Pemerintah untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada dan menghindari pemborosan.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini, Pemerintah harus menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional, termasuk infrastruktur IKN,” pungkasnya. (*)
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam Didi Kusmarjadi.
Ketika Pasien Tak Lagi Menjadi Pusat Playanan
Bayangkan seorang bapak tua datang ke UGD di tengah malam. Nafasnya sesak, tubuhnya lemah. Ia datang bukan untuk mencari kenyamanan, tapi untuk mencari pertolongan—karena ia percaya rumah sakit adalah tempat terakhir yang bisa membantunnya.
Namun yang ia terima bukan oksigen, bukan infus, bukan tindakan cepat…
Tapi penundaan dan penjelasan yang membingungkan:
“Kondisinya tidak masuk kategori gawat darurat menurut aturan.”
“Kalau mau tetap ditangani, biayanya tidak bisa ditanggung BPJS.”
Di balik meja, petugas medis dilanda dilema. Mereka tahu kondisi pasien perlu pertolongan, tapi tangan mereka terikat oleh regulasi. Aturan yang ada seperti nya masih abu-abu; hanya cocok atau tidak cocok dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
Padahal, nyawa tidak bisa ditakar dengan kriteria sempit.
Inilah kenyataan pahit yang terjadi di banyak ruang gawat darurat hari ini.
Bukan karena dokter tak peduli. Bukan karena rumah sakit ingin menolak. Tapi karena aturan yang seharusnya melindungi, justru membatasi.
Permenkes tentang kegawatdaruratan memang dibuat dengan niat baik, namun dalam praktiknya masih menyisakan kebingungan, ketidakjelasan, dan ketimpangan. Ke gawat darurat tersebut tidak tajam, membingungkan, dan multitafsir.
Akibatnya, yang satu dianggap darurat di satu rumah sakit, bisa dianggap tidak darurat di rumah sakit lain.
Dan yang paling dirugikan adalah: pasien.
Regulasi Kaku, Kenyataan Tak Sesederhana Itu
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengatur kriteria kondisi gawat darurat kini menjadi rujukan utama bagi rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam menentukan apakah suatu kasus ditanggung atau tidak.
Namun kriteria tersebut—yang seolah menjadi “kitab suci” bagi pelayanan UGD—tidak cukup tajam, tidak fleksibel, dan tidak kontekstual.
Padahal, pasien datang dengan keluhan yang beragam. Ada yang sesak, ada yang nyeri, ada yang pucat karena perdarahan lambat. Namun bila keluhannya tak secara eksplisit tercantum dalam kriteria Permenkes, maka secara administratif tidak dianggap sebagai kegawatdaruratan, dan biaya tidak dijamin oleh BPJS.
Bagi rumah sakit, ini adalah posisi yang sulit. Jika mereka memutuskan suatu kasus adalah darurat tapi ternyata tidak sesuai kriteria, klaim tidak dibayar. Jika mereka mengikuti aturan secara ketat, maka pasien harus menanggung biaya sendiri, dan ini bisa mengarah pada konflik bahkan penelantaran pasien.
Untuk menjawab kekosongan objektivitas dalam sistem saat ini, dunia telah lama mengembangkan berbagai sistem triase medis. Di antaranya:
START (Simple Triage and Rapid Treatment)
CTAS (Canadian Triage and Acuity Scale)
MTS (Manchester Triage System)
Namun dari semua itu, yang paling banyak digunakan secara global adalah Emergency Severity Index (ESI).
ESI digunakan secara luas di Amerika Serikat, Kanada, Australia, negara-negara Eropa Barat, dan semakin banyak negara di Asia Tenggara serta Timur Tengah. Bahkan sejumlah rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan di Indonesia juga telah mengadopsi sistem ini dalam pelaksanaan triase di UGD.
ESI membagi pasien menjadi lima level kedaruratan, berdasarkan kombinasi antara kondisi klinis pasien dan sumber daya medis yang diperlukan. Berikut contoh penggunaannya:
ESI-1 (kritis):
Henti napas atau jantung
Trauma berat tanpa tekanan darah
Kejang berulang dan penurunan kesadaran
ESI-2 (darurat tinggi):
Sesak berat dengan saturasi <90%
Nyeri dada disertai hipotensi
Luka bakar luas di wajah/leher
Anak demam tinggi tampak lethargis
ESI-3 (darurat sedang):
Sesak ringan, saturasi normal
Nyeri perut berat tapi stabil
Luka robek besar yang tidak mengancam jiwa
ESI-4–5 (non-emergensi):
Flu biasa, luka ringan, permintaan surat sehat dan lain lain.
Dengan ESI, tenaga medis tidak hanya mencocokkan kriteria, tapi menilai langsung berdasarkan realitas klinis pasien dan potensi kebutuhan sumber daya. Lebih fleksibel, lebih adil, dan jauh lebih manusiawi.
Mengapa Permenkes Harus Diubah
Permenkes tentang kegawatdaruratan saat ini memaksa semua rumah sakit untuk mengikuti kriteria yang terlalu sempit dan absolut. Ini menyebabkan:
1. Gangguan keselamatan pasien.
Banyak pasien yang secara klinis butuh pertolongan cepat, tapi tidak masuk kriteria, akhirnya tidak dijamin pembiayaannya.
2. Konflik antara medis dan manajemen.
Dokter ingin menolong, tetapi manajemen takut rugi karena klaim BPJS tidak dibayar jika tak sesuai kriteria.
3. Ketimpangan antar rumah sakit.
Interpretasi kriteria bisa berbeda, sehingga pasien yang dianggap “darurat” di satu rumah sakit bisa dianggap “tidak darurat” di rumah sakit lain.
Maka sudah saatnya sistem yang lebih objektif dan rasional seperti ESI diadopsi secara nasional, termasuk sebagai dasar kebijakan penjaminan oleh BPJS Kesehatan.
Kesimpulan: Saatnya Berpihak pada Pasien
Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Dan sistem jaminan kesehatan seperti BPJS harus hadir sebagai pelindung, bukan penghambat.
Regulasi yang tidak sesuai realitas medis di lapangan justru menciptakan ketimpangan dan penderitaan baru.
ESI telah terbukti di banyak negara. Sistem ini mampu menjawab keraguan dengan standar yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia memberi ruang bagi klinisi untuk menilai, bukan sekadar mencocokkan kriteria.
Saatnya Peraturan Menteri Kesehatan direvisi.
Saatnya sistem kita berpihak pada pasien.
Karena dalam kondisi darurat, yang dibutuhkan bukan kriteria statis, tapi keputusan cepat dan pertolongan nyata. ***
Oleh: dr. Didi Kusmaryadi SpOG
Batam 18 Juli 2025
Catatan: surat terbuka ini sudah seizin penulis untuk dimuat di batampos.co.id
WNA yang terjaring Operasi Wira Waspada di Batam. F.Imigrasi Batam
batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menindak 24 warga negara asing (WNA) dalam Operasi Wira Waspada yang digelar pada 15 hingga 16 Juli 2025. Operasi ini merupakan bagian dari kegiatan serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia atas instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi antara Kantor Imigrasi Batam, BP Batam, serta sejumlah instansi terkait. Tujuannya adalah memperkuat pengawasan terhadap orang asing demi menjaga kedaulatan negara, menegakkan hukum, serta menciptakan iklim investasi yang sehat di Kota Batam.
Pengawasan dilakukan secara menyeluruh di titik-titik rawan serta kawasan industri dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Batam. Hasilnya, sebanyak 24 WNA berhasil diamankan, terdiri dari 10 warga negara Myanmar dan 14 warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
“Dari hasil pemeriksaan, 10 WNA asal Myanmar dinilai tidak memberikan manfaat dengan mempertimbangkan kebijakan selektif keimigrasian,” ungkap Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Jefrico Daud Marturia, Jumat (18/7).
Sementara itu, 14 WNA asal Tiongkok diduga menyalahgunakan izin tinggal. Mereka ditemukan sedang berada dan beraktivitas di area proyek dan operasional perusahaan dengan menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK).
“ITK seharusnya hanya digunakan untuk kunjungan jangka pendek, bukan untuk bekerja atau terlibat langsung dalam kegiatan komersial maupun industri,” jelas Jefrico.
Atas pelanggaran tersebut, pihak Imigrasi akan menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi terhadap seluruh WNA yang terjaring.
“Kami tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan izin tinggal yang berpotensi merugikan negara dari sisi keamanan maupun ketertiban umum,” tegasnya.
Menurut Jefrico, operasi ini menjadi wujud nyata dari konsistensi dan ketegasan Imigrasi Batam dalam menegakkan hukum keimigrasian. Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar memastikan legalitas serta kesesuaian izin tinggal bagi seluruh tenaga kerja asing di lingkungan mereka.
Sebagai langkah preventif, masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan dugaan pelanggaran oleh orang asing ke kanal pengaduan resmi Kantor Imigrasi Batam di nomor 0821-8088-9090. (*)
batampos – Marc Marquez memuncaki sesi latihan bebas pertama (FP1) Grand Prix MotoGP Ceko 2025 yang berlangsung dalam kondisi lintasan basah ke kering, Jumat (18/7).
Meski mengalami kendala teknis pada motornya di awal sesi, pembalap Ducati tersebut berhasil mencatatkan waktu tercepat di akhir sesi dengan 1 menit 54,606 detik.
Dilansir dari laman Crash pada Sabtu (19/7), Marc Marquez saat ini diketahui unggul 83 poin di klasemen sementara kejuaraan, sempat absen selama 20 menit pertama FP1 karena motor utamanya mengalami masalah teknis.
Tim Ducati belum menemukan solusi langsung, memaksanya menunggu hingga 25 menit terakhir dari total durasi 45 menit untuk turun ke lintasan.
Kondisi lintasan yang semula basah berubah menjadi kering, membuat sejumlah pembalap mencoba ban slick.
Johann Zarco sempat memimpin dengan waktu 2 menit 6,506 detik menggunakan ban basah, sebelum Jack Miller dan Alex Marquez mencoba ban kering.
Miller dari Pramac Yamaha sempat menjadi yang tercepat dengan waktu 2 menit 3,844 detik. Namun, Marc Marquez menunjukkan performa luar biasa saat akhirnya turun ke lintasan dan langsung merebut posisi puncak pada putaran terakhirnya.
Catatan waktu Marc Marquez bahkan hanya terpaut beberapa seperseratus detik dari rekor putaran sepanjang masa miliknya di Brno pada tahun 2016.
Marc Marquez telah unggul 0,615 detik dari Miller yang menempati posisi kedua, sementara Pecco Bagnaia melengkapi posisi tiga besar.
Enea Bastianini yang baru pulih dari keracunan makanan berhasil finis kelima, di belakang Alex Marquez yang tampil konsisten di posisi keempat.
Posisi enam hingga sepuluh ditempati oleh Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Alex Rins, dan Takaaki Nakagami.
Sesi ini juga menandai kembalinya Jorge Martin ke lintasan setelah absen karena cedera dan penyelesaian kontraknya dengan Aprilia.
Martin telah finis di posisi ke-17 karena catatan waktunya dibatalkan akibat melewati batas lintasan. Sementara itu, Ai Ogura mengalami kecelakaan di Tikungan 3 dan merusak motornya. (*)
batampos – Sebagai salah satu negara dengan populasi umat Islam besar di dunia, Indonesia mempunyai potensi dana sosial keuamatan yang besar. Salah satunya adalah dana zakat. Sayangnya realisasi penghimpunan atau pengumpulannya masih belum maksimal.
Besarnya potensi dana zakat di Indonesia disampaikan Ekonom INDEF sekaligus Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza. “Potensi zakat kita lebih dari Rp 300 triliun atau sekitar 10 persen PDB, namun realisasi pengumpulannya baru sekitar Rp 40 triliun,” tuturnya dalam diskusi Harmonizing Taxation and Islamic Philanthropy for Inclusive Economic Growth.
Melihat kondisi itu, Handi Risza mengatakan masih ada kesenjangan besar yang bisa dijembatani dengan kebijakan yang lebih terintegrasi. Menurut dia, secara hukum Indonesia sudah memiliki pijakan kuat untuk mengakui zakat sebagai bagian dari sistem fiskal nasional melalui UU 17/2003, UU 7/2021, Kemudian UU tentang Zakat dan UU tentang Wakaf.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Waryono Abdul Ghofur mengakui pentingnya penguatan tata kelola zakat di Indonesia.
Ketika tata kelola zakat diperkuat, penghimpunannya bisa ikut terdongkrak. Waryono membenarkan bahwa pengumpulan zakat diperkirakan mencapai Rp 40,5 triliun pada 2024. Sementara wakaf baru sekitar Rp 3,2 triliun. Kemudian masih banyak lembaga wakaf yang belum terdata.
Dia menegaskan bahwa masyarakat sering kebingungan karena zakat belum sepenuhnya terintegrasi dengan pajak. Sehingga terasa sebagai beban ganda. “Solusinya adalah integrasi regulasi zakat, wakaf, dan pajak dalam sistem terpadu. Serta penyusunan basis data penerima manfaat zakat yang lebih komprehensif,” kata Waryono dalam keterangannya (18/7).
Untuk integrasi zakat dengan pajak, Indonesia bisa mencontoh Malaysia. Di negeri jiran itu, zakat menjadi pengurang kewajiban pajak. Jadi ketika ada seseorang membayar zakat, maka tanggungan pajaknya menjadi lebih ringan. Otomatis masyarakat di Malaysia tidak merasa terbebani, ketika harus membayar pajak dan zakat.
Kondisi di Malaysia itu disampaikan salah satu narasumber diskusi Dato’ Khodijah. Dia membagikan pengalaman di negaranya dalam memperlakukan zakat sebagai pengurang pajak bagi individu dan badan usaha. Dia menyebut bahwa zakat harus dipandang sebagai instrumen untuk memastikan inklusivitas sumber daya bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Sekaligus mendorong kepatuhan pajak tanpa beban berganda,” katanya dalam rangkaian acara Asian Philanthropy Thought Forum (APTF) 2025 itu.
Diskusi tersebut juga diramaikan tanya jawab seputar implementasi integrasi zakat-pajak di Indonesia. Beberapa tantangan yang mencuat antara lain masih terbatasnya bukti pembayaran zakat untuk verifikasi pajak. Kemudian belum adanya integrasi penuh antara data muzaki dan wajib pajak. Serta perlunya pengakuan profesional bagi amil zakat.
Forum diskusi itu menegaskan bahwa harmonisasi zakat dan pajak bukan hanya soal regulasi. Tetapi juga strategi distribusi keadilan sosial yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Forum ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pembuat kebijakan, lembaga zakat, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun sistem keuangan yang adil, inklusif, dan bermanfaat bagi semua pihak. (*)
