Senin, 4 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12985

Mengunjungi Museum Mercedes-Benz

Putut A
-
0
Mengunjungi Museum Mercedes-Benz
Koleksi mobil-mobil Mercedes-Benz yang tidak diproduksi masal (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)

batampos.co.id – Mengawali rangkaian kunjungan ke Jerman dan Belgia, Mendikbud Muhadjir Effendy bersama rombongan mampir ke Mercedes-Benz Museum. Ditemani pemandu museun Daniela Sigi, seluruh rombongan diajak menjelajah lorong waktu perusahaan mobil papan atas itu.

Untuk bisa menyusuri koleksi museum, pengunjung ditarik tiket 9 Euro (sekitar Rp 125 ribu). Dari lobi museum, pengunjung diantar naik ke lantai paling atas. Setelah keluar lift, langsung disambut replika patung kuda putih.

“Sejarah mobil dari kuda. Dipakai juga istilah tenaga kuda atau horse power,” jelas Daniela.

Setelah itu dia menunjukkan mesin kendaraan pertama kali yang diciptakan.

 

Mesin pertama yang diciptakan pada 1885 hanya memiliki tenaga 1,1 HP (horse power). Mesin ini berbahan bakar bensin. Salah satu kendaraan yang menerapkan mesin keluaran pertama itu bernama Dainler Reitwagen (1988). Kendaraan yang menyerupai motor ini mampu melaju dengan kecepatan 12 km/jam.

Di lantai paling pucuk itu, dipajang koleksi mobil sangat tua. Yaitu mobil yang diproduksi antara 1885 hingga 1900. Selain itu juga dipajang patung kepala tiga pelopor Mercedes-Benz. Mereka adalah Karl Benz, Gottlieb Daimler, dan Wilhelm Maybach.

Semakin menyusuri lantai di bawahnya, pengunjung diajak melihat mobil-mobil yang lebih modern. Puncaknya adalah koleksi mobil-mobil yang dibuat Mercedes-Benz tetapi tidak sampai diproduksi masal.

Di hall paling bawah itu, dipajang lima mobil super cepat yang sampai pada protipe saja.

“Tidak diproduksi massal karena biaya dan perawatannya sangat mahal,” jelasnya. Diantara kelima mobil itu adalah Mercedes-Benz F400 Carving dengan kekuatan 218 H. Di dalam video uji cobanya, mobil dua penumpang keluaran 2001 ini mampu melaju sangat cepat.

Mobil spesial yang tidak diproduksi masal berikutnya adalah Mercedes-Benz F700 dengan tenaga 238 H. Mobil ini dibuat pada 2007. Lalu juga ada mobil Mercedes-Benz F200 Imagination berkekuatan 394 HP keluaran 1996. Jangan berharap melihat mobil-mobil spesial ini melenggang di jalanan. Kalau mau melihatnya, mampir ke museum yang bersebelahan dengan Mercedes-Benz Arena markas klub Sturttgart. (wan/JPC)

Freeport Istimewa

Putut A
-
0
Freeport Istimewa
Konferensi pers antara pemerintah RI yang diwakili Menkeu Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Presiden dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson yang berlangsung di kantor Kementerian ESDM Selasa (29/8/2017) (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

batampos.co.id – Hingga tenggat pada 10 Oktober hari ini, negosiasi antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia belum mencapai kesepakatan. Karena perundingan molor, Kementerian ESDM memperpanjang status izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk Freeport hingga tiga bulan ke depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menuturkan, perpanjangan status IUPK selama tiga bulan diberikan kepada Freeport Indonesia agar bisa menyelesaikan negosiasi.

Dengan memperoleh status IUPK, Freeport tetap bisa mengekspor konsentrat hingga 10 Januari 2018. ’’Izin ekspornya ya tiga bulan saja,” kata Jonan setelah rapat kerja dengan Komisi VII DPR kemarin (9/10).

 

Dalam kontrak sebelumnya, status IUPK diberikan kepada Freeport pada 10 Februari hingga 10 Oktober 2017. Tenggat itu sekaligus menjadi batas akhir negosiasi Freeport dengan pemerintah Indonesia. Namun, hingga kemarin negosiasi masih berjalan alot, terutama tentang mekanisme pelepasan 51 persen saham Freeport.

Terkait dengan negosiasi, pemerintah telah menawarkan perpanjangan kontrak maksimal 2 x 10 tahun, mulai 2021 sampai 2031. Syaratnya, divestasi saham berjalan lancar dan kewajiban membangun smelter terpenuhi.

Jonan juga menyebutkan, pemerintah bersedia mundur dari posisi awal menerapkan kewajiban perpajakan secara prevailing (mengikuti rezim perpajakan yang baru) menjadi naildown (mengikuti ketentuan perpajakan di kontrak karya).

Mengenai nilai divestasi saham, Jonan juga telah mendapatkan gambaran berdasar harga pasar yang wajar. Mantan menteri perhubungan itu menjabarkan kapitalisasi pasar Freeport-McMoran (FCX) yang listing di New York Stock Exchange saat ini mencapai USD 20,74 miliar.

Angka itu tumbuh sangat pesat jika dibandingkan pada Januari 2016 dengan kapitalisasi pasar senilai USD 7 miliar. Dari angka USD 20,74 miliar tersebut, Freeport Indonesia berkontribusi sebesar 40 persen selama 10 hingga 15 tahun terakhir. Dengan begitu, nilai kapitalisasi pasar Freeport Indonesia (FI) menyentuh angka USD 8 miliar.

Jika nilai divestasinya mencapai 51 persen, harga perhitungan pasar yang wajar seharusnya sekitar USD 4 miliar. ’’Tentunya dengan kepemilikan mayoritas pasti ada premiumnya. Tinggal dihitung nilai premiumnya berapa. Jadi, kalau FCX menilai saham FI itu USD 16 miliar atau USD 20 miliar, saya rasa terlalu tinggi,” ujar Jonan.

Jonan pun kembali merunut bahwa FCX pernah melakukan participating interest (PI) ke Rio Tinto sebesar 40 persen. Nilai yang ditawarkan pun mencapai USD 3,5 miliar.

Terkait ide untuk membeli saham FCX yang listing di New York Stock Exchange, Jonan memastikan hal tersebut juga bisa dilakukan. ’’Sebab, (NYSE, Red) itu free market kok. Kalau mau beli 10 persen (saham FCX) di sana ya tidak apa-apa,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menambahkan, Freeport telah mendapatkan izin pembangunan smelter sejak 2015. Namun, prosesnya dihitung sejak 2017. ”Jadi, jangka waktu (tenggat pembangunan smelter) lima tahun itu hingga 2022,” terangnya.

Lokasi pembangunan smelter berada di Gresik dengan kemungkinan menggunakan lahan milik PT Petrokimia Gresik maupun JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate). Lokasi tersebut dipilih agar bisa terintegrasi dengan industri lainnya.

’’Freeport juga telah memperpanjang dengan PT Petrokimia Gresik. Petrokimia Gresik pun saat ini juga melakukan studi amdal. Sebab, amdalnya ada di Petrokimia Gresik,” terangnya. Selain itu, menurut Bambang, Freeport tengah melakukan beberapa studi untuk membangun smelter.

Salah satunya bekerja sama dengan Mitsubishi Corporation. Freeport membutuhkan dana USD 2,3 miliar untuk pembangunan smelter. Hingga kini, perseroan telah menggelontorkan dana sekitar USD 237 juta. (vir/c7/noe)

Kepri Butuh Investasi Rp 70 Triliun

Putut A
-
0
Kepri Butuh Investasi Rp 70 Triliun

batampos.co.id – Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada angka 6,5 persen, syaratnya adalah Kepri bisa mendatangkan investasi senilai Rp70 triliun.

“Karena memang pertumbuhan ekonomi Kepri dalam priode yang kurang baik. Tentu perlu melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut,” ujar Gusti Raizal Eka Putra menjawab pertanyaan media usai rapat pembahasan ekonomi Kepri di Hotel CK, Tanjungpinang, Selasa (10/10).

Selain itu, Raizal juga menyoroti kinerja Pemerintah Daerah dalam memberdayakan potensi yang ada. Baik itu potensi perikanan maupun potensi pariwisata daerah. Ia berharap, jika itu dioptimalkan bisa mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri.

Ditanya mengenai belum masuknya potensi labuh jangkar, apakah memberikan kerugian besar bagi daerah atau tidak. Menurutnya, labuh jangkar adalah sumber pendapatan yang sangat menjanjikan. Ia berharap Pemprpv Kepri bisa terus berupaya untuk mendapatkan itu.

“Memang upaya sekarang ini, masih terhambat dengan regulasi yang belum jelas. Kita berharap ini, Kepri bisa mengelolanya. Sehingga bisa mendorong bertambahnya APBD Kepri 2018 nanti,” paparnya.

Dijelaskannya, menyikapi kondisi ekonomi sekarang ini, salah satu stimulan untuk menumbuhkan perekonomian Kepri adalah dengan mempercepat pengguliran APBD, baikTanjungpinang APBD Kepri maupun Kabupaten dan Kota.

“Jika APBD Kepri ini cepat digulirkan, setidaknya sudah menyumbang sekitar 4 persen untuk pertumbuhan ekonomi Kepri. Selanjutnya ditambah dari yang lain,” papar Raizal.

Ditambahkan Raizal, bahwa prediksi Bank Dunia di Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 sebesar 5 persen sampai dengan 5,4 persen, sedangkan di tahun 2018 akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,1 sampai dengan 5,6 persen.

Kepala BPS Kepri Panusunan Siregar mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri tidak bisa lepas dari pengaruh kabupaten dan kota, karena Kabupaten dan Kotala alaha eksekuyornya,Psedangkan kedudukan Pemprov Kepri Provinsi hanya sebagai penghubung.

“Saran saya APBD agar cepat digulitkan sertiap tahunnya, baik yang murni maupun perubahan. Karena ini merupakan salah satu stimulan yang tidk bisa dipungkiri dampaknya terhadaap pertumbuhan ekonomu Kepri. Dan tentu tidak hanya APBD Provinsi aja, tapi Kabupaten dan Kota juga.Maka dari itu saya sarankan agar duduk bersama antara Pemprob dan Kabupaten/kota gunyamakan persepsi, sehingga tidak jalan sendiri-sendiri,” ujar Panusunan Siregar.

Dilanjutkannya, bahwa dalam hal ini BPS hanya bersifat mendiagnosa penyakit saja yang diderita dunia perekononian Kepri saja, selanjutnya yang mencari solusi adalah Pemerintah bersama para OPD nya.

“Seharusnya rapat spt ini sudah kita lakukan sejak dulu, sejak ketika kita baru merasa adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Kepri ini,” katanya.

Dijelaskan lagi oleh Panusunan bahwa industri pengolahan, konstruksi dan pertambangan serta penggalian adalah 3 sektor yang pengaruhnya mencapai 67 persen dalam pertumbuhan ekonomi Kepri, dibanding sektor-sektor lainnya. Maka jika ketiga sektor ini terganggu jelas saja berdampak terhaadap yang lainnya.

Rapat terfokus masalah ekonomi ini dihadiri oleh para stakeholder yang ada, seperti Kepala BI Batam Gusti Raizal Eka Putra, Kepala BPS Kepri Panusunan Siregar, Kepala Biro Perekonomian Kepri Heri Andrianto, Kepala Biro Pembangunan Kepri Aris Fariandi, perwakilan dari lantor Perbendaharaan Negara, para akademisi dari UMRAH serta undangan lainnya.

“Rapat terfokus ini kita selenggarakan guna mendapatkan masukan-masukan dari bapak dan ibu sekalian, khususnya dalam rangka menyikapu kondisi perwkononuan Kepri yang cenderung turun. Saya yakin selaku leading sektor, bapak dan ibu tahu apa yang harus dilakukan. Hasil rapat kita ini nantiakan disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan,” ujar Arif Fadillah.

Sekda juga mengharapkan semua srakeholder dan masyarakat berperan aktit dalam upaya meningkatkan perekonomian Kepri. Dijelaskan oleh Sekda juga bahwa ekonomi Kepri ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekononi Batam, yakni senesar 70 persen, selanjutnya disusul oleh Kabupaten dan Kota lainnya.

“Rapat ini harus berlanjut, setidaknya dilakukan 3 bulan sekali. Dan yang hadir harus pro aktif berbicara memberikan masukan,” ujar Arif lagi.(jpg)

Bendahara Dishub Pekanbaru Kabur

Putut A
-
0
Ilustrasi

batampos.co.id – Bendahara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru DH, tak masuk kerja sudah lebih dari satu bulan. Saat ini banyak yang mencari wanita ini karena diduga melarikan sejumlah uang dari tempatnya bekerja.

DH diketahui sudah tak masuk kerja sejak 7 September 2017 lalu. Saat ini posisinya DH telah digantikan Yessi Ernida. Pergantian itu dilakukan Dishub Kota Pekanbaru untuk mengantisipasi persoalan yang mengganggu aktivitas di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Pekanbaru tersebut.

Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru Azmi ketika dikonfirmasi mengenai persoalan membenarkannya. Dia menyebutkan, pihaknya kini tengah melakukan pemeriksaan dan mengaudit berapa besar kerugian Dishub Kota Pekanbaru akibat perbuatan yang bersangkutan. “Iya, benar. Sampai saat ini kami masih lakukan pemeriksaan,” ungkap Azmi, Selasa (10/10).

Dikatakannya, Inspektorat telah membentuk tim khusus yang beranggotan lima orang untuk melakukan audit. Dirinya juga termasuk dalam tim tersebut. “Lima auditornya termasuk saya. Sejak kami mendapat informasi tersebut hingga kini kami belum mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Kami tengah mencari dia,” sambung Plt Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru itu.

Ketika ditanya berapa kerugian Dishub Kota Pekanbaru akibat ulah DH, Azmi mengaku belum mengetahui secara pasti.

“Berapa kerugian yang ditimbulkan saya belum tahu, karena saat ini kami masih melakukan audit,” sampainya

Sementara itu, Walikota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menginstruksikan Kepala Inspektorat dan Kepala Dishub Kota Pekanbaru untuk mengambil dan memberikan tindakan tegas disiplin aparatur sipil negara (ASN).

“Apa yang diperbuat mesti dipertanggungjawabkan. Saya minta Kadisnya mencari yang bersangkutan. Kalau tidak Kadisnya yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini,” tegas Wako.

Selain itu, orang nomor satu di Pekanbaru meminta Kadishub melakukan pendekatan dengan pihak keluarga yang bersangkutan. Tujuannya agar kesilapan maupun kekhilafan bisa disadari yang bersangkutan. “Kami harapkan dia kembali bekerja. Apa yang telah diperbuat dan yang digunakan secara ilegal agar segera dikembalikan. Sebab ini kerugian bagi pemko,” sampainya.

Terpisah, Kadishub Kota Pekanbaru Arifin Harahap terkesan menutupi permasalah yang terjadi di OPD yang dipimpinnya. “Tidak ada (melarikan uang kantor, red). Yang bersangkutan tak masuk kerja karena sakit,” sanggah Aripin.(rpg)‎

Karimun Ranking 7 Trafficking

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Kabupaten Karimun masuk ranking tujuh untuk kasus trafficking atau perdagangan manusia di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Karimun Mas Arie Yuliansa Dwi Putra. Modusnya menggunakan paspor pelancong untuk bekerja di luar negeri. Khusus di Kabupaten Karimun tujuannya ke negera Malaysia, dengan risiko dideportasi.

“Setelah Pamekasan, Kabupaten Karimun masuk ranking tujuh di Indonesia dalam perdagangan manusia. Saya juga ditegur dari Dirjen, kenapa bisa banyak warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja secara ilegal di negeri jiran,” jelasnya, Selasa (10/10).
Dia mengatakan, kebanyakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nekat menggunakan paspor pelancong untuk keluar negeri, tetapi setelah sampai di negara tujuan malah mencari pekerjaan.

Menurut Dwi Putra, hal itu sudah masuk dalam includ subjek trafficking juga. “Memang banyak yang menanyakan kepada kami kenapa paspornya dicekal. Tetapi tentu saja dijelaskan bahwa paspor yang sudah masuk daftar cekal, tidak bisa keluar negeri selama enam bulan hingga satu tahun,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi TKI ilegal, Kantor Imigrasi sudah menyampaikan kepada Bupati Karimun agar Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan surat rekomendasi bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Sehingga bisa menjadi acuan oleh Kantor Imigrasi untuk melegalkan TKI tersebut.

“Saya juga serba salah karena dari pusat tidak ada toleransi. Yang jelas kalau ada yang input dari sini tujuan keluar negeri untuk bekerja tidak ada masalah,” terangnya.

Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja juga bisa dipergunakan untuk mencabut surat cekal tersebut. Dengan masuknya Kabupaten Karimun dalam tujuh besar kasus trafiking, ikut berdampak dengan pembuatan paspor. Dalam pelayanan pembuatan paspor terjadi penurunan, karena kerap terjadi penolakan pada TKI nonprosedural.

“Begitu masuk sistem, secara otomatis warga yang mengajukan permohonan pembuatan paspor langsung ditolak,” ucapnya. (tri)

Layanan e-Puskesmas Diresmikan

Putut A
-
0

batampos.co.id – Pemkab Bintan, meresmikan penerapan e-Puskesmas, demi memudahkan pelayanan terhadap masyarakat untuk berobat. Peresmian ini ditandai dengan dibunyikannya sirene oleh Bupati Bintan, Apri Sujadi, dan Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam.

“Alhamdullilah, aplikasi e-Puskesmas dengan sistem mobile resmi kita launching. Mudah-mudahan dengan layanan ini bisa semakin memudahkan masyarakat untuk berobat,” jelas Bupati Bintan, Apri Sujadi, usai meresmikan layanan e-Puskesmas di Aula Kantor Bupati Bintan, Selasa (10/10).

Apri mengatakan peresmian ini merupakan tahap pertama, yang meliputi empat puskesmas yang diprioritaskan karena memiliki jumlah padat penduduk. Diantaranya, Puskesmas Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Puskesmas Teluk Sasah, Kecamatan Teluk Bintan, Puskesmas Kijang Kecamatan Bintan Timur, serta Puskesmas Kawal Kecamatan Gunung Kijang.

“Layanan e-Puskesmas masih belum sepenuhnya bisa diterapkan di seluruh puskesmas. Insyaallah, ini akan berlanjut. Mudah-mudahan bisa terwujud secara menyeluruh nantinya, namun melalui proses bertahap,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, dr Gama Isnaini mengatakan program ini merupakan salah satu perwujudan komitmen Bupati Bintan Apri Sujadi yang sangat konsisten terhadap masalah kesehatan di tengah masyarakat.

Selain itu, kata Gama nantinya dalam rangkaian terhadap pelayanan puskesmas juga akan diadakan pemeriksaan rutin terhadap IVA, dimana hal ini sangat berguna dalam proteksi dini kanker leher rahim.

“Sesuai ide dari Ketua TP PKK Bintan, Deby Apri Sujadi, yang meminta agar pemeriksaan IVA harus rutin dilakukan untuk memproteksi secara dini kanker leher rahim bagi kaum wanita,” imbuhnya. (cr20)

Perizinan Tambang Bermasalah

Putut A
-
0
Perizinan Tambang Bermasalah

batampos.co.id – Berpolemiknya perizinan eksplorasi tambang yang dikeluarkan oleh Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diberikan kepada PT. Adi Karya menjadi bahan evaluasi kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah. Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) meminta PT. Adi Karya mengajukan ulang proses perizinannya.

“Memang PTSP diberikan kewenangan untuk mengeluarkan perizinan. Tetapi sampai sejauh ini belum ada komunikasi, apalagi untuk perizinan yang urgen seperti persoalan tambang sekarang ini,” ujar Sekda Arif menjawab pertanyaan Batam Pos di Hotel CK, Tanjungpinang, Selasa (10/10).

Menurut Sekda, khusus untuk perizinan yang diajukan PT. Adi Karya ia tidak mengetahui hal itu. Maka dari itu, ia akan meminta penjelasan dari Kepala PTSP Kepri, Azman Taufik. Masih kata Sekda, polemik yang terjadi sekarang ini menjadi bahan evaluasi kerja. Begitu juga dengan sistem pelayanan yang selama ini menjadi dasar pengeluran perizinan.

“Semua ada Standar Operasional Prosedur (SOP). Tambang adalah persoalan yang urgent, apalagi menyangkut lingkungan, tentu sangat sensitif,” papar Sekda.

Sementara itu, Kepala Distamben Kepri, Amjon mengatakan PT. Adi Karya yang melakukan aktivitas tambang sudah memenuhi undangan Distamben Kepri, Selasa (10/10) lalu. Menurutnya, perusahaan tersebut hanya mengantongi izin eksplorasi. Dijelaskannya, karena peraturan yang baru, pihaknya menyarankan untuk mengajukan perizinan dari awal lagi.

“Izin yang kita keluarkan tentu harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepri terbaru,” ujar Amjon, kemarin.

Ditegaskannya, untuk sementara ini, pihaknya sudah melarang PT. Adi Karya untuk melakukan aktivitas apapun di lokasi sekarang ini. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk turut melakukan pengawasan. Karena Inspektur Tambang (IP) Distamben Kepri telah membuat kesimpulan awal, terkait aktivitas yang dilakukan PT. Adi Karya di Desa Sri Bintan, Teluk Sebong, Bintan. Yakni perusahaan tersebut bukan hanya melakukan eksplorasi , tetapi disinyalir sudah melakukan aktivitas pertambangan .

“Untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka harus kita awasi bersama. Kita sudah memberikan peringatan, kalau perusahaan melanggar, tentu akan kita tindah,” tegas Amjon.

Amjon menjabarkan ada beberapa perizinan yang harus dilengkapi pihak perusahaan yang akan melakukan pertambangan. Meskipun sudah mengantongi izin eksplorasi, tetapi belum tentu layak untuk melakukan aktivitas pertambangan. Karena harus didukung dengan anggaran yang kuat dan peralatan yang lengkap. Selain itu harus melalui proses lelang khusus pertambangan.

“Untuk mendapatkan Ijin Operasional Produksi (IOP), terlebih dahulu harus mengantongi ijn Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). Selain itu harus melakui proses lelang, belum tentu perusahaan sekarang ini layak untuk melakukan aktivitas pertambangan,” tutup Amjon.(jpg)

Pemprov Telat Kucurkan Dana RTLH

Putut A
-
0

batampos.co.id – Setelah tertunda selama dua tahun, akhirnya Provinsi Kepri membayar tunggakan dana sharing rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk masyarakat Kabupaten Lingga pada tahun ini. Tunggakan dana pengentasan kemiskinan tersebut berjumlah Rp 7.662.600.000.

Pembayaran dana RTLH Provinsi tersebut diketahui dari kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lingga telah berkeliling ke sejumlah Kantor Camat untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan program tersebut.
Salah seorang tim pengentasan kemiskinan dari Dinas Sosial, Lians Dwi Santy mengatakan, Provinsi pada tahun ini mengucurkan dana sharing. Sehingga Dinas Sosial mesti melakukan pendataan serta sosialisasi kepada sejumlah warga atau kelompok yang menerima bantuan tersebut.
Lians menambahkan, lima Kecamatan yang menerima bantuan dana RTLH tersebut, Kecamatan Senayang mendapat 575 RTLH, Lingga Utara 332 RTLH, Lingga 128 RTLH, Singkep Barat 193 RTLH, Selayar 105 RTLH dan Lingga Timur 85 RTLH. Dengan total keseluruhan RTLH se Kabupaten Lingga sebanyak 1419.
“Masing-masing RTS mendapat dan sebesar Rp 5,4 juta. Dana ini sebagai dana tunggakan Provinsi tahun 2015,” ujar Lians.
Di lokasi yang sama, Camat Singkep Barat Recky Sarman Timur mengatakan, di wilayah kerjanya tiga desa yang mendapat bantuan tersebut yakni Desa Bakong, Desa Marok Tua dan Tinjul. Dengan total 94 RTS.
Recky mengatakan, pada sosialisasi kali ini, Kecamatan telah mengundang seluruh kepala desa, pendamping desa, ketua kelompok penerima dan bendahara. Sehingga Recky berharap agar program ini dapat berjalan dengan baik dan terlaksana tanpa ada kekurangan.
“Saya berharap agar program ini tidak ada lagi kendala. Harus ramping semua,” ujar Recky.
Selain itu, Recky menerangkan, sejumlah masyakarat penerima bantuan RTLH di wilayah kerjanya telah merampungkan pembangunan rumah mereka. Namun mereka masih menanggung tunggakan kepada pihak ketiga. Dengan penyaluran dana dari Provinsi ini, Recky berharap tidak adanya tunggakan dan penyelesaian rumah berjalan lancar. (wsa) 

BWSS Bangun Sarana dan Prasarana Air Natuna

Putut A
-
0
BWSS Bangun Sarana dan Prasarana Air Natuna
Irigasi kelarik Natuna, sudah bertahun tahun dibangun namun belum bisa dinikmati masyarakat untuk pengairan pertanian. F Aulia Rahman/batampos.

batampos.co.id – Untuk memenuhi air baku Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) IV akan membangun berbagai sarana dan prasarana air di Wilayah Natuna. Mulai pembangunan irigasi di Kelarik dan pembangunan bendungan lainnya di Natuna.

“BWSS diberi tugas untuk menyediakan kebutuhan air baku dan irigasi. Baik di Kelarik maupun Bendungan Tapau,” kata Kepala BWSS IV Ismail Widadi saat melakukan pertemuan dengan Pemda Natuna dikantor Bupati Natuna, Selasa (10/10).

Dijelaskan Ismail, upaya percepatan pembangunan irigasi Kelarik sudah dimaksimalkan dari tahun 2016 hingga tahun 2017 ini, tahun 2018 ditargetkan sudah rampung dan bermanfaat bagi masyarakat.

“khusus irigasi Kelarik, kami telah menjadwalkan akan diresmikan tahun 2018 mendatang. Pak Presiden Jokowi bersama beberapa menteri rencananya akan meresmikan langsung bendungan tersebut. Kami juga mendapat tugas dari Jakarta untuk membangun irigasi Tapau guna memenuhi kebutuhan irigasi sawah,” ujarnya.

Dijelaskanya, Pemerintah sudah merencanakan pengembangan irigasi Tapai dengan anggaran sekitar Rp 80 miliar, tentunya pengerjaa ditargetkan selesai satu tahun. Mengingat potensi sumber daya alam di Natuna cukup menjajikan disektor pertanian.

“Kami berharap ada sinergitas keterlibatan instansi terkait seperti PDAM untuk penyaluran air baku kepada masyarakat. Kemudian Dinas Pertanian untuk pengairan sawah. Supaya pembangunan irigasi dan bendungan di Natuna bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.(arn)

Batam Berhasil Ubah Air Limbah Jadi Air Bersih

Putut A
-
0
Batam Berhasil Ubah Air Limbah Jadi Air Bersih
Zen salah seorang pekerja PT NJH Lestari menunjukan air bersih hasil dari alat Andrich Tech Sistem alat pengelolaan air limbah menjadi air bersih pada acara pengujian di Intalsi Air Limbah BP Batam Batamcenter, Selasa (10/10/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mendapat opsi baru dalam pengelolaan air limbah menjadi air bersih. Salah satu perusahaan swasta lokal dari Bandung memperkenalkan Andrich Tech System yang dapat mempermudah masyarakat Batam dalam mendapatkan air bersih.

“Batam mendapat kesempatan untuk ujicoba teknologi anak-anak bangsa yakni ujicoba Andrich Tech System yang dikembangkan oleh lulusan ITB Bandung,” kata Deputi IV BP Batam, Robert Purba Sianipar, Selasa (10/10) di Instalasi Pengolahan Air Limbah BP Batam di Batamcentre.

Andrich Tech System menggunakan teknologi gelombang yang dipancarkan dari Lambda Separator yang berfungsi untuk dekomposisi polutan di air limbah.

“Dari air limbah, lumpur dan polutannya dibuang. Yang tersisa tinggal air bersih saja,” katanya lagi.

Setelah itu, air yang sudah terpisah dari polutan akan diolah lagi melalui teknologi ultra filtrasi.”Dengan itu, air yang keluar bisa diminum. Ini sangat aman,” katanya.

Andrich Tech System kata Robert dapat menjadi solusi untuk mempertahankan ketersediaan air di Batam dalam jangka panjang.”Sumber air kita terbatas, sedangkan masyarakat terus bertambah. Jadi harus ada cara baru untuk melakukan pengelolaan air, termasuk memanfaatkan air limbah,” katanya.

Lalu apakah BP Batam akan memanfaatkan teknologi ini. Robert mengatakan pihak PT MJH Lestari Internasional yang mengembangkan ini bisa mengikuti tender nantinya bersaing dengan pihak lain yang berminat untuk mencari cara baru mengelola air di Batam.

“Kami juga akan lihat berapa ongkosnya. Yang jelas semakin terjangkau dan semakin efisien. Itu yang dicari,” jelasnya.

Di tempat yang sama, salah satu penemu Andrich Tech System, Andri mengatakan keunggulan dari teknologi ini adalah sistemnya sederhana dan tidak komplek serta ramah lingkungan.

“Pengurangan biaya cukup tinggi karena minim bahan kimia, listrik kecil dan SDM yang dibutuhkan sedikit,” ujarnya.

Andrich Tech System juga tidak membutuhkan tempat yang besar, bisa diletakkan di dalam kontainer kecil.”Namun kapasitas air yang diolah sangat besar,” ungkapnya.(leo)

 

1...12,98412,98512,986...14,253Halaman 12,985 dari 14,253

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000