Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Kamis (7/9), di Singapura menumbuhkan harapan baru untuk perbaikan perekonomian Batam. Jokowi dan Lee sepakat mengembangkan industri digital dan Batam sebagai penghubungnya.

Sebagai kawasan perdagangn dan pelabuhan bebas (FTZ), Jokowi meminta ekonomi Batam menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. “Ke depan Batam harus mampu menjadi kota dengan industri manufaktur berteknologi tinggi, dan pariwisata berbasis digital,” ujarnya.

Berbasis digital yang dimaksudkan Jokowi bukan hanya mendirikan industri kreatif. Bukan juga hanya di sektor pariwisata, tapi di semua lini bisnis potensial yang bisa dikembangkan di Batam dan wilayah lainnya di Kepri.

Di sektor industri animasi contohnya. Jokowi memuji langkah Chairman Citramas Group, Kris Taenar Wiluan yang telah mengawali industri digital di Nongsa. Mulai dari membangun Infinite Studio, sebagai pusat animasi dan studio film bertaraf internasional, hingga menbangun The Scene, kawasan hunian hotel (condotel) bernuansa kota film yang memadukan lokasi produksi film dengan suasana pariwisata.

Paling baru, membuat Nongsa Digital Park. Sebuah ekosistem mandiri untuk industri kreatif dan digital. Jokowi berharap, kelak Nongsa Digital Park bisa seperti Silicon Valley, daerah selatan San Francisco, California, Amerika Serikat, tempat para perusahaan yang bergerak dalam bidang IT berkantor dan membangun pusat datanya. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain, Adobe Systems, Apple Computer, Cisco Systems, eBay, Google, Hewlett-Packard, Intel, Yahoo!, dan lainnya.

“Ini awal yang baik dan pemerintah sangat mendukung langkah tersebut,” kata Jokowi.

Di sektor industri manufaktur, Jokowi juga berharap Batam bisa menghadirkan industri berteknologi tinggi. Industri yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini. Ia mencontohkan industri telepon selular (ponsel) dan sejenisnya.

Di Batam, industri yang bergerak di bidang ini, harus mampu menyesuaikan teknologi mereka dengan keinginan pasar. Sehingga bisa mengerjakan produksi ponsel pintar (smartphone) dari brand-brand besar dunia. Mulai dari sektor hulu hingga hilirnya. Begitupun untuk produk IT atau elektronik lainnya.

Begitupun industri galangan kapal. Jokowi berharap lahir industri galangan berskala besar yang mampu mengerjakan pesanan kapal berspesifikasis khusus. Baik dalam hal ukuran maupun teknologi. Pelaku usaha galangan kapal harus mampu menyesuaikan permintaan pasar.

Para pelaku industri galangan kapal juga harus mampu menyajikan informasi digital tentang potensi industri tersebut di Batam. Mulai dari lokasi industri galangan kapal yang tersedia, spesifikasi, kemampuan produksi, jenis kapal yang bisa diproduksi, biaya-biaya untuk berbagai spesifikasi kapal, dan semua aspek tentang galangan kapal secara detail. Termasuk pengiriman, SDM, dan lainnya.

Dengan begitu, calon pemesan tidak sulit mengakses informasi apapun terkait kapal yang akan mereka pesan maupun untuk perbaikan atau perawatan kapal.

“Jadi Batam tak hanya sekadar tujuan, tapi juga hub atau penghubung masuknya investasi di berbagai bidang ke Indonesia,” kata Jokowi.

Di bidang perizinan, Jokowi mengingatkan Pemda di Batam maupun di Pemprov Kepri, supaya menyiapkan infrastruktur pelayanan perizinan yang berbasis digital. Semua bentuk perizinan harus bisa didigitalisasi dan sesederhana mungkin. Sehingga lebih cepat, mengurangi kontak pemohon dengan pemberi izin agar tak terjadi pungli, dan kemudahan lainnya. Tantangan ini harus bisa dijawab Pemda karena Batam kini ditetapkan jadi penghubung industri digital.

***

Chairman Citramas Group, Kris Taenar Wiluan, mengakui posisi Batam sangat strategis dalam berbagai bidang. Bahkan bukan hanya Batam, tapi Bintan dan Karimun menjadi tumpuan suksesnya pembangunan ekonomi di Kepri.

Sebagai kota kepulauan, Kris menyebutkan Batam memang layak menjadi digital hub. Ia juga sepakat digital hub yang dimaksudkan Jokowi tidak diartikan sempit, melainkan lebih luas.

Namun, untuk mewujudkan itu, harus diawali dengan modernisasi dan pembenahan infrastruktur maritim, sehingga fungsi Batam sebagai digital hub dari Singapura ke berbagai daerah di Indonesia, khususnya dalam bidang wisata, industri kreatif, dan manufaktur, bisa dicapai.

Pelabuhan Nongsapura yang dijalankan manajemen PT Nongsa Terminal Bahari (NTB) menjadi pelabuhan percontohan pertama di Kepri yang menjalankannya lewat kesepakatan kerja sama marketing dengan Singapore Cruise Centre (SCC) Singapura sebagai satu-satunya pengelola feri terminal di negara itu.

“Kerja sama peningkatan lalu lintas feri terminal ini salah satu wujud Batam jadi gate penghubung. Jadi kita harus buat kerja sama ini semua berjalan,” ujar salah satu dari 150 konglomerat terkaya di Indonesia tersebut.

Keterbukaan dan kecepatan informasi di era digital teknologi saat ini menjadi alasan utamanya dalam menjalin kerjasama antar negara ini. Menurutnya, ini semua ada kaitannya dengan perbaikan regulasi keamanan, marketing, imigrasi, dan bea cukai.

“Nah bagaimana supaya sinkron kerja sama ini? Ya, dengan konsep digital. Tapi tetap harus memilah dan memilih,” ujar Kris.

Hal ini telah ia buktikan dengan membangun kawasan terpadu di Nongsa. Mulai dari Nongsa Resort, pusat pengembangan animasi digital dan studio film (Infinite Studio), lokasi wisata yang juga Condotel bernuansa film (The Scene), serta yang baru saja dikembangkan, Nongsa Digital Park, sebuah ekosistem mandiri industri kreatif dan digital yang mendukung media digital di Indonesia dan Singapura.

Dia menyebutkan, di era terbuka sekarang, masing-masing industri di berbagai negara berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik. Seperti misalnya maskapai penerbangan Singapura yang memberikan tiket murah seharga 50 dolar Singapura ke Puket. Dengan begitu, para pengguna jalur penerbangan seperti traveler otomatis akan memilih penerbangan dari negara itu ke Thailand dengan pelanggan tak terbatas dari berbagai penjuru dunia lewat pesanan digital.

Demikian juga Malaysia yang kini mengembangkan pusat perbelanjaan terpadunya di Johor Bahru dan kota industri baru di Port Klang yang menggabungkan lima pulau. Meski tertinggal beberapa langkah dari Singapura, namun Malaysia sukses dengan kecepatannya membaca peluang.

“Nah Kepri, Batam. Kita dianugerahi alam dan pulau-pulau yang bagus, culture yang beragam harus dibangun seperti ini. Meskipun bagus tapi kalau lambat berbenah, ya jangan harap maju,” tegasnya.

Lantas bagaimana upaya perbaikannya? Kuncinya, kata Kris, tarik investor bekerjasama dengan Singapura.

Mengingat potensi ekonomi di Batam sudah mulai berubah dari industri reguler ke era industri kreatif berbasis ekonomi digital, maka Batam harus berbenah.

“Era digital sudah datang. Bagaimana pun kita harus menguasainya. Caranya dengan membangun SDM yang berkualitas, andal, dan kompetitif,” ujarnya.

Di Nongsa saja, saat ini ada 400 digital worker dari berbagai wilayah di Indonesia yang dipekerjakan. Karya mereka sudah dapat banyak penghargaan di berberbagai ajang internasional, seperti Emmy Award. Batam di Indonesia sudah mengembangkannya di Infinite Studio dan Nongsa Digital Park.

Saat ini saja, ungkapnya, tujuh opticable pendukung industri kreatif digital di Nongsa sudah masuk. Kalau itu sudah dioperasikan oleh para pekerja binaannya, maka cakupan mereka bukan hanya meliputi Singapura dan Indonesia saja, melainkan ke seluruh dunia.

“Supaya itu berjalan sempurna, dibutuhkan kerja sama,” ucapnya.

Menurutnya, jalinan kerja sama Batam-Singapura itu penting. Batam harus mampu menjadi penyedia sektor atau lahan peruntukan perindustrian untuk Singapura, seperti manufaktur dan pariwisata.

“Nah kita, mau tak mau harus menerima financial hub-nya ada di Singapura. Intinya harus simbiosis mutualisme. Jangan mau dimanfaatkan saja seperti selama ini, tapi sama-sama memanfaatkan,” tegasnya.

Benahi Perizinan

Pemerhati Ekonomi yang juga pengusaha asal Batam, Johannes Sulistyawan menyebutkan, Pemprov Kepri, khususnya Pemerintah Kota Batam dan BP Batam harus berbenah jika benar-benar ingin bangkit dari keterpurukan ekonomi saat ini.

“Benahi regulasi perizinan, perhatikan kenaikan upah minimum regional, keamanan kawasan, dan lain-lainnya. Dengan begitu iklim investasi meningkat,” ujarnya.

Johannes menyebutkan, salah satu masalah krusial yang membuat investor enggan menanamkan modalnya di Batam adalah regulasi perizinan yang berbelit dan status hukum lahan yang masih tak jelas.

“Pemko dan BP harus segera menyelesaikan ini. Jangan bisanya mengajak masuk investor tapi segala hal di dalamnya rumit. Jadinya, seringnya hanya menjadi wacana tanpa praktik. Itu masalahnya,” jelasnya.

Senada dengan itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Radjagukguk menyebutkan berbagai persoalan yang menghambat iklim investasi di Batam selama ini sangat cepat terbaca di Singapura. Seperti penetapan upah minimum kota (UMK) yang naik setiap tahun, demonstrasi, kepastian hukum terkait lahan, regulasi perizinan, lalu lintas barang yang melibatkan syahbandar dan bea cukai, pengaturan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan yang terpisah, serta tidak adanya insentif seperti tax amnesty atau tax holiday seperti yang selama ini dilakukan Malaysia dan Vietnam untuk menarik para investor masuk ke negaranya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong menyebutkan, potensi industri kreatif termasuk industri digital yang berkembang di Indonesia saat ini dianggap berpengaruh besar dalam membangun ekosistem standar global.

Sekarang, skala prioritas pengembangan Indonesia dalam sektor ini adalah sektor pariwisata.

“Pemerintahan telah menetapkan pariwisata sebagai leading sektor. Seluruh kementerian dan komunitas di Indonesia wajib mendukung,” ujarnya.

Dia menyebutkan, sesuai dengan misi Indonesia Go Digital 2020, diharapkan mampu menciptakan 1000 teknopreneur, satu juta petani dan nelayan dengan fokus kunci bidang industri yang terhubung dengan kepariwisataan.

“Di Indonesia, saat ini tengah dikembangkan di Nongsa Village (Batam,red),” ujarnya.

Dalam menarik investor kali ini, Thomas menyebutkan, Indonesia kini tengah berbenah, mengembangkan proyek pembangunan dari infrastruktur kawasan ke setiap sektor mulai dari transportasi, produk lokal, wisata, kuliner, dan keterbukaan informasi.

“Kami membutuhkan kerjasama pihak ketiga to finance the infrastructure project in Indonesia, khususnya di zona BBK (Batam, Bintan, Karimun), Toba, Mandalika, Sulawesi, dan Belitung,” jelasnya.

Dalam pertemuan para investor itu, para pengusaha Singapura menyebutkan siap berinvestasi di Indonesia. “Asal ada kepastian hukum dan jaminan regulasi cepat. Saya kira kami siap,” ujar Chairman Federasi Bisnis Singapura (SBF), Teo Siong Seng. (nur/cha)