batampos – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai memperketat disiplin aparatur sipil negara (ASN) setelah menerima laporan adanya pegawai yang keluyuran saat jam kerja.

Wakil Bupati (Wabup) Anambas, Raja Bayu, menanggapi serius laporan tersebut dan menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi ASN yang menghabiskan waktu dinas dengan duduk santai di warung kopi atau berkeliaran tanpa kejelasan tugas.

Laporan itu datang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menemukan sejumlah ASN berada di luar kantor tanpa alasan jelas selama jam kerja berlangsung.

“Saya minta seluruh pegawai punya rasa tanggung jawab. Jangan saat jam kerja malah keluyuran atau duduk-duduk di warung kopi. Ini bukan contoh yang baik bagi pelayanan publik,” kata Raja Bayu, Rabu (9/7).

Politikus Partai Golkar ini menilai, kedisiplinan aparatur merupakan fondasi pelayanan publik yang profesional. Ia menekankan bahwa ASN harus menjadi teladan dalam etos kerja, bukan justru memberikan citra buruk dengan kelalaian.

Aktivitas di luar kantor tanpa urusan kedinasan, apalagi di jam kerja, dianggap sebagai bentuk pelanggaran disiplin yang tidak bisa ditoleransi.

Sebagai bentuk penegasan, Pemkab Anambas berencana meningkatkan frekuensi inspeksi mendadak (sidak) ke kantor-kantor dan titik-titik yang kerap dijadikan tempat berkumpul oleh ASN.

“Kita dibayar dari uang rakyat. Sudah sepatutnya kita bekerja maksimal dan tidak menyia-nyiakan waktu dinas,” ujar Raja Bayu.

Ia juga meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperketat pengawasan internal di lingkungan masing-masing. Menurutnya, pengawasan struktural harus berjalan bersamaan dengan pembinaan kedisiplinan yang berkelanjutan.

Langkah ini diambil demi menciptakan budaya kerja yang produktif dan menjamin mutu pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Anambas. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin

Artikel Wabup Anambas Geram ASN Keluyuran saat Jam Dinas, Pengawasan Diperketat pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Harapan untuk mendapatkan keadilan terus disuarakan para korban kasus dugaan investasi bodong yang menyeret nama mantan karyawan BNI Life KCP Dabo Singkep berinisial SR.

Total kerugian dalam perkara ini mencapai Rp7,3 miliar, dengan sedikitnya 30 korban yang telah melapor. Hingga kini, perkara masih bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga.

Kejari Lingga baru-baru ini kembali mengembalikan berkas perkara untuk kedua kalinya kepada penyidik Satreskrim Polres Lingga karena dinilai belum memenuhi kelengkapan formil dan materil.

“Berkas sudah tiga kali masuk ke kami. Yang terakhir ini pun masih kami pelajari. Beberapa unsur hukum belum terpenuhi,” kata Kasi Pidum Kejari Lingga, Dhonny Armandos, Senin (7/7).

Langkah tegas Kejari Lingga justru mendapat dukungan dari para korban, yang menilai penanganan ini lebih berhati-hati dan tidak gegabah seperti banyak kasus serupa lainnya. Namun, mereka tetap berharap proses bisa segera berjalan ke tahap persidangan.

Dina, salah satu korban yang mengaku kehilangan uang sebesar Rp1,3 miliar, menyambut positif sikap Kejari yang dinilai serius dalam menangani kasus ini.

“Kami ingin kejelasan, kemana sebenarnya aliran dana kami para korban. Kami berharap ada transparansi dan penyelesaian tuntas,” ujar Dina, Rabu (9/7).

Dina menuturkan, SR beberapa kali mendatangi rumahnya dan meminjam uang dengan janji akan mengembalikan dalam waktu singkat dan dengan jumlah lebih besar.

“SR bilang dia butuh dana agar target penjualan tercapai dan bisa promosi jabatan. Janjinya, uang saya akan dikembalikan dalam 10 hari dengan tambahan keuntungan. Tapi semua itu bohong,” tambahnya.

Sementara itu, dari pihak penyidik Polres Lingga, Kasat Reskrim Iptu Maidir Riwanto menyatakan bahwa pihaknya sudah melengkapi berkas sesuai petunjuk jaksa dan kini tinggal menunggu hasil evaluasi lanjutan dari Kejari.

Namun, yang membuat korban semakin resah adalah fakta bahwa tersangka SR kini tidak lagi ditahan karena masa penahanan telah habis.

“Penahanan awal 20 hari dan perpanjangan 40 hari sudah selesai. Maka sesuai prosedur, tersangka kami kembalikan ke rumah,” jelas Maidir.

Meski begitu, pihaknya memastikan proses hukum tetap berjalan. Kasus ini sebelumnya sempat viral di media sosial, mengundang perhatian publik karena nilai kerugian yang besar dan jumlah korban yang banyak.

Para korban kini berharap besar kepada Kejaksaan Negeri Lingga untuk menyelesaikan perkara ini secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Korban Investasi Bodong Rp7,3 M di Lingga Berharap Keadilan, Kejari Perketat Proses Hukum pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Upaya mendorong inovasi dan peningkatan daya saing produk lokal terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Lingga. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UMKM), pelatihan kewirausahaan kembali digelar.

Kegiatan yang mengusung tema “Inovasi Produk dan Perluasan Akses Pangsa Bagi Pelaku Usaha Kabupaten Lingga” ini, berlangsung di Pantai Tanjung, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Rabu (9/7), dan akan berlanjut selama dua hari ke depan. Pelatihan ini menyasar langsung para pelaku UMKM lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.

Pelaksana tugas (Plt) Disperindagkop UMKM Lingga, Febrizal Taufik mengatakan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan mutu kewirausahaan para pelaku usaha lokal, khususnya dalam menciptakan produk yang inovatif dan berdaya saing.

“Kami datangkan langsung pemateri dari Disperindagkop UMKM Provinsi Kepulauan Riau yang berkompeten di bidang analisis perdagangan. Harapannya, pelaku usaha dapat mengembangkan inovasi dan memperluas pasar mereka,” kata Febrizal kepada wartawan.

Menurutnya, pelatihan ini juga menjadi sarana penyegaran bagi pelaku UMKM dalam memahami pentingnya legalitas usaha, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal, demi meningkatkan kepercayaan konsumen.

Salah satu peserta pelatihan, Ema, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Ia menyebut, materi yang diberikan sangat aplikatif dan membuka wawasan dalam menjalankan usahanya.

“Saya dapat banyak ilmu baru, termasuk strategi memperluas pasar dan inovasi produk. Ini sangat membantu usaha kami agar bisa naik kelas,” ungkap Ema. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Dorong Inovasi Produk Lokal, Disperindagkop UMKM Lingga Gelar Pelatihan Kewirausahaan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menegaskan komitmennya untuk taat pada proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum oleh aparat yang berwenang terkait proses penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri) dalam implementasi sistem e-ticketing di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP)

“Pelindo akan terus kooperatif dengan pihak berwajib dalam proses penyelidikan masalah tersebut, harapannya hal ini bisa diungkapkan dengan jelas sehingga mendapatkan kepastian hukum bagi semua pihak khususnya masyarakat pengguna jasa setia Pelindo”, ujar General Manager Pelindo Cabang Tanjungpinang, Tonny Hendra Cahyadi.

Pelaksanaan sistem e-ticketing sejalan dengan program nasional Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang ditujukan untuk mendorong digitalisasi pelayanan publik di sektor transportasi laut.

BACA JUGA: Pelindo Tanjungpinang Terus Tingkatkan Fasilitas di Pelabuhan SBP Tanjungpinang

Mengacu pada ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan Pelayanan Tiket Secara Elektronik (E-Ticketing) pada Kapal Penumpang di Pelabuhan dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/552.3/19/DISHUB-SET/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Penerapan E-Ticketing Kapal Penumpang di Pelabuhan yang dalam pelaksanaannya turut melibatkan koordinasi antara operator kapal, aplikator, dan pihak regulator pelabuhan.

Implementasi e-ticketing yang sudah berjalan sejak tahun 2024 di Terminal Sri Bintan Pura ini merupakan bagian dari penerapan digitalisasi layanan kepelabuhanan yang menghadirkan kemudahan bagi pengguna jasa untuk melakukan pemesanan tiket secara online, yang berdampak signifikan dalam mengurangi antrean di loket dan kepadatan penumpang di terminal, terutama di musim Lebaran serta Natal dan Tahun baru. Tak hanya itu, e-ticketing juga meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dengan pencatatan data manifest penumpang yang lebih akurat.

Tonny menambahkan Pelindo sebagai fasilitator di Pelabuhan Sri Bintan Pura, menghormati langkah penyelidikan yang dilakukan oleh Kejati Kepri dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka memastikan kejelasan dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik di pelabuhan. Pihaknya juga terbuka terhadap masukan masyarakat dan menegaskan kembali komitmen Pelindo terhadap tata kelola yang baik.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap lini operasional berdasarkan prinsip GCG dan terbuka terhadap pengaduan masyarakat melalui kanal Pelindo Bersih” pungkas Tonny.

Pelindo akan terus menjalankan proses bisnis sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mendorong transparansi melalui saluran pengaduan resmi Pelindo Bersih, sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap layanan publik yang bersih dan akuntabel. Saluran pelaporan tersebut dapat diakses melalui email ke [email protected], serta laman resmi di https://pelindobersih.pelindo.co.id. (*/adv)

Artikel Pelindo Tegaskan Komitmen Kepatuhan dan Tata Kelola dalam Implementasi E-Ticketing Pelabuhan SBP pertama kali tampil pada Kepri.