Jumat, 17 April 2026
Beranda blog Halaman 13174

Kepri Jagokan Empat Inovator

0

batampos.co.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri, Sardison mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri belum menetapkan siapa inovator unggulan yang dipersiapkan untuk menuju ajang Teknologi Tempat Guna (TTG) 2017 di Palu, September mendatang. Menurut Sardison ada empat penemu yang berpotensi untuk menyandang predikat tersebut.

“Memang pada lomba TTG tingkat Provinsi Kepri lalu sudah ada pemenangnya. Tetapi tidak otomatis menjadi inovator unggulan,” ujar Sardison, Minggu (16/7) di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kepri tersebut menjelaskan, sejauh ini ada empat temuan yang bisa berpotensi menjadi andalan TTG Nasional nanti. Yakni, silent kompresor dari Tanjungpinang, alat pemompa air tanpa listrik yang merupakan hasil karya dari Tanjungbatu, Kundur. Kemudian ada lampu pemanas masakan dari Kota Batam. Selanjutnya adalah keramba khusus penangkap bilis.

“Keempat temuan inilah yang akan kita persiapkan untuk menjadi inovator unggulan dari Pemprov Kepri. Meskipun sudah ditetapkan sebagai juara pada TTG tingkat provinsi, tetapi belum pasti menjadi unggulan,” papar Sardison.

Masih kata Sardison, Pemerintah Pusat sekarang semakin selektif dalam menentukan inovator unggulan. Karena parameternya temuan yang dibuat harus menjadi produk yang berdaya guna di tengah-tengah masyarakat. Artinya tidak hanya berguna bagi penemu produk tersebut. Atas dasar tersebutlah, pihaknya akan melakukan seleksi ulang.

“Dalam waktu dekat ini tim penilai dari pusat juga akan turun ke Kepri. Tentu kita harus mempersiapkan diri sebelum waktu penilaian tersebut tiba. Apalagi bulan September tidak lama lagi,” paparnya lagi.

Dikatakannya juga, para penemu Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ada di Kepri akan dibantu untuk mengurus hak paten ciptaan mereka. Disebutkannya, ada tiga hal yang akan dilakukan untuk para inovator. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan koordinasi dan memberi semangat. Kemudian akan dipertemukan dengan pengusaha dan membantu mengurus hak paten temuan mereka.

Dijelaskannya juga, hak paten perlu diurus agar para penemu bisa memperoleh royalty jika temuan mereka diproduksi dan dipasarkan. Sebanarnya, kata Sardison, pihaknya sangat berharap peran Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam melakukan pembinaan. Berangkat dari persoalan tersebutlah, pihaknya meminta agar Posyantek yang ada di Kepri dijadikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Pemprov Kepri. Akan tetapi belum disetujui.

“Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi dan orientasi tentang TTG.
Sehingga menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan lingkungan. Baik bagi penemu sendiri ataupun masyarakat,”tutup Sardison.(jpg)

Pemda Harus Tambah Pemadam Portable

0

batampos.co.id – Legislator DPRD Kepri daerah pemilihan Tanjungpinang, Rudy Chua mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) apakah melalui Pemko Tanjungpinang maupun Pemprov Kepri untuk meningkatan Sumber Daya Masyarakat (SDM) di bidang penangan dini kebakaran bagi warga yang hidup di pelantar.

“Dari dua kali kebakaran yang terjadi di kawasan Pelantar Tanjungpinang, ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Terutama melihat kecapakan SDM dalam merespon ketika terjadinya kebakaran,” ujar Rudy, Minggu (16/7) di Tanjungpinang.

Politisi Partai Hanura tersebut mengatakan, kawasan pelantar adalah daerah yang rawan terjadinya kebakaran. Menurutnya, tidak cukup jika hanya menunggu penanangan dari Tim Pemadam Kebakaran (PMK) ketika terjadi kebarakan di pelantar. Masih kata Rudy, penanganan yang dilakukan masyarakat di Jalan Teladan saat kebakaran kemarin sudah baik.

“Karena mereka sudah dibekali dengan pemadaman kebakaran portable. Artinya kelompok-kelompok seperti yang harus diberdayakan lagi. Selain itu perlu ditambah portable pemadam kebakaran dan infrastruktur pendukung lainnya,” ujar Rudy.

Wakil rakyat Komisi II DPRD Kepri tersebut menjelaskan, Pemda juga perlu berkaca dengan bantuan alat pemadam kebakaran portable yang diberikan kepada masyarakat Tanjungunggat. Karena ketika terjadi kebakaran disana tidak difungsikan. Bahkan masih tersimpan rapi di gudang Kelurahan Tanjungunggat. Artinya, tidak ada pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

“Perlu kita tekankan, untuk warga yang ada di Pelantar memang sangat perlu dibentuk kelompok-kelompok pemadam kebakaran. Sehingga bisa membantu petugas pemadam kebakaran tentunya,” papar Rudy.

Politisi Partai Hanura itu juga mengatakan, saat ini ada dua lokasi di daerah pelantar yang sudah memiliki pemadam kebakaran portable. Yakni di kawasan Potong Lembu dan Jalan Teladan. Tetapi infrastruktur ini masih belum cukup, tentu perlu ditambah lagi. Menurutnya lagi, membangun kapal pemadam kebakaran juga kurang efektif.

“Apalagi ketika kebarannya terjadi pertengah pelantar. Yang sulit untuk dijangkau petugas kebakaran, baik dari darat maupun laut. Menyiasati hal itu jawabannya adalah pemadam kebakaran portable,” paparnya lagi.

Pembina Ikatan Muda Tionghoa (ITM) tersebut menambahkan, kawan-kawan ITM sudah melakukan pendataan secara keseluruhan rumah masyarakat yang rusak. Disebutkannya secara keseluruh ada 22 rumah. Dari jumlah tersebut 15 rumah habis terbakar, 7 lainnya mengalami kerusakan ringan. Bahkan nilai kerugian juga cukup besar.

“Dari 22 rumah yang terbakar ada 24 kepala keluarga. Tentu banyak kerugian yang dialami para korban. Selain kehilangan tempat tinggal juga harta benda ludes dilalap api,” tutup Rudy Chua.(jpg)

Pemdes Tarempa Barat Bangun Tambatan Perahu

0

batampos.co.id – Pemerintah Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan, membangun tambatan perahu di Jalan Takari. Tujuan pembangunan tambatan perahu tersebut, untuk membantu masyarakat nelayan dalam menambatkan perahunya usai melaut.

Tambatan perahu tersebut sangat penting manfaatnya bagi nelayan setempat maupun nelayan dari pulau lain yang akan sandar di Tarempa. Selama ini banyak pompong atau perahu nelayan yang tambat langsung ke tiang-tiang pelantar, bukan pada tambatan semestinya.

“Ini upaya pemerintahan desa untuk membantu masyarakat dengan memudahkan menambat perahu atau pompong nelayan,” ujar Kades Tarempat Barat, Asmarandi, Minggu (16/7).

Pembangunan tambatan perahu atau pompong tersebut, menelan biaya sebanyak Rp 484 juta yang diambil dari APBDes sebesar Rp 2,1 miliar berasal dari Dana Desa yang dianggarkan dari APBN.

Tak hanya berhenti pada pembangunan tambatan perahu saja. Asmarandi masih memiliki tareget yang belum terlaksana, yakni membangun pasar rakyat.

Jika tak ada halangan, tahun depan pihaknya akan membangun pasar rakyat. Mengenai penetapan lokasinya, akan dimusyawarahkan terlebih dahulu, mengingat minimnya lahan di Desa Tarempat Barat. (sya)

Alumni Angkatan XVI APDN Pekanbaru Gelar Halal Bihalal

0
Foto bersama alumni APDN Pekanbaru angkatan XVI acara halal bihalal sekaligus temu kangen yang dihelat di Aston Hotel Karimun, Sabtu (15/7) malam. Foto: humas Pemkab Karimun untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq menghadiri acara halal bihalal sekaligus temu kangen alumni APDN Pekanbaru angkatan XVI di Aston Hotel Karimun, Sabtu (15/7) malam. Halal bihalal sekaligus temu kangen ini, dihadiri 40 orang alumni APDN Pekanbaru angkatan XVI yang tersebar di seluruh Provinsi Riau, dan Kepulauan Riau.

Bupati yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongperajaan (IKAPTK) Karimun, menegaskan, anggota IKAPTK, baik di pusat, provinsi maupun daerah, telah memiliki kontribusi strategis dalam membangun negara pada umumnya, dan daerah khususunya. Namun peran tersebut harus semakin ditingkatkan.

“Seluruh anggota IKAPTK harus memiliki terobosan dan inovasi. Terlebih di era digital seperti sekarang ini, sehingga pelayanan di instansi masing-masing dapat lebih ditingkatkan,” tegas Aunur Rafiq.

Aunur Rafiq pun mengingatkan, dalam memberikan pelanyanan sedapat menggunakan e-government. Dengan e-government ini, tentu saja informasi dan pelayanan kepada masyarakat semakin mudah.

“Terpenting, bagaimana para investor tidak menghadapi birokrasi yang berbelit-belit saat membutuhkan pelayanan,” katanya seraya berharap sebagai seorang pamong dapat mengayomi serta meningkatkan nasionalisme di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan Sekda Karimun, HM Firmansyah mengatakan, selain bersilaturahmi, temu kangen yang dihelat juga dimanfaatkan untuk bertukar pikiran. Artinya, saling memberikan masukan dalam hal melaksanakan tugas di instansi masing-masing.

“Mengingat, rata-rata yang hadir menyandang status kepala OPD di daerah masing-masing. Jadi saya nilai, halal bihalal sekaligus temu kangen yang digelar sangat berarti dalam membangun daerah,” tegasnya. (enl)

Bupati Juga Ikut Periksa Kesehatan Gratis

0
Bupati Karimun, Aunur Rafiq ikut memeriksakan kesehatan dan mendapatkan perawatan gratis dari dr Hengs yang juga pakar traditional chinese medicine (TCM) dari Singapura secara gratis. Foto: Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – Kodim 0317 Kabupaten Karimun, Lanal Tanjungbalai Karimun dan Polres Karimun bekerja sama dengan Yayasan Vihara Buddha Diepa mengadakan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis dengan menghadirkan relawan dari Singapura yang terdiri dari dokter dan pakar traditional chinese medicine (TCM). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Sabtu (15/7) dan Ahad (16/7) di aula vihara diserbu ratusan warga.

”Saya dari pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan bhakti sosial dalam bentuk pengobatan gratis. Apalagi, pengobatan ini ada dua bentuk. Yakni, pengobatan tardisional yang ditangani oleh pakar TCM dan juga ada dokternya. Kita berharap hal seperti dapat terus dilakukan oleh yayasan sosial lainnya. Karena, sudah jelas dapat memberikan bantuan kepada masyarakat,” ujar Aunur Rafiq.

Ketua Yayasan Vihara Buddha Diepa, Liang Piu secara terpisah menyebutkan, ini sebagai bentuk bhakti pihaknya kepada seluruh masyarakat yang ada di Karimun. ”Terlebih lagi kegiatan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya jalinan kerja sama dari pihak Kodim, Lanal, Polres dan pemerintah daerah. Ini merupakan salah satu sumbangsih kita untuk masyarakat. Dengan kata lain, mengabdi untuk sesama anak bangsa,” jelasnya.

Ketua Relawan Yun Teck Sian Tang Tong Sin Sia Singapura, Tan Kim Huat menyatakan, dipilihnya Tanjungbalai sebagai tempat untuk pelaksanaan pengobatan gratis, karena bubungan persahabatan antara pihaknya dengan yayasan. ”Untuk pengobatan gratis kita di Tanjungbalai kita membawa 20 orang pakar TCM yang sudah berpengalaman dan sekaligus dokter. Untuk pakar TCM terdiri dari ahli akupungtur dan juga ahli pijat. Selain itu, juga akan diberikan obat-obatan secara gratis,” paparnya.

Pantauan Batam Pos, ratusan warga antri untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan gratis yang diselenggarakan di aula vihara. Bahkan, pada hari pertama pendaftaran langsung penuh untuk pengobatan hari kedua. Sebagian besar warga memililih pengobatan akupungtur dan pijat. (san)

Sabu Diletakkan di Jemuran Pakaian

0

batampos.co.id – Satuan Reserse Narkoba Polres Karimun menangkap satu orang bandar narkoba jenis sabu-sabu, di Kelurahan Meral Kota Rabu (12/7). Satu tersangka yang ditangkap adalah Febri Ardian alias Aceng, 42 dengan barang bukti 26,70 gram dan ditambah 8 paket sabu-sabu.

”Sebelum menangkap Febri alias Aceng, terlebih dulu dilakukan penangkapan terhadap Dony Surya di Jalan A Yani, Kecamatan Meral. Penangkapan Dony berawal dari informasi masyarakat yang kita terima bahwa ada seorang pria yang diduga membawa sabu-sabu. Dari informasi tersebut anggota langsung melakukan penyelidikan. Akhirnya ketika berada di salah satu pinggir jalan orang yang disebutkan ditemukan dan kita tangkap,” ujar Kasat Res Narkoba Polres Karimun, AKP Nendra, Sabtu (15/7).

Saat ditangkap polisi, Dony Surya mengaku memiliki sabu-sabu. Sabu-sabu tersebut ia keluarkan dari dalam saku jaket sebelah kanan. Berdasarkan keterangan dari Dony Surya, bahwa barang haram tersebut dibeli dari Febri Ardian yang tinggal di Kecamatan Meral. Pengakuan ini langsung ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah Febri Ardian.

”Febri langsung kami bekuk di rumahnya. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu yang disimpan di dalam tas warna coklat milik yang beratnya 26,70 gram yang dibungkus dalam keasam tepung pisang goreng. Selain itu, Febri juga mengaku masih menyimpan 8 paket siap edar, “terang AKP Nendra.

Polisi juga menyita uang tunai Rp 1.250.000 yang merupakan hasil penjualan, dua unit timbangan digital, plastik kecil untuk menbungkus sabu-sabu, gunting dan sendok yang biasa digunakan untuk memasukkan sabu-sabu ke dalam plastik kecil.

Febri mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Martin. Namun, Martin tidak bertemu langsung dengan Febri untuk menyerahkan SS. Melainkan, Martin meletakkan SS di bawah jemuran pakaian di sekitar rumah Febri. Saat ini, Martin sudah dijadikan DPO Satres Narkoba Polres Karimun. (san)

Tujuh Diusulkan Baru Program Legislasi Daerah Kota Batam yang Dibahas

0

batampos.co.id – Pemko dan DPRD Kota Batam mengusulkan tujuh program legislasi daerah (prolegda) Batam pada semester I Tahun 2017 ini. Empat diantaranya merupakan program Pemko Batam dan tiga lainnya inisiatif dari DPRD Kota Batam.

Empat prolegda pemko tersebut ialah, bea gerbang dan jasa pengelolaan sampah, pemakaman, pengelolaan barang milik daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun 2016. Sementara inisitif DPRD yakni, pembinaan dan pengawasan produk halal higienis, pengaturan komponen pembiayaan sekolah swasta dan sistem pelatihan dan peningkatan produktifitas kerja.

Meski masuk prioritas semester pertama, ternyata tidak semua yang sudah dibahas. Dari sekian prolegda, baru pembinaan dan pengawasan produk halal higienis yang sudah dibentuk panitia khusus dan dalam tahap pembahasan. Sementara pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun 2016 baru tahap mendengarkan jawaban dari fraksi DPRD Batam yang dilanjutkan jawaban Walikota.

“Ya sedang pembahasan ranperda pembinaan dan pengawasan produk halal higienis,” Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Batam, Sukaryo, kemarin.

Bila dilihat dari urutan ketujuh prolegda ini, bea gerbang dan jasa pengelolaan sampah menjadi paling di atas yang prioritas. Baperda sendiri, kata Sukaryo sudah mengingatkan Pemko Batam untuk konsisten dengan ranperda yang diusulkan.

“Makanya selaku Baperda mengingatkan kembali,” lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengaku bakal menyurati pimpinan DPRD Kota Batam guna melakukan koordinasi dengan Batam.

“Kami surati agar pimpinan memanggil Pemko. Mempertanyakan komitmen mereka atas ranperda ini,” tegasnya.

Ranperda pemakaman sendiri diperuntukan untuk memastikan tersedianya lahan untuk memakamkan warga yang meninggal, mengingat keterbatasan lahan di kota Batam.

Sejumlah warga tengah berdoa saat berziarah di Pemakaman Taman Langgeng Sei Panas, Kamis (25/5). .

Saat ini, terdapat tiga Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Batam, yaitu di Nongsa, Sei Panas dan Sei Temiang. Lahan pemakaman di tiga TPU itu pun semakin sempit, sehingga dikhawatirkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa tahun ke depan.

Lalu pembinaan pengawasan produk halal higienis adalah regulasi yang mengatur pedoman produksi makanan dan minuman yang halal besertifikasi higienis. Ditujukan untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen.

“Masa kerja pansus sampai 28 Agustus 2017. Target kita akhir Juli ini sudah selesai pembahasannya. Makanya kita terus gesa,?ujar ketua pansus, Aman. (rng)

Guru yang Absen, Tunjangan Dipotong

0

batampos.co.id – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) guru ke setiap sekolah yang ada di Anambas, Senin (17/7).

Sidak tersebut dilakukan pada hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang anak sekolah sebelum lebaran bulan lalu.

”Tidak ada alasan lagi bagi guru-guru untuk tidak masuk mengajar, masak libur yang panjang masih kurang,” ungkap Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas Tony Karnain kemarin.

Apalagi masih didapati guru yang tidak masuk kerja atau mengajar, akan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan seperti ASN di Pemkab Anambas lainnya. Toleransi hanya diberikan pada guru yang sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter.

Hasil rekapitulasi sementara dari BKPSDM pada hari pertama masuk kerja, menunjukkan, belum semua pegawai masuk kerja. Dari 972 total pegawai yang ada di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di sektar kota Tarempa, baru sekitar 68,8 persen atau sekitar 668 pegawai. Sementara itu sisanya sekitar 31,2 persen atau sekitar 304 belum masuk kerja dengan berbagai alasan. Ada yang cuti, izin sakit bahkan ada yang tidak hadir tanpa keterangan.

Rinciannya, untuk pegawai yang tidak masuk dengan disertai surat izin ada sebanyak 210 pegawai atau 21,6 persen, pegawai cuti 41 orang atau 4,21 persen, pegawai yang sakit 40 orang atau 4,1 persen dan pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan ada 13 orang atau 1,9 persen.

“Ini baru OPD yang ada di sekitar kota Tarempa saja. Sementara itu yang berada di luar Tarempa belum dilakukan rekap,” ungkap Kepala BKPSDM kabupaten kepulauan Anambas Linda maryati, Senin (3/7). (sya)

Taekwondo Citramas Gelar UKT dan Seleksi Atlet ke International Taekwondo Championship

0
Antoni (dobok merah) saat mengikuti seleksi International Taekwondo Championship di GOR Citramas, Minggu (16/7). Foto. Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos.co.id – Lebih dari 225 Taekwondoin Citramas mengikuti ujian kenaikan tingkat (UKT), Minggu (16/7). Ujian yang dilaksanakan di Gor Citramas, Nongsa ini dimulai pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Ujian itu diikuti dari berbagai tempat latihan seperti Dojang Citra Mas, Dojang Harapan Utama, Dojang Tunas Bangsa, Dojang Kharisma, Dojang Theodore, Dojang Avava, Dojang Bengkong Laut, Dojang Laksamana Cheng Ho, Dojang Sunrise, Dojang Cahaya Garden, Dojang UIB, Dojang Club House Anggrek Mas 3, Dojang Harbour Bay Mall, Dojang Kepri Mall dan Dojang Hanin Taekwondo Centre yang terletak di gedung LAM Batamcentre.

UKT ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap 4 bulan sekali oleh Pengurus Dojang Citramas. Ujian ini dilakukan untuk mengukur kemampuan para Taekwondoin sehingga berhak untuk naik ke tingkatan sabuk selanjutnya.

“Para Taekwondoin harus mengikuti tahap demi tahap materi yang diujikan, di sini akan terlihat apakah para taekwondoin sudah siap atau belum untuk naik ke jenjang berikutnya,” ujar Ketua Bidang Kenaikan Tingkat Uti Pro Kepri Sabeum Soewito Trikusuman.

Soewito mengatakan, adapun yang mengikuti ujian kenaikan tingkat itu dari sabuk putih sampai dengan sabuk merah strip hitam 2. Untuk materi ujian diantaranya fisik, jase atau gerakan dasar, poomsae atau jurus, kyorugie atau perkelahian dan teknik-teknik tangkisan, pukulan dan tendangan, kyupak atau pemecahan benda dan hosinsul atau beladiri praktis.

“Juga ada 2 taekwondoin yang mengikuti kenaikan sabuk hitam, diantara sabuk hitam pra yunior/poom dan sabuk hitam Dan I Kukkiwon. Untuk tim penguji kita ada 10 orang yang terdiri dari 2 penguji nilai dan 8 penguji gerak,” kata Soewito.

Selain ujian kenaikan tingkat, kata Soewito, Pengurus Dojang Citramas juga mengadakan seleksi bagi para atlet yang ingin mengikuti International Taekwondo Championship yang akan dilaksanakan di Jogyakarta pada 23-24 September 2017 mendatang.

“Rencananya kami akan berangkatkan 5 atlet untuk mengikuti kejuaraan ini. Sedangkan untuk persiapannya para atlet akan menjalani pemusatan latihan (TC) selama 2 bulan,” tambahnya.

Sementara itu, Penguji Nasional UTI Pro Master Siauw Lung Wu mengatakan, dengan UKT ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman dan kemampuan para taekwondoin agar bisa bersaing di kejuaraan-kejuaraan yang lebih besar lagi.

“Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan di setiap daerah dalam meningkatkan kemampuan para atletnya agar dapat bersaing di kejuaraan yang lebih besar lagi. Dan yang paling penting para atlet dapat menjadi pribadi yang baik,” ujar pemegang sabuk hitam Dan VII Internasional Kukkiwon itu. (iwa)

Perluasan Lahan Lanud Jadi Prioritas

0
Danlanud Wahyu. Foto: dok Batam Pos

batampos.co.id – Ketua Komisi I DPRD Kepri, Sukri Fakhrial menyatakan, perluasan lahan pangkalan udara (Lanud) Tanjungpinang tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kepri dan jajaran DPRD Kepri. Namun, Sukri menegaskan, pihaknya tidak ingin gegabah dalam menuntaskan kerja prioritas ini.

“Masalah ini tetap menjadi prioritas dan pekerjaan rumah kami. Termasuk pula di antaranya peningkatan status polres, kodim, dan lanal khusus di ibu kota provinsi,” tegas Sukri, kemarin.

Khusus perihal perluasan lahan Lanud, dalam beberapa waktu terakhir ini memang sempat mandeg pembahasannya lantaran sejumlah permasalahan yang cukup menyita. Belum lagi ditambah permasalahan defisit anggaran yang menjadi perhatian bersama. Namun, ketika seluruh permasalah itu rampung, pembahasan peningkatan kualitas pertahanan nasional di Provinsi Kepri tetap akan menjadi prioritas yang harus dituntaskan.

Termasuk pula perihal kajian ketersediaan lahan yang matang, agar niat baik ini justru tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. “Masalah luas lahannya juga sedang dipertimbangkan dengan ketersediaan yang ada, apakah ada masyarakat yang mendiami wilayah sekitar situ, itu kami juga belum tahu sejauh mana pendekatannya,” ujar Sukri.

Sebelumnya, Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang Kolonel PnB Wahyu Anggono mengatakan, radar TNI AU selalu menangkap banyak pergerakan pesawat asing yang menyusup di ruang udara Kepri. Meski sama sekali tidak mengancam kedaulatan, segala bentuk ancaman di daerah perbatasan perlu diantisipasi.

Ia mengatakan, sampai dengan saat ini, apabila terdapat ancaman di ruang udara wilayah Kepri, Lanud RHF Tanjungpinang selalu berkoordinasi dengan markas landasan di Pontianak dan Pekanbaru. “Bila terdapat potensi ancaman di ruang udara Kepri, pesawat tempur di Pontianak dan Pekanbaru langsung diterbangkan ke Kepri. Lama penerbangan sekitar 24 menit,” kata Wahyu.

Ia menambahkan sebenarnya keberadaan landasan pesawat tempur di Kepri sudah sangat mendesak. Karena, Kepri adalah wilayah perbatasan yang langsung berkontak dengan negara asing. Hanya lahan untuk landasan perlu disiapkan. “Kebutuhan lahan untuk landasan pesawat tempur seluas 6,5 hingga 10 hektare. Dengan lahan segitu, akan dapat memakir 4 pesawat tempur jenis F-16,” sebutnya.

Karenanya, ia berharap Pemprov Kepri menghibahkan lahan untuk landasan pesawat tempur. Sehingga, potensi ancaman bisa diantisipasi dan gerakan pesawat asing yang menyusup di ruang udara Kepri bisa terpantau secara maksimal. (aya)