batampos – Pengadilan Negeri (PN) Batam kembali menggelar sidang lanjutan perkara penipuan dengan terdakwa Rizky Jaya Putra, Kamis (3/7). Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yuanne, didampingi hakim anggota Wattimena dan Feri Irawan, menghadirkan dua saksi, yakni saksi korban dan saksi penangkap.

Dari keterangan saksi korban, terungkap bahwa uang sebesar Rp30 juta yang diserahkan kepada terdakwa tak pernah dikembalikan. Uang tersebut diduga justru digunakan untuk bersenang-senang oleh Rizky. “Uangnya tidak ada dikembalikan sama sekali, dan setahu saya digunakan untuk bersenang-senang oleh terdakwa,” ungkap saksi korban di hadapan majelis hakim.

Namun, Hakim Wattimena menilai keterangan terdakwa berbelit-belit dan tidak menunjukkan iktikad baik. Ia bahkan langsung meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut terdakwa secara maksimal. “Anda ini memberikan keterangan yang berbelit. Coba sampaikan yang sebenarnya, catat, tuntut maksimal,” tegas Wattimena.

Dalam dakwaan JPU, disebutkan bahwa terdakwa Rizky Jaya Putra telah melakukan rangkaian tindakan penipuan secara sistematis terhadap korban Tinusman Gulo pada akhir Maret 2025. Modus operandi yang digunakan adalah berpura-pura menjadi perantara penjualan baju bekas melalui media sosial. Awalnya, Rizky menghubungi korban melalui aplikasi pesan dengan menyamar sebagai pihak penjual bernama “Pak Joni”.

Ia mengirimkan foto dan video fiktif baju dan sepatu bekas yang diambil dari internet. Untuk meyakinkan korban, terdakwa memalsukan percakapan dengan identitas palsu dan membuat seolah-olah transaksi sudah disepakati dengan penjual.

Korban yang tertipu kemudian mentransfer uang sebesar Rp30 juta ke rekening yang disebutkan terdakwa. Namun, uang tersebut justru digunakan Rizky untuk membayar utang pribadi, termasuk kepada pemilik kapal dan temannya sendiri. Sebagian kecil uang bahkan diberikan kepada seorang teman perempuan terdakwa, yang rekeningnya digunakan sebagai perantara transaksi.

Setelah uang ditransfer, terdakwa terus mengulur waktu dan memberikan berbagai alasan melalui pesan singkat kepada korban. Ia sempat mengirimkan foto gudang dan barang yang ternyata diambil dari Google, guna meyakinkan korban bahwa pengiriman barang sedang diproses.

Namun, hingga awal April, barang tak kunjung dikirim. Rizky juga menolak saat korban hendak mengecek lokasi gudang. Akhirnya, komunikasi terputus dan terdakwa diketahui menginap di sebuah hotel di kawasan Pelita. Ia bahkan mengaku sedang berada di Medan untuk menghindari pertemuan.

Korban yang merasa tertipu, akhirnya menemukan terdakwa di kawasan Batam terdakwa langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Seibeduk untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Dalam pasal tersebut, pelaku diancam pidana penjara paling lama empat tahun. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Gunakan Video Fiktif dan Alamat Gudang Palsu, Penipuan Bermodus Jual Baju Bekas Terbongkar di PN Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Ternyata bawang merah dan bawang putih tidak bisa langsung diimpor atau didatangkan dari luar negeri ke Kepri atau Batam. Khusus komoditi ini, hanya bisa masuk lewat pintu tertentu dan satu pun tak ada nama pintu masuk atau Pelabuhan di Kepri atau Batam.

Kepala Karantina Kepri, Herwintarti menyebutkan pelabuhan tertentu saja yang ditetapkan untuk masuknya bawang merah dan bawang putih dari luar negeri.

“Hanya pelabuhan tertentu yang ditetapkan untuk masuknya komoditas ini, di antaranya Tanjung Perak, Belawan, Soekarno-Hatta, dan Soekarno-Hatta Makassar. Khusus bawang putih bisa melalui Tanjung Priok dan Tanjung Emas jika OPTK-nya terkendali,” kata dia di sela sela pemusnahan bawang merah seberat 43,6 ton dan bawang putih 43,1 ton itu diduga dimasukkan secara ilegal tanpa dokumen karantina, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp2,85 miliar di di halaman Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, Kamis (3/7).

BACA JUGA: Harga Daging, Cabai, dan Bawang di Batam Naik Jelang Lebaran

Herwin menjelaskan, posisi Kepri sebagai pintu gerbang perdagangan dan pergerakan lintas negara menuntut pengawasan ekstra terhadap komoditas pertanian dan pangan. “Ini menjadi tanggung jawab besar kami untuk menjaga biosecurity nasional dari ancaman penyakit tumbuhan,” tambahnya.

Sinergi antara instansi seperti Bea Cukai, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan sangat penting dalam memperkuat penegakan hukum di bidang karantina. Menurutnya, langkah tegas ini menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap kekayaan hayati Indonesia dan upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Disinggung soal pemusnahan, Kepala Karantina Kepri, Herwintarti, menyebutkan aksi pemusnahan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil penindakan bersama atas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa prosedur resmi. Selain tak dilengkapi dokumen kesehatan karantina, komoditas tersebut juga dilalulintaskan melalui pintu masuk yang tidak ditetapkan pemerintah. (*)

Artikel Bawang Putih dan Bawang Merah Ternyata Tak Bisa Langsung Diimpor ke Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebanyak 86,7 ton bawang ilegal dimusnahkan Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepri bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri Selasa (1/7) lalu.

Komoditas berupa bawang merah seberat 43,6 ton dan bawang putih 43,1 ton itu diduga dimasukkan secara ilegal tanpa dokumen karantina, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp2,85 miliar.

Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri sebagai tindak lanjut hasil penindakan bersama atas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa prosedur resmi. Selain tak dilengkapi dokumen kesehatan karantina, komoditas tersebut juga dilalulintaskan melalui pintu masuk yang tidak ditetapkan pemerintah.

Kepala Karantina Kepri, Herwintarti, menyebut pelanggaran ini melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2022, yang mengatur pelabuhan resmi pemasukan umbi lapis seperti bawang.

“Hanya pelabuhan tertentu yang ditetapkan untuk masuknya komoditas ini, di antaranya Tanjung Perak, Belawan, Soekarno-Hatta, dan Soekarno-Hatta Makassar. Khusus bawang putih bisa melalui Tanjung Priok dan Tanjung Emas jika OPTK-nya terkendali,” kata dia, Kamis (3/7).

Herwin menjelaskan, posisi Kepri sebagai pintu gerbang perdagangan dan pergerakan lintas negara menuntut pengawasan ekstra terhadap komoditas pertanian dan pangan. “Ini menjadi tanggung jawab besar kami untuk menjaga biosecurity nasional dari ancaman penyakit tumbuhan,” tambahnya.

Sinergi antara instansi seperti Bea Cukai, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan sangat penting dalam memperkuat penegakan hukum di bidang karantina. Menurutnya, langkah tegas ini menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap kekayaan hayati Indonesia dan upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Tindakan pemusnahan dilakukan sesuai Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang mengatur pemusnahan terhadap media pembawa yang rusak atau berisiko membawa OPTK.

Proses pemusnahan dilakukan dengan cara mengubur seluruh bawang di dalam tanah yang dibasahi cairan pembusuk. Pemusnahan ini disaksikan langsung oleh perwakilan dari Kanwil DJBC Kepri, Kejaksaan Negeri Karimun, Pengadilan Negeri Karimun, Polres Karimun, dan pemilik barang.

Herwin berharap aksi ini memberi efek jera kepada para pelaku usaha yang mencoba mengabaikan ketentuan karantina. Ia juga mengajak masyarakat untuk selalu melapor dan mematuhi aturan karantina demi keamanan pangan dan keberlanjutan sumber daya hayati Indonesia.

“Pemusnahan ini bukan semata penegakan hukum, tetapi juga edukasi bagi publik agar sadar pentingnya perlindungan hayati dan kualitas pangan,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Karantina Kepri dan Bea Cukai Musnahkan 86,7 Ton Bawang Ilegal Senilai Rp2,85 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ratusan korban penipuan jual beli lahan kaveling bodong di wilayah Sagulung kini mulai bersiap mengambil langkah hukum. Mereka berencana melaporkan kasus ini secara resmi ke Mapolresta Barelang, menyusul ketidakjelasan status lahan dan nihilnya tanggung jawab dari pihak yang menjual kaveling.

Nurbaiti Lubis, salah satu korban, mengungkapkan bahwa para korban tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang secara intensif membahas perkembangan kasus tersebut. “Kita lagi rembukan. Mumpung anak-anak sekolah libur, kami manfaatkan waktu untuk mengatur rencana laporan ke polisi,” kata Nurbaiti, Kamis (3/7).

Dalam percakapan grup tersebut, diketahui ada korban yang telah melunasi pembayaran hingga dua unit kaveling dengan nilai di atas Rp50 juta. Namun, hingga saat ini, janji kepemilikan lahan tak kunjung terealisasi, sementara pihak yang mengaku dari perusahaan penjual tak lagi dapat dihubungi. “Ada yang bayar lunas, ada juga yang terus bayar cicilan karena belum tahu ini bodong,” tambah Nurbaiti.

Baca Juga: Kaveling Bodong: Masalah Lama, Korban Baru

Nurbaiti juga menyebutkan bahwa dalam grup WhatsApp tersebut masih terdapat beberapa orang yang diduga bagian dari pihak penjual, namun mereka tak pernah memberikan tanggapan. “Mereka diam saja di grup. Pernah janji uang akan dikembalikan, tapi cuma omong kosong. Legalitas lahan juga tak bisa mereka tunjukkan,” katanya.

Beberapa korban bahkan mengaku sudah mengecek langsung ke lokasi lahan yang dijanjikan di belakang Kantor Lurah Seibinti. Namun mereka justru bertemu pihak dari perusahaan lain yang mengklaim telah mendapatkan alokasi resmi atas lahan tersebut dari BP Batam. Hal ini semakin memperjelas bahwa lahan tersebut memang bukan milik sah dari pihak penjual sebelumnya.

Situasi ini membuat para korban semakin cemas. Mereka merasa tertipu mentah-mentah dan hanya bisa berharap ada titik terang dari laporan yang direncanakan ke kepolisian. Nurbaiti dan rekan-rekannya juga khawatir jumlah korban akan terus bertambah jika tidak segera ada tindakan tegas. “Masih banyak yang belum tahu ini lahan bodong dan terus setor cicilan,” ungkapnya.

Baca Juga: Ratusan Warga Sagulung Tertipu Kaveling Bodong, Uang Lenyap Lahan Tak Jelas

Dari pantauan di lapangan, lahan yang ditawarkan masih berupa kebun milik warga yang ditanami sayur, pisang, dan pohon buah. Tidak tampak adanya aktivitas pembangunan atau pengembangan kaveling seperti yang dijanjikan.

Sementara itu, pihak kepolisian masih belum menerima laporan resmi terkait kasus ini. Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris, mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti bila laporan telah masuk. “Kami imbau masyarakat untuk teliti dan bijak sebelum membeli lahan. Pastikan keabsahan dan legalitasnya untuk menghindari penipuan,” ujarnya.

Lurah Seibinti, Jamil, juga kembali menegaskan bahwa lahan yang dijual itu memang tidak memiliki legalitas. Ia berharap masyarakat benar-benar waspada terhadap tawaran kaveling murah tanpa dasar hukum. “Kami sudah ingatkan berkali-kali. Ini pelajaran agar masyarakat tidak mudah tergiur dan selalu cek ke instansi resmi sebelum membeli,” ujarnya.

Kini, nasib ratusan korban masih terkatung-katung. Mereka hanya bisa berharap agar uang mereka bisa kembali dan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses secara hukum demi mencegah jatuhnya korban berikutnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Lahan Tak Ada, Uang lenyap! Korban Kaveling Bodong Siap Melapor ke Polresta Barelang pertama kali tampil pada Metropolis.