Calon pemnumpang peswat memedati pintu keberangkatan saat chek-in di Bandara Hang Nadim Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Petugas Bandara Internasional Hang Nadim Batam mencatat penumpang yang berangkat meninggalkan Batam masih tinggi, dibandingkan yang datang hingga Rabu (28/6) lalu. Hal ini disebabkan masyarakat Batam memanfaatkan momen saat harga tiket terbilang murah untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Arus mudik ini juga bercampur dengan penumpang yang ingin berlibur ke luar daerah Batam.
“Masih tinggi (yang berangkat,red),” kata General Manager Operasional Hang Nadim Batam, Suwarso, Kamis (29/6).
Dari data yang dimilikinya pada hari H Lebaran (25/6) penumpang yang datang sebanyak 6.839 orang dan berangkat 9.014 orang. Lalu H+1 (26/6) penumpang datang 7.631 orang, dan berangkat sebanyak 9.224. Pada H+2 (27/8) penumpang datang 7.424 orang dan berangkat 8.881 orang. Dan pada H+3 (28/6) penumpang yang datang 8.182 dan berangkat 9.181 orang.
“Arus penumpang yang datang juga ada yang ingin liburan. Kebanyakan ingin menyeberang ke Singapura,” tuturnya.
Fenomena masih ramainya penumpang yang berangkat mudik melalui Hang Nadim ini, diperkirakan akan terus berlanjut pada Kamis (29/6). Kebanyakan masyarakat mudik, saat harga tiket cukup rendah dibandingkan saat sebelum Lebaran. Dari pantauan Batam Pos di salah satu situs penjualan tiket online, rute Batam ke Jakarta pada kisaran Rp 1 juta. Tiket lebih murah dibandingkan saat sebelum Lebaran.
Salah satu penumpang yang ditemui Batam Pos di Bandara Internasional Hang Nadim mengatakan memang sengaja pulang Kamis (29/6) ini. Bukan karena tak dapat tiket, tapi ia mengatakan menghindari tingginya harga tiket. “Saya ini kalau pulangkan 4 orang. Saya, istri dan dua anak. Pas sebelum Lebaran pulang, Waduhh gak kuat. Pulang sekarangkan momennya masih Lebaran,” tutur Effendi, pemudik yang akan pulang ke Padang tersebut.
Ia mengatakan telah merancang untuk cuti dari Senin (3/7) hingga Minggu (9/7). Sehingga ia bisa lebih lama di kampung halamannya.
“Cuti Lebaran dikantor itu hingga Senin (3/7), tapi saya tambah cuti reguler,” ujarnya. (ska)
Antrian kendaraan memadati pelabuhan penyebrangan pintu Pelabuhan Telaga Punggur, Senin (26/6). Penumpang Kapal Roro rute Telagapunggur, Nongsa tujuan Tanjunguban, Bintan naik 10 persen dibandingkan tahun lalu. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Penumpang Kapal Roro rute Telagapunggur, Nongsa tujuan Tanjunguban, Bintan naik 10 persen dibandingkan tahun lalu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah penumpang ini, salah satunya banyaknya masyarakat yang tak mudik Lebaran. Memanfaatkan cuti Lebaran untuk berliburan ke beberapa objek wisata di Bintan.
“Rata-rata naiknya 10 persen setiap hari, dibandingkan tahun lalu,” kata General Manager ASDP Telagapunggur, Anis Adinizam, kemarin.
Anis mengatakan lonjakan penumpang selain banyaknya masyarakat berlibur ke Bintan, juga derasnya arus silaturahim masyarakat Pulau Batam ke Bintan. “(Arus silaturahim,red) sudah terlibat dari H-1, lalu pas hari H,” tutur Anis.
Ia menjabarkan dari data yang mereka kumpulkan pada H-1 lebaran tercatat penumpang yang berangkat sebanyak 2.941, kendaraan roda dua yang terangkut sebnyak 886 unit, kendaraan roda empat hingga enam terangkut sebanyak 337 unit.
Sementara itu pada hari lebaran penumpang yang berangkat sebanyak 2.961 orang, kendaraan roda dua 850 unit, kendaraan roda empat hingga enam 267 unit. Pada lebaran kedua, jumlah penumpang dan kendaraan yang menyeberang menggunakan Kapal Roro, kata Anis meningkat drastis. “Penumpang itu ada sebanyak 5.710 orang, kendaraan roda dua 1.547 unit dan kendaraan roda empat hingga enam sebanyak 344 unit,” ujarnya.
Pada H+2, kata Anis penumpang yang berangkat ke Tanjunguban pada kisaran 5.700 orang. Sedangkan yang datang dari Tanjunguban ke Telagapunggur sebanyak 4.128 orang. “Untuk memperlancar arus pelayaran, kami biasanya tahun lalu melayani 15 kali pelayaran. Tahun ini ditambah satu pelayaran, jadi 16,” tuturnya. (ska)
Pengendara ekstra hati-hati melewati jalan rusak Putri Hijau, Sagulung. Jalan ini cukup parah rusak tetapi tidak segera diperbaiki oleh Pemko Batam. Bila hujan datang jalan ini becek dan banjir, bila cuaca panas berdebu.
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menetapkan aturan main dalam pengalokasian lahan baru.
Melalui Peraturan Kepala (Perka) Nomor 11 Tahun 2017 pada bulan ini, alokasi lahan baru harus melalui mekanisme lelang.
“Alokasi lahan baru harus melalui lelang. Jadi tidak ada lagi main-main orang dalam,” kata Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto, Kamis (29/6/2017).
Meskipun aturan main tentang mekanisme lelang telah ditetapkan, Eko pesimis cara ini akan berhasil.
Alasannya adalah tanah yang mau dialokasikan hanya tersisa sekitar 800 hektar dan itupun tersebar tidak merata. Bahkan lokasinya pun sangat tidak strategis.
“Siapa yang mau lahan di dekat jurang,” katanya.
Kerjasama sistem lelang memungkinkan bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengikutinya.
Sebelum mengalokasikannya, BP Batam akan terlebih dahulu memberikan status yang jelas kepada lahannya. Dimulai dari penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)-nya dari BPN, tata ruang yang jelas dan lainnya.
Cara mengikuti lelang online nanti adalah dengan mengakses website BP Batam yang berisi peta alokasi lahan di kota Batam.
Pemohon dapat melihat lokasi mana saja yang belum dialokasikan dan lokasi mana yang sudah dialokasikan sehingga tidak akan lagi terjadi kekeliruan dan tumpang tindih lahan.
Selain pengaturan tentang mekanisme lelang lahan, Perka 22 juga mengatur tentang penghapusan kebijakan lama.
Kebijakan lama yang dianggap menghambat seperti izin prinsip, pencadangan lahan dan pembayaran UWTO secara cicilan akan ditiadakan.
“Tak ada lagi izin prinsip, pencadangan lahan, semuanya dulu sebenarnya tak ada tapi diada-adain,” tegasnya.
Eko meyakini dengan penerapan mekanisme alokasi lahan melalui lelang maka tidak akan ada lagi lahan yang ditelantarkan oleh penyewanya. Karena BP Batam akan terus memantau pembangunan lahan yang telah dialokasikan lewat sistem lelang.
“Ini untuk mengantisipasi lahan-lahan tidur,” imbuhnya.
Sedangkan akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), Rafki Rasyid mengapresiasi langkah BP Batam dalam menerapkan sistem online.
“Kalau kita lihat terobosan BP Batam ini bagus supaya kurangi pungli,” jelasnya.
Dengan sistem online, dia meyakini tidak akan ada lagi permainan-permainan kotor untuk memuluskan aksi dalam proses alokasi lahan.
“Bagus sekali, takkan ada lagi nego-nego, tak ada biaya-biaya siluman lagi. Pantas diapresiasi karena BP Batam berkomitmen untuk mengurusi lahan,” tambahnya lagi.
Namun di sisi lain, BP Batam harus menjaga agar sistemnya tetap online dan mengantisipasi gangguan hacker.
“Jika terjadi gangguan nanti pasti akan menghambat pelayanan. BP Batam harus berupaya untuk menjaga sistemnya,” pungkasnya.(leo)
batampos.co.id – Tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Badan Pengusahaan (BP) Batam ternyata telah berubah sejak Mei lalu. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Layanan Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam.
“Iya, UWTO sudah berubah lagi Mei kemarin,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Kamis (29/6).
Andi menjelaskan, dalam Perka terbaru ini BP Batam menurunkan tarif UWTO untuk beberapa lokasi. Sayangnya, Andi tidak merinci lokasi mana saja dan berapa besaran penurunan tarifnya. Perubahan itu juga belum ditayangkan di website resmi BP Batam.
Sementara di sebagian besar titik atau lokasi, UWTO mengalami perubahan pada penyeragaman tarif. Yakni tarif UWTO untuk alokasi lahan baru selama 30 tahun dan tarif perpanjangan 20 tahun disamakan. Namun lagi-lagi Andi belum menyebut rinciannya.
“Nanti akan dipublikasikan sehingga masyarakat bisa melihat sendiri,” ungkapnya.
Andi kemudian menjelaskan, revisi tarif sewa lahan ini merupakan desakan dari pemerintah pusat melalui Dewan Kawasan (DK) Batam. Sebelum Perka Nomor 1 Tahun 2017 diterbitkan, DK sudah menganjurkan agar kenaikan UWTO itu tidak lebih dari 150 persen.
Namun setelah disahkan lewat Perka Nomor 1 Tahun 2017, DK menilai ada kekeliruan yang bisa menyebabkan kerugian di masyarakat. Sehingga DK Batam kembali memerintahkan BP Batam untuk merevisi kembali dan juga meminta agar tarif UWTO untuk alokasi lahan baru dan perpanjangan di sebagian besar lokasi di Batam untuk disamakan.
“DK menganggap perlu direvisi, makanya keluar Perka terbaru ini,” imbuhnya.
Hal tersebut dibenarkan juga oleh Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto. Ia mengatakan pihaknya telah dipanggil oleh Ketua DK sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution untuk membahas revisi tarif UWTO ini.
Eko menilai, perubahan tarif sewa lahan ini berpotensi menjadi bom waktu suatu saat nanti. Karenanya, sebelum mengeluarkan Perka Nomor 9 Tahun 2017, pihaknya sudah menyurati Darmin Nasution agar revisi dibatalkan.
“Kami sudah kirim surat tertulis, tetapi dapat balasan dari sana. Jadi perintah tersebut harus dijalankan,” terangnya.
Perubahan tarif UWTO ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Sallon Simatupang, menilai perubahan tarif tersebut merupakan inkonsistensi BP Batam dan pemerintah pusat.
“Tarif kok berubah terus. Itu artinya, BP Batam tidak profesional dan tidak konsisten dengan aturan yang mereka buat sendiri,” kata Sallon, Kamis (29/6).
Menurutnya, tarif yang terus berubah ini akan menjadi preseden buruk bagi BP Batam. Sebab belum sampai dua tahun, tarif UWTO sudah tiga kali berubah.
“Apa gak malu BP Batam seperti ini. Dari situ kelihatan betul tidak profesionalnya mereka,” sebut politikus Nasdem tersebut.
Menurut dia, perubahan tarif UWTO itu merupakan usulan dari BP Batam. Bukan semata-mata desakan dari Dewan Kawasan.
“Tak mungkin buat keputusan tanpa pengajuan dari BP Batam. Itu hanya kamuflase saja. Mereka takut dikritik masyarakat. Logikanya BP lebih paham masyarakat Batam dari pada pemerintah pusat sendiri,” tegasnya.
Tanggapan senada disampaikan anggota Komisi I DPRD Batam, Lik Khai. Menurut dia, Perka tentang UWTO memang bisa berubah sewaktu-waktu. Namun seharusnya perubahan itu tidak terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat seperti saat ini.
“BP lah yang sebenarnya buat Batam mati. Dengan kebijakan yang berubah-ubah dan tak ada kepastian hukum,” katanya.
*Alokasi Lahan Sistem Lelang
Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menetapkan aturan main dalam pengalokasian lahan baru. Melalui Peraturan Kepala (Perka) Nomor 11 Tahun 2017 pada bulan ini, alokasi lahan baru harus melalui mekanisme lelang.
“Alokasi lahan baru harus melalui lelang. Jadi tidak ada lagi main-main orang dalam,” kata Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto, Kamis (29/6).
Meskipun aturan main tentang mekanisme lelang telah ditetapkan, Eko pesimis cara ini akan berhasil.
Alasannya adalah tanah yang mau dialokasikan hanya tersisa sekitar 800 hektar dan itupun tersebar tidak merata. Bahkan lokasinya pun sangat tidak strategis.
“Siapa yang mau lahan di dekat jurang,” katanya.
Kerjasama sistem lelang memungkinkan bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengikutinya. Sebelum mengalokasikannya, BP Batam akan terlebih dahulu memberikan status yang jelas kepada lahannya. Dimulai dari penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)-nya dari BPN, tata ruang yang jelas dan lainnya.
Cara mengikuti lelang online nanti adalah dengan mengakses website BP Batam yang berisi peta alokasi lahan di kota Batam.
Pemohon dapat melihat lokasi mana saja yang belum dialokasikan dan lokasi mana yang sudah dialokasikan sehingga tidak akan lagi terjadi kekeliruan dan tumpang tindih lahan.
Selain pengaturan tentang mekanisme lelang lahan, Perka 22 juga mengatur tentang penghapusan kebijakan lama.
Kebijakan lama yang dianggap menghambat seperti izin prinsip, pencadangan lahan dan pembayaran UWTO secara cicilan akan ditiadakan.”Tak ada lagi izin prinsip, pencadangan lahan, semuanya dulu sebenarnya tak ada tapi diada-adain,” tegasnya.
Eko meyakini dengan penerapan mekanisme alokasi lahan melalui lelang maka tidak akan ada lagi lahan yang ditelantarkan oleh penyewanya. Karena BP Batam akan terus memantau pembangunan lahan yang telah dialokasikan lewat sistem lelang.
“Ini untuk mengantisipasi lahan-lahan tidur,” imbuhnya.
Sedangkan akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), Rafki Rasyid mengapresiasi langkah BP Batam dalam menerapkan sistem online.
“Kalau kita lihat terobosan BP Batam ini bagus supaya kurangi pungli,” jelasnya.
Dengan sistem online, ia meyakini tidak akan ada lagi permainan-permainan kotor untuk memuluskan aksi dalam proses alokasi lahan.
“Bagus sekali, takkan ada lagi nego-nego, tak ada biaya-biaya siluman lagi. Pantas diapresiasi karena BP Batam berkomitmen untuk mengurusi lahan,” tambahnya lagi.
Namun di sisi lain, BP Batam harus menjaga agar sistemnya tetap online dan mengantisipasi gangguan hacker.”Jika terjadi gangguan nanti pasti akan menghambat pelayanan. BP Batam harus berupaya untuk menjaga sistemnya,” katanya. (leo/rng)
batampos.co.id – Puluhan warga Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas mengamuk. Mereka membakar sedikitnya 35 alat berat milik PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) di Kecamatan Jemaja, Kamis (29/6).
“Alat berat itu belum lama datang. Semuanya dibakar,” ujar saksi mata, Azmi, kemarin.
Menurut Azmi, aksi anarkis tersebut berawal dari sikap warga yang sejak awal menolak aktivitas PT KJJ yang akan membuka kebun karet di kawasan tersebut. Namun pihak perusahaan tetap melanjutkan kegiatan. Bahkan mereka mendatangkan sejumlah alat berat untuk membuka lahan, beberapa waktu lalu.
Saat alat berat itu datang, warga menggelar pertemuan dengan pihak PT KJJ. Dalam pertemuan itu warga meminta KJJ menarik kembali alat berat tersebut. Warga memberi waktu PT KJJ sampai tanggal 29 Juni 2017. Jika sampai tanggal 30 Juni alat berat belum juga ditarik, warga mengancam akan membakar seluruh alat berat milik PT KJJ.
“Tapi saya heran, ini masih tanggal 29 tapi kok sudah dibakar,” kata Azmi.
Warga Jemaja lainnya, Syamsul, mengatakan warga umumnya menolak aktivitas perkebunan PT KJJ di Jemaja karena alasan lingkungan. Mereka khawatir kebun karet ini akan berdampak pada kerusakan lingkungan hingga bencana alam.
Sementara itu, Syamsul, warga lainnya mengatakan warga yang kontra tidak setuju jika Jemaja dijadikan perkebunan karet karena menurut survei dari IPB, lahan di Jemaja yang akan dijadikan perkebunan karet itu tidak layak, sehingga warga menolak. Menurut dia, sejumlah ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) juga menyatakan lokasi PT KJJ tidak layak dijadikan kawasan perkebunan karet.
“Lahannya terlalu miring dan terdiri dari bebatuan, jadi tidak layak untuk dijadikan perkebunan,” ungkapnya.
Camat Jemaja, Abdullah Sani, membenarkan aksi anarkis warganya itu, kemarin. Menurut dia, warga yang marah tidak bisa dikendalikan dan langsung membakar sejumlah alat berat milik PT KJJ yang saat itu tengah diparkir di area perkebunan.
“Rasanya saya sudah tidak bisa berkata apa-apa,” ungkap Sani saat dihubungi, kemarin.
Menurut Sani, saat ini sikap warga terbelah. Ada yang menolak, namun ada pula yang mendukung kegiatan PT KJJ. Sehingga dirinya mengaku tak bisa berbuat banyak karena khawatir dianggap memihak salah satu kelompok.
“Untungnya warga yang pro KJJ tidak memberikan perlawanan, jadi tidak ada bentrok antarwarga,” ungkapnya.
Terkait insiden ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, Ahmad Izhar, menegaskan sampai saat ini Pemprov Kepri pernah mengeluarkan izin apapun untuk PT KJJ di Anambas.
“Tidak benar kalau ada yang mengatakan Pemprov sudah mengeluarkan izin untuk PT KJJ melakukan aktivitas perkebunan di sana,” ujar Izhar, tadi malam.
Dia mengatakan, saat menggelar safari Ramadan ke Anambas beberapa waktu lalu, Gubenrur Kepri Nurdin Basirun sempat menerima keluhan warga Jemaja. Mereka keberatan dengan kehadiran PT KJJ di wilayahnya. Salah satu alasannya, menurut warga, PT KJJ belum mengantongi izin lengkap.
“Tapi kami belum dapat laporan apakah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan izin atau belum,” kata Izhar
Namun pernyataan Izhar ini dibantah Manajer Legal PT KJJ, Abdulrahman. Menurut dia, pihaknya sudah memiliki sejumlah izin. Mulai dari izin pelepasan hutan dari Kementerian Kehutanan, surat izin usaha perkebunan dari Bupati Anambas, izin pemanfaatan kayu dan hutan serta bukti-bukti pembayaran pajak yang lengkap, amdal yang lengkap serta izin industri.
“Apakah itu bisa dikatakan izin PT KJJ tak ada,” ujar Abdulrahman saat dihubungi Batam Pos, Kamis (29/6).
Saat ini pihak PT KJJ sedang melengkapi semua perizinan. Abdulrahman mengatakan, kalau sampai PT KJJ tak beroperasi, maka izin pemanfaatan kayu yang sudah dikantonginya akan dibatalkan.
“PT KJJ memang pernah melakukan aktivitas pada 2015 yakni aktivitas pembibitan, tapi dihentikan Bupati Anambas, Abdul Haris. Alasan bupati saat itu perizinan PT KJJ harus diselesaikan semuanya,” terang Abdulrahman.
Abdulrahman mengaku sampai saat ini ia tak tahu alasan warga sampai membakar alat berat yang berada di area PT KJJ. “Terkait pembakaran, kami akan mengambil jalur hukum. Siapapun pihak penghasut akan kami tuntut ke jalur hukum,” katanya.
Pernyataan Abdulrahman ini dibenarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri, Yerri Suparna. Ia mengatakan PT KJJ sudah memiliki sejumlah izin, termasuk izin prinsip dan izin lingkungan. Bahkan 3.000 hektare lahan yang akan dijadikan kebun karet statusnya bukan lagi hutan lindung melainkan sudah diubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APl).
“PT KJJ sudah mengantongi 22 perizinan. Termasuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK),” ujar Yerri Suparna, tadi malam.
Menurutnya, semua perizinan itu dikeluarkan sesuai prosedur. Selain itu, semua persyaratan juga sudah dilengkapi oleh PT KJJ. Namun sejauh ini, PT KJJ hanya diperbolehkan menjalankan izin pemanfaatan kayu.
“Dari 3.000 hektare lahan, IPK yang sudah diberikan hanya untuk 150 hektare pada tahap pertama ini,” papar Yerri.
Disinggung soal surat keberatan Bupati Anambas, Abdul Haris, yang meminta status APL 3.000 hektare lahan di Jemaja dikembalikan menjadi hutan lindung, Yerri menjelaskan itu bukan lagi wewenang Pemprov Kepri. Melainkan urusan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kami sudah lapor ke Pak Sekda terkait adanya kejadian di Jemaja hari ini (kemarin, red),” paparnya lagi. (sya/jpg/gas)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution. Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos
batampos.co.id – Pemerintah kembali berencana merevisi daftar negatif investasi (DNI) untuk meningkatkan porsi penanaman modal asing dan swasta domestik di dalam negeri. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan deregulasi DNI tahap kedua. Perubahan DNI tahap pertama telah dilakukan pada kuartal I 2016.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, deregulasi DNI pada 2016 membuat kian banyak sektor usaha yang terbuka 100 persen untuk asing dan swasta. Saat ini beberapa sektor usaha yang terbuka bagi pihak asing dan swasta sudah mencapai 60 persen.
Dia menambahkan, saat ini sudah tidak banyak yang 100 persen tertutup untuk asing. Yang banyak saat ini adalah yang sebagian besar saham tertutup untuk asing. Misalnya, pembatasan hanya 49 persen hingga 60 persen.
”Tapi, untuk pihak asing, nilai ini belum dianggap terbuka,” ujar Darmin di Jakarta, Kamis (29/6).
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu melanjutkan, beberapa sektor yang belum banyak bisa diakses pihak asing adalah infrastruktur. Untuk sektor perhubungan, misalnya. Asing memang sudah bisa masuk, tapi kepemilikan mereka hanya 49 persen atau maksimal 67 persen. Nilai tersebut, untuk investor asing, membuat mereka tidak nyaman dalam menjalankan usaha.
”Buat investor asing, hal seperti itu tidak terlalu nyaman. Sebab, dia harus mencari partner. Cari partner ini juga tidak mudah,” terangnya.
Selain sektor infrastruktur, Darmin mengungkapkan akan ada sektor lain yang ikut disasar dalam kemudahan investasi. Harapannya, dengan deregulasi itu, pihak asing bisa masuk lebih dari 70 persen. Meski demikian, dia tidak memastikan apakah ada deregulasi di setiap sektor, termasuk infrastruktur karena harus ada diskusi di tingkat menteri terkait deregulasi DNI. Dan, pembahasan tersebut belum selesai.
”Umumnya di infrastrukturnya-lah. Yang masih belum bisa dimasuki mayoritas asing. Tapi, saya tidak bilang itu yang akan diregulasi. Mesti ada juga, tapi mesti diskusilah prioritasnya apa. Setiap menteri pasti punya tanggapannya,” ujar Darmin.
Sebelumnya, Acting Lead Economist Bank Dunia di Indonesia Hans Anand Beck menyatakan bahwa laporan Bank Dunia menunjukkan bagaimana pembatasan terhadap penanaman modal asing (PMA) merupakan hambatan bagi arus masuk PMA ke Indonesia.
Dia menambahkan, penanaman modal asing secara langsung belum memberikan kontribusi yang cukup untuk meningkatkan potensi pertumbuhan Indonesia melalui pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, serta pertumbuhan produktivitas.
”Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi ulang pembatasan. Terutama bagi sektor-sektor yang tercantum di dalam daftar negatif investasi untuk mendorong lebih banyak masuknya PMA,” jelasnya. (ken/c24/sof/jpgroup)
Patut diacungi jempol. Aktivitas penerbangan di bandara-bandara AP II pada periode Januari – Juni 2017 saja, sudah ada sedikitnya 17 rute yang dibuka bersama sejumlah maskapai.
Garuda Indonesia membuka rute Jakarta-Banyuwangi.
AirAsia membuka rute Pontianak – Kuching.
Citilink membuka rute Jakarta – Dili (Timor Leste).
Sriwijaya Air membuka rute Jakarta-Sampit dan Jakarta-Pangkalan Bun.
Wings Air membuka rute Jambi – Tanjung Karang, Jambi – Padang dan Padang – Tanjung Karang.
Batik Air membuka rute Jambi – Jakarta, Pontianak – Jakarta, Jakarta – Lubuk Linggau.
Lion Air membuka rute Bandung – Pekanbaru, Bandung – Lombok, Palembang – Surabaya, Palembang – Medan, Palembang – Solo, dan Palembang – Yogyakarta.
Kerja riil tadi sangat pas dengan semangat membangun “Indonesia Incorporated” melalui pariwisata. Sesui dengan keinginan Menpar Arief Yahya yang ingin membangun pariwisata secara bergotong royong. Semua diajak berbagi peran dan maju bersama dalam kebersamaan. Ibarat bermain simponi orkestra, AP II dan maskapai-maskapai yang ada di Indonesia berkolaborasi untuk menghasilkan nada yang indah. Orkestra baru tadi sekarang mulai terdengar indah karena diharmonisasikan dan disinergikan dengan cantik.
“Kalau mau pariwisata maju ya harus seperti ini. Semua kerja bareng, kerja kompak, untuk menambah jaringan penerbangan di bandara-bandara AP II. Kami memberi insentif bagi maskapai, sementara maskapai membuka rute baru atau menambah frekwensi penerbangan,” ujar President Director PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin, Rabu (28/6).
Hasilnya memang langsung terlihat. Selain penambahan 17 rute baru tadi, dalam waktu dekat juga akan dibuka penerbangan Jakarta – Makau dan Bandung – Pontianak.
“AP II memberikan apresiasi kepada maskapai yang telah memperluas konektivitas penerbangan dengan membuka rute baru di bandara-bandara AP II, khususnya saat periode angkutan lebaran tahun ini. Pembukaan rute pada saat angkutan lebaran merupakan langkah cerdas maskapai karena akan memberikan jaminan tingginya tingkat keterisian penumpang selain tentunya juga memberikan alternatif pilihan penerbangan kepada pemudik,” ucapnya.
Awal – sapaan akrab Awaluddin – jadi makin pede mengibarkan pariwisata ke level yang lebih tinggi lagi. Prediksinya, jumlah pergerakan penumpang di 2017 bisa mencapai 100 juta orang. Dan sekitar 60-70% dari jumlah tersebut merupakan pergerakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
“Target kami, wisatawan mancanegara yang masuk melalui bandara-bandara AP II dapat mencapai 4 juta orang,” jelas Awal.
Menpar Arief Yahya langsung mengangkat dua jempol untuk kerjasama yang dirajut Angkasa Pura II dan sejumlah maskapai tadi. Baginya, harmoni dan sinergi bukanlah pilihan, tapi sebuah keharusan.
“Harmoni dan sinergi adalah survival kita. Harmoni dan sinergi adalah kunci sukses kita. Kata kuncinya Indonesia Incorporated,” kata Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI.
Contoh riilnya ada. Benchmarkingnya bisa berkaca pada Jepang. Di Jepang, kenaikan wismannya sangat tinggi. Dari 10 juta turis tahun 2013, melonjak hampir 20 juta di 2017. Salah satu kunci suksesnya, ada di konektivitas udara. Jepang getol membangun LCC low cost carrier, yang mendorong travellers lebih banyak ke Tokyo.
“Jepang ternyata bisa! Target jumlah wisatawan masuk double, yang dipatok 10 tahun, tercapai 4 tahun. Asalkan kita kerja keroyokan, mau gotong rotyong, target double inbound tourism yang dicanangkan Presiden Jokowi dengan 20 juta di 2019 itu pasti bisa kita raih.. Ada contoh yang konkret di Jepang,” kata Arief yang Mantan Dirut PT Telkom itu. (*)
Kedatangan Presiden Ke-44 Amerika Serikat Barack Obama ke Candi Prambanan dan Borobudur memiliki arti yang strategis bagi The World Cultural Masterpiece ini. Sebagai tokoh dunia, Obama akan menjadi testimoni yang bagus bagi kondisi aman dan damai untuk wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.
Menteri Pariwisata Arief Yahya bahkan meminta kepada ASITA atau online travel agent (OTA) yang siap, untuk menjual paket #NapakTilasObama. Paket wisata mengunjungi tempat-tempat istimewa yang pernah dikunjungi @BarackObama selama berlibur di Indonesia.
“Mirip dengan Raja Salman Arab Saudi yang lokasi liburannya di Bali dipromosikan Kemenpar ke Timur Tengah. Raja Salman sukses menjadi endorser bagi wisman dari Timur Tengah ke Bali dan Bogor,” kata Arief Yahya.
Destinasi Bali dan Joglosemar pun juga sama, Obama bisa mengendors wisatawan asal Negeri Paman Sam, dan Eropa untuk berkunjung ke Indonesia.
“Promosikan terus #NapakTilasObama, agar semakin mendunia, dan punya news value yang berdampak signifikan di pariwisata,” ungkap Arief Yahya.
“Presiden Obama juga bisa menyuarakan pesan perdamaian yang nyata dilihatnya saat berkunjung ke Candi Hindu dan Budha ini,” tegas Direktur Utama PT Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Edy Setijono, Kamis (29/6).
Tyo, panggilan akrab Edy Setijono menambahkan, Borobudur yang Budha dan Prambanan yang Hindu serta tetap terpelihara di tengah komunitas mayoritas Muslim merupakan bukti toleransi.
“Sebagai tokoh dunia juga beliau bisa ikut menyuarakan pesan perdamaian dunia dengan mengambil contoh Borobudur dan Prambanan ini. Candi Budha dan Hindu, tetapi tetap bisa terjaga dan terawat dengan baik di tengah-tengah masyarakat muslim sampai sekarang. Ini pesan untuk kehidupan yang bertoleransi, peace and harmony, di tengah konflik keagamaan di dunia yang semakin menghawatirkan,” tambah Tyo.
Tyo menyebut Obama sangat terkesan dengan kunjungannya ke Borobudur. Apalagi kali ini Obama datang bersama keluarga besarnya.
“Beliau sangat senang sekali berkunjung kembali ke sini. Dulu ketika kecil beliau pernah ke Candi Borobudur. Tapi kali ini lebih istimewa karena beliau mengajak keluarga besarnya,” jelasnya.
Tyo menceritakan, Obama sangat senang dan berbahagia bisa berkunjung kembali ke Borobudur dan Prambanan yang menjadi kekaguman Obama sejak kecil.
Pada lawatannya itu, lanjut Edy, Obama sempat berfoto-foto antara lain di sebuah sudut di lantai 7 Candi Borobudur dengan latar belakang stupa induk. Lalu berfoto dengan pemandangan bukit Menoreh.
“Sampai di stupa induk (puncak), ia mengatakan bahwa Candi Borobudur sangat indah sekali, didukung dengan situasi lingkungan yang damai sekali. Saya jelaskan bahwa sekitar Borobudur memang sawahnya banyak, jadi hijau,” pungkasnya. (*)
batampos.co.id – Puluhan warga Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas mengamuk. Mereka membakar sedikitnya 35 alat berat milik PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) di Kecamatan Jemaja, Kamis (29/6).
Kedatangan Presiden Ke-44 Amerika Serikat Barack Obama ke Candi Prambanan dan Borobudur memiliki arti yang strategis bagi The World Cultural Masterpiece ini. Sebagai tokoh dunia, Obama akan menjadi testimoni yang bagus bagi kondisi aman dan damai untuk wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.