batampos – Isu penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia yang kembali mencuat di berbagai situs daring asing menuai keprihatinan publik. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Harison Mocodompis menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang membolehkan privatisasi pulau di Indonesia.

“Landasan hukum untuk privatisasi itu tidak ada. Jadi memprivatisasi pulau secara keseluruhan itu kan tidak mungkin. Memang tidak ada undang-undangnya yang membolehkan itu,” tegas Harison Mocodompis, Kamis (3/7).

Pengaturan terkait pemanfaatan pulau kecil dan wilayah pesisir telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016. Dalam kebijakan tersebut, khususnya Pasal 9 ayat (2) hingga (5), disebutkan bahwa pemanfaatan pulau kecil oleh perorangan atau badan hukum dibatasi maksimal 70% dari total luas pulau.

“Sementara, 30 PERSEN adalah mandatory atau wajib disiapkan untuk area publik, konservasi, dan wilayah yang dikuasai negara untuk kepentingan negara,” ujarnya.

Dengan demikian, menurut Harison Mocodompis, tidak dimungkinkan satu pihak memprivatisasi seluruh wilayah pulau kecil. “Apalagi, hingga saat ini tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan hal tersebut,” urainya.

Dari pengamatannya, sebagian besar situs yang menampilkan informasi penjualan pulau itu berasal dari luar negeri. Namun, keabsahan informasi maupun identitas pihak yang mempostingnya juga belum bisa diverifikasi secara pasti. “Kita harus bijak melihat situasi ini. Situs-situs itu milik luar negeri, dan kita juga tidak tahu apakah yang memposting itu orang Indonesia atau sesama orang luar,” Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN.

Harison Mocodompis menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap klaim kepemilikan atau penjualan pulau yang beredar di internet. Ia juga mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga kedaulatan wilayah dan kejelasan hukum pertanahan di Indonesia.

“Diharapkan tentu saja diskusi ini bisa memicu instansi-instansi terkait juga pemerintah daerah untuk bergerak bersama-sama, terkoordinasi, terintegrasi. Fokusnya tidak hanya pada isu penjualan pulau, tetapi juga pada perlindungan hak atas tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya. (*)

Artikel Tidak Ada Undang-Undang yang Membolehkan Privatisasi Pulau di Indonesia pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo serius menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih internal. Dody mencopot enam pejabat eselon satu di lingkungan Kementerian PU untuk menekan adanya kebocoran anggaran.

Sejak awal Kementerian PU dibelit sejumlah kasus. Dari adanya pejabat yang mengumpulkan uang dari kepala balai untuk pesta pernikahan yang terbukti dengan ditangkapnya seorang kepala biro membayar ribuan dollar amerika, operasi tangkap tangan KPK di Balai Pelaksana Pembangunan Jalan Nasional (BPPJN) Wilayah I Sumut, hingga yang terbaru Kepala Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung ditetapkan tersangka korupsi di Kejati Babel.

Dody menegaskan bahwa Kementerian PU akan terus-menerus melakukan pembinaan secara kelembagaan, maupun secara sistem sebagai bagian dari upaya untuk mampu menurunkan kebocoran anggaran. Yang berarti adalah ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia bisa tekan sampai di bawah 6 sesuai target besar dari Kementerian PU.
“Selain menekan kebocoran anggaran, yang juga harus kita kejakan adalah mengefisiensikan belanja infrastruktur,” paparnya.

ICOR ini sudah disorot sejak dahulu, dimulai dengan Almarhum Prof. Sumitro yang menginformasikan kepada semua bahwa ekonomi berbiaya tinggi dan pembangunan yang mahal merupakan suatu hal yang sangat-sangat tidak efektif bagi APBN . “Kita harus perbaiki dari waktu ke waktu, meningkatkan efisiensinya, dan menekan kebocoran di sana-sini,” paparnya.

Dia mengatakan, arahan Presiden Prabowo Subianto sudah klir bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan, bukan ditutup-tutupi, atau dilakukan pergerakan sana-sini yang tidak efektif. “Tapi benar-benar harus dihentikan, segera. Bukan besok, lusa, atau tahun depan, tapi segera. Dan kami semua di Kementerian PU berkomitmen melakukan pelangkah ini dengan sangat-sangat efektif dan secepat-cepatnya,” urainya.

Menurutnya, selain OTT KPK di Sumatera Utara beberapa saat lalu, Kementerian PU juga sedang mencermati ada proses hukum yang sedang berjalan pada BWS di Bangka Belitung. “Yang kalau kita hitung-hitung menyebabkan kebocoran anggaran di BWS Bangka Belitung hingga lebih dari 40 persen. Yang tentunya ini menunjukkan bahwa prediksi dari Prof Soemitro, atau prediksi dari Pak Prabowo itu sudah tepat, bahwa memang di PU ini sedang ada ketidakefisienan penggunaan anggaran. Inilah penyebab ICOR dibawah 6,” urainya.

Karena masalah-masalah ini di Sumatera Utara dan Bangka belitung, Kementerian PU telah menonaktifkan sementara para ASN yang sudah ditersangkakan. “Ada 5 orang dari Bangka belitung dan 1 orang di Sumatera Utara,” tegasnya.

Tidak hanya menonaktifkan tersangka, tapi juga mengganti semua pejabat dua tingkat diatasnya. Semua itu semata-mata hanya ingin menjaga agar proses hukum ini berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya, tidak perlu ada lagi yang ditutupi. “Jadi, enam pejabat eselon satu dicopot,, salah satunya dari Dirjen menjadi Irjen” ujarnya.

Pejabat eselon satu yang dicopot yakni, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Zainal Fatah, Inspektur Jenderal (Irjen) Dadang Rukmana, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Lilik Retno Cahyadiningsih, Dirjen Bina Konstruksi (BK) Abdul Muis, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Canka Amprawati Suryadi Putri.

Dody lantas mengangkat Wida Nurfaida sebagai Sekretaris Jenderal, Maulidya Indah Junica yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Prasarana Strategis sebagai Inspektur Jenderal, Dwi Purwantoro sebagai Dirjen SDA, Bisma Staniarto sebagai Dirjen PS, Boby Ali Azhari sebagai Dirjen BK, dan Apri Artoto sebagai Kepala BPSDM. “Saya akan meneruskan mutasi ini sampai kepala balai dan pejabat pembuat komitmen (PPK),” urainya.

Dengan mesin baru ini Dody berjanji akan berupaya bergerak lebih cepat. Dia menganalisa bahwa pada awalnya memang penyerapan anggaran akan sedikit menurun. “Namun, itu akan dikompensasi dengan kualitas pembangunan yang jauh lebih baik,” terangnya. (*)

Artikel Bersih-Bersih, Menteri PU Copot Enam Pejabat Eselon I pertama kali tampil pada News.