batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) puas menyaksikan Latihan Gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) 2017 di Natuna, Provinsi kepulauan Riau, Jumat (19/5/2017).
Presiden menegaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat siap dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Betapa tampak kesiapan TNI, baik darat laut udara betul-betul dalam keadaan siap apabila diperlukan negara,” kata Presiden Jokowi usai menyaksikan Latgab PPRC 2017 di Tanjungdatuk, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5) siang.
Latgab ini diikuti seluruh kesatuan TNI, tak kurang 5.000 prajurit berada di kawasan paling utara Kepri ini. Presiden tampak mengikuti dengan saksama tiap adegan latihan itu.
Menurut Presiden, latihan PPRC dalam rangka menunjukkan solidnya TNI. Juga menunjukkan begitu siapnya TNI dalam menjaga pertahanan negara ini.
“Ini menunjukkan kesiapan TNI dalam rangka mempertahankan NKRI,” kata Presiden Jokowi seraya menyebutkan, latihan ini sudah berjalan enam bulan dengan tahapan tahapannya.
Presiden Jokowi mengakusangat bangga melihat pelatihan PPRC. Semua sangat terintregasi, lanjut Presiden, baik darat laut maupun udara, sehingga bisa memenangi pertempuran.
“Tapi jangan puas dulu, masih banyak hal yang harus diperbaiki, dibenahi terutama di bidang alusista. Apalagi bila dikaitkan dengan teknologi yang semakin cepat,” kata Presiden Jokowi usai salat Jumat bersama para prajurit. (setkab)
batampos.co.id – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Zarefriadi, pihaknya menyiapkan 12 titik yang akan digunakan untuk tempat pelaksaan bazar sembako murah. Ke dua belas titik tersebut akan dipusatkan di 12 kantor kecamatan yang ada di Batam, sembilan maindland atau perkotaan, dan tiga di hinterland atau pesisir.
.
“Saat ini masih dalam proses lelang,” kata Zaref, Kamis (18/5).
Pemerintah Kota Batam menyiapkan sedikitnya 30 ribu paket sembako yang terdiri dari beras, gula pasir, dan minyak makan. Seperti tahun lalu, ribuan sembako ini dikhususkan bagi mereka yang masuk dalam kategori warga kurang mampu.
Mekanisme pembagian sembako murah ini, lanjut Zaref diserahkan ke masing- masing kecamatan. “Sama dengan tahun lalu, kelurahan mendata warganya dan memberikan laporan kepada kecamatan, berapa jumlahnya nanti kita sesuaikan, dan itu harus adil dengan kecamatan lain,” terang mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ini.
Zaref mengharapkan bazar sembako murah ini sudah bisa terlaksana dua minggu sebelum lebaran idul fitri tiba. “Secepatnya kami harapkan tentunya,” ujarnya.
Program sembako murah ini merupakan salah satu cara yang ditempuh Pemko Batam, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan bahan kebutuhan.(cr17)
batampos.co.id – Menyambut bulan suci ramadan yang tinggal menghitung hari, Dinas Kesehatan Kota Batam akan membentuk tim khusus untuk mengawasi makanan, terutama menut berbuka puasa atau takjil.
“Saat bulan ramadan konsumsi masyarakat meningkat, kami wanti-wanti makananan yang dikonsusmsi tetap sehat dan bebas bahan berbahaya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, Kamis (18/5).
Tidak dipungkiri saat berbuka banyak warga yang membeli makanan ataupun minuman yang manis, jika pedagang menggunakana bahan berbahaya atau pemanis, pewarna yang buatan yang dan berlebihan tentu akan membahayakan konsumennya.
“Atau mungkin ada yang menambahkan pengawet, demi mendapatkan untung yang banyak,” sebut Didi.
Tim nanti akan turun ke lapangan untuk mengambil sampel beberapa jenis makananan yang dinilai diminati banyak warga. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada puskesmas untuk turut turun membantu mengawasi makanan saat ramadan nanti.
“Nanti kami akan berkoordinasi juga dengan instansi lain seperti MUI, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Disperindag untuk memastikan jajanan itu aman,” ungkapnya.
Sidak makanan ini akan difokuskan di pasar- pasar, stan bazar ramadan, restoran, hingga perhotelan. “Hotel kami sudah rutin turun, namun momen ramadan ini pelaku hotel juga membuka menu buka puasa, jadi akan ikut dikunjungi saat bulan puasa nanti,” terang Didi. (cr17)
batampos.co.id – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam Gustian Riau mengatakan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) telah berlaku sejak Rabu (17/5) kemarin.
“KRK sudah harus diberlakukan, mengingat Izin Mendirikan Bangunan sudah sejak lama tersendat,” kata dia, di kantor walikota, Kamis (18/5).
Menurutnya, dengan pemberlakuan KRK ini otomatis fatwaplanalogi tidak lagi jadi syarat jika masyarakat ingin mengurus IMB. Namun demikian, masyarakat yang sudah punya fatwaplanalogi sebelum tanggal penetapan KRK masih diterima.
“Yang urus sekarang tidak boleh tidak, harus KRK,” tegas dia.
Dia mempersilahkan jika Badan Pengusahaan (BP) masih menerbitkan fatwaplanalogi untuk syarat lain selain syarat untuk mengurus IMB. “Tidak saya bilang fatwa sudah tak dibutuhkan lagi, itu domain BP Batam ya. Cuman, kalau mau urus IMB ya tetap KRK,” ucapnya.
Untuk itu, dia menghimbau kepada masyarakat agar segera mengurus KRK di Dinas Cipta Karya Batam yang berlokasi di Sekupang. “Tidak dipungut biaya apapun. Waktunya lebih singkat, tak perlu berbulan-bulan, ada skema waktu tergantung luas lahan,” ajaknya.
Dia menambahkan, tidak hanya berhenti pada layanan manual. Pelayanan SKRK bulan depan juga sudah online. Menurutnya, ini perlu dilakukan dengan segera guna mendukung pembangunan dan pendapatan dari IMB.
“Tahun ini, target IMB Rp 20 miliar, April Mei dapat Rp 200 juta. Kalau sejak Januari, saya lupa angka pastinya, yang jelas jauh dari target,” keluhnya. (cr13)
batampos.co.id – Masyarakat Batuaji menyambut baik wacana pemerintah kota Batam untuk meningkatkan dana Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) dari Rp 1 miliar jadi Rp 1,2 pertahun mulai tahun 2018 mendatang.
Warga mengklaim anggaran untuk PIK Rp 1 miliar pertahun untuk satu kelurahan selama ini belum cukup mengakomodir semua kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan yang ada.
Warga di perumahan Grya Prima RW 14, kelurahan, Batuaji misalkan tahun ini mereka kebagian dana PIK sebesar Rp 69 juta untuk pembangunan Balai Serba Guna, namun itu baru satu dari sekian usulan pembangunan infrastruktur yang terakomodir. “Usulan aspal atau semenisasi jalan (lingkungan) dan saluran drainase yang juga sangat dibutuhkan belum terakomodir,” ujar ketua RT06 perumahan Grya Prima, Mulyadi.
Camat Batuaji Fridkalter mengakui jika masih banyak usulan pembangunan infrastruktur dengan besaran anggaran dibawa Rp 200 juta yang masuk dalam anggaran PIK masih banyak yang belum tercover. Bahkan beberapa lingkungan ada yang belum kebagian sama sekali. “Dalam satu kelurahan usulan untuk penggunaan dana PIK ini bisa 20 an, jadi memang belum bisa terakomodir semuanya,” ujarnya.
Selama ini dijelaskan Fridkalter penggunaan dana PIK itu memang masih fokus pada usulan-usulan yang benar-benar mendesak seperti pembangunan fasum yang banyak dibutuhkan warga, pemasangan batumiring untuk titik drainase lingkungan yang benar-benar sudah mengancam lingkungan tempat tinggal warga dari bahaya banjir, semenisasi ataupun peningkatan jalan lingkungan yang benar-benar dibutuhkan.”Masih banyak lagi yang belum terakomodir, termasuk usulan pembangunan non PIK (nilai proyek diatas Rp 200 juta) juga cukup banyak,” kata Fridkalter.
Memang dikatakan Fridkalter usulan-usulan tersebut tak bisa semuanya dipenuhi sebab bagaimanapun anggaran baik PIK atau non PIK yang dialokasikan juga terbatas, namun dengan adanya wacana Pemko Batam yang akan menaikan dana PIK jadi Rp 1,2 miliar itu setidaknya akan membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang memang belum terakomodir selama ini. “Tapi sudah disampaikan memang akan dinaikan dana PIK, kami berharap semoga wacana itu terpenuhi nanti,” ujar Fridkalter. (eja)
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad bersama Sekertaris Kementrian Koordinator perekonomian Lukita Dinasyah Ketua DPRD Batam memberikan sambutan dan penjelasan saat rapat teknis Dewan Kawasan di kantor Pemko Batam, Kamis (18/5). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mendorong percepatan peralihan aset yang semula dikelola BP Batam dan akan diserahkan ke Pemko Batam. Untuk itu, dia akan memanggil Kementrian Keuangan membicarakan proses percepatan tersebut.
“Minggu depan ini, kami akan undang Kemenkeu meminta prosesnya dapat dilakukan sesegera mungkin,” kata di kantor walikota Batam, Kamis (18/5) sore.
Menurutnya, pada dasarnya semua pihak yang berkaitan telah bersepakat beberapa aset akan dialihkan. Namun dia mengatakan, niat tersebut hendaknya melalui aturan yang berlaku. “Ada enam yang pertama, lalu tujuh lagi termasuk soal jalan akan diserahkan ke pemko,” ucap dia.
Sementara itu, dalam kesempatan diskusi, beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengeluhkan kendala pembangunan dan pelayanan di Batam yang disebabkan karena aset bangunan maupun lahan masih dikuasai BP Batam.
Seperti Kepala Dinas Bina Marga, Yumasnur yang mengeluhkan pembangunan jalan juga penanganan banjir yang tersendat karena persoalan lahan. Hal ini, menurut dia sangat menganggu program infrastruktur Pemko Batam.
“Sudah lama kami minta jalan ke Pemko saja. Sekarang, kalau pemko Batam mau perbaiki jalan harus ke BP dulu, boleh nggak ini, boleh nggak itu, ini jadi persoalan. Selama ini yang kami kerjakan adalah jalan BP sebenarnya, dananya dari APBD, sampai kapan kita lakukan,” keluhnya.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Azman menegluhkan janji peralihan pemadam kebakaran yang sejak masa kepemimpinan Mustofa Widjaja. “Katanya selain pos di Duriangkang, akan diserahkan ke Pemko Batam. Diluar itu, Sagulung, Nongsa, Seipanas akan diserahakn ke Pemko. Sampai kini belum ada perkembangannya,” ucap dia.
Dalam diskusi ini, ada kesepakatan semua OPD menyusun semua keluhan dalam satu format untuk diserahkan dan akan dibahas lebih lanjut.
“Tiga hari ke depan harus sudah di atas meja kami,” kata Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad. (cr13)
batampos.co.id – Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Raja Azmansyah menilai target 50 persen perolehan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada triwulan II tercapai. Untuk diketahui, target BPHTB tahun 2017 ini yakni Rp 342 miliar.
“Normalnya triwulan kedua harus 50 persen. Tapi agak berat kalau melihat keadaan ini, kendalanya masih sama seperti sebelumnya, terkait IPH terhambat di BP Batam,” sebut Azman.
Ia khawatir, jika target IPH tidak tercapai akan berpengaruh ke pendapatan daerah. Alhasil, kecilnya pendapatan akan berpengaruh pada pembangunan Kota Batam kelak. Apalagi, BPHTB merupaka sektor andalan mendongkrak pendapatan asli daerah.
“Ini yang kita khawatirkan,” ucapnya.
Walau demikian, dia meyakini BP Batam juga tidak tinggal diam dengan keadaan ini. Menurutnya, dibanding awal tahun pendapatan dari sektor ini sangat minim, kini triwulan kedua keadaan cenderung membaik walau tak signifikan. “Pendapatan BPHTB kita sekarang Rp 59 miliar. walau masih kecil, yang perlu kita hargai usaha menuju perbaikan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Batam Jefridin mengatakan ancaman pendapatan daerah yang minim sudah pasti akan menganggu proses pembangunan. Untuk itu dia berharap hal ini tidak terus berlarut, apalagi Batam kini tengah gencar membangun.
“Tentu akan menghambat pembangunan kita. Misalkan satu sisi kita sudah lelang sisi lain duit tak cukup, tidak jadi pembangunan,” ucap dia, belum lama ini. (cr13)
Tim terpadu Kota Batam mengeksekusi puluhan rumah yang berdiri diatas lahan milik PT. Wira Nata Tantama, Kamis (18/5).
Rumah-rumah yang berada di kawasan Bukit Timur Tanjunguma itu, diratakan dengan tanah menggunakan empat unit alat berat (ekskavator).
Ratusan aparat gabungan (Polri, TNI, Dipam BP Batam dan Satpol PP) telah berada di pujasera J8 sejak pukul 08.00 WIB. Sekitar jam 09.00 WIB, aparat gabungan mulai masuk ke kawasan Bukit Timur Tanjunguma setelah sebelumnya mereka berkumpul untuk mendengar arahan dari Kapolsek Lubukbaja, Kompol I Putu Bayu Pati.
Lurah Tanjunguma Syahrial mengatakan, penggusuran lahan seluas tiga hektare ini dilakukan untuk membangun gardu induk listrik seluas 1 hektare dan 2 hektare lagi akan dibangun untuk Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) dan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik).
batampos.co.id – Bos Panbil Group, Johannes Kennedy merespon positif kunjungan Tim Teknis Dewan Kawasan yang ingin mencari masukan mengenai usulan pembentukan KEK.
“Kami menyambut baik kunjungan Sesmenko sekaligus Ketua Tim Teknis DK, Lukita Dinarsyah Tuwo, karena kami diajak untuk menyumbang saran tentang Batam,” katanya di hotel Best Western Premiere, Kamis (18/5).
Ia mendukung langkah tim teknis DK yang ingin mempercepat realisasi KEK. “Badan pengelolanya tidak perlu besar, yang penting bisa selesaikan perizinan barang masuk dan penangannnya lebih simpel,” ujarnya.
Namun, secara tidak langsung, Jhon, sapaan akrab Johanes Kennedy juga menyukai ide KEK pariwisata di Batam, namun harus ditentukan zonasinya terlebih dahulu.
“KEK bisa macam-macam, ada KEK industri, ada KEK pariwisata, tinggal lihat zonasinya saja,” jelasnya.
Ide perluasan KEK ke wilayah Relang yang saat ini masih dalam status quo juga patut dipertimbangkan tim teknis DK.
“Harus ada daerah baru yang dikelola seperti Relang. Kalau bisa di Relang tidak perlu pungut UWTO. Banyak perusahaan habis dananya untuk UWTO, padahal baru mulai investasi sehingga terbebani,” ujarnya.
Wacana BP Batam yang ingin menerapkan konsep pengalokasian lahan secara lelang online juga secara tidak langsung didukung oleh pengusaha ternama ini.
“Ada terobosan baru, bagaimana kalau proses pengalokasian lahan baru diberikan kepada perusahaann yang punya kapabilitas, modal, dan kepastian dalam investasi. Supaya nanti bisa tumbuh sehat sehingga bayar pajaknya pun lancar,” ungkapnya.
Kemudian pria berkacamata ini juga menyinggung tentang kelesuan ekonomi yang juga melanda dunia pariwisata di Batam. “Kunjungan tim teknis ini juga bagus untuk mencari solusi buat dunia turisme yang tengah lesu,” ungkapnya.
Jhon mengungkapkan restoran dan hotel banyak yang mengeluh karena ekonomi lesu. “Batam itu kalau mau bagus pariwisatanya butuh 3 juta turis yang berkunjung,” ucapnya.
Sehingga ia memberikan saran agar Bandara Hang Nadim dikelola badan swasta, sama seperti bandara di Bali yang dikelola oleh Angkasapura yang bekerjasama dengan India.
“Supaya ada penerbangan langsung dari luar negeri ke Batam, sehingga turisme pun meningkat,” katanya lagi.
Jika tetap seperti saat ini dengan mengandalkan kunjungan wisman yang terus menurun, maka pelaku pariwisata akan saling memangsa satu dengan yang lainnya hanya untuk berusaha agar bisa bertahan hidup.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk juga sangat mendukung jika KEK berbasis pariwisata ditempatkan di wilayah seperti Relang.
“Pemerintah harus memikirkan sektor alternatif lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena sektor industri berat tengah terpuruk akibat ekonomi lesu,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah harus menitikberatkan sektor pariwisata. Dimulai dengan pembenahan infrastruktur, penambahan transportasi publik dan buka destinasi baru.
Jadi menganggap Batam tidak bisa bergantung lagi dengan sektor industri berat untuk menopang ekonomi, karena rentan terpengaruh ekonomi global.
”Kalau negara tujuan ekspor tengah lesu, maka produk yang dihasilkan industri akan menurun dan sudah pasti akan dilakukan pengurangan tenaga kerja,” tambahnya.
Namun, ia tak memungkiri bahwa jalinan kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam sangat dibutuhkan. BP Batam sebagai pemilik Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Pemko Batam dengan Dinas Pariwisata sebagai penggagas event pariwisata di Batam.
“Kami juga siap jika diminta untuk melakukan promosi keluar negeri untuk memperkenalkan keunggulan Batam,” tambahnya.(leo)
Dua orang warga Batam berfoto mengambil latar belakang Welcome To Batam yang terpampang di Bukit Clara Batamkota. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos.co.id – Konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam yang dijajikan Menko Perekonomian Darmin Nasution setahun lalu akan segera direalisasikan tahun ini. Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) tengah berada di Batam mengumpulkan data dan masukan-masukan dari berbagai kalangan sebelum kebijakan KEK diterapkan.
“Sebagaimana arahan DK, transformasi Free Trade Zone (FTZ) menjadi KEK akan segera dilakukan. Makanya kami ingin mendengar masukan dari pengelola kawasan industri terlebih dahulu,” kata Ketua Tim Teknis DK sekaligus Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo, Kamis (18/5) di Hotel Best Western Premier (BWP) Panbil, usai meninjau Kawasan Industri Panbil.
Masukan pertama yang ia peroleh adalah penurunan ekonomi terjadi karena masalah daya saing.
“Masalah ini terkait dengan biaya logistik, salah satunya dari sisi biaya pelabuhan,” ungkapnya. “Makanya dukungan terhadap sektor logistik di pelabuhan sangat dibutuhkan.”
Lukita menilai, masalah ini terjadi karena kelemahan dari kebijakan FTZ sendiri. Dimana ketika perusahaan industri mengekspor atau mengimpor barang ke dan dari luar negeri diberikan insentif berupa pembebasan pajak dan bea masuk. Sedangkan dari Batam ke domestik dan dari domestik ke Batam malah dikenakan pajak dan bea masuk.
“Tentu ini sangat menganggu saat negara tujuan ekspor mengalami dampak dari kelesuan ekonomi global. Permintaan ekspor menurun, perusahaan kehilangan order sehingga terpaksa memangkas karyawannya,” ujar Lukita.
Padahal, ada pasar potensial dalam negeri yang bisa digarap agar industri bisa bertahan. Namun, kebijakan yang mewajibkan membayar pajak saat membawa keluar barang dari wilayah FTZ batam ke kawasan lain di Indonesia membuat industri di Batam semakin kehilangan daya saing.
Begitupun sebaliknya, bahan baku industri dari domestik ke kawasan FTZ Batam juga dikenakan pajak dan bea masuk sehingga semakin lengkap penderitaan industri di Batam saat ini.
“Tapi perubahan kebijakan tersebut tengah digodok di Kementerian Keuangan untuk industri di Batam. Seharusnya baik itu keluar maupun ke dalam nilainya harus sebanding sehingga bisa kompetitif,” jelasnya. “Nah, saat jadi KEK nanti, sangat menjamin hal tersebut.”
Lukita menambahkan prubahan menuju arah KEK menguntungkan bagi semua pihak dalam memajukan Batam. Untuk industri yang ada saat ini, pemerintah menjamin investasinya tak akan dirugikan. “Namun jika masuk KEK, maka akan diberikan insentif lebih banyak lagi,” katanya.
Selain permasalahan insentif yang dikeluhkan pengusaha di kawasan industri, masalah serius yang juga menghambat pertumbuhan ekonomi Batam adalah dualisme pemerintahan di Batam.
Namun saat berubah status menjadi KEK nanti, Lukita menjamin kewenangan wilayah kerja antara Pemko Batam dan BP Batam semakin jelas. “Dualisme itu dijamin penyelesaiannya. BP Batam akan fokus industri dan Pemko diluarnya,” katanya lagi.
Namun yang mesti dilalui sebelum menuju KEK adalah masa transisi. “Kalau KEK ada enclave-enclave. Diluar enclave itu ada aset-aset milik BP Batam. Makanya perlu masa transisi,” ungkapnya.
Masalah dokumen Izin Peralihan Hak (IPH) juga menjadi fokus tim teknis DK. Baru-baru ini jadi perhatian. “BP dan Pemko harus bisa kerjasama terkait kejelasan mengenai pelayanan, khususnya IPH dan lainnya,” ujarnya.
Di luar berbagai persoalan yang membelit Batam itu, Lukita memuji program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK). Sebab, kebijakan tersebut membuat kawasan industri yang sudah berdiri mampu membangun sekaligus mengurus perizinan secara paralel.
“Di luar dari itu, ada juga masalah UWTO. Namun itu bukan kendala utama. Masalah kepastian menjadi hal yang utama untuk dibenahi,” tuturnya.
Lukita menjelaskan untuk bisa menjadi KEK, ada empat kriteria lokasi yang menjadi ketentuan utama. Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretaris Dewan Nasional KEK, Paulus Riyanto mennyebutkan; Pertama, harus mendapat dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten. Kedua, harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung. Ketiga, terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional. Keempat, memiliki batas yang jelas.
“Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan KEK,” katanya.
Selain itu, dalam Pasal 3 Ayat 2 PP tersebut, sektor industri yang bisa dijadikan basis KEK adalah pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lainnya.
Untuk tahap pertama, pengusulan pembentukan KEK dimulai dari kesiapan lahan. “Kemudian tujuan pengembangannya. Kesiapan dukungan infrastruktur dan mempunya calon investor,” katanya.
Sedangkan mengenai badan pengelola KEK, pemerintah pusat yang menentukannya ditinjau dari segi kesiapan infrastruktur kawasan, kesiapan SDM, kesiapan perangkat pengendali administrasi. (leo)
batampos.co.id – Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Raja Azmansyah menilai target 50 persen perolehan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada triwulan II tercapai. Untuk diketahui, target BPHTB tahun 2017 ini yakni Rp 342 miliar.
