batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (AKII), salah satu penyelenggara pinjaman daring (Pindar) berizin, menyusul temuan sejumlah permasalahan serius dalam operasional perusahaan tersebut.

Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan ketat OJK terhadap industri layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (LPBBTI).

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa OJK telah melakukan serangkaian langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan yang membelit AKII dan melindungi kepentingan para pemberi dana (lender).

“OJK berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat dalam rangka penyelesaian permasalahan AKII ini, serta meminimalisir potensi kerugian bagi masyarakat dan penegakan kepatuhan terhadap AKII, pengurus maupun pemegang saham,” ujar Agusman, Rabu (2/7).

Dalam proses pengawasannya, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap pengurus dan pemegang saham AKII, dengan penekanan pada penyelesaian kewajiban terhadap lender.

Evaluasi menyeluruh terhadap operasional dan infrastruktur AKII, termasuk analisis akar masalah dan kesesuaian model bisnis dengan regulasi yang berlaku. Pemantauan ketat atas upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan tindakan perbaikan menyeluruh. Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar, termasuk kemungkinan penilaian ulang terhadap pihak utama.

“Langkah-langkah tersebut bertujuan memastikan AKII menjalankan kembali aktivitas bisnisnya dengan tata kelola yang baik, memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat, serta menghindari kerugian lebih lanjut bagi pengguna jasa keuangan,” ujarnya .

Tak hanya menangani kasus AKII, OJK juga terus menguatkan kerangka pengaturan dan pengawasan industri pindar secara nasional. Salah satu langkah strategis yakni peluncuran Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023–2028 sebagai bagian dari pelaksanaan amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 yang bertujuan memperkuat aspek kelembagaan, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen dalam industri pindar.

Selain itu, OJK menerapkan sejumlah kebijakan baru seperti pembatasan jumlah pindar yang dapat memberikan pendanaan kepada seorang borrower, maksimal dari tiga platform.

Penetapan usia minimum borrower (18 tahun) dan penghasilan minimum sebesar Rp3 juta. Batas maksimum pendanaan yang diperbolehkan berdasarkan kategori lender (profesional dan non-profesional). Kewajiban menampilkan disclaimer risiko di laman masing-masing pindar. Penguatan proses electronic Know Your Customer (e-KYC) dan credit scoring.

Larangan pemberian pinjaman ke afiliasi borrower yang tidak layak secara finansial. Peningkatan kontrol internal dan pengawasan dari dewan komisaris. Penindakan tegas terhadap pelanggaran, termasuk sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

Agusman menegaskan bahwa OJK tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi maksimal terhadap pelaku industri yang tidak mematuhi ketentuan. Langkah ini penting untuk menciptakan ekosistem pindar yang sehat, efisien, dan berintegritas.

“Industri pindar harus mampu memberikan layanan pendanaan yang transparan dan akuntabel, serta mendukung pembiayaan sektor produktif dan UMKM. Kepercayaan publik menjadi pondasi utama dalam industri ini,” ujarnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Demi Perlindungan Konsumen, OJK Revisi Aturan dan Awasi Ketat Platform Pinjaman Daring pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengonfirmasi penahanan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP oleh otoritas Myanmar. AP yang merupakan konten kreator Instagram itu ditangkap pada 20 Desember 2024, dengan tuduhan terlibat dalam aktivitas yang dianggap melanggar hukum oleh junta Myanmar.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa AP dituduh memasuki Myanmar secara ilegal dan bertemu dengan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang.

“AP dituduh memasuki wilayah Myanmar secara ilegal dan kemudian melakukan pertemuan dengan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang oleh otoritas setempat,” kata Judha dalam keterangannya, Rabu (2/7).

Menurut Judha, AP dikenakan sejumlah dakwaan berat, termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian 1947, dan Section 17(2) dari Unlawful Associations Act yang berlaku di Myanmar.

Sejak penangkapan, lanjut Judha, Kemlu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon langsung bergerak memberikan perlindungan kepada AP.

“KBRI Yangon telah mengirim nota diplomatik, memperoleh akses kekonsuleran, melakukan pendampingan selama pemeriksaan, memastikan adanya pembelaan hukum oleh pengacara, serta memfasilitasi komunikasi antara AP dan keluarganya,” jelas Judha.

Proses hukum yang dijalani AP berujung pada vonis tujuh tahun penjara. Saat ini, ia tengah menjalani masa hukuman di Insein Prison, Yangon, salah satu penjara paling ketat di Myanmar.

Meski vonis telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, pemerintah Indonesia tetap mengupayakan langkah non-litigasi. Kemlu menegaskan akan terus memantau kondisi AP di dalam penjara serta memastikan hak-haknya sebagai WNI tetap terpenuhi selama menjalani masa hukuman.

“Kemlu dan KBRI Yangon telah memfasilitasi permohonan pengampunan yang diajukan oleh pihak keluarga,” pungkas Judha.

Adapun, kabar mengenai penahanan selebgram tersebut pertama kali mencuat dalam rapat Komisi I DPR bersama Menteri Luar Negeri Sugiono, pada Senin (30/6). Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja mengungkap adanya WNI yang ditahan karena diduga membiayai pemberontakan di Myanmar. (*)

Artikel Bertemu Kelompok Pemberontak, Selebgram Indonesia Ditahan di Myanmar pertama kali tampil pada News.