Personel Satlantas Polresta Barelang menindak truk yang bermuatan lebih. F.Afid untuk Batam Pos
batampos – Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Afiditya Arief Wibowo meminta Dinas Perhubungan dan BP Batam untuk menentukan kelas jalan di Batam dan jam operasional truk. Sehingga, pihaknya bisa menindak truk yang melanggar dan mencegah terjadinya kecelakaan.
“Pembagian kelas jalan dan jam operasional tidak ada, itu di Dishub dan BP Batam. Kami akan nindak jika sudah ada regulasinya,” ujarnya, Rabu (2/7).
Afid menjelaskan permintaan ini juga sudah disampaikan langsung Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Batam pada bulan Mei lalu.
“Ini sudah kita sampaikan di RDP sejak ada kecelakaan truk di Tiban (Vitka) kemarin,” katanya.
Afid mengaku saat ini pihaknya hanya bisa menindak truk yang Over Dimension Overloading (ODOL). Seperti truk yang mengangkut tanah melebihi kapasitas
“Misalkan tanah angkutannya itu sampai tinggi, kalau ini kita temukan langsung ditilang,” ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Salim mengatakan untuk penetuan jam operasioan dan kelas jalan itu harus dibahas para pimpinan dan pengusaha.
“Ini yang menjadi dilema. Kalau diatur jam operasionalnya (truk), kalau lama di pelabuhan truknya, kena biaya lagi. Kan sesuai jadwal kedatangan kapal,” ujarnya.
Menurut Salim, jalan di Batam didesain dan dibangun dengan kontruksi beton. Sehingga, jalannya bisa dilalui oleh semua kendaraan.
“Jadi kelas jalannya bisa menampung semua kendaraan,” katanya.
Salim mengaku saat ini pihaknya tengah membahas penataan lajur jalan di Batam. Seperti lajur kiri untuk kendaraan truk ketika bermuatan dan berjalan dengan kecepatan rendah atau pelan.
“Kita berupaya penataan lajur, sedang dikonsep,” tutupnya. (*)
batampos – SM, 26, pelaku pencabulan anak kandung di Bengkong Indah mengaku melakukan perbuatan bejatnya karena terpengaruh film dewasa. Bahkan, ia sudah 2 kali mencabuli anak sulungnya yang berusia 3,5 tahun tersebut.
“Sudah 2 kali, karena habis nonton film dewasa,” ujarnya di Mapolsek Bengkong, Rabu (2/7) siang.
Selain terpangaruh film dewasa, SM mengaku sudah tidak dilayani sang istri. Dalam pencabulan tersebut, ia memanfaatkan suasana kosan yang sepi.
“Saya lakukan (pencabulan) waktu istri ke warung, dan anak di ayunan, tidur,” kata pria berprofesi buruh bangunan ini.
SM juga mengaku beberapa kali melakukan penganiayaan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan mengancam istrinya agar tidak melaporkan perbuatan bejatnya kepada polisi.
“Saya nikah siri sudah 5 tahun, anak sepasang,” ungkapnya.
Sementara Kanit Reskrim Polsek Bengkong, Iptu Husnul Faikar mengatakan perbuatan bejat pelaku sempat ditutupi istrinya selama 4 bulan.
“Si ibu takut kepada suaminya. Karena pelaku ini pernah melakukan KDRT,” ujarnya.
Husnus mengaku istri pelaku juga pernah melaporkan kasus KDRT ke Mapolsek Bengkong. Namun, laporan tersebut dicabut oleh korban.
“Sekarang kita fokus terhadap laporan perbuatan cabulnya. Dari pemeriksaan, 1 anak yang menjadi korban,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, seorang ayah berinisial SM mencabuli anak kandungnya yang masih balita atau berusia 3,5 tahun. Aksi bejat pria 26 tahun ini terkuak setelah dipergoki oleh sang istri, IY di kamar kosnya di Bengkong Indah.
Pencabulan ini terkuak oleh ibu korban. Saat kembali dari pasar, ibu korban memergoki pelaku dipergoki tanpa busana di dalam kamar kos tersebut, dan anaknya menangis kesakitan pada alat vitalnya.
Atas perbuatannya pelaku dijerat Pasal 81 dan atau Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (*)
Kabid Pendidikan Dasar Disdik Anambas, Iim Mulyani Putri. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos
batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kepulauan Anambas mengusulkan penambahan kuota siswa baru di SMP Negeri 2 Siantan, setelah menerima laporan dari orang tua calon siswa yang tidak lolos seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Anambas, Iim Mulyani Putri, mengatakan pihaknya sudah menyampaikan surat permohonan resmi ke Direktorat Pendidikan Menengah. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Anambas pada pekan lalu.
“Surat sudah ditandatangani Pak Bupati minggu lalu. Sekarang kami tinggal menunggu balasan dari pusat,” kata Iim saat dikonfirmasi, Rabu (2/7).
Dalam surat itu, Disdik mengajukan perubahan kuota dari semula 96 siswa, untuk tiga rombongan belajar (rombel), menjadi 114 siswa. Penambahan dilakukan dengan menaikkan kapasitas tiap rombel dari 32 menjadi 38 siswa.
“Tujuannya agar bisa mengakomodasi semua calon siswa yang tidak tertampung,” ujar Iim.
Meski usulan penambahan kuota belum disetujui, Disdik meminta panitia SPMB SMP Negeri 1 Siantan untuk tetap membuka pendaftaran. Hal ini agar siswa yang tidak diterima di SMPN 2 tetap bisa mengakses pendidikan.
“Dalam aturannya memang boleh. Demi rasa keadilan, kami minta SMPN 1 tetap standby membuka pendaftaran. Jangan sampai ada anak yang tidak bisa sekolah tahun ini,” tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 20 calon siswa dari Desa Sri Tanjung gagal diterima di SMP Negeri 2 Siantan karena terbentur aturan zonasi.
Para orang tua tetap berharap anak-anak mereka dapat masuk ke sekolah tersebut, lantaran sekolah lain disebut tidak memiliki guru agama non-Muslim. (*)
Wadan Lantamal IV Batam, Kolonel Laut (P) Ketut Budiantara menunjukkan barang bukti 1,03 kg sabu di Mako Lantamal IV Batam, Rabu (2/7). F. Sondang untuk Batam Pos
batampos – Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Batam menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu di Pelabuhan Rakyat Sagulung, Rabu (2/7) pagi. Barang haram seberat 1,03 kilogram tersebut didapati dari tangan kurir asal Aceh Timur, Muhammad, 33.
Komandan Lantamal IV Batam, Laksamana Pertama TNI Berkat Widjanarko mengatakan pengungkapan ini bermula dari informasi warga tentang dugaan penyelundupan narkoba dari Malaysia menuju Batam melalui jalur pelabuhan rakyat.
“Merespons cepat laporan tersebut, Tim Lantamal IV segera melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan pengawasan ketat di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan tersangka membawa 1 paket sabu yang dibungkus dengan teh cina. Kepada petugas, Muhammad mengaku diupah Rp 20 juta untuk membawa sabu tersebut ke Batam menggunakan speed boat.
“Tersangka langsung diamankan ke Pos Babinpotmar Sagulung untuk pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.
Berkat menjelaskan menegaskan pengungkapan ini sebagai wujud peran aktif TNI AL, khususnya Lantamal IV Batam, dalam melaksanakan fungsi intelijen maritim, patroli keamanan laut, serta menjalin sinergi dengan masyarakat pesisir untuk mendeteksi dini potensi tindak kriminal, terutama narkoba lintas batas.
“Sebagai bentuk penegakan hukum yang transparan, tersangka beserta barang bukti selanjutnya diserahkan kepada Polda Kepri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapmya.
Ia turut memberikan apresiasi atas kerja cepat tim di lapangan dan mengingatkan seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kewaspadaan demi menjaga perairan Indonesia dari segala bentuk ancaman.
“TNI Angkatan Laut akan terus hadir sebagai garda terdepan menjaga perairan NKRI dari bahaya narkoba demi masa depan bangsa,” tutupnya. (*)
batampos – Tim Terpadu Kota Batam akan menertibkan sebanyak 60 bangunan semi permanen yang diangap liar di sepanjang Simpang Helm menuju kawasan Mega Legenda, Batamcenter. Penertiban dijadwalkan berlangsung pada Kamis (3/7) pagi, sekitar pukul 09.00 WIB.
Kepala Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, mengatakan bahwa penertiban ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebelumnya, pihaknya telah mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga tahap kepada para pemilik bangunan liar tersebut.
“Mulai dari surat peringatan pertama, kedua, hingga ketiga, semuanya sudah kami layangkan. Bahkan sudah diberitahukan bahwa akan ada pembongkaran,” ujar Imam kepada Batam Pos, Rabu (2/7).
Menurut Imam, pihaknya telah meminta pemilik bangunan agar membongkar sendiri bangunannya, agar mereka masih bisa menyelamatkan material bangunan yang bisa dimanfaatkan kembali. Namun, apabila pembongkaran dilakukan oleh tim terpadu, maka seluruh proses akan mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Kalau dibongkar sendiri, paling tidak mereka bisa menyelamatkan partisi bangunan yang masih bisa digunakan. Tapi kalau kami yang bongkar, ya sesuai aturan,” kata dia.
Dalam penertiban ini, sebanyak 250 personel gabungan dikerahkan ke lokasi. Mereka terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, serta petugas dari instansi terkait lainnya. Pengamanan dan pengawalan disebut Imam akan dilakukan secara persuasif namun tegas.
“Kurang lebih 250 petugas tim terpadu akan turun ke lapangan. Kami pastikan semua berjalan sesuai prosedur dan tidak ada tindakan berlebihan,” tegasnya.
Penertiban bangunan liar ini merupakan bagian dari penataan kota. Kawasan Simpang Helm yang merupakan jalur utama menuju kawasan pemukiman dan komersial, selama ini dinilai semrawut dan kerap menjadi titik genangan air saat hujan turun.
“Penataan ini juga berkaitan dengan upaya kami mengatasi banjir di kawasan tersebut. Bangunan liar yang berdiri di atas drainase jelas mengganggu aliran air,” pungkas Imam. (*)
Amsakar dan Li Claudia saat memimpin rapat percepatan reformasi pelayanan publik. Foto. Pemko Batam
batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama BP Batam mengambil langkah cepat dalam menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 dan PP Nomor 25 Tahun 2000. Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, memimpin langsung rapat koordinasi yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (1/7) kemarin.
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam dan pejabat teknis dari lingkungan BP Batam. Fokus utama pertemuan adalah menyusun langkah konkret demi mempercepat reformasi layanan publik dan perizinan usaha berbasis risiko.
Amsakar menyampaikan, implementasi dua regulasi ini merupakan momentum strategis untuk membenahi birokrasi. Menurutnya, PP 28/2025 yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta PP 25/2000 tentang kewenangan pusat dan daerah, harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh aparatur.
“Peraturan ini menjadi acuan penting, tidak hanya untuk percepatan perizinan usaha, tetapi juga memperkuat otonomi daerah yang menjadi semangat reformasi birokrasi,” kata dia.
Ia menilai, tantangan utama dalam reformasi birokrasi bukan hanya soal regulasi, tapi juga pada kesiapan struktur dan sumber daya manusia yang mampu menjalankannya secara efektif. Untuk itu, dibentuklah tim percepatan implementasi yang melibatkan unsur teknis, hukum, dan kelembagaan dari Pemko dan BP Batam.
Langkah cepat ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Batam tidak ingin tertinggal dalam era digitalisasi layanan dan penyederhanaan prosedur birokrasi. Salah satu prioritas utama tim adalah menyusun Peraturan Kepala (Perka) serta pemetaan ulang tenaga teknis yang akan menangani perizinan melalui OSS berbasis risiko.
Sementara itu, Li Claudia inginkan struktur tim percepatan yang jelas dan terukur. Ia menyebut, kejelasan tentang ruang lingkup kerja, pembagian peran, serta jenis-jenis izin yang menjadi prioritas, akan menentukan keberhasilan tim dalam menjawab tuntutan percepatan layanan publik.
“Semua harus jelas dari awal. Siapa yang tangani, izin apa saja, dan langkah konkret ke depan. Jangan menunggu-nunggu lagi,” ujarnya.
Tak hanya itu, tim hukum Pemko dan BP Batam juga diberi mandat untuk segera menyusun regulasi turunan. Regulasi ini akan menjadi payung hukum bagi penyederhanaan proses layanan publik serta jaminan bahwa seluruh tahapan telah sesuai dengan norma yang berlaku.
Pemko Batam berharap, dengan sinergi lintas instansi dan komitmen kuat di level pimpinan, reformasi layanan publik di Batam bisa berjalan dengan terukur dan berdampak langsung kepada masyarakat dan dunia usaha. Target besarnya: Batam menjadi kota yang tidak hanya unggul di sektor industri dan pariwisata, tetapi juga menjadi percontohan nasional dalam hal tata kelola pemerintahan.
“Soal siap atau tidak siap bukan lagi poin utama. Yang penting, kita jawab tantangan ini dengan kerja nyata,” kata Li Claudia. (*)
, AFHS LawFirm menggelar seminar bertajuk Global Trend in Investment and Their Impact on Dispute Resolution and Employment, di Hotel Santika Batam, Rabu (2/7).
batampos – Menyikapi dinamika ekonomi global yang penuh gejolak, AFHS LawFirm menggelar seminar bertajuk Global Trend in Investment and Their Impact on Dispute Resolution and Employment, di Hotel Santika Batam, Rabu (2/7). Acara ini tak sekadar menjadi rangkaian puncak perayaan ulang tahun ke-7 kantor hukum yang telah memiliki 3 kantor di Indonesia, tapi juga menjadi ruang edukasi dan dialog strategis bagi pelaku usaha kaliber Nasional & Internasional yang beroperasi di Batam.
Seminar yang dikemas dalam format talkshow itu menghadirkan tiga pembicara terkemuka, dengan fokus pada arbitrase nasional dan internasional serta strategi mitigasi ketenagakerjaan. Peserta yang hadir berasal dari pelbagai perusahaan di Batam.
Managing Partner AFHS LawFirm, Aprilda Fiona, mengatakan seminar ini dirancang untuk merespons kebutuhan pelaku usaha atas solusi hukum yang lebih praktis dan terarah di tengah situasi ekonomi yang tak menentu.
“Di Batam, perkembangan bisnis sangat pesat. Banyak proyek berjalan, terutama di bidang konstruksi dan infrastruktur. Kami senang bisa memberikan insight. Karena itu kami hadir memberi pencerahan dan solusi, khususnya dalam menghadapi potensi sengketa dan isu ketenagakerjaan,” ujar Fiona.
Narasumber pertama, Hendronoto Soesabdo, membuka diskusi dengan menjelaskan pentingnya arbitrase nasional sebagai solusi cepat dan efektif dalam penyelesaian sengketa bisnis. Sementara itu, Zachary Song, advokat internasional yang berpraktik di New York, membawa perspektif global tentang arbitrase lintas negara, lengkap dengan tantangan dan peluangnya di tengah tensi geopolitik dunia.
Menutup sesi, Ivand Sinatra memaparkan pendekatan mitigasi risiko dalam ketenagakerjaan. Menurutnya, dinamika hubungan industrial kini menuntut perusahaan lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan regulasi dan kondisi tenaga kerja.
“Dengan adanya trade war atau konflik regional, sengketa bisa muncul kapan saja. Maka penting bagi perusahaan punya pemahaman sejak awal, agar bisa mencegah sebelum terjadinya sengketa,” ujarnya.
Seminar ini juga menjadi momentum perkenalan lebih luas bagi AFHS LawFirm sebagai mitra hukum strategis yang siap mendampingi dunia usaha. Fiona menyebut, mayoritas klien mereka merupakan pelaku proyek besar, baik lokal maupun asing.
Acara ditutup dengan prosesi pemotongan kue ulang tahun serta sesi ramah tamah. Suasana hangat dan penuh diskusi antar peserta menandai semangat kolaboratif yang diusung dalam forum tersebut.
“Kami ingin agar pelaku usaha tahu bahwa ada mitra hukum yang bisa diandalkan, dengan standar internasional namun tetap memahami konteks lokal,” tutur Fiona.
AFHS LawFirm merupakan kantor hukum yang bergerak di bidang penyelesaian sengketa (dispute resolution), korporasi, ketenagakerjaan, dan transaksi bisnis. Sebelumnya dikenal sebagai AFP LawFirm, kantor ini telah beroperasi selama lebih dari 15 tahun dan bertransformasi menjadi AFHS LawFirm dengan cakupan layanan yang lebih luas.
Kantor Hukum ini kini memiliki kehadiran di tiga kota besar: Jakarta, Batam, dan Surabaya, serta menjalin kemitraan dengan firma hukum internasional di Amerika Serikat, Singapura, dan Inggris. Khusus Batam, banyak mendampingi perusahaan multinasional. AFHS LawFirm cukup dikenal karena pendekatannya yang praktis, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan klien, khususnya di sektor industri padat karya dan investasi asing.
Dengan tim pengacara bersertifikasi dan berpengalaman dalam menangani klien multinasional, AFHS LawFirm berkomitmen menjadi mitra strategis dalam menjawab tantangan hukum dunia usaha di tengah dinamika global. (*)
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto. Cecep Mulyana/ Batam Pos
btampos – Proses pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dipastikan masih menunggu finalisasi, menyusul sejumlah kendala administratif dan regulasi yang harus dipenuhi.
Wali Kota Batam, yang juga Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyebut pelantikan kemungkinan akan dilakukan dalam waktu dekat, usai penyempurnaan mutasi dan promosi pejabat di lingkungan BP Batam.
“Kita sekarang mau sudahkan dulu yang di BP Batam. Mudah-mudahan besok atau lusa kami sudah dapat menyempurnakan sampai ke tingkat eselon III dan IV,” katanya, Rabu (2/7).
Dia menjelaskan, proses rotasi dan pengisian jabatan di Pemko Batam sudah melalui tahapan job fit atau uji kesesuaian jabatan. Akan tetapi, pelantikan tak bisa dilakukan sekaligus karena terbentur aturan baru dari pemerintah pusat yang mulai berlaku awal 2025.
Menurutnya, pemerintah daerah kini tidak bisa sembarangan melakukan demosi atau penurunan jabatan tanpa adanya evaluasi kinerja. “Kalau mau mendemosikan orang, itu harus ada catatan-catatan tertentu, harus ada evaluasi kinerja yang sekurang-kurangnya dilakukan dua triwulan,” tambah dia.
Amsakar mengaku telah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait proses ini. Pertemuan telah beberapa kali dilakukan.
“Setidak-tidaknya lima sampai enam kali saya langsung berhubungan dengan Kepala BKN, dan saya datang langsung beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Ia menyebut, ada keinginannya agar pelantikan pejabat dilakukan serentak demi efisiensi kerja. Namun, hal itu tidak memungkinkan karena ketentuan teknis dari pusat tidak mengizinkan pelantikan dilakukan dalam waktu berdekatan.
“Kalau hari ini saya lantik ini, besok saya lantik lagi yang ini, kan ribet menurut saya. Tapi ternyata aturannya tidak dimungkinkan untuk itu,” ujar dia.
Meski demikian, dirinya memastikan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses pengisian jabatan secara bertahap dan sesuai regulasi. Ia menegaskan tidak ada niatan memperlambat proses.
“Kalau soal ingin cepat, saya ingin cepat juga. Tapi rupanya ada ketentuan-ketentuan yang kami mesti selesaikan. Dan sekarang, se-Indonesia kejadiannya kurang lebih sama,” kata Amsakar. (*)
batampos – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, berkomitmen untuk memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Kepri guna menjawab kebutuhan tenaga kerja siap pakai di kawasan industri dan pariwisata. Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan adalah mengonversi sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi SMK mulai tahun ini.
“Antusiasme masyarakat untuk masuk ke SMK luar biasa. Maka beberapa SMA akan kita konversi menjadi SMK. Ini sudah saya sampaikan sejak awal, bahwa daerah investasi seperti kita ini idealnya hanya 20 sampai 30 persen SMA, sisanya SMK,” kata Ansar di Batam, kemarin.
Menurutnya, SMK memiliki keunggulan karena lulusannya telah dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Sedangkan lulusan SMA, umumnya belum siap kerja dan masih membutuhkan pelatihan tambahan, kecuali jika memang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
“Kami harus mengubah pola pikir masyarakat. Tapi sekarang mereka juga sudah mulai sadar. Anak-anak SMK lebih cepat terserap kerja, apalagi diperkuat dengan program link and match bersama kawasan industri,” jelasnya.
Saat ini, Pemprov Kepri juga tengah menyiapkan pembangunan dua unit sekolah SMK baru di wilayah padat penduduk dan industri, yakni di Bengkong dan Tanjung Uncang. Namun, pembangunan ini masih menunggu kesiapan anggaran tahun depan.
“Kalau anggaran memungkinkan, dua SMK baru akan kami bangun di Bengkong dan Tanjung Uncang. Tapi memang masih kurang. Makanya konversi SMA jadi SMK juga harus jalan,” ujar Ansar.
Saat ditanya jumlah pasti SMA yang akan dikonversi tahun ini, Ansar belum dapat merinci. “Saya akan cek lagi dengan Pak Andi Agung (Kepala Dinas Pendidikan Kepri, red). Yang jelas disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.
Selain fokus pada pendidikan vokasi industri, Pemprov Kepri juga mengarahkan SMK pariwisata untuk mempersiapkan lulusan-lulusan yang siap mengisi kebutuhan tenaga kerja hotel dan resort. Pasalnya, pembangunan dan revitalisasi hotel di Kepri terus berkembang, termasuk hotel Movenpick di Bintan yang sedang direvitalisasi menjadi 400 kamar.
“Saya ingin nanti hotel-hotel yang tumbuh ini diisi oleh anak-anak Kepri. Maka saya akan undang semua kepala SMK pariwisata. Kami data lulusan-lulusan mereka, kami bantu akses agar mereka diterima kerja,” tegasnya.
Gubernur juga menyiapkan anggaran besar untuk program pemagangan, khususnya bagi siswa SMA yang tidak melanjutkan kuliah. Program ini akan menempatkan mereka di hotel-hotel selama tiga hingga enam bulan dengan dukungan biaya transportasi dari pemerintah.
“Yang SMA tapi tidak lanjut kuliah, akan kami magangkan. Kami siapkan pelatihan, bantu biaya transport, hotel tinggal memberikan kesempatan mereka belajar,” ucapnya.
Tak hanya itu, Pemprov juga membuka pelatihan khusus untuk anak-anak Rempang, terutama dalam ilmu nautika dasar. Setelah lulus, mereka akan difasilitasi bekerja di kapal-kapal.
“Saya ingin anak-anak punya keterampilan dan langsung kerja. Termasuk anak-anak Rempang, kami latih ilmu nautika, lalu kami tempatkan mereka di kapal-kapal. Kami fasilitasi semua itu,” pungkas Ansar. (*)
batampos – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab isu jual-beli pulau yang jadi perbincangan di masyarakat belakangan ini. Jawaban ini disampaikan dalam Rapat Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas permasalahan wilayah pesisir dan kepulauan.
“Kami tekankan, tanah di Indonesia, apalagi bentuknya Sertipikat Hak Milik, hanya boleh dimiliki warga negara Indonesia (WNI). Tidak boleh dimiliki oleh orang asing,” kata Nusron Wahid, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (1/7).
Dia menerangkan, ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang secara tegas membatasi kepemilikan hak milik hanya untuk WNI.
“Termasuk, jika bentuknya Hak Guna Bangunan (HGB), maka status kepemilikannya wajib melalui badan hukum Indonesia, bukan badan hukum asing,” urainya.
Menteri Nusron mengingatkan, pengelolaan pulau-pulau kecil di wilayah pesisir perlu diatur agar tidak dikuasai sepenuhnya oleh pihak tertentu. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, minimal 30 persen wilayah pulau harus tetap dikuasai negara untuk kepentingan publik, kawasan lindung, dan zona evakuasi.
“Jadi, tidak boleh 100 persen pulau dimiliki satu orang atau satu badan hukum. Sebagian harus tetap menjadi milik negara dan bermanfaat untuk masyarakat luas,” tegas Menteri Nusron.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh Pimpinan Komisi II DPR RI beserta anggota; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta Staf Khusus, Staf Ahli, dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN. (*)
