batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan segera melaporkan masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan di kawasan Pantai Melur ke Polisi Daerah (Polda) Kepri. BP Batam terpaksa melapor karena terjadi pengrusakan aset milik negara disana.
“Aset-aset tersebut tercatat sebagai milik negara. Namun malah terjadi pengrusakan di sana,” keluh Deputi IV BP Batam, Robert Purba Sianipar di Gedung BP Batam, Rabu (3/5).
BP Batam tinggal menunggu surat kuasa dari Kepala BP Batam dan tengah mengumpulkan data lengkap. Setelah selesai, maka mereka akam membuat laporan resmi ke Polda Kepri.
Dulu, BP Batam memberikan hak pengelolaan pantai Melur kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada tahun 1998. Sedangkan BP Batam mengelola kawasan Galang, khususnya Kamp Vietnam.
Namun dalam perjalanannya, malah masyarakat yang mengelola pantai Melur dengan bermodalkan dokumen alas hak. Tidak ada peran Pemko Batam dalam pengelolaan pantai tersebut dan juga tidak ada laporan dari Pemko Batam mengenai hal tersebut.
Dan yang lebih parah lagi, aset-aset milik negara seperti musholla, gazebo, toilet dan lainnya dirubuhkan untuk kepentingan pribadi. Hal inilah yang membuat BP Batam memutuskan nota kesepahaman dengan Pemko Batam. Mereka mengaku sudah mengirimkan surat pemutusan hubungan kerjasama tersebut ke Pemko Batam, namun belum dibalas hingga saat ini.
“Makanya kami ingin mengambil kembali pengelolaannya. Kami ingin mengembangkannya sebagai kawasan wisata,” pungkasnya.(leo)
batampos.co.id – Ahli tata negara, Jimly Asshiddiqie, mengatakan wacana pembentukan Provinsi Khusus Batam sangat mungkin direalisasikan. Namun konsekuensinya, Badan Pengusahaan (BP) dan Pemko Batam harus dilebur menjadi satu. Sehingga tak akan ada lagi dualisme kewenangan di satu daerah.
“Jadi kalau sudah dilebur, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Sama-sama difungsikan,” kata Jimly, Rabu (3/5).
Jimly mengatakan, pembentukan provinsi khusus ini bisa diatur dalam sebuah undang-undang. Namun dia memperkirakan, prosesnya akan memakan waktu paling tidak hingga lima tahun. Itupun dengan catatan, pemerintah pusat termasuk DPR sepenuhnya mendukung pembentukan Provinsi Khusus Batam.
Menurut dia, yang paling lama prosesnya ada pada pembahasan undang-undang di DPR. “Tahulah, kalau sudah undang-undang, nuansa politisnya sudah sangat kental. Di sini nanti yang agak lama. Maka dukungan dari semua pihak sangat penting,” katanya
Sesuai dengan namanya, Provinsi Khusus Batam nantinya akan memiliki kekhususan yang akan diatur dalam undang-undang. “Misalnya dari segi perpajakan, harus beda dengan daerah lain yang juga diatur dengan undang-undang khusus,” katanya.
Demikian juga dengan aturan investasi, juga harus berbeda dengan aturan investasi di daerah lain. “Intinya Batam itu bisa dijadikan menjadi pusat keuangan, investasi dan perdagangan Asia Tenggara,” katanya.
Jimly yang pernah menjadi Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan perdagangan tahun 2001-2003 ini menambahkan, untuk menjadikan Batam pusat keuangan, maka kebijakan perbankan juga harus diatur. Misalnya dibuat undang-undang perbankan di Batam yang beda dengan daerah lain.
“Misalnya, di Batam dijamin keuangan di perbankan lebih rahasia, sehingga investor kita di Singapura, Malaysia, dan negara tetangga tertarik menanam uangnya di Batam,” katanya.
Untuk tata pemerintahan juga bisa dibuat regulasi yang berbeda. Jika di daerah lain melalui pemilihan langsung (pemilu), maka di Batam tidak. Tetapi harus didasarkan dengan kemampuan kandidatnya.
“Misalnya harus bisa menguasai beberapa bahasa asing. Harus ahli dalam bidang pengelolaan keuangan. Harus menguasai investasi internasional. Jadi akan teruji,” katanya.
Mantan asisten Wapres BJ Habibie ini mengatakan, selama ini sudah ada otonomi khusus di Indonesia. Seperti Papua, daerah khusus Aceh, dan sebagainya.
Tetapi, kata dia, banyak daerah otonomi khusus (otsus) yang pembentukannya karena kepentingan politik. Jika Batam menjadi provinsi khusus ekonomi, maka ini akan menjadi yang pertama kali pembentukan otsus dengan tujuan non-politik.
Ia mengaku, sejumlah pihak sudah pernah menyampaikan usulan pembentukan otonomi khusus Batam ini kepadanya. Salah satunya dari DPRD Kepri. Dia pun mengaku sudah pernah menyampaikan wacana ini ke Presiden Joko Widodo.
“Ini sudah dibahas, tetapi mungkin masih dalam proses. Seperti yang saya bilang tadi, masalah undang-undang ini sudah sangat politis. Makanya harus ada kemauan dari semua pihak,” katanya.
Sementara Ketua DPD II Partai Golkar Batam, Ruslan M Ali Wasyim, menilai wacana pembentukan provinsi khusus Batam perlu mendapat kajian khusus dan komprehensif sebelum diwujudkan. Pasalnya jika itu terwujud tapi terjadi bentrok kepentingan lagi maka, akan sulit untuk dirombak.
Untuk itu, Ruslan mengatakan wacana ini harus dikaji secara mendalam dan komprehensif dari seluruh aspek. Baik aspek ekonomi, aspek hukum, aspek budaya, aspek sosial, dan lainnya.
“Jadi bukan euforia semata. Ini butuh kajian yang mendalam karena pasti ada plus minusnya dengan pembentukan provinsi khusus ini,” ujar Ruslan, Rabu (3/5).
Sebenarnya, kata anggota Komisi I DPRD Batam ini, provinsi khusus itu mirip bagaimana Habibie membangun Batam dulunya. Namun munculnya otonomi daerah membuat Batam memiliki dua ‘nakhoda’. Yakni Otorita Batam atau OB yang kini menjadi BP Batam, dan Pemko Batam. Menurut dia, Pemko Batam juga punya banyak kewenangan karena diatur dalam undang-undang.
“Di lain sisi hadirnya, OB adalah adalah agar investor tidak lagi berurusan di pusat baik izinnya atau lainnya. Jadi OB untuk ‘mendaerahkan’ pusat,” ujar Ruslan.
Sehingga dia berharap, pemerintah fokus membereskan masalah dualisme kewenangan di Batam saat itu. Sebab masalah ini dinilai sudah sangat mengganggu iklim investasi. (ian/spt)
Alat berat sedang melakukan normalisasi draianse yang ada di depan Ruko Pasar Melayu jalan Brigjen Katamso, Batuaji, Kamis (4/5). Drainase ini sering banjir bila hujan datang sampai ke badan jalan. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Tim gabungan dari Dinas Bina Marga dan Kecamatan terus kebut menormalisasi saluran drainase di lokasi rawan banjir di wilayah Batuaji dan Sagulung. Terakhir tim gabungan mengorek endapan sampah dan tanah yang menutupi saluran drainase depan pasar Melayu Batuaji, Kamis (4/5/2017).
Jalan Raya R Suprapto depan pasar Melayu memang selama ini merupakan daerah langganan banjir. Setiap hujan jalanan tersebut selalu digenangi banjir dengan kedalaman hingga selutut orang dewasa. Arus lalu lintas pasti lumpuh total jika banjir sudah menggenangi jalan.
Pantauan di lapangan, saat alat berat beko dari Dinas Bina Marga mengeruk saluran drainase itu, tumpukan sampah dan tanah yang dikeruk cukup banyak dan membukit di pinggir drainase. Operator alat berat terlihat cukup kesulitan membersihkan tumpukan sampah dan tanah dari dalam drainase tersebut. Drainase yang lebarnya mencapai enam meter dengan kedalam sekitar empat meter cukup kesulitan bagi petugas di lapangan.
Camat Batuaji Frid Kalter menuturkan, normalisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari program normalisasi drainase yang gencar dilakukan Pemko Batam selama ini.
“Itu termasuk salah satu titik jalan rawan banjir, makanya normalisasi juga fokus ke sana. Minggu kemarin di sekitar MKGR, minggu ini masuk ke daerah pasar Melayu. Targetnya tuntas sampai ke Sagulung,” ujar Frid. (eja)
Kepala KPPU KPD Batam, Lukman Sungkar didampingi Pemilik Frozen Food distributor daging Kasman, dan William saat melakukan sidak di Distributor Frozen Food dkawasan tanah Longsor , Kamis (4/5). Sidak ini dilakukan untuk memastikan harga dan kuota daging tetap aman menjelang masuknya bulan puasa. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar inspeksi mendadak (sidak) di PT Batam Frozen Food, distributor daging yang berada di kawasan Tanah Longsor, Batuampar, Kamis (4/5) siang.
Sidak ini dilakukan untuk memastikan harga dan kuota daging tetap aman menjelang masuknya bulan puasa.
“Kata pemilik distributor daging ini, mereka telah memiliki stok sebanyak 100 ton. Jadi, untuk sampai bulan puasa nanti di jamin aman dan sejauh ini sudah berjalan baik,” ujar Kepala KPPU Kepri, Lukman Sunkar.
Lukman mengatakan, KPPU telah diperintahkan oleh Presiden melalui Kapolri untuk memantau stok dan harga bahan pokok terutama daging, minyak goreng dan gula pasir menjelang bulan puasa. Selain itu, Kapolri juga meminta untuk memantau sejumlah bahan pokok itu hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri.
“Tim gabungan ini terdiri dari KPPU bersama dengan Dinas Perdagangan yang nanti akan memantau sejumlah bahan pokok di Pasar Tradisional maupun Pasar Modern,” katanya.
Dilanjutkannya, hasil sidak harga daging kemarin masih berjalan aman. Pasalnya, harga daging yang dijual oleh distributor kepada pedagang masih dalam tahap normal. Sehingga, harga jual kepada masyarakat pun tidak mengalami kenaikan yang melambung tinggi.
“Distributor menjual daging beku ini ke pasar seharga Rp 73 ribu, hingga sampai ke konsumen dengan harga Rp 80 ribu,” katanya. (cr1)
batampos.co.id – Kevin Drake, 59, sangat terganggu saat istrinya mengomel.
Maka, betapa kesalnya ketika Drake hendak makan malam, sang istri, Moira, marah-marah karena hal sepele.
Dia pun mengambil tindakan tegas: mengurung si istri di kamar.
Pasangan asal Bradford, Inggris, itu sebenarnya sudah tak tinggal serumah. Mereka tengah mengurus perceraian. Tapi, kebetulan Moira berkunjung untuk menyelesaikan urusan keuangan.
Eh, kok ya masih saja bertengkar. Kali ini gara-gara korek api di dapur menghilang. Drake bete berat mendengar omelan Moira. Ketika istrinya itu masuk kamar, Drake bergerak cepat dan menguncinya dari luar.
Menyadari dirinya dikurung, Moira menuju ke jendela, lalu berteriak minta tolong. Polisi menyelamatkannya dan menangkap Drake.
’’Waktu kami masuk rumah, Mr Drake sedang asyik makan malam. Dia bilang hanya ingin menikmati kue dan teh dengan tenang. Selesai makan, dia berencana membebaskan Mrs Drake,’’ kata Stephen Wood, jaksa penuntut, kepada Daily Mail.
Meski hanya pura-pura, Drake diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan plus denda. Dia juga dilarang mengontak maupun berada dekat-dekat Moira selama lima tahun. (adn/c14/na/jpgroup)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkenalkan fasilitas importasi melalui jalur hijau sebagai bagian dari program Izin Investasi 3 Jam (i23J). Dengan fasilitas ini, proses masuknya barang impor oleh investor lebih cepat karena tanpa melalui pengecekan fisik.
Deputi V Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Gusmardi Bustami, mengatakan fasilitas jalur hijau ini bertujuan untuk mendukung investor dalam mempercepat realisasi investasi. Untuk mewujudkannya, BP Batam bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
“Setelah menggunakan fasilitas i23J, selanjutnya akan diberikan rekomendasi fasilitas importasi barang melalui percepatan jalur hijau dari Kepala BP Batam kepada Dirjen Bea dan Cukai,” kata Gusmardi di Gedung Marketing BP Batam, Rabu (3/5).
Gusmardi menjelaskan bahwa mempercepat waktu untuk pelayanan kepabeanan seperti di Batam akan sangat membantu investor dalam mempercepat proses konstruksi proyek investasinya.
Dengan mengajukan permohonan, mereka akan dapat rekomendasi dari BP Batam sehingga dapat melakukan importasi mesin, barang, dan peralatan lebih efektif sejalan dengan fasilitas i23J untuk mendorong realisasi lebih cepat.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (BC) Tipe B Batam, Nugroho Wahyu Widodo, menjelaskan perusahaan atau importir yang menggunakan layanan jalur hijau tidak akan melewati pemeriksaan fisik oleh petugas Bea dan Cukai ketika barangnya masuk di pelabuhan.
Kebijakan tersebut tentu saja diberikan oleh Bea dan Cukai setelah mendapat rekomendasi dari BP Batam. “Dengan tidak adanya pemeriksaan fisik barang pada saat impor, layanan yang diberikan Bea Cukai jauh lebih cepat bahkan tidak lebih dari satu hari,” imbuhnya.
Nugroho menegaskan bahwa pelayanan cepat tetap mendapat pengawasan penuh. Bea dan Cukai secara komprehensif tetap melakukan pengawasan terhadap impor barang yang dilakukan oleh perusahaan penerima fasilitas jalur hijau.
Ia kemudian menjelaskan kriteria perusahaan yang mendapat kemudahan lewat fasilitas jalur hijau. Kriterianya antara lain investor yang sudah memulai tahap konstruksi, perusahaan yang mengajukan permohonan rekomendasi kepada BP Batam. Kemudian perusahaan yang melampirkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) terakhir dengan konsistensi penyampaian LKPM sebelumnya, perusahaan melampirkan rencana pembangunan pabrik termasuk rencana impor mesin sampai dengan pembangunan pabrik selesai.
Lalu, perusahaan membuat surat pernyataan tidak akan menyalahgunakan importasi barang-barang yang diimpor.
Pria yang akrab disapa Noeg ini kemudian menjelaskan fasilitas jalur hijau merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki Bea dan Cukai. Ada sejumlah tingkatan dalam fasillitas serupa, dimulai dari fasilitas jalur prioritas sebagai fasilitas teratas, kemudian fasilitas jalur hijau, lalu fasilitas jalur kuning, dan terakhir fasilitas jalur merah.
Fasilitas jalur prioritas hanya diberikan untuk perusahaan yang telah dipercaya oleh negara sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan barang lagi, seperti Honda, Toyota, dan lainnya.
Sedangkan fasilitas jalur hijau diperuntukkan bagi perusahaan “jujur” dan memiliki manajemen rapi. Namun jika suatu saat melakukan kecurangan, maka fasilitas yang diberikan akan turun hingga ke jalur merah. “Semakin jujur, semakin cepat waktu pemasukan barang selesai. Fasilitas ini berlaku selamanya selama perusahaannya jujur,” ungkapnya.
Dengan demikian, kewenangan perizinan BP Batam semakin bertambah dan ini akan sangat memudahkan investor. Sebelumnya, BP Batam telah mendapatkan kewenangan untuk mendapatkan perizinan menetapkan hak paten, merk dagang, dan sertifikasi geografis.
Menanggapi hal ini, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam, Oka Simatupang, mengatakan pengusaha sangat berterima kasih atas segala kemudahan yang ada di Batam hingga saat ini.
“Apapun pasti bisa diselesaikan. Pengusaha berterima kasih karena ada kemudahan baru lagi setelah keluarnya program i23J,” katanya. (leo)
Produk kreasi kerajinan tangan dari limbah laut dari UMKKM yang ada di Penyengat. Foto: Batam Pos.
batampos.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah menilai sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi di hari-hari depan. Pasalnya sektor ini cukup berdayaguna dan menyentuh langsung masyarakat sebagai pelaku sekaligus penggeraknya.
“Perkembangan ke depannya menjanjikan jika memang sektor ini diseriusi lagi oleh pemerintah,” kata Iskandarsyah, kemarin.
Memang secara makro, sambung Iskandarsyah, ekonomi Kepri akan lebih pesat jika ada fokus terhadap perbaikan dan pembangunan di sektor pariwisata, investasi, dan kelautan. Namun, prosesnya akan memakan panjang. Sementara UMKM akan langsung dirasakan masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya saban hari.
“Apalagi dengan pasar yang sedemikian mudah dan luas. Tinggal memikirkan cara agar produk UMKM Kepri ini memiliki daya saing dengan produk dari daerah lain,” ujar politisi dari PKS ini.
Sebenarnya kata Iskandarsyah, jajaran Komisi II DPRD Kepri amat mendukung pengembangan sektor UMKM. Dibuktikan pada tahun lalu dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus yang menangani dana bergulir sebagai bantuan buat UMKM.
“UPT itu yang akan menarik bantuan dana bergulir dari pemerintah pusat itu untuk diberdayakan di Kepri,” kata Iskandarsyah.
Kewajiban pembentukan UPT yang juga sebuah lembaga pengelolaan ini merupakan catatan dari pemerintah pusat. Selama ini, bantuan dana bergulir dikelola oleh badan yang berada dibawa kendali Dinas UKM.
“Tapi, pemerintah pusat meminta agar lembaga itu berdiri sendiri. Harapannya bisa dikelola lebih profesional,” jelasnya. (aya)
Batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, keberadaan lembaga pemasayarakatan (Lapas) di Natuna sudah sangat mendesak dan harus segera dibangun. Pemkab berharap, realisasi dibangunnya Lapas tidak ditunda terus oleh Kementerian Hukum dan Ham.
“Kaburnya dua nelayan Vietnam ini sudah menjadi pelajaran, warga juga bisa dirugikan,” sebut Ngesti, Rabu (3/5).
Pemkab sudah menghibahkan lahan untuk pembangunan Lapas di Natuna, tepatnya di Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat. Keberadaan Lapas, salah satu untuk menjamin keamanan di Natuna.
Ngesti mengatakan, keberadaan Lapas di Natuna juga sudah diharapkan masyarakat, khususnya dari kalangan keluarga terpidana. Yang selama ini terpisah jauh dari anggota keluarga yang menjalani masa penahanan di Lapas Tanjungpinang.
“Disatu sisi, dengan geografis Natuna yang berada di perbatasan ini sudah selayaknya dibangunkan Lapas. Keamanan jalur laut saat pemindahan narapidana ke Tanjungpinang sangat berisiko, apalagi ditumpangkan bersamaan dengan kapal penumpang umum,” ujar Ngesti.
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Efrianto menyatakan, keberadaan Lapas di Natuna sudah sangat mendesak. Mengingat kebutuhan dan kondisi geografis Natuna yang jauh dari Lapas Tanjungpinang. Terutama memindahkan tahanan kewarga negaraan asing yang sudah divonis pengadian dan harus menjalani hukuman pidana.
“Sekarang ini ada 28 warga asing yang diproses hukum dan menunggu dipindahkan ke Lapas Tanjungpinang. Pemindahan juga tidak bisa dilaksanakan setiap kapal, harus diinapkan dipenampungan sementara Kejaksaan yang tidak begitu besar,” ujarnya.
Sementara untuk narapidana kasus kriminal umum, masih bisa dititipkan di sel tahanan Polres Natuna sebelum dipindahkan ke Lapas Tanjungpinang. Faktor keamanan dan biaya transportasi adalah pertimbangan, mendesaknya Lapas di Natuna.
“Resiko tahanan kabur juga adalah pertimbangan. Karena saat ini pengawalan dan pengawasan minim. Berbeda kondisinya di Lapas,” ujar Afrianto.(arn)
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Rabu (3/5) di Semarang.
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun berpesan agar pengusaha tidak melakukan penumpukan sembako dan barang lainnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan besar. Apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini.
“Saya akan awasi secara ketat. Saya harap tidak ada yang melakukan penumpukan sembako dan barang kebutuhan pokok lainnya,” kata Nurdin usai menerima Penghargaan Peduli Konsumen di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (3/5).
Gubernur mengatakan, dia akan sering turun ke lapangan untuk memastikan pasokan sembako benar-benar aman. Jika benar-benar ada kendala, dia segera mencari solusi.
“Kalau pasokan aman dan lancar, harga pasti stabil,” kata Nurdin.
Selain itu, Nurdin juga mengajak seluruh instansi terkait di kabupaten kota untuk melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan.
Dalam kesempat tersebut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito juga menyebutkan dia akan berupaya agar harga sembako menjelang puasa dan lebaran sangat stabil dan tidak melonjak harganya.
Enggartiasto Lukito pada kesempatan itu memang menyerahkan Penghargaan Peduli Perlindungan Konsumen kepada Nurdin Basirun. Dalam sambutannya, Enggartiasto mengharapkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah untuk menjaga konsumen. Caranya, jangan sampai barang yang masuk ke Indonesia tidak diawasi dengan teliti. Barang-barang yang beredar juga harus sesuai dengan aturan Indonesia.
Enggartiasto juga mengajak bangsa Indonesia untuk mencintai produk dalam. “Jadilah barang indonesia sebagai kebanggaan kita,” tambahnya.
Begitu juga jika berada di luar negeri, sambung menteri, jika ketemu produk Indonesia saat belanja, hendaknya dibeli saja.
“Produk Indonesia yang diekspor keluar negeri cukup banyak, beli aja jika ketemu di toko di luar negeri,” tegasnya.
Pada pembukaan tersebut, Menteri mengajak Gubernur Nurdin untuk memukul gong tanda dimulainya hari konsumen nasional 2017. Usai pembukaan, Menteri dan Gubernur melakukan peninjauan stand. (bni)
batampos.co.id – Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul mengatakan sebanyak 3.463 pelajar di 26 SMP se-Kota Tanjungpinang sedang mengikuti Ujian Nasional (UN). Syahrul mengimbau agar seluruh pelajar jangan takut menjalani Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) maupun Ujian Nasional Kertas dan Pinsil (UNKP).
“Saya yakin, seluruh Pelajar SMP lulus 100 persen. Jadi saya minta jangan takut jalani UN, percaya dan bertekadlah untuk menyelesaikan semua ujian itu dengan baik dan benar. Dan ingat Allah SWT akan memudahkan semua urusan,” ujar Syahrul ketika diwawancarai di Senggarang, Rabu (3/5).
Sekolah yang menjalani UNBK, kata Syahrul sebanyak 13 SMP. Begitu juga dengan UNKP dilaksanakan oleh 13 SMP. Sedangkan soal ujian yang akan dilalui mereka sebanyak empat mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.
Keyakinan Syahrul itu dilihat dari gambaran hasil try out yang dilakukan seluruh pelajar SMP beberapa waktu lalu. Maka dengan hasil sangat memuaskan itulah diharapkan para pelajar lebih fokus dan teliti dalam menyelesaikan seluruh soal-soal dalam ujian.
“Asalkan bisa fokus dan teliti, saya yakin lulus semua,” ujarnya.
Syahrul berpesan kepada pelajar agar menjawab soal-soal dengan baik dan tepat. Sebab UNBK dan UNKP ini tidak hanya mengejar kelulusan saja tetapi mampu mempersembahkan nilai-nilai yang tinggi.
Dengan begitu, sambung Syahrul tak hanya membuat para orang tua saja yang bangga. Tetapi juga mengangkat derajat sekolahannya karena masuk kedalam peringkat yang terbaik dari tingkat se-Kota Tanjungpinang maupun di tingkat Provinsi Kepri.
“Ingat jangan hanya kejar kelulusan saja. Tapi bisa mempersembahkan nilai terbaik bagi orang tua dan membanggakan sekolahnya,” ungkapnya. (ary)
